Bahwa selanjutnya, Tergugat IV ada membuat Akta KeteranganHak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018, yang mana substansi dari AktaKeterangan Waris tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan AktaWasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017, dengan tidak mengindahkanLegitimate Portie dari masingmasing anak Alm. Leman yaitu Tergugat ,ll, Ill, dan turut tergugat (Vide Pasal 913 Jo. 914 KUHPerdata) danbahkan menghilangkan Hak Waris dari Turut Tergugat selaku anakangkat dari Penggugat dan Almarhum Leman.

menyatakan bahwa "dengandimasukkannya bagian harta Penggugat ke dalam Wasiat tersebut, makaTergugat IV tetah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalampembuatan akta tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Maielis HakimYang Terhomat untuk menyatakan batal Akta Wasiat Nomor 05 tanggal12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ny.Tati Nurwati, S.H cgTergugat Ill adalan suatu pendapat yang keliru.Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MdnWasiat Tidak Melanggar Ketentuan Legitieme portie

Bahwa mengenai dalil Penggugat selanjutnya, yang menyatakan:"Tergugat IV ada membuat AKa Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23Juli 2018, yang mana subsfansi dari Akta Keterangan Waris tersebuttemyata dibuat hanya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12Agustus 2017, dengan tidak mengindahkan Legitieme Portie dari masingmasing anak Alm.

keterkaitan antara dalilgugatan perbuatan melawan hukum, posita yang dikemukakan maupunpetitum yang dimohon oleh Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Majelis gugatan Penggugat tidak kabur,tapi uraian gugatan sudah cukup memadai untuk dipahami yaitu yang menjadiobjek Gugatan dalam Perkara a quo adalah Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12Agustus 2017 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 yangdibuat oleh Tergugat IV, yang menurut Penggugat Akta tersebut dibuat tidakmengindahkan legitimate portie

Sarana, yang berkedudukan di Kelurahan UjungMenteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai : Bahwa menurut Penggugat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus2017 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga harusdibatalkan , sedangkan menurut Tergugat III Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12Agustus 2017 tidak dapat dibatalkan demi hukum dan Akta Wasiat tersebuttidak ada melanggar legitieme portie

memberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Surat Pengakuan di bawah tangan tertanggal 24 Desember1980, Surat Pengakuan dan Penghibahan dalam Akta PernyataanNomor 1 dan Akta Hibah Nomor 2 adalah tidak sah, cacat yuridis danbatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatkarena tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Penggugat sertamelanggar /egitime portie

untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan Surat Pengakuan di bawah tangan tertanggal 24Desember 1980, Surat Pengakuan dan Penghibahan dalam AktaPernyataan Nomor 1 dan Akta Hibah Nomor 2 adalah tidak sah, cacatyuridis dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukummengikat karena tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Penggugat serta melanggar /egitime portie

Bahwa agar pemohonan a quo tuntas dan tidak menimbulkanpersoalan baru, maka sangat tepat apabila penetapannya disertai dengandictum mengenai bagianbagian (porsi/legitime portie) dari masingmasingahli waris tersebut.Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Medan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkaraini, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:PRIMAIR1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;2.

Menetapkan bagianbagian (porsi//egitime portie) dari masingmasing abhliwaris tersebut4.

Menyatakan akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh Terlawan V cacat hukum, karena sudah melanggar/menghilangkan hak anak (/egitimi portie), sehingga tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum;. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas objek sengketa bataldemi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;. Menyatakan apabila Terlawan akan melakukan lelang atas objeksengketa harus melakukan gugatan lewat Pengadilan;.

