PenghuniApartemen Taman Rasuna, tanggal 31 Januari 2013, yang memiliki tangungjawab penuh terhadap pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanahbersama (publik area) dalam satuan rumah susun/apartemen tersebut, yangterdiri dari 13 tower dan 3069 satuan rumah susun, yang dimiliki dan/atau dihunikurang lebih 2970 orang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyatakan "dalam halPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS

) telahterbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan bendabersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS dalamhal ini dengan telah terbentuknya pengurus di Apartemen Taman Rasunayang saat ini dipimpin oleh Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuanPasal 74 ayat (2) tersebut selanjutnya Turut Tergugat telah menyerahkanseluruh pengelolaan atas Apartemen Taman Rasuna kepada Penggugat,dan kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UndangUndangNomor 20 Tahun 2011 dan ketentuan

merupakan bagian daripengelolaan rumah susun Apartment Paladian Park yang selama inidilakukan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 56ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun;Bahwa selain Komite Kerja Sama Operasional Perkasa Abadi tidakberbadan hukum, menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) Nomor 20 Tahun2011 tentang Rusun menyatakan "Pelaku pembangunan (developer) yangmembangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersial dalammasa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);Bahwa dari faktafakta hukum yang dimiliki Penggugat terbukti KSOPerkasa Abadi tidak memenuhi syarat administrasi selaku pelakupembangunan atau developer yang secara hukum memiliki kewajiban untukmengelola rumah susun Apartment Paladian Park pada masa transisisebelum terbentuknya PPPSRS;Bahwa dan fakta yang dimiliki Penggugat terbukti Turut Tergugat II PTKaraba Unggul adalah pelaku pembangunan atau developer sebagaimanayang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 28 Nomor

Turut Tergugat IIberubah menjadi Turut Tergugat Ill PT Makro Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C10841.HT.01.04.TH 99 tanggal10 Juni 1999 terkait dengan permohonan penyempurnaan SIPPT (Surat IzinPenunjukan Penggunaan Tanah) tanggal 21 April 2011 Nomor 547/1.711.534 seluas 48.846 m7:Bahwa karena Komite Kerja Sarana Operasional Perkasa Abadi disingkatKSO tidak daiam kapasitas dan kualitas sebagai pelaku pembangunanataudeveloper maka dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS

Hamtdjaja Sutiknya Ketua Kerja SamaOperasional Perkasa Abadi selaku Tergugat;Bahwa di dalam angka 23 posita gugatan Penggugat dinyatakan:"Bahwa ternyata Tergugat dalam melakukan aktifitas pengelolaannyaditunjuk oleh Turut Tergugat IV PT PP Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk. untuk bertindak selaku Ketua Komite Kerja Sama Operasional PerkasaAbadi yang kedudukannya seolaholah selaku Pelaku Pembangunan(Devetopor) atau Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Semetara(PPPSRS);Bahwa Tuan Ir.

Bahwa Para Penggugat memohon akan perhatian dari MajelisHakim Yth mengenai ketentuan kuorum kehadiran dalam rapat umumdalam pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumahsusun (PPPSRS) menurut undangundang harus berdasarkan jumlah suaradalam Nilai Perbandingan Proposional ( NPP ) yang hadir dalam rapatsebagaimana telah Para Penggugat uraikan pada butir 11 diatas, BUKANberdasarkan jumlah yang hadir sebagai pemilik.19.

Nomor1 tanggal 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat.Menimbang, bahwa untuk mengatur kepentingan bersama pemilik danpenghuni rumah susun diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011Tentang Rumah Susun, dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan, bahwa Pelakupembangunan rumah susun sebelum terbentuknya Perhimpunan pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun wajib mengelola rumah susun, dalam Pasal 74ayat (1) disebutkan, bahwa Pemilik rumah susun wajidb membentukPerhimpunan pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ( PPPSRS

), dalamPasal 75 ayat (3) disebutkan kewajiban PPPSRS adalah mengurus kepentinganpemilik dan penghuni rumah susun.Menimbang, bahwa kewajiban pemilik dan penghuni rumah susunadalah membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun dengantujuan untuk mengatur kepentingan bersama sebagai satu kesatuan atas rumahsusun tersebut, perhimpunan tersebut harus dibuat dengan akta dan disahkanhal 48 dari 52 hal put.

