Dominggus Rosely, Pada saat itu beliau hanya menempatiberdasarkan Surat ljin Penghunian (SIP) Rumah Dinas yangdipegang, yang hanya untuk menempati saja bukan memiliki sesuaifungsi SIP rumah dinas tersebut dan pada Tahun 2002 beliau TelahMeninggal Dunia, dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinastersebut tidak diperpanjang atau tidak berfungsi Sesuai denganSyaratsyarat dan ketentuan Point 7 dalam Surat ljin Penghunian(SIP) Rumah Dinas. dan Pemerintan Daerah Memberikan Surat jinPenghunian (SIP) Rumah

Memiliki Surat Ijin Penghunian Yang Sah;c.

Foto copy Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor199/PEG.)/SIP/SRG/2003 atas nama Nicolas Rosely, selanjutnyadiberi tanda bukti P.2Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Son3. Foto copy Surat ljin Penghunian Rumah Dinas Nomor92/PEG10/SIP/SRG/2009 atas nama Maria Susana Marlissa,Bsc,selanjutnya diberi tanda bukti P.34. Foto copy Permohonan membeli Rumah Negara Gol.IIl atas namaMaria Susana Marlissa ,Bsc tertanggal 18 oktober 2010,selanjutnya diberi tanda bukti P.45.

Dan pada tahun 2009,Penggugat Mengajukan permohonan Kepada Pemerintah Kabupaten SorongHalaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Sonuntuk dibuatkan SURAT IJIN PENGHUNIAN (SIP) Rumah Negaradikarenakan Penggugat belum memiliki rumah, dan tepatnya tanggal 04Januari 2009, Pemerintah Kabupaten Sorong Memberikan Surat jinPenghunian (SIP) Rumah Dinas dengan Nomor : 92/Peg.0/SIP/SRG/2009,dan pada tanggal 03 Mei 2010, Pemerintah Kembali lagi Memberikan SuratIjin Penghunian (SIP) Kepada

Dominggus Rosely berakhir pada saatmeninggal tahun 2002 dan Pemerintah Daerah kemudian memberikan SuratIjin Penghunian (SIP) Rumah Dinas selanjutnya kepada Alm. NikolasRosely, pada tanggal 06 Januari 2003 dan sampai dengan tahun 2008Dimana Alm.

Bahwa kedua Surat jin Penghunian tersebut telah beberapa kalidiperpanjang, terakhir dengan pengukuhan berdasarkan Surat KeputusanKantor Urusan Perumahan Pemerintah Kotamadya Bogor Nomor05/KUP/VV1975, tanggal 10 Juni 1975, sehingga mohon PengadilanHal. 2 dari 30 Hal. Put.

Menyatakan Surat Keputusan Pemerintah Kotamadya Dati ll BogorKantor Urusan Perumahan Nomor Skep05/KUP/VI/1975, tanggal 10Januari 1975, sebagai alas hak yang sah bagi penghunian Penggugat dan Il;4. Menyatakan Tergugat Il dan Ill telah melakukan perouatan melawanhukum;5.

Dimana orang tua para Penggugatsejak semula ditahun lima puluhan telah memperoleh ijin penghunian dariPemerintah Kotamadya Bogor, kemudian dikukuhkan dengan SuratKeputusan Pemerintahan Kotamadya Bogor (P2A);Bahwa yang dimaksud penghunian rumah dengan cara bukan sewameyewa, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik menyatakan bahwaHal. 26 dari 30 Hal. Put. Nomor 2672 K/Pdt/201210."

penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa didasarkan kepadasuatu persetujuan antara pemilik dengan penghunian".

Walaupun dalampenjelasan Pasal 21 tersirat katakata menyewa rumah yang dikuasai olehKepala Daerah dengan Surat jin Penghunian (SIP), jelasjelas penghunianrumah yang dikuasai oleh Kepala daerah tersebut didasarkan kepada sewamenyewa, bahwa oprinsip penghunian rumah dengan sewa menyewamaupun dengan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalamperaturan tersebut adalah sama yaitu adanya uang sewa dan persetujuanpemilik.