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh Terlawan V cacat hukum, karena sudah menghilangkan hak anak(legitime portie), sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatanmengikat serta batal demi hukum;6. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas objek sengketa bataldemi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;7. Menyatakan apabila Terlawan akan melakukan lelang atas objeksengketa harus melakukan gugatan lewat Pengadilan;8.

waris lainnya yaitu hakPenggugat dan Tergugat II s/d Tergugat V, knususnya atas tanah dan bangunanrumah terperkara, maka demi hukum Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68A tertanggal16.17.18.19.20.21.23 Oktober 1968 tersebut adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukumdan perundangundangan yang berlaku, khususnya dengan ketentuan pasal 913KUHPerdata ;Bahwa ketentuan pasal 913 KUHPerdata menentukan : Bagian mutlak ataulegitime portie

Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu 12Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang apabiladilihat berdasarkan Teritorial Wilayah Swapraja TUNDUK KEPADA HukumPerdata(Burgerlijk Wetboek/ BW) warisan Pemerintahan Belanda, maka tentusaja pada Akhirnya nanti akan tersangkut pada mlah persoalan akan adanyaLegitimasi Portie berdasarkan Pasal 913, jo. 914 KUHPerdata,10.

Bahwa sedangkan hukum yang dipakai oleh Penggugat adalah hukum yangberbeda yaitu Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) Pasal 913, jo 914Tentang Legitimarit Portie, tentu saja hal itu tidak akan bertemu dikarenakanjauh panggang dari api, sehingga dengan demikian terbuktilah bahwa gugatanPenggugat dengan dasar hukum Pasal 913, jo. 914 KUHPerdata tersebutadalah Keliru dan Salah dan oleh karena itu Patut untuk ditolak ;27. Bahwa sebenarnya keadilan itu sudah diberikan oleh Alm.

BOETH SING yangberasal dari Keturunan India adalah Hukum Adat India (Sikh) kepada seluruhanakanaknya, dengan memberikan pembekalan (hadiah perkawinan) atauInbreng yang tidak diperhitungkan lagi setelah kematian tersebut, hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1924 s/d 1929 KUHperdata yang berbunyi sbb ;:Pasal 925 KUHPerdata.Hibahhibah semasa hidup sekalikali tidak boleh dikurangi, kecuali bilaternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untukmenjamin Legitimasi Portie.

Wirjono Projodikoro Hukum antar Golongan penerbit SumurBandung 1981 hal 12) dan bukan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW)Pasal 913, jo 914 Tentang Legitimarit Portie ;30.

MASUMBABURERAN (lbu Penggugat) telahmeninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 Februari 2007 berdasarkan AktaKematian Nomor : 904/DKPS.KK/2013 sebagaimana kutipan akta kematiantanggal 11 Desember 2013 dengan demikian maka Penggugat bersamasamadengan MATHIUS ARIES, SIMEON STEFANUS MASUMBA, ALBERTALFONSUS,dan MARCUS MASUMBA adalah ahli waris yang sah dalam garislur'us kebawah yang memiliki bagian mutlak (legitime portie) atas hartapeninggalan Almarhumah Ny. BARBALINA U.

MASUMBABURERAN (lou Penggugat) telah kehilangan bagian mutlak (legitime portie)yang dijamin secara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 913KUHPerdata yang berbunyi Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatubagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalamgaris lurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberianantara yang masih hidup, maupun selaku vesiat,.

Menyatakan menurut hukum bahwa bagian mutlak (Legitime Portie) untukpenggugat bersamasama dengan MATHIUS ARIES, SIMEON STEFANUSMASUMBA, ALBERT ALFONSUS,dan MARCUS MASUMBA adalah % (tigaPutusan No. 04/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 6 dari 35 Halamanper empat) bagian dari harta peninggalan Ny. BARBALINA U.

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yangmenghibahkan seluruh tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 614/Oebasebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 21 Februari1994 Nomor : 32/1994 dengan luas 845 M2 yang terletak di Kelurahan Oeba,Kecamatan Kelapa Lima (sekarang Kecamatan Kota Lama), Kota Kupangkepada Tergugat Il adalah melanggar bagian mutlak (legitime portie) dariPenggugat beserta MATHIUS ARIES, SIMEON STEFANUS MASUMBA,ALBERT ALFONSUS,dan MARCUS MASUMBA yang adalah

