Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan persyaratan telahmemenuhi unsur yang ditentukan dengan adanya dukungan dariPartai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan memiliki 2kursi di DPRD Kabupaten Paniai, Partai Bintang Reformasi (PBR)sebanyak 1 kursi di DPRD Kabupaten Paniai dan Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1 kursi di DPRDKabupaten Paniai ; .

PKPI dan DPN PKPI tersebutdiatas seharusnya DPC PKPI Kabupaten Paniai mendukung ParaPenggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KabupatenPaniai Periode 20122017, akan tetapi DPC PKPI tidak maumembubuhkan tanda tangannya pada Surat Pencalonan nomor 01/Parpol/CBCW/PAN/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 #4xyangmengakibatkan seolah olah Para Penggugat tidak mendapatdukungan sebanyak 15% kursi di DPRD Kabupaten Paniai ;12.Bahwa Para Penggugat mendapatkan dukungan dari DewanPimpinan Pusat Partai Penegak

DemokrasiIndonesia (PPDI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).Berdasarkan alasanalasan tersebut karena tidak mengikutsertakanPartai Penegak Demokrasi Indonesia (PKPI) sebagai pihak makamenyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak.

BuktiT9 : Surat Keputusan Nomor : 1621/SKPB/DPP/PPDI/VIII/2011Tanggal 18 Agustus 2011 dari DPD Partai Penegak DemokrasiIndonesia Propinsi Papua (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;10. BuktiT10 =: Rekomendasi Nomor : 03/DPDPPDI/PP/V/2011 Tanggal14 Mei 2011 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai PenegakDemokrasi Indonesia (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;11.

Saksi Demianus Tebai ; bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai Penegak DemokrasiIndonesia (PPDI) Kabupaten Paniai ; bahwa Saksi memberikan dukungan kepada pasangan calon Derek Pakage dan Nahum Tebai ; bahwa DPC PPDI Kabupaten Paniai memberikan dukungan kepadaDerek Pakage dan Nahum Tebai sebelum masa pendaftaran yaitu pada tanggal 27 September 2010 ; bahwa DPC PPDI Kabupaten Paniai tidak pernah memberikan dukungan kepada calon lain ; bahwa tidak ada kepengurusan DPC PPDI lain di Kabupaten Paniai ; bahwa

Putusan Nomor 282 K/TUN/20131212Didalam praktik penegakan hukum yang tertutup, rentan sekaliterjadi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, karenapenegakan hukum itu dilakukan tidak secara transparan. Ketertutupan jugaoleh karenanya rentan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaranHak Asasi Manusia;Dalam konteks tindak pidana narkotika, umum diketahui bahwarekayasa kasus marak terjadi.

Tetapi, yangtidak dapat dibenarkan adalah, apabila niat tersebut muncul justru karenadipicu, didorong, atau dikondisikan secara aktif oleh aparat penegak hukum;UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UUNarkotika) sebenarnya telah menyebutkan metode penjebakan yang dapatdilakukan dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana narkotika,yaitu teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.Tetapi sayangnya UU Narkotika hanya menyebut begitu saja kewenanganpenyidik narkotika

Dan,sesungguhnya, keterbukaan informasi publik akan sangat bermanfaat bagiaparat penegak hukum itu sendiri.

Kegunaan itu adalah dalam hal, apabilaorang yang ditangkap mengklaim bahwa dia telah ditangkap secarasewenang wenang, aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik tindakpidana narkotika) dapat menunjukkan bahwa prosedur penyidikan tindaknarkotika atau pembelian terselubung atau penyerahan dibawah pengawasantelah dilakukan sesuai peraturan yang mana peraturan itu terbuka untuk dandapat diakses oleh publik.