Nomor 1396 K/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penghunian rumah di Jalan Gunung Sahari X, Nomor 53D,RT 002, RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat oleh Tergugat merupakan penghunian rumah yangtidak sah secara hukum;Menghukum Tergugat dan/atau pihakpihak lain yang memperoleh hakdari

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah No. 53C (Jalan GunungSahari X);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghunian tidak sahtersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya, yaitu:20 tahun x 12 bulan x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) =Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialamioleh Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Meletakkan sita jaminan terhadap bendabenda

Menyatakan Penghunian Rumah di Jalan Gunung Sahari X, Nomor 53D,RT 002 RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat, oleh Tergugat merupakan penghunian rumah yangtidak sah secara hukum;3. Menghukum Tergugat dan/atau pihakpihak lain yang memperoleh hakdari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah danbangunan (rumah) di Jalan Gunung Sahari X, Nomor 53D, RT 002 RW003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, JakartaPusat, kepada Penggugat;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghunian tidak sabtersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya, yaitu20 tahun X 12 bulan X Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) =Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialamioleh Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);9.

Salinan Surat Izin Penghunian ;halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Pdgh. Salinan Surat izin Mendirikan Bangunan ;i. Salinan SK Kepangkatan terakhir ;9. Bahwa selanjutnya surat dari Dr.

Fotocopy Surat Keterangan IMB, (8).Fotocopy Surat Izin Penghunian, (9). Fotocopy Surat Pernyataan BersediaMembeli Rumah, (10). Fotocopy Surat Kepusan Kepangkatan terakhir, (11)Fotocopy KTP & KK;10.

Haltersebut menjadi tidak relevan, karena Penggugat telah membuat danmenandatangani surat pernyataan yang berisikan kewajiban dan laranganyang harus dipatuhi oleh Penggugat serta menerima Surat jin Penghunian(SIP).

Oleh karena itu akibatperbuatan Tergugat Rekonpensi dengan melakukan penghunian rumahnegara secara ilegal maka negara mengalami kerugian secara materiil danimmaterial ;Bahwa akibat dari penghunian rumah negara dengan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka kerugian materiil dan immaiteriilyang ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 96/PMK.06/2007 jo.

Foto Copy Surat Pernyataan Penghunian Rumah Dinas atas namaIr. Herman Rafii yang ditandatangani tanggal 24 Oktober 2000 , ( fotohalaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Pdgcopy surat tersebut diberi meterai secukupnya dan sesuai denganaslinya ) selanjutnya surat tersebut diberitanda T. 6;7. 1.7. Foto Copy Surat Pernyataan Penghunian Rumah Dinas atas namaIr.

Bahwa Pejabat atau Pegawai Negeri untuk dapat menghuni RumahNegara harus memiliki izin penghunian yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)PP Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005 yangmenyatakan:(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian.(2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yangbersangkutan.Bahwa Ketua LAPAN

cq Sekretaris DEPANRI saat itu memberikanizin penghunian kepada an Ir.

Pasal 25 PP Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005menyatakan:Setiap penyimpangan penghunian Rumah Negara dapatdikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian.. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihakpihak yang berhakmenghuni Rumah Negara.

Ketentuan mengenai pencabutan Surat Izin Penghunian RumahNegara terdapat dalam Lampiran Bab IV Penghuni Rumah NegaraAngka IV.1.

Ketentuan Penghunian Rumah Negara Nomor 3 MulaiBerlaku dan Berakhirnya Penghunian Rumah Negara Huruf CPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, PenetapanStatus, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihnan Hak AtasRumah Negara yang Menyatakan Penghuni Rumah NegaraGolongan II yang berhenti karena pensiun, diberhentikandengan hormat atau tidak dengan hormat tanpa menerimahak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi,berhenti

Oleh karena ituberdasarkan pasal 12 ayat (1) Undangundang Nomor 4 tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah jo pasal 10 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara jo pasal12 ayat (5) Undangundang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan danPemukiman jo pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994tentang penghunian Rumah oleh bukan Pemilik, penghunian Para Penggugatatas Rumah

Negara obyek sengketa adalah penghunian tidak sah atau tanpahak dan Penggugat dapat ditertibkan dengan mengosongkan dari RumahNegara obyek sengketa.

Pemilik, penghunian Para Penggugat Konpensi/Para TergugatRekonpensi atas Rumah Negara obyek sengketa tahun 1988 hingga 2015adalah penghunian tidak sah.

Tanjung Raja No. 24, bukti T1;Fotocopy Surat lin Penghunian Rumah Dinas TNI AL (SIP) No. PR.B/10/V74tgl. 28 Januari 1974 a.n. Moch. Soegandhi Kapten Laut NRP 5932/P, bukti T2 ;Fotocopy Surat gin Penghunian Rumah Dinas TNIAL (SIP) No. SIP/1647/VV1996/ Lant. Ill tgi. 19 Juni 1996 a.n. Moch. Soegandhi Kapten Laut NRP5932/P, bukti T3 ; Fotocopy Surat lin Penghunian Rumah Dinas TNIAL (SIP) No. SIP/840/VV1999/ Lant. Ill tgl. 04 Mei 1999 a.n. Moch.