Penggugat:
1.TJIAM SUWANDI SUBRATA
2.RUDDY DOMAS
Tergugat:
1.Panitia Musyawarah Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen dan Town House The City Resort Residences Periode Tahun 2023 s/d 2026
2.RUDY GUNAWAN
3.ABRAHAM INARAY SETIAPUTRA LENGKONG
4.DERRY TANDOYO, SH., M.Kn
Turut Tergugat:
1.NOTARIS EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSHANTI, SH, M.Kn.

2.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
3.Pengawas Terpilih Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen dan Town House The City Resort Residences Periode Tahun 2023 s/d 2026

Januari 2013, hal mana Penggugat dan Penggugat II memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaanbenda bersama, bagian bersama dan tanah bersama (public area) dalamsatuan rumah susun/apartemen tersebut, yang terdiri dari 13 tower dan 3069satuan rumah susun, yang dimiliki dan/ atau dihuni kurang lebih oleh 2970pemilik;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang Undang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyatakan "dalam halPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS

) telahterbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan bendabersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS, dalam halini dengan telah terbentuknya pengurus di Apartemen Taman Rasuna yangsaat ini dipimpin oleh Penggugat dan Penggugat II, maka berdasarkanketentuan Pasal 74 ayat (2) tersebut selanjutnya seluruh pengelolaan atasApartemen Taman Rasuna merupakan kewenangan Penggugat danPenggugat Il beserta jajarannya, dan kemudian berdasarkan ketentuanPasal 74 ayat (4) UndangUndang

Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan FasilitasApartemen Nine Residence sesuai brosur yang diterima oleh ParaPenggugat dan memfasilitasi Para Penggugat untuk membentukPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)di Apartemen Nine Residence;Halaman 24 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel9.

Bahwa adapun batasan tugas/kewajiban Tergugat IV selakuPelaku Pembangunan terkait dengan pembentukan PPPSRS teranghanya terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang telah tegasmengatur bahwa:Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRSpaling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud padaPasal 59 ayat (2) berakhir.Dalam ketentuan tersebut jelaslan bahwa kewajiban Tergugat IVdalam hal ini bukan selaku pihak yang bertanggungjawab membentukPPPSRS, akan tetapi Tergugat mempunyai

kewajiban untukmemfasilitasi pembentukan PPPSRS.Dengan demikian, kewajiban Tergugat menurut hukum hanyalahsebagai fasilitator pembentukan PPPSRS dan bukan pihak yangsepenuhnya bertanggungjawab untuk membentuk danmenyelenggarakan berdirinya PPPSRS35.

Maret 2020, dan terus berkelanjutan hingga saat ini ternyataHalaman 81 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jkt.SelIV.juga membuat menjadi halangan bagi kawasankawasan apartemenyang sedang berproses untuk pembentukan PPPSRS.

Berdasarkan halhal tersebut di atas dalil Para Penggugat yangmembebankan kesalahan atas belum terbentuknya PPPSRS haruslahditolak dan dikesampingkan.SITA JAMINAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHISYARAT SITA JAMINAN37. Tergugat IV sangat tegas menolak permohanan sita jaminanyang diajukan oleh Para Penggugat terhadap harta kekayaan milikTergugat IV berupa harta/benda tidak bergerak yaitu sebidang tanahdan bangunan diatasnya yang terletak di JI. Warung Buncit No. 12 RT2 RW 5, Durian Tiga, Kec.

Memilih dan mengesahkan Pengurus.Bahwa sebagaimana halhal penjelasan yang telah di uraikan di atas,secara de facto dan de jure yang tidak terbantahkan maka, segalakeputusan rapat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Tahunan Kedua Anggota Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Hunian Apartemen Slipi No. 16tanggal 14 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko,SH., MH.

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan KeduaAnggota Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS) Hunian Apartemen Slipi No. 16 tanggal 14 November 2016 yangdibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, SH, MH. Notaris di Jakarta, adalahtidak mempunyai kekuatan hukum.5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugianPenggugat secara tunai untuk :a. Kerugian materil sebesar Rp. 511,000. (lima ratus sebelas ribu rupiah)b.

