Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00Wib. bertempat di Jalan Sawunggaling Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.50Wib. bertempat di Jalan Banjarsari Bojonegoro, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwayang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.00WIB bertempat di Jalan Panglima Sudirman, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajib menerapkanProtokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diri berupamasker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluarrumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00Wib. bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kec /

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwayang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.00WIB bertempat di Jalan Panglima Sudirman, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajib menerapkanProtokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diri berupamasker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluarrumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ' saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 20.30Wib. bertempat di Jalan Trunojoyo Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam Pergub No. 23Tahun 2006 tersebut khususnya di bagian "MENGINGAT"adalah sama sekali tidak memasukkan keberadaan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 ;Bahwa walaupun demikian, dalam kenyataannya "Format danSistimatika" dari Pergub DIY No. 23 Tahun 2006 ini adalahsama persis atau seperti hanya copy paste saja dari PeraturanMenteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 ;Bahwa apabila dilihat dari aspek materi atau isinya ternyatadapat dijelaskan bahwa isi

Dalam Pergub No. 23 Tahun 2006terlihat jelas, bahwa peran pemerintah daerah sengaja dihilangkanatau dihapus dalam pendekatan dasar yang seharusnya digunakan.2 Tujuan:1 Dalam Pergub No. 23 Tahun 2006 , pada him. 5 pointketiga tentang Tujuan dijelaskan bahwa :a Masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusandalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah diWilayahnya ;b Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telahdirehabilitasi/ direkronstruksi ;2 Dalam Peraturan

Dalam Pergub No. 23 Tahun 2006 terlihat jelas, bahwa tujuanketiga yang ada dalam Peraturan Menteri PU No. 19 Tahun 2006 sengajauntuk dihapus atau dihilangkan.c.

No. 23 Tahun 2006 adalah terlihat jelas telah menghapuskanmenghilangkan aspek "... usaha untuk tidak meninggalkan kearifankearifanlokal".d.Strategi Pelaksanaan1) Dalam Pergub No. 23 Tahun 2006 , pada him. 8 s/d 9, Bab.

tersebut terdapat perbedaan yang prinsipil,yakni dalam Pergub No. 23 Tahun 2006 adalah terlihat jelas telahmenghapuskan atau menghilangkan beberapa aspek yang digarisbawahiHal 43 dari 67 hal Put.No.1829 K/Pid.Sus/201306.07.

Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan s secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala ce Pencegahan Dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019RELAS:R. Meester kepada Pelanggaruntu ee eee ee di Pengadilan Negeri iy page hari wo.

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala ; Pencegahan Dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019 RELAS: eck v Memerintahkan kepada Pelanggar untuk me Br dfpol t di ce gee Malang pada hari woe, tanggal J os JbURTH ;veo. Qooseesuon tahun 20.22....... jam 09:38. wip Pi da Pe Wate Jl. Bing leet No.

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 . : tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub Jatim No 53 tahun 2020

YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020: ' tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka , , Pergub

YANG DILANGGAR :sanitizer : ; Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jJarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang = Penyelenggaraan jarak kurang darl 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawal tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub

Surat Nomor: 131/1.796.71, tanggal 8 Januari 2019, Perihal: Teguran,sekaligus memerintahkan agar segera dilaksanakan Pergub Nomor132 Tahun 2018, mengenai pelaksanaan Rapat Umum Anggota LuarBiasa dengan Agenda:a. Penyesuaian Struktur Organisasi;b. Penyesuaian AD/ART Perhimpunan;c. Penyesuaian Tata Tertio Penghunian8.4.

Tidak memiliki AD/ART penyesuaian dengan merujuk pada Pasal 26ayat (2) PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPPSRS,Jo Pasal 57 ayat (2) PERGUB Nomor 132 Tahun 2018, terhadappelanggaran ini Penggugat memberi tanda ..........PELANGGARANI;11.2 Tidak memiliki program kerja tahunan sebagaimana dipersyaratkanketentuan Pasal 14 ayat (2) PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018Tentang PPPSRS, Jo Pasal 32 ayat (1) huruf F PERGUB Nomor 132Halaman 13 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr11.3.11.4.11.5

LAMPIRANIII Anggaran RumahTangga PERGUB Nomor 132 Tahun 2018, terhadap pelanggarantersebut Penggugat member! tanda ooo... ceccecccesesssseeeeeessseseeeeeeesPELANGGARANXIV;11.15.Bangunan Apartemen Paladian Park tidak memiliki izin Layak Fungsi11.16.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengacu kepadaLAMPIRANI,I, PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS, Jo LAMPIRANI,II, III PERGUB Nomor 132 Tahun 2018,tentang Pedoman Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;c.

