Dan ini juga dikuatkan dalam UndangUndang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial Pasal 19 ayat (2), berbunyi : Pemben kerja wajib membayar danmenyetor iuran yang menjadi tanggung jawebnya kepada BPJS.

UndangUndang RI Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 8 yang berbunyi :"Pemben Hak Tanggungan adaiah orang atau badan hukumyang mempunya kevwenangan untuk melakukan joerbuatan hukum terhadap obyek HakTanggungan yang bersangkutan dikarenakan Tergugat IV bukanlah pihak yangberwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek haktanggungan yang terletak di Kp.

Pasal 30 UndangUndang tentangJaminan Fidusia berikut dengan penjelasannya tersebut berbunyi:Pasal 30"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek JaminanFidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.Penjelasan Pasal 30"Dalam hal Pemben Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadiobjek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, PenerimaFidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusiadan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.Dalam

tegas disebutkanbahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, berikut atau tidakberikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain,Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UndangUndang Hak Tanggunganjuga disebutkan bahwa Apabila pemben

Nomor 82/PUUX/2012tanggal 15 Oktober 2012 pada amar putusan diktum 1.3. yakni telahmemperbaiki dan merubah bunyi Pasal 15 ayat (1) UndangUndangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,yang selengkapnya harus dibaca, Pemben kerja secara bertahap wajibmendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosialyang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai pesertaprogram jaminan sosial atas

PKHL telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat; Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan telah bekerja lebih dari21 (dua puluh satu) hari setiap bulan, ternyata tidak didukung olehbukti yang cukup;Menimbang, bahwa perihal tuntutan uang Jaminan Hari Tuasebesar 3,7% dari Upah untuk setiap bulannyadan berdasarkanPutusan MahkamahKonstitusi Nomor 82/PUUX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 pada Pasal 15 ayat(1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial, Pemben kerja

Pasal 15 ayat (1) yang menyatakanbahwa : Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya danPekerjanya sebagai Peserta Kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yangdi ikuti dan Ayat (2) Pemben kerja dalam melakukan pendaftaran sebagai manadi maksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikutanggota keluarganya secara benar kepada BPJS ;17.Bahwa selama Penggugat bekerja di Perusahaan Dealer Honda PT. NusantaraSurya Sakti (PT.

Biaya Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 391.000,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)4142Sidrap ,29 Februari 2012Hal: Kesimpulan Kepada:Yth Ketua/Majelis HakimPengadilan Agama SidrapDi,PangkajeneBissimillahir RahmanirrahimAssalamu Alaikum Warahmatullahi WabarakatuhYang bertanda tangan dibawah int:AGUS, SHICHSANULLAHKeduanya Advokat /Pengacara , berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor.08Uluale, Kecamatan Watang Pulu ,Kabupaten Sidenreng Rappang ,dalam hal intbertindak untuk dan atas nama Pemben

terbukti dilakukan olehPara Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnyamengajukan pembelaan dan permohonan tertulisisan yang pada pokoknya memintahukuman yang seringanringannya, maka Majlis Hakim selanjutnya akanmempertimbangkan permohonan tersebut pada keadaan keadaan yang memberatkan dankeadaankeadaan yang meringankan;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemben

Apalagi tidakada izin atau persetujuan tertulis dan Penggugat, sebagaimana diatur dalam UUNo. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah pada Pasal 18 Angka 2 yangmenyebutkan:Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskannya oleh Pemegangnyadidahulukan pemberian pemyataan tertulis mengenai dilepaskannya HakTanggungan tersebut kepada pemben Hak TanggunganBahwa apalagi tindakan Tergugat yang telah melakukan penjualan lelangmelalui perantara Tergugat IV

Kemudian yang dimaksuddengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemben kreditdan penerima kredit. setiao kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pembenkredit dan penerima kredit wajiob dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Sisa hasil penjualan tetap menjadihak pemben Hak Tanggungan.. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwatidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat II melanggarketentuan prosedur lelang serta tidak memenuhi syaratsyarat sesuai denganperaturan lelang sehingga lelang harus dinyatakan tidak sah atau dan bataldemi hukum, sebagaimana dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 23 Ayat (2) UndangUndang JaminanFiducia mengatur Pemben Fidusia dilaran mengalihkan, menggadaikan,atau menyevakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek JaminanFidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali denganpersetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia.

tidak digunakan untuk menyewa mobil perbulan tetapi digunakan untuk uang muka pembelian mobil;Bahwa terkait dengan iuran dana pensiun untuk Direktur PDAM TirtaSegah Kabupaten Berau, Dewan Pengawas PDAM Tirta SegahKabupaten Berau telah memeriksa dengan hasil :1)Bahwa didalam Keputusan Pendiri Dana Pensiun BersamaPerusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor842.1/KEP.07PDAM/2016, tanggal 18 Februari 2016, mengenaiMASA KERJA sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat 1,diterangkan bahwa; Bagi Direksi Pemben