Hal. 48 dari 57 Putusan No.1007/Pdt.G/2015/PN.SbyPara Penggugat pada awalnya menempati obyek gugatan atas dasar SIP (suratijin penghunian) dari Tergugat.

Penggugat secaranyata baru mengetahui adanya sertifikat HGB711/Kampung Bali setelah melihat dan mendapatkanfoto copynya yang diberikan oleh Dinas Perumahan DKIJakarta pada bulan Agustus 2007 sebagai lampiranpermohonan pengosongan penghunian tanpa hak perumahanyang diajukan oleh PT.Asuransi Jiwasraya ter tgl.2Juli 2007.

Bahwa dalam pertimbangannya, dasar hukum = yangdigunakan Tergugat adalah Undangundang no.4 tahun1992 jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah no. 44 tahun1994 bahwa perjanjian sSewa menyewa tanpa batas waktutelah berakhir demi hukum sejak tahun 1995, dan olehkarenanya penghunian/penggunaan rumahdikualifikasikan tanpa hak atau tidak sahsebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undangundang no.4' tahun 1992 = jo pasal 3 PeraturanPemerintah no. 44 tahun 1994.

Sebab tidak memahamipengertian penghunian tanpa hak.

Asuransi Jiwasraya (Persero) sejaktahun 1946 ;Bahwa perlu Tergugat jelaskan pula bahwapenghunian Penggugat atas rumah sengketa adalahmeneruskan penghunian orang tua Penggugat' sejaktahun 1946 dengan cara sewa menyewa tanpa bataswaktu, sehingga jelas hubungan antara Penggugatdengan Pemilik yang dalam hal ini adalah PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak ada hubunganhukum sama sekali :Bahwa oleh karena Penggugat menghuni/menempatirumah sengketa dengan meneruskan penghunian orangtua dengan cara sewa

PeraturanPemerintah No. 44 Tahun 1994 penghunian~ rumahdengan cara sewa menyewa baik secaraa liSan maupuntertulis telah berakhir pada tahun 1995, hal inisesuai dengan makna Pasal 12 ayat (6) Undangundang No. 4 Tahun 1992 Jo.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mendasarkan pada Surat KepalaJawatan Gedunggedung Negara Daerah Semarang Nomor 65.12/2/15tanggal 1 Maret 1977 dan atau suratsurat lain tentang permohonanpelimpahan kepemilikan rumah di Jalan Lampersari, bertentangan denganPasal 10 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman, yang menentukan penghunian, pengelolaan dan pengalihanstatus dan hak atas rumah yang dikuasai Negara diatur dengan PeraturanPemerintah, oleh karenanya terjadi error in judicial

Nomor 3115 K/Pdt/2012sebagaimana mestinya dan merupakan pendapat pribadi (subyektif),pertimbanganya tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku;Bahwa sesuai peraturan perundangundangan, penyelesaian perkarapenghunian rumah merupakan kewenangan dewan perumahan yang dibentukoleh pemerintah, bukan kewenangan pengadilan dan bukan kewenanganDirektur Bina Teknik Departemen Kimpraswil;Bahwa berdasarkan Pasal 10 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman menentukan penghunian, pengelolaan

Kimpraswil Jakarta NomorUM.01.11.Mu/6430 tanggal 26 Mei 2003, yang tertulis Kewenangan penunjukanpenghunian, tidak memuat penyerahan kepemilikan;Bahwa meskipun Termohon Kasasi (Semula Terbanding/ Penggugat)diberi kKewenangan sebagai penunjuk penghunian, namun kenyataannnya telahmengabaikan atau menelantarkan tanah dan bangunan selama lebih dari 25tahun (19772002), sehingga berdasarkan Pasal 1963 ayat (1) KUHPerdata:Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu

rumah dinasPOLRI di Jalan Lampersari Semarang dan menyerahkan wewenangpenunjukan penghunian kepada Polda Jateng, demikian juga bukti PI9 suratdari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Dirjen Perumahan danPermukiman tanggal 26 Mei 2003 menyebutkan bahwa penunjukan penghunirumah dinas yang terletak di Jalan Lampersari yang berwenang menunjukpenghuninya adalah Polda Jawa Tengah;Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, secarajelas dan tegas membuktikan, bahwa bukti P1 dan

tanah dan rumah diJalan Lampersari Nomor 49, 51, 53, 53A, 63, 63A, 65, 67, 68 dan 70 Semarang;Bahwa sehubungan Termohon Kasasi (Semula Terbanding/ Penggugat)tidak mempunyai kKewenangan kepemilikan dan penunjukan penghunian, makapencabutan ijin penempatan rumah dinas yang dibuat Termohon Kasasi(semula Terbanding/ Penggugat) pada tanggal 21 Juni 2002, berupa bukti P23sampai dengan P32 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa demikian pula somasi , Il dan Ill berupa bukti P33 sampai denganP35

