1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Ruslan Bin Lamadi ;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.C/2018/PN Kbr, tanggal 2 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;2.

Busra Panggilan Dedi;Koto Baru;39 Tahun / 21 Juli 1978;Lakilaki;Indonesia;Baliak,Kubung,Lampayo Jorong Simpang SawahKotoKabupaten Solok;Nagari Baru, KecamatanIslam;Wiraswasta;Syafridawati Panggilan Ida;Koto Baru;57 Tahun / 12 Desember 1960;Perempuan;Indonesia;Jalan Patapang, Jorong Lubuk Agung, NagariKoto Baru,Solok;Islam;Kecamatan Kubung, Kabupatenlou rumah tangga;Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 30/PID/2018/PT PDGPara Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penyidik sebagaiKuasa Penuntut Umum oleh Mariati Lidya Jurusita Pengadilan Negeri KotoBaru pada tanggal 27 Februari 2018;Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum ParaTerdakwa tanggal 22 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Koto Baru tanggal 22 Februari 2018 Nomor 2/Akta.Pid.C/2018/PN Kbr.dan salinannya telah disampaikan kepada Penyidik sebagai Kuasa PenuntutUmum oleh Mariati Lidya Jurusita Pengadilan Negeri Koto

Baru melalui RelaasPenyerahan Memori Banding tanggal 27 Februari 2018;Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telahmengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 5 Maret 2018 Nomor2/Akta.Pid.C/2018/PN.Kbr. dan salinannya telah disampaikan kepadaPenasihat Hukum Para Terdakwa oleh Mariati Lidya Jurusita PengadilanHalaman 3 dari 5 putusan Nomor 30/

oleh UndangUndang, karenanya permintaan banding dariPenasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajarimemori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada intinyamengemukakan permasalah an pertentangan hak antara Para Terdakwadengan Saksi Jonisar pgl.

Menerima permintaan banding dari Penasihat WHukum ParaTerdakwa tersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor2/Pid.C/2018/PN Kbr, tanggal 2 Februari 2018 yang dimintakanbanding tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlahRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 olehkami H.

Mengabulkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa sebagian;2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM 76/GORON/08/2016, tanggal 10 Agustus 2016, atas nama terdakwa Jovanka Charly Suot Alias. Karli, tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b KUHAP;3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM 76/GORON/08/2016, tanggal 10 Agustus 2016, atas nama terdakwa Jovanka Charly Suot Alias.

Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa selain dan selebihnya;

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 08 Oktober2016 sampai dengan 06 Desember 2016;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MARTINUSDUMUMPE, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan.

KARLI dapat dilanjutkan dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umummenghadirkan saksisaksi.Halaman 14 dari 19 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2016/PN Gto.Menimbang, bahwa membaca dan mencermati seluruh uraian keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, maka dapatlah disimpulkan bahwakeberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, adalah mengenai:1. Surat dakwaan batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143ayat (2) huruf b KUHAP, dan;2.

Hukumsendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdakwa Yovanka Charly SuotAlias.

hakhaknya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(1) KUHAP;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan/eksepsi Penasihat Hukumterdakwa tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhiketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, patutlah untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, makakeberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa patutlah untuk dikabulkan sebagiandan menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa selain dan selebihnya;Menimbang,

bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukumterdakwa dikabulkan sebagian, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agarterdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwadikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Mengingat, akan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 56ayat (1) KUHAP, serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1.

Menolak eksepsi Penasihat Hukm Terdakwa untuk seluruhnya; --------------------------2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum sah menurut hukum;------------------------3. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara terdakwa tersebut dilanjutkan;-------4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir; ---------------------------------

Terdakwa dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 31 Mei 2013 s/dtanggal 29 Juni 2013 ;n Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WIKARYAF.DIRUN,SH., Advokat yang berkantor pada Kantor AdvokatPengacara WIKARYAF.DIRUN,SH & REKAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.23 Telp. (0536)3224394 Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

-Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -------------Membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 02/Pid.Sus.Prkn/2009/PN.TL. tanggal 18 Mei 2009 yang dimohonkan banding ;

dan terdakwaII CHON KHANTEE Als CHON als TOY dibawa ke Kantor Polisiuntuk diambil keterangannya yang selanjutnya ditetapkansebagai tersangka dan dibuatkan berita acara pemeriksaan(HAP), = ea = aoe a seee sees sees sees gees Soe oes eo See eeene eee Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat(2) huruf a UU Noi.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke.1KUHP ; Menimbang, bahwaatas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umumtersebut , Penasihat

tes are seems ouears cumin omnis amuse soins eons emeeemes oees omens exo Menimbang, bahwa Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tual telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnyaberbunyi sebagai berikut Do wee eee eee eee 1.Menolak Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum ParaTerdakwa; 2. Pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan =;sietetetatatatatatatatatetatatatatatatatatataatataaladadtatadadaadadadadadada 3.

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; ----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Maret 2014 Nomor 421/PID.B/2013/PN.BKN yang dimintakan banding tersebut;

permohonanbanding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memoribandingnya;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikankesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada PenasihatHukum terdakwa dan jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2014 Nomor :W4.U7/813/HN.01.10/IV/2014 dan Nomor : W4.U7/813/HN.01.10/IV/2014;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yangdiajukan oleh Penasihat

Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masihdalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan olehUndang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa adapun alasanalasan memori banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwaantara terdakwa dengan saksi Antoni Bin Abbas dan saksi Mashuri AlsDimas adalah kesepakatan secara lisan perikatan jual beli ikan, karenaperikatan yang dibuat secara lisan tersebut

Put.89/PID.B/2014/PTRMengingat akan pasal 183 Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentangKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No. 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 191 ayat (2), (3) serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:ae Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Maret2014 Nomor 421/PID.B/2013/PN.BKN yang dimintakan banding tersebut

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa I serta Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Mks. tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
• Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
• Memerintahkan para

Put. 282/PID/2015/PT.MKS.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebuttelah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengancara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum TerdakwaIl masingmasing pada tanggal 21 Agustus 2015, serta permintaan banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberitahukanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan cara seksama kepadaJaksa Penuntut Umum masingmasing

pada tanggal 27 Agustus 2015:;Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus2015, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Ilmasingmasing pada tanggal 21 Agustus 2015, telah diberi kesempatan untukmembaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 414/PID.B/2015/PN.Mks diKepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat

banding olehJaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yangditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa Il, tidak mengajukan memori banding sehingga MajelisHakim Tingkat Banding tidak mengetahui halhal yang menjadi keberatankeberatandari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa

I, dan Penasihat HukumTerdakwa II terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;Hal. 13 dari 16 Hal.

Panitera PenggantiPengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwamaupun Penasihat HUKUMNY8;20 ene nen n ene nen ene neeHakim Anggota, Hakim Ketua,Hal. 15 dari 16 Hal. Put. 282/PID/2015/PT.MKS.Hj. ENDANG IPSIANI, SH. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.Panitera PenggantiANDI MARLIYANTI, SH.TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARHal. 16 dari 16 Hal.

Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Rizki Anugrah Gautama bin Priyatmoko Oetomo tidak dapat diterima;2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Perbedaan waktu1 (satu) bulan dari yang seharusnya ini merupakan satu hal yang fatal, mengingatmenyangkut penahanan seseorang dan berkaitan dengan kemerdekaan seseorang,sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah kabur (obscuur) karenatidak menyebutkan secara benar dan tepat tanggal penangkapan ataupun penahananterdakwa ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umumjuga telah mengajukan tanggapannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Hukumterdakwa serta tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkanapakah eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut cukup beralasan untukditerima;Menimbang, bahwa dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP ada 3 (tiga) hal yang menjadiobyek eksepsi/ keberatan, yaitu:1.

