Ditemukan 5823 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : personal
Register : 21-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 114/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
1.WASIT GINTING, dkk
2.PRASETIA, SP
3.MONNI PANDIA
4.JIDIN GINTING, SH
5.RAJA URUNG MAHESA TARIGAN, S.KOM
6.PERDATA GINTING
7.RAMLY SITEPU, SH
8.EVA ADRIANI MATONDANG
9.HERTY DELIMA PURBA
10.SARIJON BAKO, SP
11.MANSYUR GINTING, ST
12.ONASIS SITEPU
13.JON KARYA SUKA TENDEL,S.Sos,
Tergugat:
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KARO
3727
  • anggota DPRD Kabupaten Karosesuai usulan masingmasing Fraksi sebagai Personalia Komisi A, Bdan C , Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan DPRDKabupaten Karo Sisa Masa Jabatan 2014 2019.Putusan No : 114/G/2018/PTUNMDN Halaman 6+Bahwa selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karo sebagai pimpinanrapat memberikan waktu kepada masingmasing Personalia Komisi A,Bdan C, untuk melaksanakan rapat Komisi memilih Ketua, Wakil Ketuadan Sekretaris Komisi A,Komisi B dan Komisi C;Bahwa setelah rapat komisi untuk
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pimpinan DPRDKabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2018 tertanggal 26 Juni 2018 tentangPenetapan Susunan Personalia Komisi A, B dan C, Badan PembentukanPerda dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karo Sisa MasaJabatan 2014 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRDKabupaten Karo ;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPimpinan DPRD Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2018 Tertanggal 22Juni 2018 tentang Penetapan Susunan Personalia Komisi A, B dan C,Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan DPRD KabupatenKaro Sisa Masa Jabatan 2014 2019 yang ditandatangani oleh WakilKetua DPRD Kabupaten Karo ;4.
    Menyatakan sah Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten KaroNomor 12 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang PenetapanSusunan Personalia Komisi A, B Dan C, Badan Pembentukan Perdadan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karo Sisa Masa Jabatan2014 2019;3.
    Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karo Nomor : 12 Tahun 2018Tentang Penetapan Susunan Personalia Komisi A,B Dan C, BadanPembentukan Perda Dan Badan Kehormatan DPRD KabupatenKaro Sisa Masa Jabatan 20142019, tertanggal 26 Juni 2018,selanjutnya diberi tanda (Bukti T1);2. Fotokopi Proses Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo Dalam RangkaRotasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Karo Tahun Sidang2018, tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda (Bukti T2);3.
Putus : 06-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1621 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 6 September 2011 — SAHARUDDIN als. UNDIN bin SYAMSUDDIN
152115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memo intern perihal uang muka/BDD personalia:1. Memo intern tanggal 5 Agustus 2003, perihal BDD personaliasebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);2. Memo intern tanggal 12 November 2003 perihal uang cuti sebesarRp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);3.
    Memo intern perihal uang muka/BDD personalia:1.Memo intern tanggal 5 Agustus 2003, perihal BDD personalia sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);Memo intern tanggal 12 November 2003 perihal uang cuti sebesarRp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);Memo intern tanggal 4 Februari 2004 perihal BDD THR 2003 sebesarRp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah);Total seluruhnya berjumlah Rp. 94.000.000, (Sembilan puluh empat jutarupiah);Hal. 7 dari 32 hal. Put.
    Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") untuk setiap pembuatanmemo intern, baik itu memo untuk pencairan biaya dibayar dimuka (BDD)pendidikan, memo intern BDD gaji maupun memo intern BDD personalia;b. Tidak ada pencatatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, karenapembuatannya telah sesuai dengan perintah;Hal. 21 dari 32 hal. Put.
    No. 1625 K/Pid.Sus/2010Pembuatan memo intern untuk uang muka/BDD pendidikan, uang muka/BDDgaji dan uang muka/BDD personalia merupakan perintah secara spesifik darisaksi Haril Inwan Moedahar, selaku Direktur Utama PT. Bank PersyarikatanIndonesia (PT. BPI) kepada terdakwa Dra.
    , (tujuh ratus tiga puluh enamjuta rupiah), uang muka/BDD gaji sejumlah Rp. 258.000.000, (dua ratus limapuluh delapan juta rupiah), uang muka/BDD personalia sejumlahRp. 94.000.000, (Sembilan puluh empat juta rupiah).
Register : 24-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 18/Pid.B/2016/PN Cjr.
Tanggal 16 Maret 2017 — Roni Ramdani,S.H. Bin Endang Rusmana
8331
  • Saksi Yudi Sugilar Bin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.
    Saksi Lusi Puji Lestari Binti lbak Duhriat, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.
    Rizal, S.H., Bin DadanSupardi, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.
    Saksi Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.
    SaksiLo Chih Chao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.
