Ditemukan 100296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perm petrus pergi pidum perlu
Penelusuran terkait : Sasmita Bpn tarakan Perum perikanan 29g2014 Prm. devisi regional riau perum bulog; Direktur jenderal pajak vs perum bulog; Prm devisi regional riau perum bulog Perum jassa tirta ii vs direktur jenderal pajak ; Perum jasa tirta ii vs direktur jenderal pajak; Direktur jenderal pajak vs perum bulog (prm bulog); Perum jasa tirta ii vs direktur jenderal pajak;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362/B/PK/PJK/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — PERUM BULOG vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM BULOG vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
    Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Perum) BULOG pada Pasal6 ayat 2b disebutkan bahwa maksud pendirian perusahaan adalah:Bahwa dalam hal tertentu melaksanakan tugastugas tertentu yangdiberikan pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok,pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokokkepada golongan masyarakat tertentu, knususnya pangan pokok berasdan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah
    seharusnya memperoleh pembebasan dari pemungutan imporBea masuk, PPh Pasal 22 dan denda, sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 241/PMK.011/2011 tersebut;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.41722/PP/M.VII/19/2012 tanggal 28 November 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP86/WBC.02/2011 tanggal2 Agustus 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan Perum
    Bulog TerhadapPenetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNPNomor SPTNP000828/NP/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 21 April 2011, atasnama Perum Bulog, NPWP : 01.003.148.2051.000, Jenis Usaha : Logistik,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 49, Jakarta Selatan danmenetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 009346 tanggal9 April 2011 yaitu Thai White Rice 5 Percent Broken, negara asal Thailand,masuk klasifikasi pos tarif 1006.30.90.00 dengan Tarif Bea MasukRp 450,00/kg
    biaya perkara dalampeninjauan kembali ini;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PERUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2200 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — JAYADI, S.T VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN BUMN Cq PERUM BULOG Cq PERUM BULOG DEVISI REGIONAL PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, Cq PERUM BULOG KANSILOG WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAYADI, S.T VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN BUMN Cq PERUM BULOG Cq PERUM BULOG DEVISI REGIONAL PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, Cq PERUM BULOG KANSILOG WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
    ., Advokat, berkantor diJalan Hamadi Gunung Nomor 1 Kelurahan Hamadi, DistrikJayapura Selatan Kota Jayapura/Jalan Trikora Nomor 41Wamena, Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIANBUMN Cq PERUM BULOG Cq PERUM BULOG DEVISIREGIONAL PROVINS!
    Bahwa kedua belah pihak tersebut telah sepakat melakukan perikatan yaituuntuk melaksanakan pekerjaan dari Tergugat untuk melaksanakanpekerjaan berupa angkutan beras Raskin sesuai dengan DO (DeliveryOrder) dari Gudang Muai Perum Bulog Kansilog Wamena ke tempat/lokasititik distribusi yang ditunjuk pihak pertama yaitu di wilayah KabupatenNduga, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak Jaya;.