Berangkat daripengalaman tersebutlah, Pemohon kemudian meminta informasi mengenaiketiga Peraturan Kepala BNN a quo, dengan tujuan dapat mengetahuistandarstandar atau ramburambu ketika aparat penegak hukum sepertiBNN atau pihak kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.Dengan dibukanya ketiga Peraturan Kepala BNN tersebut, diharapkan dapatmeminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia ketikaaparat penegak hukum melakukan penyidikan tindak pidana narkotika,pembelian

Penegak No. 11 RT. 06 KelurahanDamai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wita, terdakwabertemu dengan Sdr

Penegak No. 11 RT. O06 Kelurahan DamaiKecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, lalu Sdr.

Penegak No. 11 Rt. 06 Kel. Damai Kec. Balikpapan SelatanBahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan beratbrutto 3.53 (tiga koma lima puluh tiga) gram yang mana terdakwa simpan didalam dompet warna coklat yang bertuliskan 501s, serta 1 (Satu) buah HPmerk STRAWBERRY warna Hitam dengan No.

Penegak No. 11 Rt. 06 Kel. Damai Kec. BalikpapanSelatan dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan beratbrutto 3.53 (tiga koma lima puluh tiga) gram yang mana terdakwa simpan didalam dompet warna coklat yang bertuliskan 501s, serta 1 (Satu) buah HP merkSTRAWBERRY warna Hitam dengan No.

Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKT8.Bahwa dalam pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat berbunyi:Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandinyang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundanganBahwa sebagai Warga Negara yang perduli dengan terciptanyaketertiban dan kepastian hukum di Negara Republik Indonesia yangtercinta ini, serta Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat yangberstatus sebagai Penegak Hukum sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 5 ayat (1

Bahwa dalam huruf C halaman 4, angka 11 halaman 10 dan angka25 halaman 13 gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugatmenyatakan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukumperdata yang kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sertamenyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut adalahkepentingan Penggugat sebagai penegak hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum,bebas dan mandiri yang dijamin

Seharusnya Penggugat jugamembaca penjelasan resmi dari Pasal tersebut, dimana penjelasanPasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat adalah Penegak hukum adalah advokat sebagai salahsatu. perangkat dalam proses peradilan yang mempunyaikedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalammenegakkan hukum dan keadilan.Bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003Tentang Advokat :1.

Putusan Nomor : 158/G/2017/PTUN.JKTmeskipun samasama sebagai Penegak Hukum, peran dan fungsipara Penegak Hukum ini berbeda satu sama lain.

Namun demikian,meskipun samasama sebagai Penegak Hukum, peran dan fungsipara Penegak Hukum ini berbeda satu sama lain. Advokat sebagaiPenegak Hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiriuntuk mewakili klien dan tidak terpengaruh kekuasaan Negara(yudikatif dan eksekutif)..

ketentuan hukum yang berlaku.Hal ini memnjain bahwaperampasanan ataupun pembatalan kemerdakaan terhadap seorang tersangka atauterdakwa itu benarbenar telah memenuhi ketentuanketentuan hukum yang berlakumaupun jaminan hakhak asasi manusia.Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab XBagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegasdimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk mengujikeabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak

Tanusubroto, yang menyatakanbahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :1 Agar penegak hukum harus hatihati dalam melakukan tindakan hukumnyadan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yangberlaku, dalam arti ia harus didasarkan kepada ketentuan hukum yangberlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri daritindakan sewenangwenang;2 Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negarayang diduga melakukan

12 Halaman Putusan 6/Pid.Pra/2016/PN.TBT3 Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan danmempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yangdirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalammemenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;4 Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengankeadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.;5 Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dandedikasi dari aparat penegak

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasimanusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannyadi dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;b bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukumacara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya danuntuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak

Dalam ketentuanyang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminanguna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hakhaknya telah dilanggardalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum.