Putus : 05-03-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH, DK
4392 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan DPW PPP JawaTengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPPKabupaten Banyumas dan segera membekukan kepengurusantersebut;b.
    dari Tergugat II (Pengurus HarianDewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenBanyumas Masa Bakti 20102015);Bahwa Susunan Personalia Tergugat II yang disahkan oleh Tergugat ,dibentuk dari hasil Musyawarah Cabang VI DPC PPP KabupatenBanyumas tanggal 14 November 2010, yang dihadiri oleh Tergugat sebagai Peninjau, yang dilaksanakan dengan sistem formatur, yangmemilin dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus HarianDewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan DewanPimpinan
    Perbuatan Tergugat yang mengesahkan Susunan Personalia dariTergugat Il (Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti20102015)sebagaimana tersebut dalam posita angka 1, 2, 10, 11;b.
    Membatal Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan PimpinanCabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabangdan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti20102015;c.
    Seharusnya dalam gugatan, Penggugat menarik juga DewanPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) sebagaiTergugat karena Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Wilayah PartaiPersatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus HarianHal. 24 dari 47 hal. Put.
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 2 April 2013 — PT.GRAND PREMIER PLASPACK ; DEDY IRAWAN,ST
6038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Personalia PT.GrandPremier Plaspack, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanDEDY IRAWAN,ST., bertempat tinggal di Jalan Puri Sejahtera 2, BlokG20, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai TermohonKasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi
    No. 812 K/Pdt.Sus/2012Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011Pengggat dipanggil oleh management (BapakSamian) dan diminta mengundurkan diri yangakan diberi pesangon 3 kali gaji;Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011dipanggil oleh personalia untuk diberitahubahwa akan dimutasi ke bagian gudang/ umumsebagai pelaksana yang sampai proses iniberlangsung surat mutasi belum pernahdikeluarkan (dijanjikan oleh Tergugat tanggal20 September 2011 akan diberikan);Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belumada titik temu
    , maka pada tanggal 26 Oktober2011 diadakan perundingan (bipatrit), (BuktiGugatan3);Bahwa karena permintaan pengunduran diritersebut bertentangan dengan hukumketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003)maka Penggugat menolak mengundurkan diri;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011Penggugat telah dipanggil personalia dandiberikan surat PHK secara sepihak tertanggal27 Oktober 2011 dan tidak boleh masuk kerjalagi (Bukti Gugatan4);Bahwa terhitung sejak bulan November 2011telah pula menghentikan pembayaran upahPenggugat
    Administrasi/ absensibelum ada, seiring pertumbuhan perusahaan dan penambahan karyawanmulai ada personalia tanggal 1 September 2009. Bagi seorang yang terPHKfaktor usia seusia kami berpengaruh untuk mendapat peluang kerja, dalam halini kami terbunuh kariernya yang kami rintis selama 20 tahun.
Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — BUDHI ACHMADI, S.E. bin ACHMAD ROZI
4429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rencana penggunaan dana bantuan Partai Politik ;10.SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GolkarKabupaten Demak Masa Bhakti 2010 2015 ;Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh danaBantuan Partai Politik (Banpol) dari APBD Kabupaten Demak sebesarRp133.649.512,00 ;Bahwa dana Banpol tahun 2010 untuk Partai Golkar sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 26 Juli 2010.
    SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GolkarKabupaten Demak Masa Bhakti 2010 2015 ;Bahwa pada tahun 2010 Partai Golkar Kabupaten Demak memperoleh danaBantuan Partai Politik (Banpol) dari APBD Kabupaten Demak sebesarRp133.649.512,00 ;Bahwa dana Banpol tahun 2010 untuk Partai Golkar sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) cair pada tanggal 26 Juli 2010.
    SUTEJO selaku Bendahara DPD PartaiGolkar Kabupaten Demak ;Rencana Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2012 per bulan,dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ;2 (dua) bendel pengajuan dana bantuan Partai Politik APBD KabupatenDemak Tahun 2010 dan Tahun 2012 ;14 (empat belas) exemplar SK Personalia Pimpinan Kecamatan PartaiGolkar Kabupaten Demak Tahun 2010 2016 ;2 (dua) exemplar SK Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten DemakMasa Bakti 2010 2015/2010 2016 ;23 (dua puluh tiga) buah stempel
Putus : 30-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 30 September 2011 — Dra. ENDANG SETYASTI IRANTO
6748 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memo intern perihal uang muka/BDD personalia:1.Memo intern tanggal 5 Agustus 2003, perihal BDD personaliasebesar Rp. 50.000.000.
    Memo intern perihal uang muka/BDD personalia:3.1. Pencairan memo intern tanggal 5 Agustus 2003, perihal BDDpersonalia sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah),diserahkan pada Lulu L. Harsono (alm.);3.2. Memo intern tanggal 12 November 2003, perihal uang cuti sebesarRp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan padaAchmad Abbas;3.3.
    Memo intern perihal uang muka/BDD personalia:1:Memo intern tanggal 5 Agustus 2003, perihal BDD personalia sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);.
    Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") untuk setiap pembuatan memointern, baik itu memo untuk pencairan biaya dibayar dimuka (BDD)pendidikan, memo intern BDD gaji maupun memo intern BDD personalia;b. Tidak ada pencatatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, karenapembuatannya telah sesuai dengan perintah;Pembuatan memo intern untuk uang muka/BDD pendidikan, uang muka/BDDgaji dan uang muka/BDD personalia merupakan perintah secara spesifik darisaksi Haril Iman Moedahar, selaku Direktur Utama PT.
    , (tujuh ratus tiga puluh enamjuta rupiah), uang muka/BDD gaji sejumlah Rp. 258.000.000, (dua ratus limapuluh delapan juta rupiah), uang muka/BDD personalia sejumlahRp. 94.000.000, (Sembilan puluh empat juta rupiah).
Putus : 18-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — PT. INTERBIS SEJAHTERA FOOD INDUSTRY VS APRIANSYAH
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAHUMI, BA, jabatan Personalia PT. Interbis SejahteraFood Industry Palembang;Keduanya adalah Karyawan PT. Interbis Sejahtera FoodIndustry Palembang, beralamat di Jalan HBR Motik Km. 8,Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Februari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;lawan:APRIANSYAH, tempat tinggal di Lorong Ilham Nomor 990 RT018 RW 006, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu ,Kota Palembang, pekerjaan Karyawan PT.
    Penggugat tidak pernahmendapatkan surat peringatan maupun sanksi dan Penggugat telahmenunjukan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadappekerjaanya;Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Penggugat dipanggil untuk menghadappersonalia dan di bacakan tugas kerja oleh personalia di bagian bel,bahwa Penggugat tidak bersedia untuk melaksanakan pekerjaan diluarlingkungan pabrik untuk tugas di bagian dalam pabrik Penggugat bersedia,yang mengakibatkan Penggugat dengan personalia Tergugat terjadiperselisihan
    pendapat;Bahwa akibat dari perselisihnan tersebut Penggugat tidak diperbolehkanmasuk kerja seperti mana biasanya oleh personalia Tergugat terhitung daritanggal 911 Juli 2015;Bahwa Penggugat pada tanggal 1325 Juli 2015 mengambil cuti tahunandan pada tanggal 27 juli 2015 Penggugat masuk kerja seperti biasanya,namun ketika Penggugat akan absen scan jari Penggugat dilarang olehsatpam untuk melakukan scan jari serta tidak diperbolehkan bekerja atasperintah personalia perusahaan milik Tergugat;Bahwa Penggugat
Register : 02-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Ktp
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
1.NICO SETIAWAN alias NICO bin KASIRAN
2.ADAM MALIK alias ADAM bin SURATUL
3.FAJAR LISTARI alias FAJAR bin JAPRI
4.ALDI WIRANATA alias ALDI bin ISKANDAR
5.MISTARIADI alias MISTAR bin BASUNI
310259
  • Jalin Vaneo dan saat itu yangmelakukan penginputan data karyawan baru ke system MsGP dankemudian mendaftarkan sidik jari karyawan ke mesin Finger Print yangterkoneksi ke system ATT adalah Terdakwa NIKO SETIAWAN yangmenjabat sebagai Personalia Umum (PU).
    Bahwa saksi menerangkan yang bertugas menerima karyawan adalahAsisten Divisi, kKemudian dari Asisten Divisi memberi petunjuk untukperndaftaran karyawan ke Personalia Umum (PU) PT.
    Jalin Vaneo dan saat itu yangmelakukan penginputan data karyawan baru ke system MSGP dankemudian mendaftarkan sidik jari Karyawan kemesin Finger Print yangterkoneksike ke system ATT adalah Terdakwa NICO SETIAWAN yangmenjabat sebagai Personalia Umum (PU).
    Jalin Vaneo yangdimana data karyawan tersebut masih ada di system MsSGP dan masihmenerima gaji, tetapi karyawan tersebut sudah tidak bekerja;Bahwa yang bertugas menerima karyawan adalah Asisten Divisi,kemudian dari Asisten Divisi memberi petunjuk untuk perndaftarankaryawan ke Personalia Umum (PU) PT.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Juli 2014 — PERKUMPULAN STRADA VS PT TRIBUANA SARANA INFORMATIKA
4935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan ditandatangani Perjanjian KerjasamaAntara Perkumpulan Strada Dengan PT Tribuana Sarana Informatika TentangPengembangan Sistem Informasi Manajemen Strada (selanjutnya disebut "PerjanjianKerjasama");Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Penggugat mempunyai kewajiban untukmerencanakan dan membuat Software Sistem Informasi Manajemen di semua unitTaman Kanakkanak dan sekolah Strada yang ruang lingkupnya adalahpengembangan modulmodul piranti lunak (software) yang terintegrasi yangmencakup bidang personalia
    dan keuangan terhubung untuk penghitungan gajikaryawan Strada, antara personalia dan sarana prasarana terhubung untuk penilaianKaryawan, Laporan Keuangan 70 (tujuh puluh) unit terhubung ke Kantor Pusatuntuk akumulasi pembuatan Laporan Keuangan atau Neraca Keuangan denganprogram general ledger (GL) dan program pendidikan untuk database siswa dannilai;Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama baik Penggugat maupunTergugat masingmasing mempunyai kewajiban sebagai berikut:Kewajiban Tergugat:a
    personalia telah dibuat berdasarkan kepada Buku DataKaryawan Perkumpulan Strada;Program SIM dibidang Keuangan;Bahwa SIM di bidang keuangan didasarkan pada Pedoman Teknis MenghitungGaji & Honor Guru/Karyawan Perkumpulan Strada Berdasarkan SuratKeputusan Pengurus Perkumpulan Strada Nomor 004/PrStrada/SK/1/2007 &Surat Keputusan Direktur;Bahwa Program GL telah diselesaikan dan diserahkan kepada Tergugat padatanggal 24 September 2008, sesuai dengan tanda terima tertanggal 24 September2008;Program GL
    yang dibuat oleh TermohonKasasi kepada Tergugat;Penghitungan PPh 21 di dalam SIM di bidang Personalia menunjukkanhasil perhitungan yang lebih kecil dibandingkan jika dihitung secaramanual;Hal. 47 dari 55 hal.