    Bahwa dalam perikatan tersebut pihak kedua bersedia untuk melaksanakansebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian dengan Nomor038/KA/RASKIN/V/2012 tersebut yang pada intinya berisi sebagai berikut:e Pihak Penggugat menyatakan bersedia menerima dan melaksanakanpekerjaan dari Tergugat berupa Pelaksanaan angkutan beras Raskinsesuai dengan DO (Delivery Order) dari Gudang Muai Perum BulogKansilog Wamena ke tempat/lokasi titik distribusi yang ditunjuk pihakpertama yaitu di wilayah Kabupaten Nduga,
    UndangundangHukum Perdata Pasal 1320 yang isinya untuk sahnya persetujuanpersetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:e Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;e Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;e Suatu hal tertentu;e Suatu sebab yang halal;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat disepakati suatu perkejaan yangdituangkan dalam surat perjanjian dengan Nomor 038/KA/RASKIN/2012 danselanjutnya Penggugat melaksanakan pekerjaan berupa angkutan berasRaskin sesuai dengan DO (Delivery Order) dari gudang Muai Perum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 B/PK/PJK/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — PERUM BULOG VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM BULOG VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — ANWAR AMINARKO VS PERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANWAR AMINARKO VS PERUM DAMRI KANTOR CABANG SURABAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 B/PK/PJK/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — PERUM BULOG VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM BULOG VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — PERUM JASA TIRTA II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM JASA TIRTA II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 11-09-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 PK/Pdt/2023
Tanggal 11 September 2023 — PERUM PERUMNAS BANJARMASIN VS SURIANI LILI ONGKOWIJAYA, DKK
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM PERUMNAS BANJARMASIN VS SURIANI LILI ONGKOWIJAYA, DKK
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN POSO Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Pso
Tanggal 19 Mei 2020 — USMAN
Tergugat:
Perum BULOG Republik Indonesia Cq Kepala Cabang Perum BULOG Kabupaten Poso
71 — 18
  • USMAN
    Tergugat:
    Perum BULOG Republik Indonesia Cq Kepala Cabang Perum BULOG Kabupaten Poso
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 03-02-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 09-09-2022
Putusan PN DEMAK Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dmk
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
TUAN SUPIYAN
Tergugat:
1.Perum Perumnas Pusat di Jakarta, cq. Perum Perumnas Regional V Semarang, cq. Perum Perumnas Regional V Cabang Semarang, cq. Perum Perumnas Regional V Cabang Semarang I
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
130 — 26
  • Penggugat:
    TUAN SUPIYAN
    Tergugat:
    1.Perum Perumnas Pusat di Jakarta, cq. Perum Perumnas Regional V Semarang, cq. Perum Perumnas Regional V Cabang Semarang, cq. Perum Perumnas Regional V Cabang Semarang I
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-12-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 295/G/2016/PTUN Jkt
Tanggal 24 Mei 2017 — HONG TAT, dkk ; PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
103 — 72
  • HONG TAT, dkk ; PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-04-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — PERUM BULOG vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM BULOG vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
    Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG padapasal 6 ayat 2b disebutkan bahwa maksud Pendirian Perusahaanadalah :Bahwa dalam hal tertentu melaksanakan tugastugas tertentu yangdiberikan Pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok,pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokokkepada golongan masyarakat tertentu, knususnya pangan pokok berasdan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
    Putusan Nomor 56 //B/PK/PJK/20142011 tentang Penetapan Atas Keberatan Perum Bulog Terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor : SPTNP000792/NP/WBC.02/KPP.01/2011 Tanggal 19 April 2011, NPWP01.003.148.2051.000, Jenis Usaha : Logistik, beralamat di JI. Jend.
    /B/PK/PJK/201 4pembayaran bea masuk yang terutang serta Tarif Bea Masuk yang berlakusebelum PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran yaitu sebesar Rp. 0,/Kg.Dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaliadalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum yang patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PERUM
    BULOG, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT41721/PP/M.VIV19/2012, tanggal 28 November 2012;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP88/WBC.02/2011tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penetapan Atas keberatan Perum BulogTerhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai DalamHalaman 52 dari 53 halaman.
    Putusan Nomor 56//B/PK/PJK/201 4SPTNP Nomor : SPTNP000792/NP/WBC.02/KPP.01/2011 Tanggal 19 April2011, atas nama Perum Bulog;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 15-06-2011 — Putus : 09-09-2011 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 310/pdt.g/2011/pn.mdn
Tanggal 9 September 2011 —
283 — 144
  • PERUM PEGADAIAN KANTOR WILAYAH 1 lawan MARTHA SITORUS
    PUT USANNomor : 310 / Pdt.G / 2011 / PN.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara keberatan atas PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Ny PERUM PEGADAIAN Kantor wilayah , Jalan Pegadaian No.112Medan, berdasarkan Surat kuasa khususNo.003/SP.3.0001/2011 memberikan kuasa kepada1. RENDHI PRABOWO,SH ; 2.