Guritno Pudjosuwarno (Alm) suami saksi korban SitiSuliyem berdasarkan akta jual beli No.173/JB/XI/1978 dan rumah tersebutsudah bersertifikat atas nama Guritno Pudjosuwarno Nomor Hak Milik 1316seluas 123 M2; Bahwa rumah milik saksi korban Siti Suliyem tersebut diatas sejak tahun1985 sampai dengan sekarang telah dihuni oleh terdakwa dengan carabukan sewa menyewa yaitu penghunian rumah dengan cara menumpangatau penghunian rumah sementara dan tidak ada perjanjian tertulis ;Hal. 1 dari 10 hal. Put.

Guritno Pudjosuwarno (Alm) suami saksi korban Siti Suliyemberdasarkan akta jual beli No.173/JB/XI/1978 dan rumah tersebut sudahbersertifikat atas nama Guritno Pudjosuwarno Nomor Hak Milik 1316 seluas123 M2;Bahwa rumah milik saksi korban Siti Suliyem tersebut diatas sejak tahun1985 sampai dengan sekarang telah dihuni oleh terdakwa dengan carabukan sewa menyewa yaitu penghunian rumah dengan cara menumpangatau penghunian rumah sementara dan tidak ada perjanjian tertulis ;Bahwa pada tanggal 6 Nopember

Pid.Sus/2008terdakwa telah voltoid, maka putusan judex factie seharusnya beramar lepasdari segala tuntutan hukum (onstslag van alle rechts vervolging) ;Adapun kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwaketentuan pasal 36 ayat (4) UndangUndang No.4 tahun 1992 tidak dapatdikenakan terhadap terdakwa karena UndangUndang No.4 tahun 1992 tersebuttelah secara tegas menyebutkan bahwa berlakunya UndangUndang tersebutadalah sejak diundangkannya yaitu sejak tanggal 10 Maret 1992, dan Unsurpasal penghunian

rumah yang mempersoalkan penghunian rumah olehterdakwa yang dilakukan sebelum hari Senin tanggal 16 Nopember 2006apakah penghunian yang sah ataukah tidak, bukannya membebaskan terdakwadari dakwaan (Vrijspraak) tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutanhukum.

Pasal 2 dan 3 PeraturanPemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah OlehBukan Pemilik yang antara lain menyatakan bahwa : Penghunianrumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atauizin pemilik, dan penghunian rumah yang dilakukan tanpapersetujuan atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpahak atau tidak sah ;7.

Menyatakan penghunian dan penempatan yang dilakukan olehTergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya atas objeksengketa milik Penggugat adalah penghunian tanpa hak danmerupakan perbuatan melawan hukum, serta untuk pergimeninggalkan dan mengosongkan sekaligus menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong, tanpasyarat dan pesangon apapun ;.

Menyatakan penghunian dan penempatan yang dilakukanoleh Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinyaatas objek sengketa milik Penggugat adalah penghuniantanpa hak dan perbuatan melawan hukum, serta untuk pergimeninggalkan dan mengosongkan sekaligus menyerahkanobjek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik,kosong, tanpa syarat dan pesangon apapun ;5. Menghukum turut Tergugat dan turut Tergugat II untuktunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;6.

Menyatakan penghunian dan penempatan yang dilakukanoleh Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinyaatas objek sengketa milik Penggugat adalah penghuniantanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;5. Menghukum Tergugat dan pihakpihak lain yangmendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objeksengketa dalam keadaan kosong dan baik kepadaPenggugat ;6. Menghukum turut Tergugat dan turut Tergugat II untuktunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;7.