Penggugat tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan dari (aim) xxxxxx yangakan dibagi kepada para ahli waris, atau setidaktidaknya Penggugat tidakmenyebutkan seluruh arta peninggalan dari (almarhum) xxxxxx gunamenentukan apakah memang pemberian hibah dalam akta hibah nomor 2 tanggal01 Desember 1981 tersebut melanggar ketentuan bagian mutlak (legitiem portie)para ahli waris lainnya.Penggugat tidak menyebutkan siapa istri dan orang tua, serta saudara kandung darialmarhum xxxxxx.Hal. 9 dari 22 hal

Bahwa bidang tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik orang tua (almarhum)XXXXxXxX, Sehinqga orang tua (almarhum) xxxxxx berhak untuk merghibahkan bidangtanah dimaksud, oleh karena itu hibah tersebut sah menurut ketentuan Pasal 1666Kitab Undangundang Hukum Perdata.Bahwa selain hibah kepada (almarhum) xxxxxx tersebut sudah sesuai ketentuan hukumyang bertaku, hibah tersebut juga tidak melanggar kelentuan legitiem portie (bagianmutlak) para ahli waris dari (almarhum) xxxxxx, karena seluruh ahli waris

Putusan nomor 842/Pdt.G/2011/PAJP.Tanggal 16 Agustus 2012Penggugat karena melanggar ketentuan hukum legitiem portie (bagian mutlak) daripara ahli waris.7.

Penggugat juga tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan dari almarhum Salimbin Abud Baswel yang akan dibagiwariskan kepada para ahli waris, atau setidaktidaknya Penggugat tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan dari almarhumSalim bin Abud Baswel guna menentukan apakah memang pemberian hibah dalamakta hibah nomor 2 tanggal 01 Desember 1981 tersebut melanggar ketentuanbagian mutlak (/egitiem portie) para ahli waris lainnya.c.

Karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagianmutlak (/egitime portie) waris lain.

Namun demikian, para /egitimaris tidak bolehmenikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yangberpiutang kepada pewaris;e Pasal 924 Burgerliike Wetboek (BW) :Hibahhibah semasa hidup sekalikali tidak boleh dikurangi, kecualibila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidakcukup untuk menjamin /egitieme portie.

Pengaturan mengenai Legitime Portie ini diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Perdata;Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan UndangUndang, dalam hal ini adalah Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata).

Di antara larangan itu, yang paling penting ialahlarangan membuat suatu ketentuan sehingga /egitime portie (bagianmutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya;Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia denganmengacu pada ketentuan dalam Burgerlijike Wetboek (BW) khususnyaPasal 913 Burgerlijke Wetboek (BW) yang berbunyi sebagal berikut:"Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurusmenurut

undangundang, terhadap mana si yang meninggal takdiperbolenkanmenetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yangmasih hidup, maupun selaku wasiat";Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harfiah diterjemahkan"sebagai warisan menurut UndangUndang", dikalangan praktisi hukumsejak puluhan tahun dikenal sebagai "bagian mutlak" (/egitime Portie).Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan UndangUndang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas.Bagian mutlak

Inpres; Timur berbatasan dengan Dientje Roring, Sudarman Igir, NajoanEman, dan Mongilala; Barat berbatasan dengan Sil Rumengan; Bahwa oleh perbuatan Tergugat II tersebut PenggugatPenggugatmerasa sangat dirugikan; Bahwa oleh itu PenggugatPenggugat yang merasa dirugikan atasperbuatanperbuatan Tergugat II tersebut, menuntut di hadapan PengadilanNegeri Tondano untuk mendapatkan bagian warisan dari tanahtanah yangbelum terbagi tersebut; Bahwa PenggugatPenggugat menuntut pembagian sesuai denganlegitime portie