    terintegrasi yang mencakup bidang Personalia,Sarana dan Prasarana dan Pendidikan tersebut kepada pengadilan;Bahwa yang diserahkan Termohon Kasasi kepada pengadilan hanya buktibukti videP2 sampai dengan P6f, padahal bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara aquo karena tak satupun dari bukti P2 sampai dengan P6f yang membuktikan bahwaHal. 53 dari 55 hal.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN STABAT Nomor 642/Pid.B/2017/PN STB
Tanggal 1 Nopember 2017 — ABDUL HAMID Alias UCOK
12255
  • KARIMUN AROMATICSsedang memberikan uang bonus akhir tahun kepada para karyawan PT.KARIMUN AROMATICS yang berhak mendapat bonus lalu datang terdakwamenanyakan kepada pihak personalia PT. KARIMUN AROMATICS yang datangdari Kantor Pusat Medan tentang uang bonus untuk terdakwa lalu pihakpersonalia menjelaskan bahwa bagi karyawan yang mendapatkan SuratPeringatan (SP) tidak mendapat Bonus Akhir Tahun lalu terdakwa menungguhingga selesai pembayaran uang bonus tersebut dan setelah pihak personaliaPT.
    Dan Bonus tahunan 2016 di bayarkan pada tahun2017;Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 642/Pid.B/2017/PN STBBahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28Pebruari 2017 sekitar pukul 16.10 Wib, saksi yang sedang berada diKantor di Afdeling Bukit Mas, dimana sedang dilakukan PembayaranBonus Tahunan kepada karyawan, sewaktu sedang diadakanpembayaran, terdakwa menanyakan kepada Personalia dari Medan dandijelaskan bahwa setiap karyawan yang mendapat Surat Peringatan (SP)tidak mendapat
    Bonus, setelah Personalia pulang dari Kantor AfdelingBukit Mas menuju ke Medan, selanjutnya terdakwa menayakan kembalikepada saksi.
    Dan Bonus tahunan 2016 di bayarkan pada tahun2017;Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28Pebruari 2017 sekitar pukul 16.10 Wib, saksi yang sedang berada diKantor di Afdeling Bukit Mas, dimana sedang dilakukan PembayaranBonus Tahunan kepada karyawan, sewaktu sedang diadakanpembayaran, terdakwa menanyakan kepada Personalia dari Medan dandan dijelaskan bahwa setiap karyawan yang mendapat Surat Peringatan(SP) tidak mendapat Bonus, setelah Personalia pulang dari KantorAfdeling
    Dan Bonus tahunan 2016 di bayarkan pada tahun2017; Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28Pebruari 2017 sekitar pukul 16.10 Wib, saksi yang sedang berada diKantor di Afdeling Bukit Mas, dimana sedang dilakukan PembayaranBonus Tahunan kepada karyawan, sewaktu sedang diadakanpembayaran, terdakwa menanyakan kepada Personalia dari Medan dandan dijelaskan bahwa setiap karyawan yang mendapat Surat Peringatan(SP) tidak mendapat Bonus, setelah Personalia pulang dari KantorAfdeling
Putus : 26-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 26 September 2012 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs YUNUS BAIHAQIE FASHA, dkk.
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menandatangani SuratPerjanjian kerja Waktu Tertentu tertanggal 05 Desember 2007 s/d 04Maret 2008 selama 3 bulan oleh Tergugat melalui Bpk tino Benartoselaku head personalia dengan Ibu Linda selaku atasannya langsungdan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak diberikan olehpersonalia dengan alasan yang tidak jelas.Tanggal 05 Maret 2008 Penggugat menandatangani Surat Perjanjiankerja Waktu Tertentu II oleh Tergugat melalui Bpk Tino Benarto selakuhead personalia dengan Ibu Linda selaku atasannya
    Tanggal 06 Desember 2008 Penggugat II menandatangani SuratPerjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 06 Desember 2008 s/d 06Juni 2009 No.657/HRD/CISB/XII/2009 selama 6 bulan oleh Tergugatmelalui Bok tino Benarto selaku head personalia dengan Bpk Beni selakuatasannya langsung.3.