Bahwa selain dari pada itu, diperoleh hasil bahwa Dinas Perumahan DKIJakarta tidak mengetahui adanya Hak Atas Bangunan terhadap rumah diJalan Gondangdia Kecil No. 8, Jakarta Pusat tersebut, sehingga kolom HakAtas Bangunan pada form hasil pemeriksaan tidak diisi atau dikosongkan ;Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 1988 diterbitkan Surat IzinPerumahan (SIP) Untuk Mendiami Rumah Yang Masih Dikuasai GubernurKDKI Jakarta tertanggal 24 November 1988, kepada Penggugat, yang manapada kolom Hubungan Penghunian

Mei1990, yang mana pada SIP tersebut pada kolom Hubungan Penghuniandisebutkan : Ada Perjanjian Sewa Menyewa (Bukti Pembayaran Sewa/Kwitansi), pada kolom Pemilik Rumah disebutkan : Perorangan, berlakusampai dengan tanggal 21 September 1992, kemudian diterbitkan SIPtertanggal 26 Juli 1993, yang mana pada kolom Hubungan Penghuniandisebutkan: Ada Perjanjian Sewa Menyewa, pada kolom Pemilik Rumahdisebutkan : Perorangan, kemudian lagi pada tanggal 7 September 1999diterbitkan SIP, pada kolom Hubungan Penghunian

TS.1.03/00006/09.07 tertanggal 29 Juli 2005, kepadaPenggugat, yang mana pada kolom Hubungan Penghunian disebutkan :Ada Bukti Pembayaran Sewa/Kwitansi, dengan Pemilik Rumahdisebutkan : Nama Pemilik Tidak Diketahui, berlaku sampai dengan tanggal21 September 2007 ;Bahwa ketika pada Tahun 2007 Penggugat akan melakukan perpanjanganSIP berkenaan dengan telah berakhirnya SIP tertanggal 29 Juli 2005, pihakDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartaketika itu secara lisan mengatakan

Penggugat atas rumah yangterletak di Jalan Gondangdia Kecil No. 8, Jakarta Pusat tersebut adalahdikualifikasikan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah ;Bahwa Penggugat menempati rumah yang terletak di Jalan GondangdiaKecil No. 8, Jakarta Pusat tersebut sudah sejak Tahun 1973 yang berartisudah berlangsung kirakira 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan selamamenempati rumah tersebut, Penggugat selalu membayar sewa rumah kepadaTergugat dan sebagai dasar Penggugat menempati rumah tersebut adalahSurat

berlakulagi serta telah berakhir demi hukum, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mencabut dan membatalkan sertamenyatakan tidak berlaku lagi surat izin perumahan atas namaTerbanding/Penggugat dan mengosongkan penghunian TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana tertuang dan dinyatakandalam keputusan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat No.222/2010 tanggal 11 Juni 2010;Kewenangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untukmengosongkan rumah berSIP dimaksud diatur dalam Pasal 14 ayat (

Bahwa ternyata Tergugat menghuni/menggunakan atas rumah di JalanTalang Nomor 29, Jakarta Pusat, didasarkan atas Surat Izin Penghunian(SIP) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Nomor TS.1.03/00007/0911tanggal 2592008, dan masa berlakunya akan berakhir tanggal 2592011,tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik yang sahatas rumah a quo, maka surat tersebut haruslah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum atau setidaknya Turut Tergugat Il haruslahdihukum mencabut dan membatalkan surat

Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh BukanPemilik Pasal 22 berbunyi sebagai berikut;"Penyelesaian sengketa penghunian rumah oleh bukan pemilik dilakukanmelalui Pengadilan Negeri";13.Bahwa Penggugat sangat memerlukan rumah tersebut untuk digunakansebagai rumah tinggal/pribadi, mengingat hingga perkara ini didaftarkandiantara Para Penggugat ada yang tidak memiliki rumah sendiri;14.Bahwa akibat dari perobuatan Tergugat tersebut, Penggugat

Bahwa, demikian pula ditariknya Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq KepalaDinas Perumahan DKI Jakarta sebagai turut Tergugat Il, terkaitdikeluarkannya Surat lzin Penghunian ("SIP") Nomor TS. 1.03/00007/12.09tanggal 22 Desember 2006, yang telah menunjuk Ir. R.

Bonifasius Nursuhudsebagai Pemegang Hak untuk menempati obyek sengketa yang beruparumah di Jalan Talang Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan SuratIzin Penghunian ("SIP"), dengan demikian seharusnya jika benar menurutapa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka Ir. R.Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3038 K/Padt/2014Bonifasius Nursuhud seharusnya perlu ditarik sebagai pihak Tergugat selainTergugat Asal/Tergugat Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.

yangmemiliki kewenangan yang berbeda;Bahwa Untuk Menguatkan Argumentasi Tergugat Asal sekarang PemohonKasasi adalah adanya kenyataan yang tidak dapat dielakan yaknidikeluarkanditerbitkannya Surat Izin Penghunian ("SIP") Nomor TS.1.03/00007/09.11, yang harus dinyatakan batal dan tidak mempunyaikekuatan mengikat sesungguhnya merupakan produk keputusan yangdikeluarkan diterbitkan oleh Dinas Perumah DKI Jakarta selaku ikutTergugat Il , jelas Surat Izin Penghunian ("SIP") yang merupakan KeputusanPejabat

