Ditemukan 1023347 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait :
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Tanggal 30 Maret 2021 — DR. HERJUNA HARDIYANTO, DK VS I. TIM PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (Dalam PKPU), , DK
1222 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 05-04-2016
Putusan PA UNAAHA Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Una
Tanggal 29 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 27
  • Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi putusan perdamaian sebagaimana tersebut di bawah:Pasal 11.
    Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;2. Bahwa, KEDUA BELAH PIHAK sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan perkara ini;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Ambekeiri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten.Konawe, sebagai Tergugat II;Yang menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat )bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugattertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama UnaahaNomor 0015/Pdt.G/2016/PA Una dengan cara perdamaian, dan untuk itumereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam aktaperdamaian tanggal 24 Februari 2016 yang isi selengkapnya, sebagai berikut :Pasal 11.
    Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pinak melanggar dan menyalahikesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;2.
    Bahwa, KEDUA BELAH PIHAK sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalamputusan perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaahamenjatuhkan putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor 0015/Padt.G/2016/PA UnaHal. 3 dari 7 hal.Bee ailDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama tersebut.Telah membaca Akta perdamaian tersebut di atas.Telah mendengar kedua belah pihak yangberperkara.Mengingat Pasal
    Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar danmenyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersediadituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;2. Bahwa, KEDUA BELAH PIHAK sepakat, mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatantersebut dalam putusan perkara ini;2.
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 05-08-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PA UNAAHA Nomor 139/Pdt.G/2014/PA Una.
Tanggal 2 September 2014 — Jumiatin Saranani S.Ip binti Maramis Saranani melawan Juliadin S.Pt bin Abdul Haris
82 — 33
  • S1, Pekerjaan PNSKabupaten Konawe Utara alamat di Kelurahan Pondidaha, KecamatanPondidaha, Kabupaten Konawe selanjutnya disebut sebagai Penggugat.I TERGUGAT Umur 33 tahun agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan PNSKabupaten Konawe Utara alamat Desa Puusiambu, Kecamatan Lembo,Kabupaten Konawe Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antaramereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut No. 0139/Pdt.G/2014/PA Una. denganjalan perdamaian
    Dan biaya tersebut diluar biaya pendidikanketiga anak tersebut;Pasal 2Untuk memudahkan pembiayaan pemeliharaan anakanak tersebut, maka Tergugatberkewajiban membuat dan menyerahkan surat kuasa memotong gaji kepada bendaharakantor tempat Tergugat bekerja dan meminta kepada bendahara kantornya tersebut untukmenyerahkan atau mengirimkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanahmelalui nomor rekening yang diserahkan oleh Penggugat;Pasal 3Putusan Akta Perdamaian No. 0139/Pdt.G/2014/PA Una.
    Halaman 1 dari 3 halamanKewajiban Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas harus dilakukan palinglambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan perdamaian ini dituangan dalam putusan perkaraini atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan perkara ini;Pasal 4Keduabelah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untukmenguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan perkara biaya/nafkahpemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat, perkara Nomor 0139/Pdt.G
    /PAUna./2014;Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19Agutustus 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masingmasingmenerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.Kemudian Pengadilan Agama Unaaha menjatuhkan putusan sebagai berikut:PUTUSANNo. 0139/Pdt.G/2014/PA Una.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut
    Akramudin, M.H.Panitera PenggantittdDra.Faryati Yaddi, M.H.san sesuai dengan aslinyan Hukum TetapPutusan Akta Perdamaian No. 0139/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 3 dari 3 halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 15 Nopember 2019 — ROBBY KURNIAWAN, selaku Direktur Utama CV. Timbul Jaya Putra, VS 1. PT. ALVINA DAMAI, DKK
254 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 993 K/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajibanpembayaran utang (permohonan pembatalan perdamaian) pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:ROBBY KURNIAWAN, selaku Direktur Utama CV. TimbulJaya Putra, berkedudukan di Jalan Mayor Bismo, Nomor 36,Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, JawaTimur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajriyah, S.H.
    (Homologasi) di depanpersidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;Menimbag, bahwa terhadap Permohonan Pengesahan Perdamaian(Homologasi) tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Pengesahan Perdamaian(Homologasi) Nomor 22/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 13Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:1.
    Timbul Jaya Motor;Yang telah menyetujui Proposal Perdamaian PT. ALVINA DAMAIHalaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt. SusPailit/2019per tanggal 6 Februari 2019;2. Menghukum PT. Alvina Damai selaku Debitor dan:A. Para Kreditor Separatis:1. PT. Bank Central Asia, Tbk;2. PT. Bank Permata;3. PT. Bank Rabobank International Indonesia;B. Kreditor Konkuren:1. CV.