    Tanggal 27 Maret 2008 Penggugat III menandatangani Surat PerjanjianKerja Waktu Tertentu oleh Tergugat melalui Bok Tino Benarto selakuhead personalia dan Bpk Ryan sebagai atasannya langsung tertanggal26 Maret 2008 s/d 26 September 2008 dengan No.575/HRD/CISB/I1I/2008 selama 6 bulan.Tanggal 27 September 2008 Penggugat IIl menandatangani SuratPerjanjian Kerja Waktu Tertentu Il oleh Tergugat melalui Bok TinoBenarto selaku head personalia dan Bpk Ryan sebagai atasannyalangsung tertanggal 26 Maret 2008
    Tanggal 06 April 2009 Penggugat V menandatangani Surat PerjanjianKerja Waktu Tertentu oleh Tergugat melalui Bok Tino Benarto selakuhead personalia dan Bpk Beni sebagai atasannya langsung tertanggal 06April 2009 s/d 24 Oktober2009 dengan No.318/HRD/SBCI/VI/2009selama 6 bulan.Tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat V menandatangani Surat PerjanjianKerja Waktu Tertentu II oleh Tergugat melalui Bok Tino Benarto selakuhead personalia dan Bpk Dian sebagai atasannya langsung tertanggal 25Oktober 2009 s/d 24 April
    Kerja Waktu Tertentu oleh Tergugat melalui Bpk TinoBenarto selaku head personalia dan Bpk Dian sebagai atasannyalangsung tertanggal 06 April 2009 s/d 24 Oktober 2009 dengan No.706/HRD/CISB/X/2009 selama 6 bulan.Kronologis Hubungan Kerja Pengqugat VII dengan Tergugat1.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks
Tanggal 13 Mei 2015 —
424
  • SE13/MEN/SJHK/I/2005 sebagai sebuahpetunjuk teknis dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003 yangmembatalkan Pasal 158 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;12.Bahwa jenis pekerjaan Penggugat sebagai personalia bukanlah jenispekerjaan yang dapat diterapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)mengingat jenis pekerjaan Personalia merupakan pekerjaan yang terusmenerus dan tidak dapat diketahui kapan berakhirnya, untuk itu sangat wajardan beralasan hukum apabila Penggugat
    Bahwa benar Penggugat dalam hal ini tidakmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Personaliaditempat Tergugat yang mana pengurusan BPJS sebenarnya adalahmerupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Personalia diPerusahaan Tergugat.Tergugat dalam hal ini sama sekali tidak memerintahkan kepada Penggugatuntuk menahan pengurusan BPUJS tersebut.
    Bahkan dari kantor pusat Tergugat diSurabaya, Kepala Departemen Personalia di kantor Pusat selalu mengingatkanhal tersebut untuk segera ditindaklanjuti pengurusannya karena hal itu adalahmerupakan peraturan yang harus dilaksanakan.
    Padahal dalam halini Penggugat bekerja dibidang personalia yang mengerti perihal kontrak kerjadan lainlain yang mana seharusnya Penggugat bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan solusi yang tepat dan benar bilamana terjadi sesuatu yangtidak tepat / benar di perusahaan untuk dibenahi.
    ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jenis pekerjaan sebagai kepalabagian personalia adalah bukan pekerjaan yang sifatnya sementara, tidak dapatdiperkirakan kapan selesainya, tidak tergantung pada musim tertentu serta tidakberhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru.
Register : 13-06-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 379/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penggugat:
ROBIN SE DAN EDI WARSITO SH
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
2.ALI PURWANTO DAN LUTHY A GATHMYR
Turut Tergugat:
HIDAYAT ARSANI DAN HERYAWANDI
10045
  • Menyatakan sah surat Keputusan TURUT TERGUGAT Nomor:KEP: 10/dpd I/GOLKARBABEL/XI/2015 tertanggal 05 Nopember 2015tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GolkarBangka Barat Periode 20152020;6.
    P9 Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: KEP10/DPD I/GOLKARBABEL/XI/2020tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Halaman. 32 Putusan NO. 379/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN. Jkt.Brt GOLKAR Kabupaten Bangka Barat Masa Bakti 20152020 10. P10 Surat DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangka Barat Nomor: 026/IN/DPDII/GOLKAR/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017 perihalPerubahan Komposisi dan Personalia 11.
    T1&T2. 8 Keputusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangka BaratNomor: KEP05/DPD II/GOLKAR/II/2010, tentangPengesahan Komposisi Personalia Pimpinan TingkatKecamatan Partai GOLKAR Kecamatan MuntokKabupaten Bangka Barat. T1&7T2.9 Keputusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangka BaratNomor: KEP02/DPD II/GOLKAR/05/2012, tentangPengesahan Komposisi Personalia Pimpinan TingkatKecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Simpang TeritipKabupaten Bangka Barat.