    SYAFRIL HAKIM,SH Legal Officer Muda PertamaKantor Wilayah Perum Pegadaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Mei 2011 surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 15 Juni 2011 dalam Register No. 1321/Penk/2011 /PN.Medansedangkan untuk Termohon Keberatan hadir sendiri ;Put.No.310/Pdt.G/2011/PN.Mdn.
    Surat Pemberitahuan lelang tertanggal 17 September 2008 dariKantor cabang Perum Pegadaian Medan utama , jalan PegadaianNo.112 Medan kepada Martha Sitorus , SH , dibubuhi materai cukupdilegalisir dicocokkan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda BuktiPK 6a . dan PK. 6 b. ; sedangkan PK. 6c. PK. 6 d. tidak ada aslinyaditunjukkan dipersidangan ;7.
    No.103 tahun 2000 tentangPerusahaan umum ( Perum ) Pegadaian ; tidak ada aslinya ditunjukkandipersidangan ;diberi tanda PK.8.a. dan PK. 8. B;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon keberatan tidak mengajukansaksi kemuka sidang ;Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon keberatan juga mengajukan suratbukti kemuka sidang yaitu :1.
    Foto copy Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaiancabang Medan Utama , tanggal 17 September 2008 yang ditujukankepada Martha Sidtorus, SH, dibubuhi materai cukup dilegalisir dicocokkandengan aslinya dipersidangan diberi tanda Bukti T.3 ;4. Foto copy Surat Nomor ; 223/MS ASS/IX/2009 , tertanggal 23 September2009 . tidak ada aslinya ditunjukkan dipersidangan ;diberi tanda T.4 ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2906 K/Pdt/2011
Tanggal 16 Juli 2012 — HADI, dkk vs.PERUSAHAAN UMUM (PERUM BULOG), berkedudukan di JAKARTA c.q. KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG JAWA TIMUR, dk.
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HADI, dkk vs.PERUSAHAAN UMUM (PERUM BULOG), berkedudukan di JAKARTA c.q. KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG JAWA TIMUR, dk.
    PERUSAHAAN UMUM (PERUM BULOG), berkedudukandi JAKARTA c.q. KEPALA DIVISI REGIONAL PERUMBULOG JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Anmad Yani146148 Surabaya,2. KEPALA SUB DIVISI!
    REGIONAL PERUM BULOGBOJONEGORO, berkedudukan di Jalan PatimuraBojonegoro,Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukanperlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai paraTerlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dailildalil :Hal. 1 dari 14 hal
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-06-2014 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.Kray
Tanggal 23 April 2014 — NA SING TJIANG vs Kantor Pusat Perum DAMRI cq Kantor Perum DAMRI Divisi Regional II, Jl. Mpu Tantular No.8 Semarang 50175 cq. Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota Surakarta, SUKIRMADI,
96 — 21
  • NA SING TJIANG vs Kantor Pusat Perum DAMRI cq Kantor Perum DAMRI Divisi Regional II, Jl. Mpu Tantular No.8 Semarang 50175 cq. Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota Surakarta, SUKIRMADI,
    Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggall6September2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKaranganyar, dibawah register Nomor 46/PEN.SK/PDT/2013/PN.KRAY, tanggal 2013;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Kantor Pusat Perum DAMRI cq Kantor Perum DAMRI Divisi Regional II, Jl. Mpu Tantular No.8 Semarang 50175 cq. Perum DAMRI UnitAngkutan Bus Kota Surakarta, Jl. Raya SoloPalur, Kab.Karanganyar yang diwakili Direktur Utama Perum Damriyang bernama Ir. AGUS S.
    BerdasarkanSurat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi dari Perum DAMRI unitAngkutan Bus Kota Surakarta kepada Kepala Kejaksaan NegeriKaranganyaar Nomor : 1525/0.3.33/Gs.1/11/2013 tanggal 11Nopember 2013 dan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi darihalaman dari 29 Putusan Nomor: 46 /Pdt.