,M.Hum telah diuraikan dengan sangatjelas,cermat, dan lengkap mengenai uraian dakwaan tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa baik itu mengenai rumusan tindak pidana maupun uraian tindak pidana secarasistematis serta kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan Penuntut Umum telah keliru menuliskan bulan penahanan terdakwa yaitu tanggal15 bulan bulan desember 2016 padahal yang benar menurut Penasihat

Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Rizki AnugrahGautama bin Priyatmoko Oetomo tidak dapat diterima;2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMalang pada hari SELASA, tanggal 11 APRIL 2017 oleh kami Dr. JOHANIS HEHAMONY,S.H.

,M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Malang serta Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukummnya.Hakim Anggota I, Hakim Ketua,INTAN TRI KUMALASARI, S.H Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H.,M.HHakim Anggota Il,Panitera Pengganti,SUGIYANTO, S.HMARTHALIA SUSAN Jr, S.HHalaman 7 dari 7 Putusan Sela Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Mig

Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ; 2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan ; 3. Menagguhkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Malra Periode TahunPekerjaan 1999 2004S.1 (Berijazah)Pendidikan Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum1 KAREL RIRY, SH, MTH Apt ;2 MOHAMMAD DIN TOATUBUN, H, SHBeralamat pada Kantor Ecclesia Law Firm; JIn. Mr. Chr.

Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 29 Tahun 2002, memungkinkan semua anggota DPRD yang ada yang menerimauang dari Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pengguna Anggaran harus dihukum bukankarena perbuatannya, tetapi di hukum karena Penuntut Umum tidak mampu menghadirkanpelaku utama yang mengakibatkan kerugian negarann= Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tim Penasihat Hukum memohon agar MajelisHakim mengambil keputusan sebagai berikut : Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa majelishakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :w Menimbang, bahwa menunjuk kepada maksud dari pada pasal 156 ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidakberwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat di terima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakanpendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan

Hukum terdakwa dalam Eksepsinya mengenai dakwaan PenuntutUmum kabur, tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat sangat tidak beralasan maka keberatan /Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa mengenai hal tersebut harus ditolak ;nn= Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga penasihat hukum majelis hakimberpendapat bahwa hal tersebut majelis hakim berpendapat dalam hal pengajuan seseorang untukdiadili di muka persidangan sebagau seorang terdakwa adalah hak dan kewenangan dari Jaksa14Penuntut Umum dalam hal

Majelis Hakim dalamhal ini hanya berhak mengajukan seseorang yang bersumpah palsu dalam hal memberikankesaksian di pengadilan untuk dijadikan sebagai terdakwa untuk diadili di muka persidangan(ASAS DOMINUS LITIS) ;won= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan ketiga haruslah diw Menimbang, bahwa karena keberatankeberatan dalam Eksepsi dari Penasihat Hukumterdakwa di tolak, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;won= Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 589/Pid.B/2015/PN.Sgl ,yang dimintakan banding ;

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa I, maupun dari Penasihat Hukum para Terdakwa II dan III tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2019 Nomor 1728/Pid.Sus/2019/PN Sby.yang dimintakan banding tersebut;
• Menetapkan lamanya masing-masing para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masing-masing pidana tersebut;

Baru 5 No.25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 3 Agustus 2019, tetapi sebelumnya di tingkat pertamamenghadapi sendiri persidangannya tersebut dengan tanpadidampingi olen Penasihat Hukum;Para Terdakwa masingmasing telah ditahan di Rumah TahananNegara oleh:1.

AktaAkta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor1728/Akta Pid.Sus/2019/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 2Agustus 2019 dan hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, Terdakwa danpara Terdakwa II serta III masingmasing melalui Penasihat Hukumnyatelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 29 Juli 2019 Nomor1728/Pid.Sus/2019/PNSby.;2.

30September 2019 ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Penasihat Hukumpara Terdakwa Il dan Ill pada tanggal 8 Oktober 2019 telahmenyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 4 Oktober 2019 kePengadilan Tinggi Surabaya;4.