Nomor : 133 Tahun 2019 tentangPerubahan atas PERGUB No.132 tahun 2018 tentang PembinaanPengelolaan Rumah Susun Milik, tidak menerima atau menolakpencatatan dan Pengesahan Pengurus Tergugatl, Tergugatll, danTergugatIIIl Periode 20182021;Bahwa karena Legal Standing Tergugatl, Tergugatll, dan TergugatIlltidak mendapat pencatatan dan pengesahan oleh Pemerintah DaerahIbukota Jakarta yang membidangi bidang Perumahan, maka sesualketentuan Pasal 102 huruf (c) PERGUB Nomor : 133 Tahun 2019 tentangPerubahan

YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020; tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan. jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) 'pelindung muka : Pergub

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala ~ Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus/ Disease 2019RELAS:Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rau tanggal ..... 4 aes bulanti4toeer tahun 20... jamO9..22. wis 41 Bingki Woj Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnyadibacakan kembali kepadanya

PASAL YANG DILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada tempat cucitanga n/handTidak mencuci tangansanitizer : Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo PasalS ayat, (1) .Pergub

PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020: tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan; jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub

Putusan Nomor 6 P/HUM/2014Oleh karenanya Pemohon mempunyai kepentingan (interest) langsungdengan berlakunya Pergub Nomor 78 Tahun 2013 dan termasuk dalamklasifikasi sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai kualitas hakyang sah untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil)sehingga dalam mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil)ini Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yangditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011Juncto.

Bahwa Oleh karena objek keberatan (Pergub Nomor 78 Tahun 2013)ditetapbkan atas dasar rekomendasi Bupati Pasuruan denganberdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013Juncto 560/22657/031/2013 yang tidak sesuai dengan PermenakertransNomor 13 tahun 2012 juncto Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013,maka muatan materi Pergub Nomor 78 tahun 2013 menjadibertentangan dengan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 junctoPermenakertrans Nomor 7 tahun 2013;9.

Bahwa jika dirunut jaun ke belakang, ternyata Termohon dalammenetapkan objek keberatan telah mendasarkan pada Pergub Nomor63 Tahun 2013 dalam Pasal 5 ayat (1) diatur mengenai komponenHalaman 10 dari 29 halaman.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);Ketentuan tersebut dalam Pergub 63 Tahun 2013 di atas tidak sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, yangdinyatakan:Pasal 6(2) Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud padaayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan danmempertimbangkan faktorfaktor sebagai berikut:a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil surveil:b.

Apa yang dilakukan Termohon. initentunya tidak dapat dibenarkan karena jelasjelas Termohon telahmenetapkan suatu norma yang dibuat tanpa dasar hukum, selain itukelinatan Termohon over acting sehingga melampaui kewenangan yangdiberikan;Bahwa oleh karena Pergub Nomor 78 Tahun 2013 ditetapkanberdasarkan Pergub Nomor 63 Tahun 2013 yang tidak sesuai denganPermenakertrans Nomor 13 tahun 2012, maka materi muatan PergubNomor 78 tahun 2013 menjadi bertentangan dengan PermenakertransNomor 13 tahun 2012 juncto

YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020; tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan. jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) 'pelindung muka : Pergub

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala ~ Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus/ Disease 2019RELAS:Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rau tanggal ..... 4 aes bulanti4toeer tahun 20... jamO9..22. wis 41 Bingki Woj Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnyadibacakan kembali kepadanya

PASAL YANG DILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada tempat cucitanga n/handTidak mencuci tangansanitizer : Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo PasalS ayat, (1) .Pergub

PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020: tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan; jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00Wib. bertempat di Jalan Teuku Umar Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal Tidak ada alat pengukur suhu/thermoguntempat umumTidak melakukan pembatasan jarak di27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No1, Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul denganjarak kurang dari 1(satu) meterTahun 2019 Tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum Dan Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka Tidak melakukan pembersihan secara Perlindungan Masyarakat Jo Pasal '5 ayat (1)Pergub

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus: Disease 2019 : RELAS Pa IaMetperintahien kepada Pelanggar, untuk menghadiri sidang di Pol PP psi Malang pada hari .....: Maes tanggal . oo bulan=. tahun 20.2Y....... jam .0%2. wie Diltantor Satpol PP Js Binghel flv.