Bahwa setelah sekitar 6 tahun Para PENGGUGAT menempati rumah dinastersebut sebagaimana dalil Para PENGGUGAT pada angka 2 ( dua ) diatas,selanjutnya Para PENGGUGAT mandapatkan SK Dirjen NO.I.HK.050.96.50tentang penghunian rumah dinas hasil rijslag yang ada di Rangkapan Jaya Depokyang ditempatioleh Para PENGGUGAT hingga saat ini;4.

Pasal 1 angka 3Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentangPedoman Teknis Pengadaan Pendaftaran, Penetapan Status,Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalinan Hak Atas Rumah Negarajo.

Pasal 1 angka 3 Peraturan MenteriHalaman 17 dari 50 Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2016/PN Dpk12.Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis PengadaanPendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan PengalihanHak Atas Rumah Negara jo.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Pendaftaran, PenetapanStatus, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara,PNS yang telah pensiun harus mengembalikan rumah negara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal TanamanPangan Nomor I.HK.050.96.50 tanggal 17 Juni 1996 tentangPenunjukan Para Pejabat untuk menempati Rumah Dinas DirektoratJenderal Tanaman Pangan, bahwa penunjukan penghunian rumahnegara, bukan merupakan dasar untuk menjadikan rumah negaratersebut menjadi beralih kepemilikannya untuk kepentingan pribadi.1.3.

Tergugat/paraturut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasisebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat berdasarkan Daftar Keputusan WalikotaMakassar tanggal 23 Juni 1956 tentang Surat Izin Penghunian

Norma M.Padang (dahulu Tergugat II) telah meninggal dunia sehingga tidakdilibatkan dalam gugatan ini.Bahwa Penggugat bersama ke sembilan (9) orang yang namanama mereka sebagaimana tertera pada poin satu (1) di atas selamamenghuni (menempati) obyek sengketa yaitu rumah tinggal (bangunan)beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pattimura No.4Makassar secara tanggung jawab bersama (tanggung renteng) memenuhisegala kewajibankewajiban baik atas penghunian rumah dan maupunpembayaran pajak atas bumi

No 490 K/PDT/2009tanggal 23 Juni 1956 tentang Surat Izin Penghunian (S.I.P) merupakansubjek hukum yang berhak menempati/menghuni atas rumah/bangunanbeserta tanah pekarangan terletak di Jalan Pattimura No. 4 Makassar,adapun para subyek hukum (orangorang) yang berhak menempati/menghuni rumah termasuk Penggugat sesuai Surat Izin Penghunian (SIP)tersebut antara lain :1. Moh PadangZainal AbidinPolinNormaM.

Bahwa berkenan dengan bukti surat P1 s/d bukti surat P20 tersebut,serta didukung keterangan kedua (2) orang saksi yang bernama : H.Sewang dan Muchtar Tahir kesemuanya membenarkan dan salingmendukung satu sama lain bahwasanya Pemohon Kasasi dahuluPenggugat beserta keluarga/ sanak saudara menempati tanahsengketa di Jalan Pattimura No.4 (dahulu Jalan Pasar Baru No.8)sejak tahun 1956 sesuai surat izin penghunian (SIP) tanggal 23 Juni1956, sehingga secara hukum kedudukan Pemohon Kasasi/ dahuluPenggugat

S927/MK.011/1984dan SURAT MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TANGGAL19 NOVEMBER 1984 NO. 231/PL.06 01 03/M/XI/85 yang namadalam peraturanperaturan tersebut di atas memberikan prioritaspertama kepada penghuni yang memenuhi syarat mempunyai SuratIzin Penghunian (S P) untuk diberikan kesempatan membeli danmemiliki tanah atau rumah yang berstatus Hak Barat dalam hal " initermasuk juga yang berstatus N.V.V tersebut, sehingga kendatipunsurat Izin Penghunian (SIP) tanggal 23 Juni 1956 telah dinyatakandicabut

Antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak pernah dibuat PerjanjianSewaMenyewa secara tertulis;Bahwa lebih lanjut di dalam peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994tentang penghunian Rumah oleh bukan Pemilik ditegaskan beberapa halyang menyangkut dengan hubungan sewamenyewa, antara lain:Pasal 4 (1):penghunian Rumah dengan cara sewamenyewa didasarkankepada suatu perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa;Pasal 5 (1):Dalam hal rumah yang disewakan berada di atas tanah milikorang lain, maka sewamenyewa