    Timbul Jaya Motor;Untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal6 Februari 2019 atas Putusan PKPU Nomor 26/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang telah menyetujui Perjanjian Perdamaian tertanggal 6Februari 2019;3.
    SusPailit/2019Bahwa hasil pemungutan suara (voting) tersebut sah karena telahmemenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Bahwa tidak ditemukan adanya alasanalasan untuk menolakpengesahan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 285 UndangUndang Nomor 3/7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian pengesahan perdamaian(homologasi) dalam perkara a quo sudah tepat dan benar
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Rencana Perdamaian Pengajuan rencana perdamaian kedua oleh Debitur Pailit setelah yang pertama ditolak oleh Kreditur
Kata Kunci : Pailit, PKPU, Rencana Perdamaian,
PERDATA/2.a /SEMA 5 2021
1852 — 0
  • Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi ... [Selengkapnya]

  • Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 27-07-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI VS 1. SISMONO REKSO WARDOYO, DK
403 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 868 K/Pdt.SusPailit/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan terhadappembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut, dalam perkara:KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI, diwakilioleh David, Jen Nio Indah Muljani K, dan Endang Ernawati,masingmasing selaku Ketua II, Sekretaris dan Bendahara ,berkedudukan di Jalan AlunAlun Nomor 65, KecamatanTemanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
    SusPailit/2020persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang danmemohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan isi PerjanjianPerdamaian tertanggal 14 Desember 2016 yang telah dihomologasiberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20Desember 2016;Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh
    Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkandalam Putusan Perdamaian (Homologasi), Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember 2016;Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proseskepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat:1.
    Menyatakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan isiPerjanjian Perdamaian tertanggal 14 Desember 2016 yang telahdihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember 2016;3.
    Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yangdituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi), Nomor13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember2016.Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;Menunjuk Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Hakim Niaga padaPengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Padt. SusPailit/20206. Menunjuk dan mengangkat :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 —
427 — 171
  • 3/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst
    I dari 41 Putusan No.03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor : 771.K/PDT.SUS/2010 Jo.
    Interkon Kebon Jeruk dinyatakan pailit berdasarkan PutusanPembatalan Perdamaian No.03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010 jo. No.771K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29Oktober 2010 jo. No.75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang padapokoknya membatalkan Akta Perdamaian yang telah disahkan dalamputusan No.027/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2006 jo.No.021/K/N/2007 tanggal 8 September 2006 jo. No.019 PK/N/2007 tanggal21 Februan 2007 dan menyatakan PT.
    C.5, danpermohon angka 4 dan 5, patut ditolak;Hal. 18 dari 41 Putusan No.03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/201 0/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor : 771.K/PDT.SUS/2010 Jo. Nomor 75.PK/PDT.SUS/2011B.
    Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit).Hal. 21 dari 41 Putusan No.03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/201 0/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor : 771.K/PDT.SUS/2010 Jo. Nomor 75.PK/PDT.SUS/20112.
    ;Hal. 29 dari 41 Putusan No.03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor : 771.K/PDT.SUS/2010 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 24-02-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — 1. Ir. ALISYAHBANA, DKK VS PT SELARAS MITRA SEJATI,
763 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SusPailit/2021Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaiantersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberikan Putusan Nomor 06/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2020/PNNiaga.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2020 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi dari Termohon tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak permohonan pembatalan pengesahan perdamaian (Homologasi)yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon (PT Selaras MitraSejati) telah lalai dan melanggar isi Perjanjian Perdamaian tanggal 30April 2019;Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tanggal 30 April 2019;Menyatakan batal Putusan Perdamaian Nomor 18/PKPU/2011/PNNiaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Mei 2019;5. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon (PT Selaras MitraSejati) Pailit dengan segala akibat hukumnya;6.
    sudah disahkan berdasarkan PutusanHomologasi Nomor 18/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9Mei 2019; Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 Para Pemohon mengajukanpembatalan perdamaian yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah Register Nomor06/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5Juni 2020; Bahwa permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh ParaPemohon karena Termohon telah lalai dan tidak melaksanakan isiperdamaian
    yang telah disepakati dan telah disahkan; Bahwa terhadap perjanjian perdamaian tersebut, Termohon selakuDebitor telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebanyak 4(empat) termin, namun untuk termin ke 5 atau termin selanjutnyaTermohon mengalami kesulitan untuk melaksanakannya, oleh karena ituHalaman 6 dari 9 hal.