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan KeduaAnggota Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS) Hunian Apartemen Slipi No. 16 tanggal 14 November 2016yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, SH, MH. Notaris di Jakarta,adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

tanggal 31 Januari 2013, hal mana PENGGUGAT I dan PENGGUGATII memiliki tangung jawab penuh terhadap pengelolaan benda bersama,bagian bersama dan tanah bersama (public area) dalam satuan rumah susun/apartemen tersebut, yang terdiri dari 13 tower dan 3069 satuan rumah susun,yang dimiliki dan/atau dihuni kurang lebih oleh 2970 pemilik;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun yang menyatakan dalam hal Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan rumah Susun (PPPSRS

) telah terbentuk, pelaku pembangunansegera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanahbersama kepada PPPSRS, dalam hal ini dengan telah terbentuknya pengurus diApartemen Taman Rasuna yang saat ini dipimpin oleh PENGGUGAT I danPENGGUGAT II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) tersebutselanjutnya seluruh pengelolaan atas Apartemen Taman Rasuna merupakankewenangan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II beserta jajarannya, dankemudian berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU No

Yenny Rosa
3.Panitia Musyawarah RUALB PPPSRS Apartemen Mediterania Palace Residence Tahun 2022
Turut Tergugat:
1.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
2.Gubernur DKI Jakarta

Penggugat:
PT CAHAYA HIDUP BALI SENTOSA
Tergugat:
1.PERKUMPULAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN PPPSRS KONDOMINIUM HOTEL THE EDEN KUTA
2.EFENDI DJASMIN
3.SUNARJO TIRTO
4.PT PAPAN UTAMA INDONESIA
Turut Tergugat:
1.COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO, S.H., M.Kn
2.DEBBY SINTYAWATI TJAHJANTO, S.H., M.Kn., PPAT

Yenny Rosa
Terbanding/Tergugat III : Panitia Musyawarah RUALB PPPSRS Apartemen Mediterania Palace Residence Tahun 2022
Terbanding/Turut Tergugat I : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur DKI Jakarta

Bahwa dalam Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011tentang Rumah Susun juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun yang mengatakanbahwa dalam hal PPPSRS (catatan Penggugat dalam kasus ini PPRSTKC in casu Penggugat) memutuskan sesuatu yang berkaitan dengankepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhakmemberikan satu suara.

Bahwa berbeda dengan kewajiban pendirian Perhimpunan Pemilik danPenghuni Sarusun atau disingkat PPPSRS yang merupakan amanatHalaman 29 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUNJKTdari Pasal 74 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun dimana selanjutnya PPPSRS yang telah disahkan pendiriannyadengan Peraturan Gubernur diberi wewenang oleh UndangUndangtersebut untuk mengelola benda bersama, bagian bersama dan tanahbersama oleh PPPSRS.

quotelah menyampaikan pengakuan sepihak dengan menyebutkan dirinya sebagai"Pemilik dari masingmasing unit apartemen di Bali Kuta Residence" (BKR);Bahwa pengakuan sebagai pemilik unit apartemen BKR yang diajukan oleh paraPelawan tersebut bukanlah upaya perlawanan yang pertama kali, karenasebelumnya sudah ada pihak ketiga lain yang mengajukan perlawanan diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengatasnamakan"Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bali Kuta Residence"(PPPSRS

Bahwa sebagaimana ketentuan UU RI No.20 Tahun 2011tentang Rumah Susun sebagai berikut : Pasal 74 ayat (1).Pemilik Sarusun wajid membentuk PPPSRS ; Pasal 74 ayat (2).PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasadari pemilik Sarusun ;b.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU RI No.20Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagai berikut :PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajibanmengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yangberkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama,bagian bersama, tanah bersama dan penghunian ;d.

Bahwa kalaupun Penggugat dianggap sah sebagai PPPSRS,maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat hanyaHal. 119 Putusan No.678/PDT/2018/PT.DKIberkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban bukan sebagaipihak yang berhak, sehingga apakah mungkin Penggugat dapatmenuntut hak sebagaimana gugatannya dalam perkara aquo ?;e.

Bahwa berbeda dengan kewajiban pendirian PerhimpunanPemilik dan Penghuni Sarusun atau disingkat PPPSRS yangmerupakan amanat dari Pasal 74 Undang Undang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun ( Bukti T 9 ) dimanaselanjutnya PPPSRS yang telah disahkan pendiriannyaHalaman 54 dari 151 halaman Putusan Nomor: 87/G/2015/PTUN.JKT.dengan Peraturan Gubernur diberi wewenang oleh Undang Undang tersebut untuk mengelola benda bersama, bagianbersama dan tanah bersama oleh PPPSRS.