Rumah oleh Bukan pemilik tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penghunian oleh para Tergugatatas tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalamSertifikat Hak Milik Nomor 720/Pekalipan terletak di Jalan Kanoman Nomor39 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, adalah tanpahak dan melawan hukum karena tanpa ada perjanjian sewamenyewa danizin tertulis dari Penggugat;Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secarasukarela oleh para Tergugat

gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik sah satusatunya atas tanah seluas 229 m* (dua ratus dua puluh sembilan meterpersegi) dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 720/Pekalipan terletak di Jalan Kanoman Nomor 39 KelurhanPekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, yang saat ini ditempati(dihuni) oleh para Tergugat;Menyatakan Penghunian

dengan Gouw Yok Thim karena sudahdiketahui pula oleh Hudoosan KanrikoodaN Cabang Bandung atau KantorOeroesan Roemah Dan Tanah Bandung dan sesuai dengan KeputusanKantor Perumahan Kodya DT II Cirebon Nomor 006/Kpts/KUP/Pr.011/12/1980, maka Para Tergugat adalah penghuni atau penyewa yang sahsebagaimana dimaksud Pasal 50 (ayat) 2 Undangundang Nomor4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;Bahwa, Peraturan Pemerintah tentang Penghunian Rumah oleh BukanPemilik baru lahir tahun 1994 dan Tergugat Dalam

Menyatakan Penghunian Para Tergugat secara tanpa sewa atas tanah danbangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kanoman Nomor 39Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon sebagaimanayang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 720/Pekalipan adalahtanpa hak dan melawan hukum:4.

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara disebutkanbahwa Pemilik Surat Izin Penghunian (SIP) wajiob menempati rumahnegara selambatlambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harisejak Surat Izin Penghunian (SIP) diterima dan dalam Pasal 17 ayat(1) angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rurnah Negaradisebutkan syarat mengajukan permohonan pengalihan hak olehpegawai negeri

gugatan tersebut sudahtidak berlaku, karena dalam Surat Izin Penghunian (SIP) itu sendirimenyebutkan dengan tegas bahwa Surat Izin Penghunian (SIP) tidakberlaku lagi jika rumah Negara tersebut belum dapat ditempati danfakta hukumnya pada saat diterbitkan maupun setelah diterbitkanobyek gugatan rumah tersebut tidak/belum dapat ditempati olehpemegang SIP yaitu HERRY SOEJATNO ;Bahwa oleh karena salah satu syarat untuk menerbitkan obyekgugatan Il adalah obyek gugatan dan obyek gugatan tersebutsudah

Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Nomor 845.1/17633/102/2000 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2000 ;b.

Nomor 210 K/TUN/2010Hak atas Tanah, untuk itu Surat Izin Penghunian (SIP) tanggal 20 Desember2000 Nomor 845.1/17633/102/2000 yang diterbitkan oleh Tergugat masihbelum Final karena masih diperlukan proses lebih lanjut, dengan demikiannampak jelas penerbitan Surat Izin Penghunian (SIP) tanggal 20 DesemberTahun 2000 Nomor 845.1/17633/102/2000 oleh Tergugat tidak dapatdijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo ;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidakmemenuhi ketentuan

Berdasarkan butir 8 di atas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya ProvinsiJawa Timur menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) Nomor845.1/17633/102/2000 tanggal 20 Desember 2000 yang diberikankepada Sdr.

Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 04/V/SIP/SRG/1987,tanggal, 19 Juni 1987;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 277/0/SIP/SRG/1 994/95,tanggal, 1 April 1994;c. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor:509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99, tanggal, 1 April 1998;d. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 167/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tanggal, 1 April 1999;e.

=Penghunian Rumah Dinas, nomor:277/0/SIP/SRG/1994/95, tanggal, 01 April 1994 atas nama DominggusSepton alias Denny Septon, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh BupatiKabupaten Sorong, diberi tanda bukti T.I/T.Il 11;Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 509/Peg.V/SIP/SRG/199899,tanggal, 01 April 1998 atas nama Dominggus Septon alias Denny Septon,yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sorong, diberi tandabukti T.IV/T.II 12;Foto copy Surat = ljin Penghunian Rumah Dinas, nomor:167/Peg.V/

SuratIjin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95 tanggal 1April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian Rumah DinasNomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti surat T.1/T.Il12), 3. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13),dan 4.