    ALISYAHBANA dan kawankawantersebut harus ditolak dengan perbaikan karena perkara ini tentangpembatalan perdamaian bukan tentang pembatalan pengesahanperdamaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan, oleh karena ituamar putusan nomor 1 harus diperbaiki menjadi menolak permohonanPemohon sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 26-11-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Raharjo basuki
Tergugat:
Darius Jalung Laing
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN
79 — 10
    • Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 11-12-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN MADIUN Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mad
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Dewi Triana
Tergugat:
Parlan
18 — 7
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 24-05-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Tanggal 24 Mei 2021 — PT ZUG INDUSTRY INDONESIA VS PT BANK CTBC INDONESIA
695 — 442 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 528 K/Padt.SusPailit/2021Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonankepailitan (pembatalan perjanjian perdamaian) di depan persidanganPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan olehPemohon terhadap Termohon untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon telah lalai atau cidera janji ternhadap Pemohondalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian;Menyatakan batal
    Perjanjian Perdamaian antara Termohon dan parakrediturnya;Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibathukumnya;Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari HakimHakim Niagapada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;6.
    Nomor 528 K/Padt.SusPailit/2021putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor19/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan tuntutan Pembatalan Perdamaian Pemohon untukseluruhnya;Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan(homologasi) berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian(Homologasi
    yang telahdisahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor173/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Jkt Pst., tanggal 18 September 2019; Bahwa oleh karena Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjianHalaman 5 dari 7 hal.
    Nomor 528 K/Pdt.SusPailit/2021perdamaian tersebut maka perjanjian perdamaian yang telah disahkandalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor173/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Jkt Pst., tanggal 18 September 2019harus dinyatakan batal dan Termohon harus dinyatakan pailit dengansegala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 19/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal19
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-09-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Tanggal 29 September 2021 — LIDL HONG KONG LIMITED VS PT BINTANG ABADI PERSADA (Dalam PKPU),
366 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Pemungutan Suara (Voting)atas Rencana Perdamaian atau Perpanjangan PKPU Tetap yangdilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 bertempat diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 telah diadakan RapatKreditor dengan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian danPemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian bertempat diPengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    RapatKreditor tersebut dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti,Pengurus, Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya serta Para Kreditor.Bahwa Hakim Pengawas telah menerima dokumen perkembanganProposal Perdamaian tanggal 6 Mei 2021 yang disampaikan oleh DebitorPKPU kepada Pengurus terkait Rencana Perdamaian antara ParaKreditor PT Bintang Abadi Persada (Dalam PKPU) dengan PT BintangAbadi Persada (Dalam PKPU) tanggal 7 Mei 2021;Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (voting)pemberian
    Dengan demikian,dari 13 (tiga belas) Kreditor Konkuren yang hadir, 97% (sembilan puluhtujuh persen) yang mewakili total taginan Kreditor Konkuren memberikanpersetujuan atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh DebitorPKPU;7.
    Bahwa sesuai dengan Laporan Pengurus kepada Hakim Pengawasmenyampaikan dan merekomendasikan kepada Majelis Hakim bahwaberdasarkan Pemungutan Suara (voting) yang telah dilaksanakan,Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor PKPU telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, sehingga rencana perdamaian dapatdisahkan dan dihomologasi oleh Majelis Hakim Pemutus;Bahwa terhadap laporan dan
    Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PTBintang Abadi Persada berakhir karena perdamaian;2. Menyatakan sah dan mengikat Perdamaian antara Debitor PKPU PTBintang Abadi Persada dengan Para Kreditornya sebagaimana tertuangdalam Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2021 yang telahditandatangani oleh Debitor PKPU dan Para Kreditor;3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar tunduk dan mematuhi sertamelaksanakan isi Perdamaian tersebut:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 31-05-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Tanggal 31 Mei 2022 — PT BANK QNB INDONESIA TBK VS PT NIPRESS TBK
1471 — 986 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PT Bank QNB Indonesia Tbk., Terhadap Termohon PT Nipress Tbk., untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon PT Nipress Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;3.
    Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon PT Nipress Tbk., dan para kreditornya yang telah di homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Desember 2020;4. Menyatakan Termohon PT Nipress Tbk., beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820, Pailit dengan segala akibat hukumnya;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-06-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020
Tanggal 29 Juni 2020 — PT TOSSA SHAKTI VS PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
1046 — 723 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SusPailit/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut Termohon Kasasi dahuluPemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian/hnomologasidi depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarangdan memohon putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan olehPemohon terhadap Termohon/PT Tossa Shakti untuk
    Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat 10310;selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Tossa Shakti;Menghukum Termohon/PT Tossa Shakti untuk membayar seluruh biayaperkara;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian/homologasi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarangtelah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN Smg junctoNomor 13/Pdt.SusPKPU/2018/PN Smg tanggal 26 Februari 2020 yangamarmya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
    ;Menyatakan Termohon/PT Tossa Shakti telah lalai dalam melaksanakan isiPerjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yang telah dihomologasiberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SemarangNomor 13/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Smg tanggal 5 April 2019;Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yangtelah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2018/PN NiagaSmg tanggal 5 April 2019;Menyatakan Termohon/
    MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2020 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Termohon sebagai Debitur tidak memenuhi kewajibannyaberdasarkan perjanjian perdamaian
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 26-11-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Uluy unya
Tergugat:
1.MATIAS MURIS
2.SUBANDI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN
83 — 6

  • MENGADILI:

    • Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat:
Norti Alung
Tergugat:
1.Fransiskus Soi
2.M.SURATMIN
3.Riung Mulid
4.Sukirdi
Turut Tergugat:
4.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/Kantor BPN KAB.BULUNGAN
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov.Kalimantan Utara
84 — 6
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat:
Norti Alung
Tergugat:
1.Fransiskus Soi
2.M.SURATMIN
3.Riung Mulid
4.Sukirdi
Turut Tergugat:
4.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/Kantor BPN kAB.BULUNGAN
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov.Kalimantan Utara
94 — 5
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 26-09-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 03/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/PN NIAGA MDN
Tanggal 23 Desember 2016 — PT.BRI (Persero) Tbk, Medan terhadap PT.Indrapura Jaya Lestari
472 — 343
  • 03/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/PN NIAGA MDN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 02-08-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021
Tanggal 2 Agustus 2021 — 1. IGN. JOHANNES SATYA JUWANA, DKK VS PT SENTUL CITY, TBK, DK
681 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-12-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 111/Pdt.G/2014/PN Unr
Tanggal 25 Februari 2015 — PENGGUGAT : TITIN HERAWATI Vs TERGUGAT : SITI MASAMAH, DKK
43 — 7
  • M E N G A D I L I- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 18 Februari 2015 tersebut;- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng
    AKTA PERDAMAIAN No. 111/Pdt.G/2014/PN UnrPada hari ini Rabu tanggal 25 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Ungarantelah mengadakan Perjanjian Perdamaian antara :1 Nama : SITI MASAMAH, SH;Pekerjaan : Guru Swasta;Tempat tinggal : Dusun Kaliulo, RT 003/RW. VI Desa Klepu KecamatanPringapus Kabupaten SemarangNama : FUAD HASAN;Pekerjaan : Mahasiswa;Tempat tinggal : Dusun Kaliulo, RT 003/RW. VI Desa Klepu KecamatanPringapus Kabupaten Semarang;Sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor: 111/Pdt.
    Unr. yangselanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (ID);Dengan ini PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (ID) bersepakatmelakukan perjanjian perdamaian dalam perkara perdata nomor: 111/Pdt.
    G/2014/PN.Halaman dari 5 Akta Perdamaian Nomor 111/Pdt.G/2014/PN UnrUnr. di, Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengakhiri sengketa di Pengadilandengan ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 1Pihak Pertama (1) sanggup/bersedia membayar uang pengganti sebesar Rp.39.320.000,(Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang belum dibayar olehsuami Tergugat (almarhum Zaini Hasan) kepada Pihak Kedua (II);Pasal 2Pihak Pertama (I) dalam membayar kepada Pihak Kedua (II) sebagaimana pasal 1tersebut
    ;Demikian surat perjanjian perdamaian penyelesaian perkara ini dibuat danditandatangani oleh pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) dengan penuh kesadaran dantanpa paksaan;Selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon agar Majelis Hakimmenguatkan isi perdamaian tersebut, dan biaya perkara yang timbul dalam perkara iniakan ditanggung kedua belah pihak;Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:PUTUSAN" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "Pengadilan Negeri tersebut;Setelah
    mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak ;Setelah memperhatikan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2015tersebut diatas ;Memperhatikan pasal 130 HIR, pasal 11 ayat (5) jo pasal 5 ayat (3), PeraturanMahkamah Agung No.1 tahun 2008, serta peraturan Perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILIe Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, untuk mentaatikesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 18 Februari 2015tersebut