MONAJ Rp. 17.500.000,2018 KUMAR SAMTAN23 22 Januari Kartu Debit PCS K Rp. 12.348.406,201824 23 Januari Bayar Via EBanking Citibank Rp. 5.000.000,2018 HARRY H GOENAWIDJAJA25 24 Januari DB OTOMATIS CREDIT CARDRp. 28.952.241,2018 PYMT26 29 Januari Transfer EBanking ke MITSUI Rp. 126.042.000,2018 LE27 30 Januari Transfer EBanking ke LINDA Rp. 5.000.000,2018 NAVITA28 31 Januari Transfer EBanking ke PT IDE Rp. 31.000.000,2018 CIPTA REALTI P30 31 Januari Transfer EBanking ke A 27 AH Rp. 11.656.119,2018 PPPSRS

PST; 42.Bukti:P42Fotokopy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Perkara No. 08/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst; 43.Buktil:P43Fotokopy dari fotocopy Legalitas dan Legitimasi Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS GCM) 44.Buktil:P44Fotokopy sesuai dengan asli Surat PPRSC GCM kepada PT.Duta Pertiwi TbkNomer 95/PPRSCGCM/ 1/2014 tanggal 27 Januari 2014; 45.Buktil:P45Fotokopy dari fotocopy Surat Sekjen Kemenpupera RI No. HK.02.01Sj/452tanggal 10 Agustus 2015; 46.47.

Buddy Basharudin) diRusun GCM adalah karena di kontrak oleh PPPSRS yang di Rusun GCMdisebut PPRSC GCM.;TERMOHON juga tahu bahwa keberadaan PT. Duta Pertiwi sebagaiPengelola Rusun GCM sejak 11 Pebruari 2015 bukan karena ikatankontrak dari PPRSC GCM, tapi karena PENUNJUKAN oleh DinasPerumahan DKI sebagaimana Suratnya Nomer: 492/1.796.55 Tertanggal11 Pebruari 2015, sebagaimana dijelaskan pada butir 5 diatas;Kalau lan TERMOHON bersikukuh pada bukti formil karena SHM SRSRuang TKP tersebut a.n.

Tanah bersamaadalah HGB induknya tanah bersama, Ahli pernah menjadi Saksi di pengadilanJakarta Pusat, majelis hakim bertanya kenapa tanah tersebut masih atas namadeveloper kenapa tidak dibalik namakan atas nama PPPSRS, bahwa sertifikatinduk apabila telah di proses pertelaannya sertifikat tanah akan mati suri, matisuri artinya tanah tersebut tidak hidup karena sudah tidak bisa lagi dialinkan,tidak bisa lagi dijalankan, tapi tanah tersebut tidak mati karena untukmenghidupi anakanaknya jadi HGBnya masih

karena dihitung per unit,apabila kita membeli satu unit berarti yang dibeli adalah unit bangunan plusbagian bersama termasuk tanahnya yang dihitung berdasarkan NPP yangdisebut hak bersama dan tanah bersama, karena banyak hak yang didapattetapi juga harus memenuhi kewajibannya yaitu iuran pengelolaan atau servicecharge;Bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) diterbitkanpertama kali atas nama developer yang artinya semua sertipikat masingmasing unit atas nama developer ;Bahwa PPPSRS

singkatan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni RumahSusunBahwa sesuai dengan peraturan perundangundangan, perhimpunan pemilikdan penghuni rumah susun (PPPSRS) adalah sebuah badan hukumBahwa fungsi PPPSRS karena kepemilikannya banyak, yaitu fungsinyamengurus hak dan bagian bersama, termasuk juga perpanjangan HGB apabilatelah habis masa waktu;Bahwa perhimpunan adalah wakil dari seluruh pemilik dan penghuni yangmengurus hak dan bagian bersama;Bahwa proses pembentukan PPPSRS ada rapat umum, pemilihan

pengurus,sama seperti organisasi pada umumnya, bahwa pengurus tidak digaji tetapidalam prakteknya ada yang namanya uang lelah, setelah itu diatur dalamanggaran dasar, anggaran rumah tangga;Halaman261dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa perpanjangan sertipikat tanah adalah bagian bersama maka diurusoleh PPPSRS;Bahwa sertifikat tanah berbeda dengan SHMSRS, prosesnya yang pertamaadalah sertipikat tanah setelah di bangun gedung, dibuat pertelaan setelahpertelaan disahkan oleh Pemda setempat

Apabila hak tanggungan dibebankan padarumah susun sebagai jaminan kredit konstruksinya, maka dapat diperjanjikandalam akta pembeban hak tanggungan bahwa pelunasan utang yang dijamintersebut dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengannilai masingmasing satuan rumah susun;Bahwa didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun, mengenai PPPSRS dibentuk selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejakserah terima, pendapat ahli adalah serah terima yuridis bukan serah terimafisik

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi
3. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Perjanjian Kerjasama Antara Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Pantai Mutiara (PPPSRS APM) dengan PT.