PenggugatPenggugat untuk dibagj; Bahwa benar tanahtanah kintal dan kebun warisan tersebut adalahtanah warisan dari keluarga Gerung Wowor, yang belum dibagi; Jika Tergugat dan Tergugat II tidak mau keluar maka dimohonkankepada Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengeluarkan Tergugat danTergugat II atau orang lain yang mendapatkan hak dari pada mereka untukdikeluarkan dengan memakai alat Negara (Polisi); Bahwa setelah Tanahtanah kintal dan Kebun telah dikosongkan dankemudian maka dibagikan menurut Legitim Portie

dengan Dientje Roring, Sudarman lgir, NayoanEman dan Mongilala; Barat berbatasan dengan Sil Rumengan; Tanah kebun cengkih/persawahan di kebun bernama MaweleDesa Talikiran Kecamatan sonder, dengan batasbatasnya adalah sebagaiberikut: Utara berbatasan dengan sungai; Selatan berbatasan dengan sungai; Timur berbatasan dengan Betsi Walukow; Barat berbatasan dengan Yan Walukow;Setelah dikosongkan diserahkan kepada yang berhak yaitu PenggugatPenggugat secara bersama untuk kemudian dibagi sesuai /egitime portie

NajoanEman dan Mongilala; Barat berbatasan dengan Sil Rumengan;Tanah kebun cengkih/persawahan di kebun bernama Mawale Desa TalikuranKecamatan Sonder, dengan batasbatasannya adalah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Lumenta Potu/Igir; Selatan berbatasan dengan sungai; Timur berbatasan dengan Betsi Walukow; Barat berbatasan dengan Yan Nayoan;Setelah dikosongkan diserahkan kepada yang berhak yaitu PenggugatPenggugat, secara bersamasama dengan Tergugat II untuk kemudiandibagikan sesuai ligitime portie

Bahwa oleh karena itu Para Penggugat menuntut pembagian/legitime portie sesuaiperaturan perundangan yang berlaku (Pasal 913 KUHPerdata) dalam hal ini paraPenggugat menuntut sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil penjualan objek sengketa;7. Bahwa Turut Tergugat I, II, Ill, IV, walaupun sebagai ahli waris tetapi tidakmenuntut bagiannya Jlegitime portie karena telah melepaskan haknya kepadaYohanis Suda dengan menyetujui akta hibah melalui surat pernyataannya;8.

No. 2264 K/Pdt/201410.11.12.13.Hingi, dan terungkap pula bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari orangtua mereka Sebastianus Bati, dan menurut Pasal 913 KUHPerdata ahli waris harusmemperoleh suatu bagian mutlak atau legitime portie;Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas Penggugat Sisilia Ina Tukanmelakukan upaya hukum kasasi tetapi permohonan kasasinya di tolak olehMahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1985 K/Pdt/2010 tanggal 23 Februari2011, dimana dalam pertimbangan hukumnya

Judex Facti Mengabaikan Kedudukan Legitime Portie Yang Diwajibkan olehPeraturan Perundangundangan.> Bahwa menurut Pasal 913 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yangdimaksud dengan /egitime portie adalah sesuatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurutketentuan undangundang, terhadap mana si yang meninggal takdiperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yangmasih hidup, maupun selaku wasiat.

Jadi, pewaris boleh saja membuatsuatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namundemikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yangharus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undangundang tersebut.Prinsip /egitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagianmutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melaluisurat wasiat si pewaris;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam

Sudiono Sajum bin Loso sesuai dengan bagian (portie) yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam dictum poin 3 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara.

Bahwa oleh karena selain persoalan perkara ini berawal dari adanya AktaNotaris, juga berawal dari Surat Wasiat/testamen tertanggal 2 Januari 1991yang sama sekali tidak memenuhi syarat sah wasiat yang sebenarnya, jadisemestinya dapat dicabut oleh ahli warisnya yaitu Para Pemohon Kasasi,karena berdasarkan Pasal 874 BW segala harta peninggalan seseorang yangmeninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya, bagian mutlak atauLegitime Portie, ialan bagian dari harta benda yang harus diberikan kepadapara

ahli warisnya dalam garis lurus, yang terhadap orang yang meninggaldunia tidak boleh menetapkan sesuatu, sebagai hibah antara orang yangmasih hidup maupun sebagai wasiat, adapun besaran Legitime Portie dalamhal orang yang meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) ahli waris atau lebih,maka Legitime Portie itu % (tiga perempat) bagian dari apa yang sedianyaakan diterima setiap ahli waris pada pewarisan, bahkan selain itu Ketua RT.1RW.1 Lingkungan Kauman, Camat Banyuwangi, Perangkat KelurahanKepatihan

, dan Kepala Kelurahan Kepatihnan, yang sebagai saksi dalam SuratWasiat dan Para Termohon Kasasi, tidak mengetahui akan ketentuan yangtelah diatur dalam BW, untuk membatasi seseorang membuat Surat Wasiatagar tidak merugikan salah satu ahli waris, subtansi Pasal 881 ayat (2) yangberbunyi: dengan suatu pengangkatan waris tidak boleh merugikan salahsatu ahli warisnya, yang berhak atas sesuatu bagian yang telah mutlak atauLegitime Portie, hal ini termasuk ahli waris yang sah menurut UndangUndang yang

No. 763, surat Ukur tanggal 2481983 No. 6194,luas 300 M2; terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Sukolilo,Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur; tercatat atas nama SUNARKOKENTJONO diberikan kepada Tergugat I.Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata, maka HibahWasiat dari KWAN MONG MIN alias SUNARKO KENTJONO alias BAMBANG10.SOETJIPTO kepada Tergugat serta Surat Keterangan Hak Mewaris Akta No. 1tanggal 06 Juni 2014; secara yuridis tidak sah karena melanggar Legitime Portie

Notaris di Surabaya.Bahwa Hibah Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Tuan Soenarko Kentijono semasahidupnya, yang menghibahkan Tanah Hak Milik No.763 di Manyar Sabrangan KotaSurabaya kepada Tergugat tersebut adalah sudah sesuai dengan Legitime Portie,karena tanah yang dihibahkan oleh Almanhum tersebut tidak melebihi 3/4 darikeseluruhan harta yang di wariskan oleh almarhum Tuan Soenarko Kentjono, makapendapat Penggugat yang menyatakan bahwa hibah Wasiat itu tidak sesuaidengan Legitime Portie adalah sangat

, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hibahWasiat itu tidak sesuai dengan Legitime Portie atau melanggar pasal 913KUHPerdata adalah tidak beralasan hukum.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat,pembagian harta waris sebagaimana ditentukan dalam aktaakta tersebut adalahsudah sesuai dengan Legitime Portie, sehingga dalil Penggugat yang menyatakanbahwa pembagian harta waris sebagiamana dalam akta Nomor 01 tanggal 6 Juni2014 (bukti T15) itu tidak sesuai dengan Legitime Portie dan batal demi hukumadalah tidak beralasan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Wasiat

(Testament) Nomor 7tanggal 9 Agustus 2002 dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 01 tanggal 6 Juni2014 adalah sah dan mengikat, demikian pula terbukti obyek sengketa dalam perkara46ini merupakan harta waris yang telah dibagi waris sesuai dengan legitime portie danhibah wasiat tersebut tidak melanggar ketentuan dalam pasal 913 KUHPerdata, olehkarena itu pelaksanaan pembagian harta waris tersebut harus sesuai dengan keduaakta tersebut.

dibawahnya jika golongan diatasnyamasih hidup atau masih ada;Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2020/PN TmlMenimbang, bahwa dalam undangundang juga memberikan pewarishak atas harta peninggalan pewaris setelah pewaris meninggal yang dapatberupa surat wasiat atau hibah atas harta pewaris selama pewaris masihhidup;Menimbang, bahwa pemberian hak kepada pewaris terhadap hartapeninggalannya tidak dapat dilaksanakan secara penuh dikarenakanpembatasan tentang bagian mutlak (/egitieme portie

) dari ahli waris yangdiatur pada Pasal 913 BW yang berbunyi:Legitieme portie atau bagian wansan menurut UndangUndanglalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada paraahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak bolehmenetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorangyang masih hidup, maupun sebagai wasiat.Menimbang, bahwa adanya ketentuan tersebut membatasi hak daripewaris untuk menentukan pemberian harta peninggalannya namun

haltersebut juga terbatas pada ahlis waris menurut undangundang dalam garislurus ke bawah keatas, sehingga untuk anak yang lahir dalam perkawinanmaupun yang lahir diluar perkawinan adalah ahli waris yang bagianmutlaknya harus dilindungi;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 914 BW menjelaskanbahwa pewaris meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnyabagian mutlak (Legitieme Portie) adalah tiga perempat dari bagian para ahliwaris tersebut menurutketentuan undangundang sehingga ahli

warishanyamendapatkan warisan sebesar tiga perempat dari warisan yang seharusnyaahli waris terima;Menimbang, bahwa terhadap bagian mutlak (Legitieme Portie) iniberlaku ketika salah satu ahli waris merasa dirugikan atas perbuatan daripewaris sehingga ahli waris tersebut mengajukan tuntutan ataupun keberatanyang ternyata di muka persidangan (vide Pasal 920 BW);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telahHalaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2020/PN Tmldiketahui

dari lou Masni (Rasianto, Penggugat dan Tergugat Il) masingmasingtelah mendapatkan haknya atas harta peninggalan ibu Masni secara adil.Namun demikian, Penggugat merasa dirinya sebagai yang paling berhak atasHalaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2020/PN Tmlobyek sengketa karena mendapat hibah langsung dari Ibu Masni, dalam halini berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapatbahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh lbu Masni telah melewati bataslegalimatie portie

terletak di Jalan Semangka, Nomor 05, RT 26, RW 11,atas nama Tergugat III sebesar masingmasing 1/3 bagian;Menyatakan bahwa Tergugat Ill telah melakukan perobuatan melanggarhukum sesuai Pasal 913 KUH Perdata (tentang Legitime Portie) dalammenjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295 Desa Krembung,Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat III kepadaTergugat IV tanpa seijin dan persetujuan Penggugat dan Turut Tergugatsehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp104.000.000,00;Menyatakan tidak

Menyatakan bahwa Termohon Kasasi Ill/Terbanding III/Tergugat IIItelah melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 913 KUHPerdata (tentang Legitime Portie) dalam menjaminkan Sertifikat HakMilk Nomor 1295, Desa Krembung, Kecamatan Krembung,Kabupaten Sidoarjo atas nama Termohon Kasasi IIl/TerbandingIlI/Tergugat Ill kepada Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/TergugatIV tanpa seijin dan persetujuan Pemohon Kasasi/ Pembanding (ParaPenggugat) dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/TurutTergugat sehingga

Sedangkan peraturan bagian mutlak/legitiemeportie menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individualdikarenakan Legitieme Portie tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidupterlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannyajuga diserahkan kepada masing masing ahli waris yang berkepentingan.Dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dibuatsecara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikanmaksimal sebesar sepertiga dari harta

Sementara dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata, wasiat harus berbentuk akta danmemerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak bolehmelanggar Legitieme Portie (bagian mutlak) yang dimiliki oleh ahli waris".Penjelasan tersebut menegaskan bahwa apa yang diklaim oleh ParaTerbanding/Para Tergugat mengenai surat wasiat adalah tidak jelas dan tidakbisa dijadikan bukti hukum yang sah dalam persidangan.

kepada LIN SITIASMINAH sampai TJUKUP HADISANTOSO meninggal belum ada pencabutan surat wasiat dan setelahTJUKUP HADI SANTOSO meninggal maka harta warisan jatuh keISMIRATUN dikarenakan anak tunggal, tetapi karena ISMIRATUN adalahanak yang patuh kepada orang tuanya yang telah mewasiatkan hartawarisan itu kepada LIN SIT ASMINAH, maka ISMIRATUN merelakanharta warisan itu kepada LIN SITI ASMINAH.Dalam memori Banding halaman 7 akan kami tanggapi sebagi berikut:e Bahwabenar peraturan bagian mutlak/legitieme portie

menurut KUHPerdata memberikan perlindungan secara individual dikarenakanLegitieme Portie tidak dimiliki oleh suami/stri yang hidup terlamaserta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannyajuga diserahkan kepada masingmasing ahli waris yangberkepentingan;Hal. 21 dari 35 hal.

bangunan yang menjadiobyek sengketa kepada LIN SITI ASMINAH berdasarkan wasiat dariorang tuanya dan dikarenakan ISMIRATUN sudah mendapatkanbagian tanah yang sekarang dikuasai oleh ENDANGWIADIANUGRAH (PENGGUGATV) yang saat ini dikontrakkan;e Bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata wasiat harusberbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris yang pada waktuitu Kepala Kecamatan/Pengganti PPAT bisa menjadi PejabatPengganti Pembuat Akta Tanah dalam pembuatannya dan wasiattidak boleh melanggar Legitieme Portie

Menetapkan bagian/porsi (legimite portie) masingmasing ahli waris Almh.Jumarsih Binti Johari ( % bagian harta bersama) sesuai ketentuan faraidhIslam.. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta secaranatura jika tidak dapat, maka dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara;..

Judex Facti tidakmemberikan bagian mutlak (Legitieme Portie) yang menjadi hak anak lakilaki dari Gede Sandi Artana (almarhum) selaku ahli waris penggantian tempatyang sah atas harta warisan peninggalan almarhum Putu Mustika ;Dengan alasanalasan sebagai berikut :a. Bahwa Perkara ini adalah pembagian warisan yang tidak berdiri sendiri,tetapi berkait dengan Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2009/PN.Sgr. diPengadilan Negeri Singaraja, jo. Perkara Nomor : 30/PDT/2010/PT.DPS.di Pengadilan Tinggi Denpasar ;b.

Bahwa anak dari almarhum GEDE SANDI ARTANA yang bernama MADESUGIARTA adalah seorang ahli waris penggantian tempat yang sah,berdasarkan Pasal 913 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sudahseharusnya mendapatkan haknya yang merupakan bagian mutlak(Legitieme Portie) atas harta warisan peninggalan almarhum Putu Mustika.Hal ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :3243K/Pdt/1999, tertanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa:bagian mutlak atau /egitieme portie dalam garis lurus berdasarkan

Tergugat untukmembayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakanputusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada PengadilanNegeri Jakarta Selatan untuk dapat melakukan Putusan Sela:Halaman 6 dari 22 halaman, Nomor 813/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.Dalam Provisi:Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1152 atas nama Soerjani Sutanto yangberdasarkan Akta Hibah Nomor:18/2011 tanggal 9 Mei 2011 adalahmerupakan Legitieme Portie

2017 tertanggal 15 Juni 2017 dantelah berkekuatan hukum tetap adalah sah;Halaman 7 dari 22 halaman, Nomor 813/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.10.A.Menyatakan Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Akta PernyataanKesepakatan Bersama No.6, 7, 8, dan 9 tanggal 8 April 2011 serta AktaHibah No.18 tahun 2011 adalah tidak sah dan merupakan bentukpenyelundupan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1152 atas nama Soerjani Sutanto yangberdasarkan Akta Hibah Nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011 adalahmerupakan Legitieme Portie

Seratus milyar rupiah) yang dialami olehPenggugat, karena Penggugat tidak menikmati keseluruhan harta warispeninggalan Almarhumah Soeprapti (Ibu Kandung Penggugat) sepertihalnya rumah tanah dan bangunan tersebut secara ekonomisdikomersialkan sudah selama 12 tahun dikontrakkan atau disewakan(rumah tanah dan bangunan tersebut dikontrakkan senilai 250 juta/ tahun)berikut hartaharta benda peninggalan lain pewaris AlamarhumahSoeprapti (Ibu Kandung Penggugat) yang merupakan Bagian Mutlak Waris(Legitime Portie

Jkt.Sel.Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1152 atas nama Soerjani Sutanto yangberdasarkan Akta Hibah Nomor:18/2011 tanggal 9 Mei 2011 adalahmerupakan Legitieme Portie (bagian mutlak waris) Penggugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmembuat Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Akta PernyataanKesepakatan Bersama No.6, 7, 8, dan 9 tanggal 8 April 2011 serta AktaHibah No 18 Tahun 2011 yang dilarang hukum;Menyatakan Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Akta PernyataanKesepakatan