No. 127 K/Pid.Sus/2016hal yang tidak memiliki dasar hukum, keadilan namun demi menyelamatkanaparat penegak hukum Polsek Payung Sekaki (Randi Anggara) yangmelakukan perbuatan melawan hukum seperti pengguna narkoba.Pertimbangan Hakim dalam halaman 6 (enam) berdasarkan pertimbanganhasil pemeriksaan dalam persidangan PN Pekanbaru adalah keliru karenaTerdakwa dalam persidangan penuh dengan tekanan dan ancaman apabilatidak mengakui akan dibunuh, maka demi menyelamatkan jiwa Terdakwaterpaksa diakui dan

Bahwa dalam pertimbangan Hakim jelas kelihatan berat sebelah dimanamemori Jaksa Penutut Umum dan kontra memorinya dimasukkan semua,sementara memori banding Terdakwa satu kalimat pun tidak adadimasukkan, padahal sepanjang pengetahuan dan penglihatan Terdakwaputusan banding itu selalu dimasukkan memori kedua belah pihak kenapapada kasus a quo tidak dimasukkan apa memang begini keadilan di negaraini yaitu hukum itu tajam ke bawah masyarakat lemah dan tumpul ke atasmasyarakat penguasa dan penegak hukum

, apa memang penegak hukumitu kebal dengan hukum.10.

Berdasarkan salinan putusan banding Terdakwa tidak kelihatan disitudengan yang mana yang diperbandingkan Majelis Hakim, hanya copy pastememori Jaksa Penuntut Umum.YA ALLAH YA ROBBI APA MEMANG NASIB ORANG MISKIN YANG LEMAHIN AKAN SELALU DITINDAS OLEH PENGUASA MENJADI TUMBAL DARIAPARAT PENEGAK HUKUM.

YA ALLAH BEGINILAH NASIB SEORANG ANAKYATIM PIATU YANG TIDAK PUNYA BAPAK DAN IBU HANYA MENJADITUMBAL DARI APARAT PENEGAK HUKUM, SEMENTARA PENEGAKHUKUMNYA TIDAK PERNAH DISENTUH WALAUPUN DIA BERBUATSEDEMIKIAN RUPA, YA ALLAH BERIKAN KEADILANMU TERHADAPORANG YANG LEMAH INI DAN BERILAH HIDAYAH TERHADAP APARATPENEGAK HUKUM YANG JUJUR DAN ADIL DALAM BERTINDAK.Menimbang, bahwa atas alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan

SALINANPUTUSANNomor 1142/Pdt.G/2013/PA Bks.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkarayang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta,tempat tinggal di Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak G RT.005 RW. 005 Kelurahan Pengasinan Kecamatan RawalumbuKota Bekasi, selanjutnya

perkara Nomor 1142/Pdt.G/2013/PA Bks. telah mengajukan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal24 Juli 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimanatercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.21.02/PW.01/937/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempatkediaman di Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak

ternyata benar, lalu diberitanda P.1.Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.21.02/PW.01/937/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai poscukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tandaP2,Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaiberikut :1 Thohir , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di Jalan Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak

ekonomi, Tergugat kurang memperhatikankebutuhan seharihari keluarga dan Tergugat ringan tanganpernah memukul dan menendang Penggugat.e Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumahkurang lebih tahun lamanya.e Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agarkembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil.e Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.2 Januarl, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak

Penegak No.29 A Rt. 10Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan dengan membawa 1 (Satu) Paket sabuyang sudah di bungkus dengan plastic bening kemudian sekitar jam 23.30 Wita setelahterdakwa GT. M.

Penegak No.29 A Rt. 10 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatantepatnya di dalam rumah Saksi III dan dalam penangkapan tersebut tidak di temukanbarang bukti narkotika jenis sabu namun di temukan dan di sita barang bukti berupa 1(Satu) buah HP jenis IPHONE 6 warna Grey dengan No.

Penegak No.29ARt. 10 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di dalam rumah Saksi IIIdan dalam penangkapan tersebut tidak di temukan barang bukti narkotika jenis sabunamun di temukan dan di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP jenis IPHONE 6warna Grey dengan No.