    Sedangkan didalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Pengugat disebutkan pihak tergugat hanyadituliskan Kantor Pusat Perum DAMRI Cq. Kantor Perum DAMRI Devisi Regional IIJl. Mpu Tantular Nomor 8 Semarang 50175 Cq.Perum DAMRI Unit Angkutan BusKota Surakarta, JI. Raya SoloPalur, Kab. Karanganyar tanpa menyebutkan denganjelas siapa yang dimaksud sebagai Tergugat. .
    menerimapembayaran santunan dari Perum DAMRI diberi tanda bukti T7.e Bukti T.8:Foto Copy Berita Harian Solopos tanggal 5 desember 2013 diberitanda bukti T.8.e Bukti T.9:Foto Copy Keputusan dan Pusat DAMRI nomor:SK.693.101/DAMRI2011 tentang Organisasi ta Kerja Kantor Pusat Perusahaan UmumDamri diberi tanda bukti T9.
    Kantor Perum DAMRI Devisi Regional II Jl. MpuTantular Nomor 8 Semarang 50175 Cq.Perum DAMRI UnitAngkutan Bus Kota Surakarta, Jl. Raya SoloPalur, Kab.Karanganyar tanpa menyebutkan dengan jelas siapa yang dimaksudsebagai Tergugat. .
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-08-2014 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 568/PDT G/2014/PN DPS.
Tanggal 26 Maret 2015 — MELAWAN PERUM ANGKASA PURA I DI JAKARTA C/Q PERUM ANGKASA PURA I NGURAH RAI
27 — 7
  • MELAWAN PERUM ANGKASA PURA I DI JAKARTA C/Q PERUM ANGKASA PURA I NGURAH RAI
    . : 132 Denpasar, yang berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 1 Juli 2014 , dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25Agustus 2014 Reg NO. 1087/Daf/2014 ,yang selanjutnyadisebut sebagai : PARA PENGGUGAT: Melawan:PERUM ANGKASA PURA DI JAKARTA C/Q PERUM ANGKASA PURA NGURAHRAI, yang berkedudukan di Bandara Internasional Ngurah RaiGedung Wisti Lt.
    Bahwa dalil sebagaimana tersebut diatas adalah dalil yang tidak berdasarkan hukumkarena Perum Angkasa Pura di Jakarta c/q Perum Angkasa Pura Ngurah Rai telahmemiliki alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 / Tuban, GambarSituasi tanah No. 1630/1991 ;00.
    Bahwa Perum Angkasa Pura memohon Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 / Tuban,Gambar Situasi tanah No. 1630/1991, kepada Badan Pertanahan Nasional atasdasar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 15 Juli 1965 dari GustiNgurah Alit Gde waris dari almarhum Gusti Ngurah Gede atas tanah tegalan yangterletak di Desa Tuban pp.
    Erhard, pxessnqsaeesenmn nnn smennennnenwemennnnntneeenennnenneeeeenennnnBahwa Sertifikat Hak Penggolongan Nomor 1/ Kelurahan Tuban tercatat atas namaPerusahan Umum (Perum) Angkasa Pura 1 berkedudukan di Jakarta luas 2.784.900m2, dengan Gambar Situasi tanggal 1531991, No. 1630/1991 terdaftar pada KantorPertanahan Kabupaten Badung yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 1991 melaluiPemberian Hak Pengelolaan berdasarkan Surat Keputusan Kepada BadanPertanahan Nasional tanggal 18 Juni 1990, No.49/HPL/BPN
    ) Angkasa Pura berkedudukan di Jakarta luas 2.784.900 m2, dihapus haknya sebagian seluas 4.490m2 dan 5.000 m2 dan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2575/Tuban dan 2576/Tuban yang tercatat atas nama Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Tuban diKelurahan Tuban Tercatat atas nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura berkedudukan di Jakarta menjadi 2.775.410 M2. ;02 22 2n none nn nne5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-01-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 10 April 2017 — Pembanding/Tergugat : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG selanjutnya disebut Perum BULOG Diwakili Oleh : ILHAMSYAH SH MH
Terbanding/Penggugat : IMAM SYAFEI
68 — 21
  • Pembanding/Tergugat : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG selanjutnya disebut Perum BULOG Diwakili Oleh : ILHAMSYAH SH MH
    Terbanding/Penggugat : IMAM SYAFEI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 12-08-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 5 Desember 2022 —
48 — 0
  • Mohamad Indra Prautama,DKK Lawan PERUM PERCETAKAN NEGARA RI
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 14-11-2017 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — AGUS RIYANTO,dkk PERUSAHAAN UMUM DAMRI ( PERUM DAMRI ) dkk
42 — 10
  • AGUS RIYANTO,dkkPERUSAHAAN UMUM DAMRI ( PERUM DAMRI ) dkk
    PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI) cq. PERUM DAMRIKANTOR DIVISI REGIONAL Il, beralamat di Jl.