I10), Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95tanggal 1 April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian RumahHalaman 121 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Padt.G/2018/PN SonDinas Nomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti suratT.V/T.I12), 3. Surat jin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13), dan4.

Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor 277/0/SIP/SRG/1994/95tanggal 1 April 1994 (bukti surat T.I/T.II11), 2. Surat Ijin Penghunian RumahDinas Nomor 509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99 tanggal 1 April 1998 (bukti suratT.V/T.M12), 3. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor167/Peg.V/SIP/SRG/1999/2000 tanggal 1 April 1999(bukti surat T.I/T.II13), dan4.

Palmerah Utara No. 125,Kelurahanurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal12 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimanyaitu penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau ijindari pemiliknya.

Utara No. 125Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tanpa ijin ataupunpersetujuan dari pemiliknya yaitu saksi Jeti Trisna;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36ayat UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 05 Januari 2010 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Arisyanto Widjaja bersalah melakukan tindak pidanamelakukan penghunian

PST tanggal 02 Februari 2010 sekedar pidana yang dijatuhkan terhadapTerdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan bahwa Terdakwa ARISYANTO WIDJAJA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghunian rumahtanpa persetujuan atau izin dari pemilik;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulanMememerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikadikemudian hari ada putusan

Untuk itu mohon yang muliaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berkenan~ untukmempertimbangkan dan memberikan putusan sendiri bahwa perkara pidana iniadalah bersifat premature;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi tersebut diatas,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghunian tanpa

Jasindo ;Bahwa, pada butir 2 Surat Izin Penghunian Nomor 249/SDPA//94, tanggal 30Mei 1994 yang dikeluarkan PT.

No.112PK/Pid.Sus/2011adalah sah karena ada Surat Izin Penghunian Nomor 249/SDP/V/94.,tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan PT. Jasindo ;Bahwa, selain itu sesuai dengan Notulen pertemuan antara Pihak JasaIndonesia dengan Terdakwa tanggal 12 Agustus 2004 pada butir 4 dijelaskan"bahwa PT.

Pasal 36 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4Tentang Perumahan Dan Penghunian ;Bahwa, selain Surat Ijin Penghunian Nomor 249/SDP/V/94., tanggal 30 Mei1994 yang dikeluarkan PT. Jasindo Terdakwa menempati rumah tersebutjuga atas dasar perjanjian sewa menyewa yang dibuat dan ditandatanganibersama oleh dan antara Terdakwa dengan PT.

Latif) melakukan perbuatan penghunian rumah tanpaijin pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) jo.

No.112PK/Pid.Sus/2011Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4)Undang Undang Nomor 4 tahun 1992tentang Perumahan Dan Penghunian ;Judex Facti cenderung hanya berpedoman pada Undang Undang Nomor 4Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan penghunian, akan tetapi mengabaikansumbersumber hukum lainnya yang seharusnya menjadi rujukan dalammempertimbangkan perkara a quo di antaranya :a.

Menyatakan penghunian Tergugat , Il, Ill M dewasa ini atasrumah/obangunan JI. Tamansari Raya 44A, Jakarta Barat denganberlakunya PP No.44/1994, sebagai Penghuni Tanpa Hak atau Tidaksah ;5. Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat IV besertaOrangorang yang mendapatkan Hak dari padanya, untukmengosongkan rumah/bangunan JI.

No.44Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, tidak sertamerta menyatakan penghunian Tergugat IV atas rumah sewa tersebutsebagai penghuni tanpa hak atau tidak sah, karena berdasarkan Pasal 21ayat 2 PP.

3 PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah OlehBukan Pemilik) sebagaimana terurai dalam Posita angka 8, 15, 17,19 dan angka 20 maupun terurai bersesuai dalam Petitum angka 1,2, 3, 4dan seterusnya dikutip sebagai berikut :Posita :Hal. 20 dari 32 hal.

Bahwa dengan melanggar Prinsip Ultra Petitum Partium, Judex Factia quo telah mengabulkan petitum keempat dengan cara merubahpetitum keempat yang semula dalam petitum keempat berbunyi :Menyatakan Penghunian Tergugat , Il, Ill MW dewasa ini atasrumah/ banqunan Jalan Tamansari Raya 44A, Jakarta Baratdengan berlakunva PP No. 44/1994 sebagai Penghuni tanoa hakatau tidak sah ;Berubah menjadi amar putusan kedua berbunyi :Menyatakan Penghunian Tergugat , Ii, ii, MV atasRumah/Bangunan Jalan Taman Sari aya

No. 44A Jakarta Baratsebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah ;.