Kerja yang bukanberasal dari Pegawai, maka masa kerja yang digunakan untukmenghitung Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja selama Menjabatsebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerjadiluar Pemben Kerja yang diakuisetinggitingginya 8 (delapan)tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan masa kerja dimaksud belumdiakui sebagai unsurperhitunganmantaat pensiun pada pemberi kerja lain.Tergugat memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan aturandimaksud bahwa :a) Bahwa Masa kerja

Hak tersebutdidasarkan pada janji yang dibenkan oleh pemben Hak Tanggungan bahveaapabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan bermhak untuk menjualobyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerukanpersetujuan lagi dan pemberi Hak Tanggungan dan selanjuinya mengambilpelunasan pihutangnya dan hasil penjualan itu lebih dahulu danpada KrediturKreditur yang lain. ...Ketentuan tersebut nyatanyata memberikan HAK kepada Tergugat selakuPemegang Hak Tanggungan untuk menjual bidang tanah

Agar kita semua sukseskan PESTA MAMA dengan aman didalam lindunganmama yaitu tanah ini dan para leluhur dan alam ini serta Tuhan ALLAH pencipta alam~~t h ipini, Yesus Kristus panglima kita dan Roh Kudus penolong dan pemben kekuatankepada kita, menyertai kita dalam perjuangan yang mulia ini, Terdakwa menghimbaukepada seluruh anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan NasionalPapua Barat (OPMTPN) untuk hadir dikediaman Terdakwa dalam rangkapengibaran bendera bintang kejora pada Hari Rabu Tanggal

dicermati kapasasitasnya sebagaiPenerima Kuasa, karena Kuasa Penggugat telah mengakui secara tegas danjelas melalui Repliknya pada poin 2 yakni Binson purba dan kawankawanmerupakan Paralegal, Padahal sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 yang memeriksa dan mengadili perkara uji materiil tentangParalegal knususnya pada Pasal 12 ayat 1 Permenhukam nomor 1 Tahun 2018yang berbunyi:Pembenan bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentukpendampingan advokat pada lingkup pemben

Akta nomor 02 tertanggal 28 Pebruari 2005 atau akta Pengakuan Hutang denganPemberian Jaminan antara Penggugat disatu Pihak sebagai pemben hutang danTergugat Il dilain pihak sebagai yang menerima hutang uang sejumlah Rp.117.000.000.;b. Akta Nomor 03 tertanggal 28 Pebruari 2005 atau akta Pengikatan Jual Beli Tanahantara Penggugat disatu Pihak sebagai calon pembeli dengan Tergugat Il sebagaikuasa dari Bapak MUGIYANTO dilain pihak sebagai calon penjual degan hargasebesar Rp.117.000.000.

Sedangkan pengertian nyawa sendin menurut Kitab Besar BahasaIndonesia adalah (1) n pemben hidup kepada badan wadak (organism fisik) yang menyebabkanhidup (pada manusia, binatang, dan sebagainya) (2) n jiwa, roh semangat (3) n hidup, kehidupansehingga ari kata merampas nyawa orang lain secara harafiah adalah suatu tindakan yangmenyebabkan jiwa atau roh menjadi terampas atau mati.Bahwa adapun faktafakta yang menunjuk pada unsur tersebut yaitu :Pada saat terdakwa pada han Kamis tanggal 19 April 2018

Kuasa Mutlak adalah kuasa yang di dalamnya mengandungunsur tidak dapat ditank kembali oleh pemben kuasa.b.

Nomor 82/PUUX/2012tanggal 15 Oktober 2012 pada amar putusan diktum 1.3. yakni telahmemperbaiki dan merubah bunyi Pasal 15 ayat (1) UndangUndangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,yang selengkapnya harus dibaca, Pemben kerja secara bertahap wajibmendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosialyang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai pesertaprogram jaminan sosial atas

PKHL telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat; Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan telah bekera lebih dari21 (dua puluh satu) hari setiap bulan, ternyata tidak didukung olehbukti yang cukup,Menimbang, bahwa perihal tuntutan uang Jaminan Hari Tuasebesar 3,7% dari Upah untuk setiap bulannya dan berdasarkanPutusan MahkamahKonstitusi Nomor 82/PUUX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 pada Pasal 15 ayat(1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial, Pemben kerja

Demikiansaksi M.ROTIB sebagai seorang informan dia juga butuhkepercayaan dan pihakpihak yang menggunakan Jjasanyasebagai pemben informasi. Keterangan saksisaksi tersebutkami anggap cenderung subjektif. Adapun keterangan saksiArif Aryanto kami anggap tidak mengenai substansiperkara, karena saksi tersebut hanya27melihat bahwa disamping Terdakwa sekitar satu meter adabungkus rokok Marlboro yang saksi tidak tahu isinya dansaksi tidak tahu siapa pemiliknya.