Membebankan biaya perkara kepada Negara.Subsidair : Mohon keadilan yang seadiladilnya; Tertanggal 4 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum ParaTerdakwa II dan III:Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 1343/PID.SUS/2019/PTSBY.1.

mempelajari denganseksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 29 Juli 2019 Nomor 1728/Pid.Sus/2019/PN Sby., MemoriMemori Banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa I,maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa II dan III, Pengadilan TinggIsependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertamayang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat secaratanpa hak

MENGADILI Menerima permohonan banding dari erdakwa/Penasihat Hukumnya;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda No: 1047/Pid.B/2010/PN.Smda tanggal 07 September 2011, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menolak eksepsi/keberatan dari penasihat hukum terdakwa ;2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir

• Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 21Juli 2020;
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mencoret permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 21 Juli 2020 dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020;
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengembalikan

berkas perkara Nomor Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020 kepada Pengadilan Negeri Kayuagung;

diperiksa akan tetapi belum diputus, Pembandingsemula Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut permintaanbandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement of de Rechtsvordering(Rv), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 49 tentang perubahan kedua dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 1986 dan peraturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembandingsemula Penggugat melalui Penasihat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untukmencoret permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag tanggalHalaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 56/PDT/2020/PT PLG21 Juli 2020 dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun2020; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untukmengembalikan berkas perkara Nomor Buku Register Induk PerkaraPerdata Banding Tahun 2020 kepada Pengadilan Negeri Kayuagung; Menghukum Pemohon pencabutan banding Pembanding semulaPenggugat/Penasihat

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 325/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 07 April 2011 Nomor : 09/Pid.B/2011/PN.Unh yang dimintakan banding ; MENGADILI SENDIRI1.Menyatakan Terdakwa

Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebutPenasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta Bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha padatanggal 12 April 2011 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.Unh danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April2011 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaanbanding tersebut Penasihat

Hukum Terdakwa~ telahmengajukan Memori Banding tanggal 27 April 2011 danmemori banding tersebut telah pula diberitahukan dengancara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03Mei 2011 ;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra MemoriBanding ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupunJaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata darisurat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha NomorW23.U5/547

/HN.01.10/IV/2011 masingmasing tertanggal 27April 2011;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratSyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagaiberikut1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaahatelah keliru dan salah mempertimbangkan NotaPembeLaan Penasihat Hukum Terdakwa,pertimbangan hukum terhadap putusan MA No.1644K/Pid/1998 tanggal 15 Mei 1991 Jo.PutusanPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.32/Pid/1987/PT.Sultra tanggal 11 Nopember' 1987Jo.Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.17/Pid.B/1987/PN.Kdi tanggal 15 Juni 1987diajukan sebagai uji banding dalam perkaranyaTerdakwa dengan alasan sebagai berikut :Bahwa terhadap perkara tersebut di atas

Menerima permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa ;2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha,tanggal 07 April 2011 Nomor : 09/Pid.B/2011/PN.Unhyang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA AlsBAPAKNYA EDO tersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Persetubuhan dengan perempuanyang bukan isterinya, sedang diketahuinyaperempuan itu belum masanya untuk dikawin ;2.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh, tanggal tanggal 27 Pebruari 2014, Nomor; 42 /Pid.SUS/TPK/2013/PN-BNA

Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;7.Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mukhlis Mukhtar, SH, AminSaid, SH. M.Hum dan Muzakkar, SHi, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum, yangberalamat Jalan T.

Ir.Samsul Rizal, M.Eng. yang nyatanyata telah melakukan korupsi;115Setelah pula mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya berkesimpulan seluruh unsur dalam surat dakwaan maupuntuntutanPenuntut Umum tidak terbukti sehingga Penasihat hukum Terdakwa memohon agarmajelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Prof. DR. Darni M.