YANG DILANGGAR :sanitizer , Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan; jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawal tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka : Pergub

kesehatanTidak ada tempat cuci tangan/hand Tidak mencuci tangan PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun: Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak melakukan pembatasan jaa aitempat umum Tahun 2019 Tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum DanBerkerumun/berkumpul denganTidak ada pengaturan jaraki jarak kurang dari 1(satu) meter Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)Pergub

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal Tidak ada alat pengukur suhu/thermoguntempat umumTidak melakukan pembatasan jarak di27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No1, Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul denganjarak kurang dari 1(satu) meterTahun 2019 Tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum Dan Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka Tidak melakukan pembersihan secara Perlindungan Masyarakat Jo Pasal '5 ayat (1)Pergub

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus: Disease 2019 : RELAS Pa IaMetperintahien kepada Pelanggar, untuk menghadiri sidang di Pol PP psi Malang pada hari .....: Maes tanggal . oo bulan=. tahun 20.2Y....... jam .0%2. wie Diltantor Satpol PP Js Binghel flv.

YANG DILANGGAR :sanitizer , Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan; jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawal tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka : Pergub

kesehatanTidak ada tempat cuci tangan/hand Tidak mencuci tangan PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun: Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak melakukan pembatasan jaa aitempat umum Tahun 2019 Tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum DanBerkerumun/berkumpul denganTidak ada pengaturan jaraki jarak kurang dari 1(satu) meter Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)Pergub

Oleh karena itu dalam konsep SKGubernur mengenai pemberian Bantuan SosialKemasyarakatan yang memaraf adalah SekretarisDaerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Kesra, danKepala Biro Hukum.Diatur di Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2011.Halaman 124 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa sebelum tanggal 15 Maret 2011 berlaku Pergub No 6 tahun 2011,dan setelah 15 maret 2011 berlaku Pergub No 12 tahun 2011.

Perubahan Pergub tesebut, karenapada saat dilakukan perubahan atas Pergub no 6 saksi belum menjabatKepala Biro Binsos dan yang membahas perubahan adalah Kepala BiroBinsos pada saat itu bersama dengan pimpinan dan Biro Keuangan;Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Pengkaji Jumlah Proposal yangdiusulkan melalui SK Gubernur masuk dalam proses pengkajian 5629proposal dengan total anggaran 32.708.400.000,.

Mestinya Kepala Biro HukumPro aktif memberitahukan kepada Sekda tentang turunnya PermendagriNo. 32 Tahun 2011 ini untuk segera ditindaklanjuti;Bahwa saksi melihat terjadinya penyaluran bansos kepada orangorangdengan menggunakan LSM fiktif lebin dari 2 kali sebagaimana temuanBPKP, biang keladinya adalah Perubahan Pergub Nomor 6 Tahun2011 menjadi Pergub Nomor 12 Tahun 2011.

mekanisme prosedursebagaimana diatur dalam Pergub No 6 Tahun 2011 tanggal 02 Pebruari2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Prov.

yaitu Pergub No 12Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Perubahan atas Pergub No. 6Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial ProvinsiJawa Tengah perubahan ini mengatur perubahan mendasar tentang perlunyasyarat proposal bansos yang diajukan oleh lembaga sosial, yang semula diaturbahwa Lembaga Sosial yang belum berbadan hukum dan/atau belum terdaftardi Instansi yang berwenang, agar diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat,kemudian syarat tersebut dihilangkan, melalui Pergub No 12

Maka Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik,yang secara khusus menyebutkan nama perusahaansebagaimana dimaksudkan dalam Pergub Jatim 63/2018 adalahtidak tepat dan bertentangan peraturan yang berlaku;Bahwa Pemohon sama sekali tidak habis pikir Termohonmenetapkan Pergub Jatim 63/2018 yang di dalamnya terdapatUMSK Gresik yang hanya menyebutkan nama perusahaan saja,tanpa menyebutkan sektoralnya, dengan penetapan tersebutmaka Termohon telah melanggar peraturan yang lebih tinggi(yaitu.