Penegak No.29 A Rt.10 Kel. Damai Bahagia Kec.

Penegak No.29 A Rt. 10 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatandengan membawa 1 (Satu) Paket sabu yang sudah di bungkus dengan plastic beningkemudian sekitar jam 23.30 Wita setelah terdakwa GT. M.

Penegak V Rt.005/002 No. 7 Kelurahan Palmariam Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa SURITO Als.

Penegak V Rt. 005/002 No. 7 Kelurahan Palmariam Kecamatan Matraman Jakarta2Timur, terdakwa berada didapur sedang masak untuk dijual diwarung orang tua saksikorban JANETA KHOIRUNISA yaitu saksi SUMU ZANA ROFA, namun saksi korbanJANETA KHOIRUNISA juga sedang berada didapur dan bercanda canda denganterdakwa, saksi korban JANETA KHOIRUNISA mengejek terdakwa, om jelek...omjelek... lalu sambil bermain saksi korban JANETA KHOIRUNISA berlari keruangtamu sambil tetap mengejek terdakwa kembali, om jelek...

Penegak V Rt.005/002 No. 7 Kelurahan Palmariam Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya ataudengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa SURITO Als.

Penegak VRt. 005/002 No. 7 Kelurahan Palmariam Kecamatan Matraman Jakarta Timur atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, seragkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa SURITO Als.

Penegak V Rt. 005/002 No. 7 Kelurahan Palmariam Kecamatan Matraman JakartaTimur, terdakwa berada didapur sedang masak untuk dijual diwarung orang tua saksiHal 7 dari 25 hal. Putusan No.824/Pid.B/2014/PN. Jkt.

SUKARLAN, waganegara Indonesia, pekerjaan swasta, KetuaUmum Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), alamat JI. LetJen.Soeprapto No.22 G Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;2. JOSEPH WILLIEM LEA WEA, warganegara Indonesia, pekerjaanswasta, Sekretaris Jenderal Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI), alamat Jl. Let.Jen. Soeprapto No.22 G Cempaka Putih, JakartaPusat ;Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa/memilih tempat kediaman hukum dikantor Kuasanya tersebut, yaitu D.Parlin Sitorus,SH.MS.

yang tercantum dalam salinanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 122/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 28 Juni 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnyasebagai berikut :DALAM PROVISI Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;DALAM GUGATAN ASAL/POKOKe Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM GUGATAN INTERVENSI Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ; Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Intervensi adalahPengurus yang sah Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak

Adapun tugas PolisiMiliter adalah sebagai penegak hukum baik itu) hukumdisiplin militer maupun pidana.Sudah barang tentu~ seorang penegak hukum harusmempunyai jiwa mencegah dan menindak adanya suatutindak pidana sehingga diharapkan kriminalitas dapatdi minimalisir.Demikian pula terhadap diri Terdakwa yang CorpnyaCPM dan dalam kapasitas dan kedudukan sebagai penegakhukum dan penegak disiplin harus menampilnya sosokpenegak hukum yang mematuhi segenap peraturan yangberlaku.

Oleh karena Terdakwa tidak dapat menempatkandirinya sebagai sosok penegak hukum yang sejati makaTerdakwa termasuk sebagai seorang militer yang kurangmempunyai sifat sifat yang seharusnya bagi seorangmiliter corp CPM yang tugasnya sebagai penegak hukumdan penegak disiplin (Ongeschikt).Dengan demikian keadaan pribadi yang ada padaTerdakwa seperti yang diuraikan oleh Penasehat Hukumdalam pleidoinya tidak dapat menutupi segala perbuatanpidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terkaitdengan tindak pidana

yang dilakukan oleh Terdakwadalam kapasitasnya sebagai penegak hukum.Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal haltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalankedinasannya sebagai prajurit TNI.Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal haltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidanasebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adildan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka iaharus dibebani mambayar