    T1 &T2. 10 Keputusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangka BaratNomor: KEP01/DPD II/GOLKAR/II/2012, tentangPengesahan Komposisi Personalia Pimpinan TingkatKecamatan Partai GOLKAR Kecamatan TempilangKabupaten Bangka Barat. T1&T2. 11 Keputusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bangka BaratNomor: KEP06/DPD II/GOLKAR/XI/2012, tentangPengesahan Komposisi Personalia Pimpinan TingkatKecamatan Partai GOLKAR Kecamatan KelapaKabupaten Bangka Barat.
    Bangka Barat berdasarkan Surat KeputusanDPD Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP182/DPD I/GOLKAR/I/2010 tanggal 1 November 2012 tentang PengesahanKomposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Kab.
Putus : 01-11-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 PK/Pdt/2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — Tuan YUNUS AHMAD BARABA, ; VS Tuan YUNUS AHMAD BARABA, ;
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2004/PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri JakartaTimur tanggal 30 Juni 2003 No. 283/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM,yang pada pokoknya adalah Pimpinan Pusat Perhimpunan AlIrsyad AlIslamiyyah hasil Muktamar ke37 di Bandungmerupakan satu satunya pihak yang sah bertindakmengatasnamakan Perhimpunan Al Irsyad AIl Islamiyyah;bahwa = Pimpinan Pusat Perhimpunan AIl Irsyad AlIslamiyyah hasil Muktamar ke 37 di Bandungitelahmengeluarkan Surat Keputusan tanggal 12 Desember 2005 No.273K1426 tentang Pensahan Susunan dan Personalia
    dan atribut' sertabertindak mengatasnamakan Perhimpunan Al Irsyad AlIslamiyyah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat 1 tersebut di atas didukung dan dilakukan bersamasama dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14,Tergugat 15 dan Tergugat 16 bahkan dengan membentuk SusunanHal. 5 dari 18 hal.Put.No. 375PK/Pdt/2010dan Personalia
    gugatan tersebut Tergugat 1s/d 20 mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi)pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalamsurat gugatannya dimaksud pada dasarnya telahmengatasnamakan sebagai Ketua Cabang Al Irsyad AlIslamiyyah Kota Tegal berdasarkan SK (Surat Keputusan)Hal. 12 dari 18 hal.Put.No. 375PK/Pdt/2010Pimpinan Pusat Perhimpunan AlIrsyad AlIslamiyyah No. 273K1426 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pensahan Susunandan Personalia
    Menyatakan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang AlIrsyad AlIslamiyyah Kota Tegal yang dibentuk oleh dantermasuk di dalamnya adalah Tergugat sampai denganTergugat XVI Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbandingadalah tidak sah;Menyatakan para Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat XVIKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkanKantor Sekretaris AlIrsyad AlIslamiyyah di JalanMayjen Sutoyo Nomor 7 Kota
    Alasan dalam putusan terdapat sesuatu) kekhilafan Hakimatau sesuatu kekeliruan yang nyata;Bahwa SK No. 273K1426 tanggal 12 Desember 2005 tentangPensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang AIlIrsyad Allslamiyyah Kota Tegal masa bakti 14261431H/2005 2010 ditetapkan pengurus pusat berdasarkan hasilmusyawarah cabang tanggal 7 Desember 2005 sudah sesuaiPasal 9 Anggaran Dasar AlIrsyad AlIslamiyyah olehkarenanya sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukumuntuk mengajukan gugatan dalam perkara ini
Putus : 29-10-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Oktober 2013 — ENDANG RAHADIAN VS PT. PARAMITA BOGA MANDIRI
2217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Paramita Boga Mandiri dengan Penggugat telah adakesepakatan, dimana Penggugat memperoleh gaji sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan, termasuk uang tunjangan danuang makan + transport dan diperkerjakan sebagai Personalia;Hal. 1 dari 13 hal.Put.Nomor 435 K/Pdt.SusPHI/2013Bahwa awal kerja Penggugat mendapat petunjuk atau bimbingan tentangsistim kerja, visi dan misi perusahaan, disiplin kerja dan kwalitaspekerjaan (dengan management yang perfect);Bahwa kenyataan kerja, mulai terlinat kacaunya
    berbagaicara tapi hasilnya nihil, karena diketahui para calon karyawan bahwamanagemant perusahaan yang tidak baik dimana pimpinan perusahaanbertindak dengan cara kebijaksanaan pimpinan bukan berdasarkanketentuan dan peraturan yang berlaku;Bahwa sejak itu sering diadakan meeting antara pimpinan dan pekerjadimana dalam meeting hanya ada pelecehan, penghinaan, emosipimpinan dan yang ditunjukan adalah kekuasaan bukan suatu pembinaanserta dilakukan sampai pulang larut malam;Bahwa banyak laporan dari Penggugat (personalia
    karyawan kontrak dikarenakan masapercobaan, ini tidak sesuai dengan UndangUndang No. 13/2003 Pasal58 bahwa PKWT tidak ada masa percobaan;Bahwa pada upah pertama yang Penggugat terima ada kekurangan danPenggugat komplain, pihak Tergugat beralasan salah hitung dan adaselisin paham para pemimpin dengan bagian keuangan;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, Penggugat menengok karyawan yangpagi itu mendadak sakit dalam area pabrik, yang berdasarkan ketentuantidak, boleh masuk pabrik tanpa izin (Penggugat sebagai personalia
    Paramita BogaMandiri dengan jabatan Personalia, gaji sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah) per bulan;e Bahwa Pemohon Kasasi dalam melaksanakan kewajiban sebagaikaryawan Termohon Kasasi, banyak sekali yang bertentangan denganhukum dan tak wajar;e Bahwa tindakantindakan Termohon Kasasi tersebut telah nyatanyatabertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu melakukan PHKberdasarkan ketidaksenangan terhadap Pemohon Kasasi;B.