Peraturan Pemerintah 78/2015 dan Permenakertrans7/2013) dan bahkan melanggar peraturan yang dibuat olehTermohon sendiri yaitu (Pergub Jatim 63/2017). Sungguh inisangat melukai semangat negara mewujudkan Indonesia sebagalnegara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1ayat (3) UUD 1945.

Namun Pemohon dirugikan, karena Pergub 63/2018 tidakditetapbkan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlakunamun di luar aturan yang berlaku. Adapun yang telah Pemohonlakukan sebelum terbitnya Pergub 63/2018, diantaranya sebagaiberikut:3.11.1.

Jatim 63/2017 danPergub Jatim 63/2018 maka nampak ada ketidakkonsistenanyang dilakukan oleh Termohon, hal demikian tentunya tidak baikbagi penegakan hukum serta dapat memperburuk marwahGubernur:Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pergub Jatim 63/2018adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 78/2015jJuncto Permenakertrans 7/2013 juncto Pergub Jatim 63/2017 dansekaligus bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf (i) UndangUndang 12/2011 yang menyebutkan bahwa:Materi muatan Peraturan

Dengan demikian terdapat cukup alasanuntuk menyatakan Pergub Jatim 63/2018 a quo tidak sah danbatal demi hukum:V. Kesimpulan;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang telah Pemohon kemukakandalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailahPemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:Halaman 23 dari 48 halaman.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 21.15Wib. bertempat di Jalan Veteran Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2020 sekira pukul21.30 Wib. bertempat di sepanjang JI.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

Hal ini dinyatakan dalampenjelasan Pasal 28 Perda RTRW Kaltin yang menyatakanbahwa kawasan bentang alam karst sebagaimana dimaksuddalam pasal ini, didelineasi berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 67Tahun 2012;Bahwa dari 1.867.676 Ha Ekosistem Karst SangkulirangMangkalihat (atau Ekosistem Karst yang berada di KabupatenKutai Timur dan Kabupaten Berau) yang ditetapkan dalamPergub Kaltim Nomor 67 Tahun 2012, Termohon melalui PerdaRTRW Kaltim hanya menetapkan 307.337 Ha luasan Karstsebagai kawasan lindung

atau hanya 16,45% (persen) dariEkosistem Karst di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 28 Perda RTRW Kaltimbahwa:Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal22 ayat (1) huruf f meliputi kawasan bentang alam karst diKabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Hatersebar di Hutan Lindung dan Kawasan Budidaya;Bahwa apabila mengacu pada Pergub Kaltim Nomor 67 Tahun2012, luasan kawasan bentang alam karst sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal

Adapun berdasarkan Lampiran Pergub Kaltim Nomor 67Tahun 2012 ditetapkan bahwa luasan Bentang Alam KarstEkosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat adalah berjumlah362,706.11 Ha. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penetapanluasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat sebesarHalaman 19 dari 52 halaman.

Putusan Nomor 18 P/HUM/201746.47.48.49.55,369.11 Ha antara Perda RTRW Kaltim dengan Pergub Nomor67 Tahun 2012:Bahwa oleh karena hanya ditetapbkannya 307.337 Ha yangseharusnya berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 67 Tahun 2012adalah 362.706,11 ha sebagai kawasan lindung sebagaimanadalam Pasal 28 Perda RTRW Kaltim, ketentuan ini jelasjelasbertentangan dengan amanat Pasal 45 ayat (9) Perpres Nomor 3Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kawasan Karst yangterdapat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau adalahKawasan

Meskipun selama initelah ditetapbkan sebagai bentang alam karst yang harusdilindungi berdasarkan Pergub Kaltin Nomor 6/7 Tahun 2012,namun fakta di lapangan Pemerintah tetap saja mengeluarkanizinizin eksploitasi. (Bukti P8). Hal ini sebagaimana dijelaskansebagai berikut: No.