Bahwa semula kehidupan rurnah tangga antara penggugat dengantergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2016, ketikatergugat mengajak penggugat pindahpindah tempat tinggal, tergugatmenyampaikan alasan tergugat pindahpindah tempat tinggal untukmenghindari penegak hukum, karerta tergugat menjadi terdakwa dalamperkara perzinahan dengan seorang perempuan yang bernarna XXX asalPuri Mojokerto, dimana tergugat dilaporkan oleb suami XXX, dan penggugatsebelum menikah tidak mengetahu!

atau berhubungan lagi ; Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karenaantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pindah pindah tempattinggal, Tergugat menyampaikan alasan Tergugat pindahpindah tempattinggal untuk menghindari penegak hukum karena Tergugat menjaditerdakwa dalam perkara perzinahan dengan seorang perempuan yangbemama XXX asal puri mojokerto, dimana Tergugat dilaporkan olehsuami dari XXX dan juga Tergugat

atau berhubungan lagi ; Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karenaantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pindah pindah tempattinggal, Tergugat menyampaikan alasan Tergugat pindahpindah tempattinggal untuk menghindari penegak hukum karena Tergugat menjaditerdakwa dalam perkara perzinahan dengan seorang perempuan yangbemama XXX asal puri mojokerto, dimana Tergugat dilaporkan olehsuami dari Dian Noviana dan juga

yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapatditerima untuk diperiksa dan diadili ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yangpada pokoknya bahwa sejak Sejak bulan Desember 2016, ketika tergugat mengajakpenggugat pindahpindah tempat tinggal, tergugat menyampaikan alasantergugat pindahpindah tempat tinggal untuk menghindari penegak

diperoleh fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yangsah ; Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai 1 orang anakketurunan, namun sejak sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajakPenggugat pindah pindah tempat tinggal, Tergugat menyampaikan alasanTergugat pindahpindah tempat tinggal untuk menghindari penegak

Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dari Objek Sengketa, serta menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan apabila dipandang perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Penegak Hukum;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.819.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Bahwa ibu Pemohon tidak berkeberatan dalam perubahan namatersebut; Bahwa nama Pemohon yang hendak dipakai adalah HasbullahMakkarannu; Bahwa arti dari nama Hasbullah dalam al quran penegak agamaAllah; Bahwa Pemohon tidak terkait dengan masalah lain dalam perihalperubahan nama tersebut;2. Saksi Sepri Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah teman jemaah. Bahwa benar Pemohon bernama Henri Makkarennu; Bahwa maksud Pemohon ingin merubah namanya karena namaPemohon bukan nama Islam.

Bahwa ibu Pemohon tidak berkeberatan dalam perubahan namatersebut; Bahwa nama Pemohon yang hendak dipakai adalah HasbullahMakkarannu; Bahwa arti dari nama Hasbullah dalam al quran penegak agamaAllah; Bahwa Pemohon tidak terkait dengan masalah lain dalam perihalperubahan nama tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untukmengganti nama Pemohon dari nama asalnya Henri Makkarannu menjadiHasbullah

adalahuntuk mengganti nama Pemohon dari Henri Makkarannu menjadi HasbullahMakkarannu oleh karena nama Pemohon tersebut tidak mencerminkan namaseorang muslim dan tidak mengandung arti dalam Al Quran;Menimbang, bahwa namun pengadilan akan mempertimbangkan dari segijuridisnya, apakah nama baru Hasbullan Makkarannu tersebut bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau tidak ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohonsendiri arti dari Hasbullan tersebut adalah penegak

Putusan Nomor 63 P/HUM/2015 REMISI Pasal 34A(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karenamelakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursornarkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanannegara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, sertakejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34juga harus memenuhi persyaratan:a.bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untukmembantu membongkar perkara tindak

denda dan uang pengganti sesuaidengan putusan pengadilan untuk Narapidana yangdipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidananarkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidanayang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun.(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkanoleh instansi penegak

Apalagi Justice Colaboratordijadikan syarat Mutlak pemberian remisi, asimilasi danpembebasan bersyarat, sementara Format kerja sama (JC) antarapenegak hukum dengan Narapidana dimaksud, tidak memilikikejelasan penafsiran yang didasarkan pada Undangundang ataudengan kata lain bentuk kerja sama JC tidak Jelas, sehingga dapatmenimbulkan perbedaan pesepsi aparat penegak hukum yang padaakhirnya merampas serta menghilangkan hakhak dasarNarapidana;14.