    Bahwa bisa jadi personalia menjadi sasaran umpatanumpatan atau yanglebih parah menjadi "musuh bersama". Bila ada kebijakan perusahaanyangmerugikan karyawan.
Putus : 07-04-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN GARUT Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Grt
Tanggal 7 April 2015 — HERDIONO Bin ENGKUN SUPRIADI
254
  • Setelah terdakwa berhasil mengambil uang didalam kedua brankas lalu terdakwa langsung turun kembali ke lantai bawahkemudian masuk ke dalam ruangan personalia dengan cara mencongkel pintumasuknya. Setelahnya pintu terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam ruanganpersonalia tersebut kemudian membuka laci tempat penyimpanan uang laluterdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci yang kebetulan tidakterkunci.
    TRI KEESON UTAMA.Bahwa Laci tempat penyimpanan uang tersebut sebelumnya dalamkeadaan tidak terkunci dan kuncinyapun menempel pada laci yangberisikan uang karyawan tersebut.Bahwa Selain di laci ruangan laboratorium penyimpanan uang yanghilang tersebut sebelumnya letak penyimpanan uang milik perusahaandan milik karyawan tersebut yaitu di laci ruangan personalia/HRD yangdikelola oleh Sdri.
    TRI KEESON UTAMA tersebutsaksi kurang mengetahui.Bahwa Sebelum diketahui hilang uang milik karyawan yang saya kelolatersebut di laci meja ruangan HRD/Personalia PT. TRI KEESONUTAMA.Bahwa Laci tempat penyimpanan uang tersebut sebelumnya dalamkeadaan terkunci.e Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa sewaktu melakukanpencurian tersebut Terdakwa sendirian.e Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. TRIKEESON UTAMA untuk mengambil uang milik PT.
    Setelahnya pintu terobuka lalu Terdakwa masuk ke dalamruangan personalia tersebut kemudian membuka laci tempatpenyimpanan uang lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci yang kebetulan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwalangsung keluar perusahaan lewat jalan yang semula Terdakwamasuk dan membawa uang yang telah diambilnya dari PT TREEKEESON UTAMA.
    Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang didalam kedua brankas lalu Terdakwa langsung turun kembali ke lantai bawahkemudian masuk ke dalam ruangan personalia dengan cara mencongkelpintu masuknya. Setelahnya pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalamruangan personalia tersebut kKemudian membuka laci tempat penyimpananuang lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci yangkebetulan tidak terkunci.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — PT. Pillar Utama Contrindo, yang diwakili oleh Direktur Ir. Tjun Sun Fung vs Marcelinus Reu
178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat bergerak dalam bidang Jasa pemasangan danperawatan alatalat berat seperti pemasangan dan perawatan eskalator dan lif danlainlain, tugas kerja Penggugat adalah operator pemasangan dan perawataneskalator dan lif;Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal ketika padatanggal 5 November 2010, secara lisan Penggugat diberhentikan kerja untuksementara (diskorsing);Bahwa pemberhentian sementara (skorsing) tersebut dinyatakan secara lisan olehpihak Tergugat yang dalam hal ini bagian Personalia
    memakai kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Sdr.Iwan Setiawan;Baru sekitar 500 meter keluar dari gudang, Sdr.Agus Setiawan menghentikankendaraan karena menerima telephon (Handphone) dan setelah selesai menerimatelepon Sdr.Agus Setiawan mengatakan bahwa barangbarang yang dibawanyaharus diantar ketempat kerja yang berada di J1.Ciliwung No.13 Bandung;Bahwa setelah sampai ditempat kerja yang beramat di Jl.Ciliwung No.13Bandung, Sdr.Iwan Setiawan langsung mengajak Penggugat untuk menghadapbagian Personalia
    (Bpk.Herman) dan pada saat itu Bapak Herman mengatakanHal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 46 K/Pdt.SusPHI/2013161718192021bahwa Sdr.Iwan Setiawan dan Penggugat telah berani memalsukan surat jalandan mengambil barang milik perusahaan tanpa ijin dari atasan atau pemilikperusahaan sehingga pada saat itu juga Bapak Herman menyatakan sangsi PHKtanpa syarat;Bahwa Penggugat tentu saja tidak menerima terhadap sangsi PHK yangdinyatakan oleh Personalia (Bpk.Herman) dengan menjelaskan bahwa dia tidaktahu kalau surat
    AgusSetiawan ketika mengajak Penggugat untuk menemani pengambilan barang;Bahwa pada saat itupun Sdr.Agus Setiawan mengakui bahwa yang melakukanpelanggaran adalah dirinya dan menjelaskan bahwa Penggugat tidak bersalahkarena hanya diajak saja dan tidak mengetahui apaapa;Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Penggugat dan Sdr.Agus Setiawan,pada akhirnya Bapak Herman selaku bagian Personalia menyatakan PHK tanpasyarat kepada Sdr.Agus Setiawan dan untuk Penggugat menunggu keputusanlebih lanjut dari