Membebankan biaya perkara pada Negara.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2014terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakantetap pada tuntutannya semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakantetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Acehpada tanggal 27 Februari 2014, No. 42/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNA, telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;1.

banding,No.42/Akta.Pid.Sus/TPK /2013/PNBNA ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tertanggal 19 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 Maret 2014 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2014,No.42/Akta.Pid.Sus/TPK /2013/PNBNA ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memoribanding tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan

/Akta.Pid.Sus/TPK /2013/PNBNA ;177Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 28 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan PengadilanNegeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2014 dan kontra memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April2014, No.42/Akta.Pid.Sus/TPK /2013/PNBNA ;Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Terdakwa, danJaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk

Menerima keberatan / eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Nurkia Doliap serta Penasihat Hukum Terdakwa II Ricky Arnesius Patras, A.Ma, TA, SE ;2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS 01 / THUNA / 05 / 2013 tanggal 30 Mei 2013 terhadap Terdakwa I Nurkia Doliap dan Terdakwa II Ricky Arnesius Patras, A.Ma, TA, SE. Batal Demi Hukum ;3.

Suratsurat lainnya yang terlampir dalam berkasperkara ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;Setelah mendengar keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum paraTerdakwa ;Setelah mendengar pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umumterhadap keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa ;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penutut Umum dengan Nomor RegisterPerkara : PDS 01 / THUNA

Pasal55 Ayal (1) Ke 1 KUP idan. =0nssccmmiennannscemmnnnnnnnsnimmnennnMenimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, PenasihatHukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II masingmasing telahmengajukan keberatan / eksepsi, dan selanjutnya atas keberatan / eksepsiPenasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukanpendapat / tanggapan atas keberatan / eksepsi para Penasihat HukumTerdakwa, sehingga untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, makakeberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa

dan Penasihat Hukum Il,serta pendapat Penuntut Umum tersebut dianggap termuat dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasihat HukumTerdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Il, serta pendapat / tanggapanPenuntut Umum atas keberatan / eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa,maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa keberatan / eksepsi para terdakwa didasarkanpada alasanalasan :Keberatan / eksepsi dari Penasihat

dan ke3 harusdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadapalasan keberatan / eksepsi ke3 dan ke4 dari Penasihat Hukum Terdakwa serta alasan keberatan / eksepsi ke1 dari Penasihat Hukum Terdakwa Ildinilai Cukup beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya keberatan /eksepsi Terdakwa Nurkia Doliap serta keberatan / eksepsi Terdakwa IlRicky Arnesius Patras, A.Ma, TA, SE. tersebut patut untuk dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai surat

dakwaanJaksa Penuntut Umum, serta dengan mempertimbangkan keberatan / eksepsidari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Il yangmenyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :e Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkapkarena uraiannya yang saling bertentangan atau berbedabedakhususnya mengenai perhitungan jumlah uang yang disalahgunakan57atau dipinjam atau diambil oleh Terdakwa II Ricky Arnesius

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Deva Zusma Taneko Bin Akhmad Arief Ariesta Taneko ;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Penasihat Hukumnya;

Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;----------------------------------------------2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara ;------

.: Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia 7 sii si al i il iit ii mi il iit sit i i li i Sit inst i i li i SSTempat Tinggal = Komplek Puri Cinere Jalan Salabintana J6/26 Rt. 007/005Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, JawaAgamaPekerjaan : Pensiunan PNS / Mantan Direktur Bina Pelayanan MedikDasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan ;Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Tim Penasihat Hukum, terdiri dari : 1.LMM. Samosir, SH., 2. H. Zaidan Asnawi, SH. MHum., 3.

MHum., WakilPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Agustus2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 09 Septembetr 2013 ;Akte Permintaan Banding No. 39/Akta.Pid.Sus/TPK/

01 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 01 Oktober 2013 dan telah diberitahukan sertadiserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 OktoberMemori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Oktober 2013 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober2013 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi pada tanggal 09 Oktober8.

kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 30 Oktober10 Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang ditanda tangani olehWATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

Hukum Terdakwa, maka tenggang waktu bandingberakhir pada tanggal 5 September 2013 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa baru mengajukan permintaanbanding pada tanggal 06 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permintaanbanding pada tanggal 09 September 2013 dengan demikian permintaan banding tersebutdinilai telah lewat waktu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP,permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebutdinyatakan tidak dapatditerima ;