Ayat (3) dengan Pasal 43, telah inkonsiten baik isi maupunmuatannya;Bunyi Pasal 34A Ayat (1) :(1)Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karenamelakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursornarkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadapkeamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selainharus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:a. bersedia bekerjasama dengan penegak

Menteri yang oleh UUdumaksud diberikan kewenangan membuat dan menegakkannorma tidak diperbolehkan memberikan atribusi ataumendelegasikan suatu kewenangan kepada intansi lain secarahorizontal apalagi atribusi dan delegasi kewenangan tersebutdicantelkan pada instansi penegak hukum seperti Kepolisian,Kejaksaan Agung RI, KPK dan BNN.

Tempat tinggal : Jalan Penegak No.17 KelurahanTebing Kisaran Kota Kisaran Kabupaten. Asahan;7. Agama : Budha;8. Pekerjaan : lbu Rumah Tangga;9. Pendidikan : SMP;Terdakwa ditangkap oleh Penyidik : sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampaidengan tanggal 01 Setember 2014 ;Perpanjangan Penangkapan Penyidik : 01 September 2014 sampai dengantanggal 04 September 2014 ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.

(dua ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi :Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair :Bahwa ia terdakwa AIGEK Alias ANNA Alias Al, pada hari Jumattanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Penegak No.17 Kelurahan

tahun 2009 tentang Narkotika;e Adapun terdakwa mengedarkan/sebagai perantara dalam jualbeli narkotika jenis shabushabu dan pil ekstasi tersebut tanpaijin dari instansi yang berwenang untuk itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.SubsidairBahwa ia terdakwa AIGEK Als ANNA Als Al, pada hari Jumat tanggal29 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Penegak

ERFIN HELMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul19.00 Wib di Jalan Penegak Kelurahan Tebing Kisaran KecamatanKisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi bersamasama denganrekan Penyidik BNN dan saksi Budianto, SE melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa yaitu dalam perkara Narkotikajenis shabushabu ;Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang sangatdipercaya dan dirahasiakan pemberi informasi ini bahwasannyaada pelaku

BUDIANTO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul19.00 Wib di Jalan Penegak Kelurahan Tebing Kisaran KecamatanKisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi bersamasama denganrekan Penyidik BNN dansaksi Budianto, SE melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa yaitu dalam perkara Narkotikajenis shabushabu ;e Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang sangatdipercaya dan dirahasiakan pemberi informasi ini bahwasannyaada

kitapara penegak hukum harus hatihati dan mandiri dalam melaksanakantugas fungsi dan peranan masingmasing sebagai penegak hukum, yangdituntut bekerja profesional sesuai hukum dan perundangundangan yangberlaku, jangan sampai mau terperosok masuk pada kepentingan sesaat,apalagi kepentingan politis yang tak jelas maksud dan tujuannya ?

hukum khususnyaLembaga Kejaksaan RI, sebab integritas dari penegak hukum(Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) sangat perlu (baca buku:Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, Dr.Amir Syamsudin, S.H., M.H., Kompas, 2008).Tentang halhal yang meringankan Terdakwa kami sependapat,namun belum seluruhnya diungkapkan yaitu : bahwa betul Terdakwabelum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalamHal. 78 dari 132 hal.

menuruthemat kami seharusnya tidak demikian, sebab keselamatannegara ini juga ada di tangan kita (Polri, Jaksa, Hakim danAdvokat), selaku catur wangsa penegak hukum dan keadilan.E.

dan menilai suatu peristiwahukum secara ilmiah, jangan sampai kita para penegak hukum ini(maaf) hanya sebagai pemuas nafsu dari para premanisme dankejahatan demi uang suap semata.H.