    Tergugat tetapi untuk sementara Penggugat dilarang masuk kerjasampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut;Bahwa sejak dinyatakan diberhentikan sementara oleh bagian Personalia yaitupada tanggal 5 November 2012, ternyata Penggugat tidak pernah mendapat kabarapapun dari Tergugat sehingga pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugatberinisiatif untuk mendatangi Tergugat dan mempertanyakan kejelasan statuskerjanya;Bahwa dalam perundingan Bipartit tanggal 18 Desember 2012, pihak Tergugatyang dalam hal
Putus : 25-05-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 25 Mei 2015 — ABRAM DARMA BADILO, DK VS Dr. ELLEN MENTANG, DHSM
7774 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Ill dan Tergugat IV yang dibentukoleh Tergugat dan Tergugat (I lewat Surat Keputusan Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/VI/2013, masa bakti 2013 2014; Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pimpinanpartai patriot wilayah Propinsi Sulawesi Tengah adalah tidak sah danbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku sebabternyata sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 002/SK/DPPPPN/VI/2001tentang susunan dan personalia
    Dewan Pimpinan Daerah Partai PersatuanNasional Propinsi Sulawesi Tengah yang tercatat sejak tanggal 10 Juni 2011,Tergugat adalah sebagai Ketua Partai Persatuan Nasional Propinsi SulawesiTengah; Bahwa dengan telah adanya Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPPPPN/VI/2001 tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiPersatuan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang mana sejak tanggal 10Juni 2011, Tergugat telah tercatat sebagai Ketua Partai Persatuan NasionalHal. 2 dari 15 hal.
    Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yang dilakukanbersamasama dengan Tergugat II;Bahwa ternyata surat keputusan tentang pengangkatan komposisi personaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 lahir dan bertujuan untukMengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Poso yakni atas nama Penggugat dan PenggugatII;Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Surat Keputusan tentangpengangkatan komposisi personalia
    ; Bahwa demi pemenuhan rasa keadilan, maka tidak ada jalan lain bagiPenggugat selain mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Poso untukdiadili guna adanya kepastian hukum;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Poso agar memberi putusan sebagai berikut:PRIMAIR Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat II untukseluruhnya; Menyatakan Menurut Hukum Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 tentang Pengangkatan Komposisi Personalia
    Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Pososesuai Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yangdikakukan bersamasama dengan Tergugat Il dan selanjutnya atas dasarSurat Keputusan tentang pengangkatan komposisi personalia DewanPimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai Surat KeputusanNomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IVtelah membuat Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT PSI IX 2013 danSurat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan
Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT.FUBORU INDONESIA VS KUSTINAH
4323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pihak perusahaan akhirnya mengembalikan tunjangan transportyang telah dicabutnya;Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 saudari Kustinah di panggil oleh PersonaliaPT.Fuboru Indonesia (Bpk.Rachmad Sugiarto) dan diberi Surat Mutasi Nomor09/Mutasi/V/2011 tertanggal 6 Mei 2011 ke PT.Heru Reksa LestariInternasional di Mondoluku Gresik (P3);Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Saudari Kustinah dipanggil lagi olehPersonalia PT.Fuboru Indonesia (Bpk.Rachmad Sugiarto) menindak lanjuti suratmutasi ke Mondoluku Gresik, Personalia
    mengatakan jika Saudari Kustinahmenolak, maka dianggap mengundurkan diri dari PT.Fuboru Indonesia;Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011, Saudari Kustinah di panggil oleh Kasi PPIC(Bpk.Widodo) ke ruang kerjanya, di ruang tersebut Saudari Kustinah diberitahukalau hari itu tidak boleh melakukan pekerjaan rutinitas, Saudari Kustinah harusserah terima dengan Audit internal;Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Saudari Kustinah di pangil kembali keruang Personalia PT.Fuboru Indonesia (Bpk.Rachmad Sugiarto) diruang
    Personalia Saudari Kustinah di paksa mengundurkan diri perintah itu,tetapi Saudari Kustinah tetap menolak mengundurkan diri;101112131415161718Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Staff Personalia PT.Fuboru Indonesiamenyodori surat dari Personalia PT.Fuboru Indonesia Nomor 0510/FI/D092/VII/2011 tentang pengunduran diri tertanggal 22 Juli 2011 yang intinya SaudariKustinah pada hari itu harus mengundurkan diri (P4);Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 tetap masuk kerja seperti biasanya, karenaSaudari Kustinah