    Mpu Tantular No. 4A yang tidak masukdalam SPPT atas nama Perum DAMRI;5) Bahwa sampai saat ini Perum DAMRI tidak pernah menempati /menguasai ataupun memanfaatkan obyek sengketa;6) Bahwa obyek sengketa terakhir berada dalam penguasaan GubernurMiliter Teritori'um Jawa Tengah dan tidak pernah ada penyerahankepada Perum DAMRI;Bahwa atas dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011/Kel.
    dan pada tanggal 25 April 1963 terhadap tanah tersebut diserahkankepada Perum DAMRI..
    sengketa adalahK.P Salomon bersama keluarga daripada Perum Damri ;Saksi 2.
    Bahwa Perum Damri berada di tanah objek sengketa sekitar tahun 1960 danrumah induk sudah ada sebelum Perum Damnri ;Saksi 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/2010
Tanggal 7 Februari 2011 — ISMA FEBRINA, SE;dkk VS DIREKTUR UTAMA PERUM PEGADAIAN
34 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISMA FEBRINA, SE;dkk VS DIREKTUR UTAMA PERUM PEGADAIAN
    Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor49/SK/GIA/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ParaPembanding ;melawanDIREKTUR UTAMA PERUM PEGADAIAN, berkedudukan diJalan Kramat Raya No. 162 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 433 K/TUN/20101. GULADI AKSIONO, SH., Jabatan Legal Officer (LO) MadyaPertama Biro Hukum Perum Pegadaian ;2. EDI SARWONO, SH., MH., Jabatan Legal Officer (LO)Muda Biro Hukum Perum Pegadaian ;3.
    HOLILUR ROHMAN, SH., MH., Jabatan Legal Officer (LO)Muda Biro Hukum Perum Pegadaian ;4. AGUS MULYANA, SH., Jabatan Asmen Bagian HI Div.SDM Perum Pegadaian ;5.
    Perum Pegadaian denganditanda tangani oleh Direktur Umum dan SDM tanggal 27 November 2008 ;Bahwa demikianlah maka berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkanoleh Perum Pegadaian Kantor Wilayah Utama Makassar dengan ditandatangani oleh Manajer SDM tanggal 11 Desember 2008No. 1208/SDM.105003/2008, lalu Para Penggugat diikutkan sebagaipeserta Induksi Pegawai PKWTT/PKWT Perum Pegadaian tahun 2008antara tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008 bertempat di gedungLAN JI.
    Menimbang bahwa Peraturan Pemerintahan Republik IndonesiaNomor 103 Tahun 2000 menyatakan tentang Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian ;b.
    Perum di bawahHalaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 433 K/TUN/2010b.2.kewenangan Menteri Negara yang disebutkan di dalam PeraturanPemerintah Nomor 103 Tahun 2000, dan itu berarti menolakeksistensi Perum itu sendiri ;Kedua, pendekatan kewenangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-02-2019 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/Pdt/2019
Tanggal 25 Februari 2019 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG vs TAN HENG LOK, dk
94 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG vs TAN HENG LOK, dk