Pencegahan itu bisa dilakukanoleh siapa saja utamanya penegak hukum.

ANAK II, umur 2 bulan (lakilaki);Anakanak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal bersama orangutua Penggugat, beberapa harikemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan, kemudiantempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A, LkVI, Kelurahan Berngam ;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumahtanggaPenggugat dan Tergugat ;Bahwa sejak satu tahun lalu, Penggugat berkunjung

ANAK II, umur 2 bulan (lakilaki);Anakanak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattempat tinggal bersama saksi beberapa hari kemudian pindahtempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tempat tinggalterakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugatdi Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A, LkVI, KelurahanBerngam berjarak 5 m dari rumah saksi ;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumahtanggaPenggugat dan Tergugat ;Bahwa sejak satu tahun

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan dan terakhir Penggugat inperson tinggal sementarabersama orangtuanya di Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A,LkVI, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, danTergugat tetap berkunjung ke tempat tinggal Penggugat terakhir ;4. Bahwa saksisaksi tidak mengetahui perselisinan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat ;5.

tuntutan;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnyaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padapembelaan dan permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:PrimairBahwa ia Terdakwa Muhammad Nurdinsyah als Udin Chalid pada hariJumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jalan PramukaGang Penegak

Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2015/PN Kiskepada Terdakwa sambil mengatakan nah ini delapan biji,selanjutnya sabu yang dibeli dari Ationg tersebut Terdakwa bawapulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menimbang sabutersebut menggunakan timbangan elektrik dan diketahui beratnya + 8(delapan) gram;Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam22.00 Wib Terdakwa memperjualkan belikan narkotika sabu tersebutsecara eceran dipinggir Jalan Pramuka gang Penegak Kisarandengan cara Terdakwa

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;SubsidairBahwa ia Terdakwa Muhammad Nurdinsyah als Udin Chalid pada hariJumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat diJalan Pramuka Gang Penegak Kelurahan Kisaran Kota KecamatanKisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKisaran, tanoa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan

Musa Tarigan, berjanji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;e Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00Wib, bertempat di Jalan Pramuka Gang Penegak Kelurahan Kisaran KotaKecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi dan rekanrekansaksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;e Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan

Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2015/PN Kishadir sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi dibacakan danatas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi Eko Prayogi sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00Wib, bertempat di Jalan Pramuka Gang Penegak Kelurahan Kisaran KotaKecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi dan rekanrekansaksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan Terdakwa 1(satu) kantung

Bahwa masalah mendasar yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika adalah karena lemahnya faktor penegak hukum dalammengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan Narkotika juga karenasistem dan kinerja (performance) dari aparat penegak hukum (penanggulangankejahatan Narkotika eksekusi hak perspektif sosiologi hukum oleh Dr. I NyamanNurjana,SH.

.);14 Bahwa dari prespektif sosiologi hukum selain faktor perundangundangan(substance) dan aparat penegak hukum (stracture) maka faktor kultur hukummasyarakat (legal culture) juga mempunyai peran yang signifikan danmenentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidakdalam penanggulangan tindak pidana Narkotika, ketiga hak tersebut satu samalain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegak hukum dalammasyarkat (Friedman, Lawrence, 1984);15 Bahwa sangat perlu diperhatikan

dan dijadikan suatu pertimbangan, semakinmerajalelanya peredaran Narkotika di negara kita Indonesia ini yang kita cintaiini tidak dapat di bebankan kepada seorang Terdakwa saja yang telah melakukankesalahan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, kegagalan dalammembatasi dan memberantas peredaran Narkotika ilegal adalah tanggung jawabbersama termasuk Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan setiap elemenmasyarakat ;Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat,Bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim