• A 3589036, Tertanggal16 Maret 2020); Harry Soerjono (Kartu NPWP, No. 08.662.546.4612.000, Tertanggal 27Maret 2007);Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan namatersebut untuk mengurus dokumen di Pemkab Gresik, Surat KeteranganWaris, Perbankan, Asuransi, Taspen, Notaris, PPATK, dan BadanPertanahan Nasional;Bahwa untuk permohonan orang yang sama tersebut, terlebin dahuludiperlukan ijin/oenetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

• Pst Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILIANTO tersebut mengalami kerugiankurang lebih Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah); Bahwa menurut pendapat Ahli PPATK HARDI SETIYO, berpendapat bahwamodus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa WILIANTO yaitudengan cara:Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingantersangka

  Mandiri Syariah dan dan kerekening bank Danamon An.Wina Astari adalah rekening koran WinaAstari di Bank Bukopin;Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telahmengajukan ahli sebagai berikut:Keterangan Ahli HARDI SETIYO, SH dibawah sumpah memberikan pendapatsebagai berikut ; Ahli tidak mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa; Ahli menerangkan bekerja di Pusat Pelaporan dan analisisTransaksi Keuangan RI (PPATK

  RI); Ahli menerangkan jabatan sekarang sebagai analis AdvokasiDirektorat Hukum PPATK RI; Ahli menerangkan bahwa setelah mempelajari dan menganalisaperbuatan yang dilakukan terdakwa Wilianto dengan cara sebagaiberikut:e Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakpidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagaitransaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagaibeneficial owner atau penerima

  Pstperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan.menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan saksisaksi, barangbukti dan keterangan terdakwa sendiri dan keterangan ahli PPATK HARDISETIYO, berpendapat bahwa modus pencucian uang yang dilakukan olehterdakwa WILIANTO yaitu dengan cara:a.

• Bahwa guna menjamin terbayarnya ganti rugi kepadaPENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini memerintahkan kepada Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka segala bentukHalaman 16 dari 40 halaman, Putusan Perdata Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Bdgrekening tabungan milik atau atas nama TERGUGAT yang berada padaBank lain kepada PENGGUGAT guna menjalankan isi putusan ini.56.Bahwa berdasarkan atas semua uraian dan dalildalil tersebutdiatas

  Memerintahkan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) untuk membuka segala bentuk rekening tabungan milikatau atas nama TERGUGAT yang berada pada Bank lain kepadaPENGGUGAT guna menjalankan isi putusan ini.Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Perdata Nomor 125/Pdt.G/2017/PN Bdg9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuhuntuk menjalankan isi putusan ini.10.

  secarabenar produk produk yang mana yang di kuasai oleh tergugat secara tidak sahsehingga petitum tersebut harus di tolak.Menimbang bahwa pada petitum angka 7 menuntut agar menjatuhkanblokir atas tabungan milik tergugat , hal tersebut tidak beralasaan karena tidakada hubungannya/ kaitannya dengan perbuatan yang di lakukan oleh tergugatsehingga petitun tersebut harus di tolak.Menimbang bahwa pada petitum angka 8 menuntut agarmemerintahkan kepada Pusat Pelapaoran dan Analisis Transaksi Keuaangan(PPATK

• No. 1563 K/Pid.Sus/2015setidaktidaknya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);Inspektorat Jenderal (IRJEN), Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,selain itu dalam persidangan a quo juga telah tidak dihadirkan bukti perhitungandan atau keterangan dari seorang ahli mengenai kerugian Negara yangdidakwakan, melainkan kerugian Negara hanya didasarkan pada perhitunganJaksa Penuntut Umum.

  No. 1563 K/Pid.Sus/2015Bahwa adapun unsur perbuatan melanggar hukum secara formalpun tidakterbukti, sebao dakwaan/Tuntutan Jaksa yang menempatkan Terdakwasebagai bendahara pengeluaran, bukan bendahara pembantu pengeluaran;Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang disidik oleh Kejaksaan TinggiProvinsi Selawesi Tengah, bukan berdasarkan hasil analisis PPATK (PusatPelaporan Analisa Transaksi) seperti yang diatur dalam Peraturan PresidenNo.50 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK tetapihasil

  Pasal 1 angka (11) hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruhproses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi kKeuanganmencurigakan yang dilakukan secara independen, obyektif danprofessional yang disampaikan kepada penyidik;Bahwa dalam teori hukum Acara pidana, hasil pemeriksaan danhasilanalisis PPATK yang dilaporkan ke Penyidik (Jaksa dan Polisi) barumerupakan barang bukti, bukan alat bukti dan barang bukti ini akan dijadikanbahan oleh penyidik untuk diproses menjadi alat

  meminta informasi dari bank Sulteng tentang kegiatanPerbankan;Bahwa print out transaksi atas permintaan Jaksa;Bahwa bank wajib pertanyakan dari mana dana berasal;bahwa PPATK juga mengaudit Bank;Bahwa saksi membenarkan surat dari Bank Sulteng tertanggal 5 Februari2014 tentang penjelasan bahwa dana yang ada di rekeningNo.001.02.02.016800 berasal dari rekening No.00101.03.255971(rekening bendahara Penegeluaran Pembantu Kepala Daerah);Hal. 146 dari 173 hal.

  mengawasiaktivitas Bank Sulteng;Selama kurun waktu dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tidak adaPeringatan atau teguran dari Bank Indonesia (Bl) dan PPATK;Bahwa jika ada transaksi di atas Rp.100 juta dilaporkan kepada PPATK;Bahwa Devisi Kepatuhan berhubungan dengan PPATK;Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja antara tahun 2006sampai dengan 2011 tidak ada masalah di bank Sulteng;Bahwa selama saksi bekerja dalam kurun waktu 2006 sampai dengan2011 tidak ada teguran dari mana saja karena tidak ada

• ,MH. dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab di PPATK antaralain : memberikan bantuan hukum, termasuk memberikanketerangan abhi khususnya di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkatpenyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

  Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Halaman 87 dari 129. Putusan No. 1307/Pid.B/2016/PN.Bdg.

  Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uangdan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1

  Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secarapasif.a.

• terjadinya tindak pidana Pemalsuan adalah padabulan Mei 2011, akan tetapi berdasarkan Hasil PemeriksaanLaboratorium Kriminalistik Polda Jatim Surat Keterangan Usaha (SKU)yang dinyatakan nonidentik/palsu adalah sebanyak 2 (dua) suratmasingmasing tertanggal 26 Januari 2012 dan 04 Mei 2012 ;Selain itu Surat Dakwan Penuntut Umum juga tidak lengkap sebab tidakmemasukkan berita acara pemeriksaan saksi Pelapor/korban, tidakdisertakannya hasil pelaporan dari Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK

  Bahwa, Judex Facti inlitis juga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 11 danPasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pindana Pencucian Uang; Pasal 1 Ayat (11) : PihakPelapor adalah orang yang menurut UndangUndang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK ;Pasal 75 : Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana Pencucian Uangmemberitahukannya

  kepada PPATK ;Bahwa, dalam perkara a quo tidak ada satupun bukti adanya Pelaporan daripihak korban kepada PPATK mengenai adanya dugaan terjadinya tindakpidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa ; Namun Judex Factiternyata justru memaksakan diri untuk tetap memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara Pembanding dengan dakwaan tanggal 18 Juni 2014 junctotanggal 27 Oktober 2014 ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

  ,sudah barang tentu memerlukan waktu untuk memahaminya secara utuh ;Bahwa sinyalemen Pemohon Kasasi terhadap penyidikan, dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum, bahkan Judex Facti in litis terasa dipaksakan,karena di sanasini terdapat kesalahankesalahan yang substansial, yaitusejak semula tidak mengikutsertakan PPATK dari tingkat penyidikan,akibatnya instrumen, pasalpasal Undangundang Nomor 8 Tahun 2010tidak dijadikan rujukan atau diabaikan begitu saja ;Hal. 39 dari 57 hal.

• TjtDaerah Bin Zainal tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPATK), maka secara serta merta secara hukum jual beli yang dilakukan Tergugatdengan anak anak dari Daerah Bin Zainal tersebut tidak sah;Menimbang, bahwa walaupun sudah terjadi peralihan hak khusus untuk jual beli tanah, sesuai dengan UUPA No.5 Tahun 1960 yang diatur lebih lanjut dengan PPNO. 10 Tahun 1961, harus terlebih dahulu dibuktikan dengan suatu akta yang dibuatoleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan hak

  milik itu sudah berpindahpada saat dibuat akta dimuka Pejabat Pembuat Akta tanah (PPATK);Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum jual beli yang dilakukanTergugat dengan tidak adanya akta jual beli dan tidak dilakukan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPATK), dimana merupakan syarat administrasi untukPendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan menjadi belum lengkap;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangandan juga dari keterangan saksi Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui

• Kediri yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan antara:PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TidakBekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaanKonsultan PPATK, bertempat tinggal di Bekasi , sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa

• LLM. dari PPATK yang di depan persidanganmenerangkan perbuatan Terdakwa yang menerima transfer uang dariHengky Amir, S.E. termasuk tindak pidana pencucian uang secara pasif.Demikian pula usaha kredit barang elektronik yang dilakukan olehTerdakwa dapat diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan asalusulatau sumber harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyaberasal dari tindak pidana;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat

• Saksi MULYADI BIN M HABIL (ALM) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai rekanan kerja; Bahwa benar Tedakwa bekerja sebagai PNS di Dinas PU Bengkulu dansetahu saksi sebagai terdakwa selaku PPATK pada Proyek peningkatanjaringan lrigasi; Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan pada diri saksi padabagian pipi; Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasatanggal 09 Febuari 2016 sekira jam 10.00 wib di kantor Pekerjaan Umum (PU ) provinsi Bengkulu tepatnya di

• Hamid ;Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, S.H. Nomor : 20 Tanggal14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan Atas Tanah Hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim ;Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

  Hamid ;Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, S.H. Nomor : 20Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan Atas Tanah HakGarap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim ;Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

• Tentang kuasa untuk menjual, selanjutnya diberitanda T39;40.Akta jual beli Nomor : 349/2017 yang dikeluarkan PPATK HARTONO,SH, selanjutnya diberi tanda T40;41.Akta jual beli Nomor : 10/2019 yang dikeluarkan PPATK HARTONO,SH,Selanjutnya diberi tanda T41;Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Prap/2019/PNDps42.Salinan Akta kuasa menjual Nomor : 12 tanggal 03 November 2017, yangdikeluarkan oleh PPATK HARTONO, SH., selanjutnya diberi tanda T42;43.Salinan Akta Perjanjian Nomor : 11 tanggal 03 November

  2017, yangdikeluarkan oleh PPATK HARTONO, SH., selanjutnya diberi tanda T43;44.Buku Tanah Nomor : 3866927, selanjutnya diberi tanda T44;45.Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor :31/khusus/Pen.Pid/2019/PN Dps tanggal 26 September 2019,selanjutnya diberi tanda T45;46.Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor :1328/Pen.Pid/2019/PN Dps tanggal 11 November 2019, selanjutnyadiberi tanda T46;Menimbang, bahwa semua bukti surat Termohon setelah dicocokkanantara asli

• menjadi rata tahan lama menampungair;Bahwa tanah sawah objek sengketa sudah cukup lama peralihan hak (jualbeli) antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 November 2001,sesuai keterangan pembelian melalui pemerintah setempat ; Kepala Desa Temmabarang dan ; Kepala Dusun Mattirowalie ;Sampai sekarang masih tetap atas nama Tergugat ;Sehingga Penggugat bermohon kepada pihak yang berwenang hal ini ; Pemerintah Kecamatan Penrang ; Pemerintah Desa Temmabarang ;Untuk menerbitkan Akta Jual Beli melalu PPATK

  tentangAkta Jual Beli melalui PPATK Kecamatan Penrang dan Perubahan namaatas nama semula AB. ETTE (Tergugat I) menjadi atas nama H. NUSU aliasMUH. YUNUS (Penggugat) sekitar tahun 2015, yang lalu ;LA TETTE alias AB.

• atau ke pusat ;Bahwa sewaktu saksi diperiksa di Bareskrim saksi tidak ada dikroscekdengan Terdakwa Du Nun, Aripin Anmad maupun dengan Yusri ;Bahwa pada waktu Bareskrim meminta datadata tersebut, yang saksiserahkan itu sesuai dengan datadata base ;Bahwa dalam datadata itu tidak hanya ada nama Aripin Anmad denganDeki Bermana saja, melainkan banyak namanama lainnya ;Bahwa saksi tidak tahu data yang dilaporkan pada PPATK itu sumbernyadari mana ;Bahwa setahu saksi data yang dilaporkan pada PPATK itu

  Badan Narkotika Nasional (BNN) ;Bahwa PPATK disebut sebagai administratif, tidak di bawah lembaga penegakhukum tidak mempunyai kKewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan ;Bahwa laporan yang dimiliki oleh PPATK ada beberapa jenis :. Laporan transaksi kKeuangan yang mencurigakan ;. Laporan transaksi tunai batasnya Rp. 500.000.000, ;. Laporan dari Bea Cukai untuk membawa uang keluar masuk wilayah pabeanyang batasnya + Rp. 100.000.000, ;.

  Ada Pasal 77 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang kewajiban Terdakwa untukmembuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil kejahatan ;Bahwa yang menentukan mencurigakan itu PUK (Penyedia Jasa Keuangan)juga yang melaporkannya ke PPATK, bila ada yang mencurigakan laludilakukan pembobotan, dan pembobotan itu yang akan dilaporkan ke PPATK ;Bahwa dalam perkara TPPU pelapor itu bisa PUK (Penyedia Jasa Keuangan)Bank dan Non Bank bisa juga yang lain, setelan PJK (Penyedia JasaKeuangan) membuat laporan

  ke PPATK, dan PPATK itu memperoleh data dariPerbankan ;Bahwa yang menentukan adanya Pidana bukan PPATK tetapi Penyidik bisaPolisi, Kejaksaan KPK, Pajak Bea dan Cukai atau BNN merekahlah yangmenentukan apakah ini pidana atau bukan, PPATK hanya menelaah lalumembuat laporan analisis kemudian menyerahkannya kepada Penyidik ;Bahwa Laporanlaporan/informasi yang diberikan oleh PJK (Penyedia JasaKeuangan) itu kemudian dilakukan analisis pendalaman memberikan nilaitambah terhadap laporan yang masuk kemudian

  Jadi misalnya dalam Pasal 2dipidana 4 tahun tapi di Pasal 3 dan Pasal 4 di pidana 20 tahun kan itutidak adil ;Bahwa PPATK itu wewenangnya adalah penyelidikan, basis asumsi yangdibangun PPATK adalah praduga bersalah, jadi kalau ada orang transaksiyang agak sedikit banyak itu pasti diduga adalah hasil kejahatan dantermasuk praduga bersalah. Sehingga penyelidikan PPATK harus berhentisampai pada penyelidikan saja, karena bisa perbuatan pidana bisa jugabukan.

• bilamana tidak ada laporan dari PPATK apakahpenerapan pasal TPPU bisa berlaku hal tersebut kita lihat UndangUndangnya, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantasTindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitan tersebut Pasal 40TPPU berfungsi mencegah, jadi kalau misalnya ada mau diperiksahalaman 165 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.PwtTPPU ya seharusnya laporan hasil analisis harus ada, karena itusebagai bukti adakah itu pelanggaran TPPU karena alat bukti dalamTPPU itu tidak hanya terbatas

  pada Pasal 184 dan juga ini perananLHK, PPATK dan semua lembaga yang terkait dengan TPPU sepertiBank makanya si pelapor tidak boleh individu ini menyangkutmasalah kelembagaan yang perlu kerahasiaan kalau dalam bahasapopulernya ini lembaga tindak pidana profesionalisme maka harusdilakukan secara profesional tidak boleh sembarangan seperti Pasal372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pidana umum masalahnya sekarangkenapa Extra Ordinary Crime yang banyak Korupsi;Bahwa apakah dasar laporan TPPU boleh dari perorangan

  Tindak Pidana Pencucian Uang danharusmemberitahukan kepada PPATK;Bahwa PPATK penyelidik keuangan dan hasil analisa wajibdilaporkan ke PPATK, konsekwensi hukum manakala tidak adaLaporan Hasil Analisa dari PPATK, bahwa didalam pemahamanSurat Dakwaan terkait dengan identitas dapat dibatalkan sedangkanbatal demi hukum terkait dengan locus dan tempus;Bahwa ketentuan mengenai profil TPPU untuk pejabat negara adaLHKPN, profil harus sesuai LHKPN;Bahwa TPPU ada pembuktian terbalik, untuk sektor swasta profildibuktikan

  sudah berubah menjadi halal;halaman 172 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.PwtBahwa berbicara prosedur apabila tanopa LHA PPATK secaraformalitas bisa mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa didalam pembuktian ada parameter pokok yaitu :1.

  Keterkaitan proses penyidikan tindak pidana pencucianuang yang dilakukan oleh Penyidik dan PPATK juga terlihat dalamketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana dalam halpenyidik telah menemukan bukti permulaan cukup mengenai tindak pidanapencucian uang maka penyidik menggabungkan tindak pidana asaldengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu ketentuanPasal

• Sidoarjo;

• 1 (satu) Kwitansi yang dikeluarkan DIMAS RENT CAR;
• 1 (satu) Salinan Akta Kuasa Pengambilan Sertifikat no. 14 tertanggal 17 Juni 2020, dari Notaris PPATK YUDI PRATAMA TARMANTO, S.H., M.Kn milik dari Sdri. WINARTI;

Dikembalikan kepada saksi RUSDI;

1. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

• Tapteng;Disini saya salut kepada Bakhtiar, Karena dia telah mampu memberikanimingiming kepada masyarakat Tapteng dengan menjanjikan seorangdapat diangkat menjadi Honda dan dia mengharapkan agar ParaHonda tersebut nantinya memberikan dukungan kepada PasanganBakhtiar Darwin (BADAR);Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada di NKRI, kiranyamenyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap Para TKS yangdiangkat menjadi HONDA dan bila perlu Rekening pribadi milik BakhtiarAhmad Sibarani diawasi oleh PPATK

• Oleh karena itutidak memenuhi persyaratan dalam prosedur pembuatan sertifikat;Keberatan Kesebelas:Bahwa dalam proses terbentuknya/terbitnya sertifikat tersebut tidak dalamsepengetahuan dan tentunya tidak ada legalitas dari Pejabat Desa, PejabatKecamatan, dan atau PPATK/Notaris.

• menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaanpola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;= Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengantujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajibdilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini ;= Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakanHarta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ; atau= Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

  Bahwa benar berdasarkan Pasal 23 UU TPPU yang menyatakan bahwa Penyediajasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:= Transaksi Keuangan Mencurigakan;= Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukanbaik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) harikerja; dan/atau= Transaksi Keuangan

  Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU menyatakan bahwa Pejabatatau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukanlaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepadaPPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasaatau pihak lain. e Bahwa benar mencermati kasus posisi tersebut di atas, sebaiknya Penyidikmempunyai keyakinan yang didukung dengan buktibukti yang cukup atas tindak pidanaasal (predicate crime

  Sehingga ketentuan atau dasar hukum terkait penyitaan tetap merujuk kepadaketentuan umum di dalam KUHAP. e Bahwa sebagaimana Ahli telah sampaikan pada poin 7 terkait tugas dan fungsiPPATK serta Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU TPPU tentang kewenangan PPATK,PPATK tidak berkewajiban untuk melakukan monitoring terhadap rekening yang telah diblokir (disita) oleh penyidik.

  Namun, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapatmemberikan informasi terkait rekening tersebut kepada PPATK, misalnya bahwa telahdiblokir/disitanya suatu rekening, telah dilakukan buka blokir oleh penyidik, atau tindakanlainnya terkait rekening tersebut.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikantanggapannya bahwa terdakwa tidak tahu/tidak mengetahui mengenai keterangan saksitersebut ; Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikute Bahwa

• Benowo Kota Surabaya Halaman 12 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby 161AKTA pendirianMultindo Putra Perkasa Nomor 30 tanggalperseroan terbatas PT13 Pebruari 2017 yang dikeluarkan olehNotaris dan PPATK JUSUF PATRIANTOTJAHYONO, SH., M.H1 LembarHandayan 162Sertifikat Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT.

  Benowo Kota Surabaya5 Paspor Republik Indonesia dengan nomor X461707 a.n 1 BuahLiem Handayani NO JENIS BARANG BUKTI SURAT JUMLAH 1 AKTA pendirian perseroan terbatas PT Multindo Putra 1 LembarPerkasa Nomor 30 tanggal 13 Pebruari 2017 yangdikeluarkan oleh Notaris dan PPATK JUSUF PATRIANTOTJAHYONO, SH., M.H2 Sertifikat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan 2 LembarTerbatas PT.

  Riwayat Pekerjaan Asisten Analis Hukum transaksi Keuangan, DirektoratHukum dan Regulasi, PPATK, Jakarta, 2011 2015; Analis Hukum transaksi Keuangan, Direktorat Hukum,PPATK, Jakarta, 20152017; Analis Advokasi, Direktorat Hukum, PPATK, Jakarta, 20172020;* Analis Hukum transaksi Keuangan Ahli Muda, DirektoratHukum, PPATK, Jakarta, 2020 sampai dengan sekarang.

  Bahwa yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah suatuperbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul harta kekayaan yang diperoleh dari hasiltindak pidana;Halaman 214 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (selanjutnya disebut UU TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; Bahwafungsi PPATK, berdasarkan

  226 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sbymenunjukkan bahwa pelaku)~ melakukan tindak pidana dandibuktikan;Bahwa menurut Ahli PPATK suatu lembaga yang menangani bila adatransaksi yang mencurigakan bellum tentu merupakan perbuatantindak pidana dan harus dibuktikan terlebih dahulu ;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UndangUndang RI.