PPPRS MENARA LATUMENTEN >< PT.MAGNA NETWORK CS

PUTUSANNOMOR: 546/PDT/2016/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara ;TAN FUK , YOSEF MBIRA, AGUS SENTOSA CAHAYA, PerhimpunanPemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Rusunawi Menara LatumentenBeralamat di Jalan Prof.Dr.Latumenten Raya, Jelambar Baru, Grogol,Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama PPPRS menara Latumenten,

belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut daripemberitahuan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa dalam perkara No. 250/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt yangdiputus tertanggal 12 Januari 2016, yang dimohonkan banding tertanggal 26Januari 2016 oleh kuasanya bernama HERMAN, SH, berdasarkan Surat KuasaNo. 005/SEN/Jb tertanggal 25 Januari 2016 dari Arsin Sobianos dan NataliaHendrata masingmasing selaku Ketua dan Sekretaris PPPRS

Menara Latumentenberkantor di Jalan Prof.Dr.Latumenten Rusunawi Menara Latumenten lantai 1(satu) Jakarta Barat, sedangkan yang menjadi pihak dalam Penggugat dalamperkara Nomor 250/Padt.G/2015/PN.Jkt.Brt tersebut adalah yang bertindak selakuPenggugat adalah TAN FUK I, YOSEF MBIRA, AGUS SENTOSA CAHAYA,Perhimpun Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Rusunawi MenaraLatumenten, beralamat di Jalan Prof.Dr.Latumenten Raya,Jelambar Baru,Grogol,Jakarta Barat yang bertindak untuk dan atas nama PPPRS Menara

bertindak sebagaiPenggugat dalam perkara Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt dengan yangmengajukan banding dalam perkara Nomor 546/Pdt/2016/PT.DKI, setelah ditelitidan dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyatakeduanya baik sebagai pihak Penggugat dalam Peradilan Tingkat Pertama,maupun yang mengajukan banding dalam perkara ditingkat banding samasamamempunyai kepentingan yang sama, berkapasitas untuk kepentinganPerhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Menara Latumenten(PPPRS

) dengan demikian, maka pengajuan banding oleh Advokat Herman, SHselaku kuasa dari Arsin Sobianos dan Natalia Hendrata tersebut masingmasingselaku Ketua dan Sekretaris PPPRS tersebut diatas secara formal dapatdibenarkan;Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh KuasaPembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan olehUndang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima

ABDUL AZIS, DKK VS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN KONDOMINIUM MENARA KELAPA GADING (PPPRS-KMKG)

Bahwa di dalam Pertelaan SHGB bisa di wali amanahkan PPPRS karenaPPPRS adalah wali amanah. Maka wajib dibalik nama kepada PPPRS. Hartabersama Sertifikat Hak Milik seharusnya hak milik P83SRS. SHM yang masihatas nama developer, seharusnya dibalik nama P3SRS. Bahwa saksi sebagai pemilik Kios di ITC Roxy Mas sudah memegang SHM UnitStrata title namun SHGB masih atas nama PT Duta Pertiwi Tok.

PPPRS yang dibentuk itu wajib untuk mengurus itu semua tanahbersama, milik bersama. Misalnya untuk memperpanjang SHGB itu tanggungjawab PPPRS.

Sebagai buktinya PPPRS punya NPWP,rekening bank, dan lainlain.Bahwa PPPRS itu seperti yayasan, PPPRS itu adalah wali amanah dari pemilikatau penghuni Rumah Susun.Bahwa saksi sebagai pemilik yang sudah membeli dan sudah memiliki sertifikat,PT Duta Pertiwi masih menguasai fasum, fasos, faktanya sekarang masih atasnamanya. Benda bersama seperti trafo listrik, aliran listrik, masih dianggapmiliknya, menaikkan harga listrik dan air sesuka mereka.

Atas nama yayasanmaka kami melakukan RUTA dan RULB, atas keputusan bersama sebagaipemilik dan penghuni kami menunjuk PPPRS untuk balik nama, ini adalahkeputusan RULB dan RUTA.

SeharusnyaSHGB induk dan 27 fasos fasum atas nama PPPRS, namun masih atas namaPT Duta Pertiwi Tbk. Ini yang merugikan warga.

berikut:Ketua : Tergugat I;Sekretaris : Tergugat II:Bendahara : Tergugat III;Pengawas : Tergugat IV;Pengawas Lantai Dasar : Tergugat V;Pengawas Lantai : Tergugat VI;Pengawas Lantai II : Tergugat VII;Pengawas Lantai II : Tergugat VIII:Pengawas Lantai III : Tergugat IX;Pengawas Lantai IV : Tergugat X;Pengawas Lantai V : Tergugat XI;Adalah Pengurus PPRS yang tidak sah dan cacat hukum, sehinggasegala tindakan Para Tergugat yang dengan mengatasnamakan diriselaku Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPRS

Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukumapapun baik keluar maupun kedalam yang mangatasnamakan PengurusPerhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) Bukan HunianLingkungan IA ITC Mangga Dua Jakarta;Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/20198.

Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukumapapun baik keluar maupun kedalam yang mangatasnamakan PengurusPerhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) Bukan HunianLingkungan IA ITC Mangga Dua Jakarta;7.

Bahwa di dalam Pertelaan SHGB bisa di wali amanahkan PPPRS karenaPPPRS adalah wali amanah. Maka wajib dibalik nama kepada PPPRS. Hartabersama Sertifikat Hak Milik seharusnya hak milik P83SRS. SHM yang masihatas nama developer, seharusnya dibalik nama P3SRS. Bahwa saksi sebagai pemilik Kios di ITC Roxy Mas sudah memegang SHM UnitStrata title namun SHGB masih atas nama PT Duta Pertiwi Tok.

PPPRS yang dibentuk itu wajib untuk mengurus itu semua tanahbersama, milik bersama. Misalnya untuk memperpanjang SHGB itu tanggungjawab PPPRS.

Sebagai buktinya PPPRS punya NPWP,rekening bank, dan lainlain.Bahwa PPPRS itu seperti yayasan, PPPRS itu adalah wali amanah dari pemilikatau penghuni Rumah Susun.Bahwa saksi sebagai pemilik yang sudah membeli dan sudah memiliki sertifikat,PT Duta Pertiwi masih menguasai fasum, fasos, faktanya sekarang masih atasnamanya. Benda bersama seperti trafo listrik, aliran listrik, masih dianggapmiliknya, menaikkan harga listrik dan air sesuka mereka.

Atas nama yayasanmaka kami melakukan RUTA dan RULB, atas keputusan bersama sebagaipemilik dan penghuni kami menunjuk PPPRS untuk balik nama, ini adalahkeputusan RULB dan RUTA.

SeharusnyaSHGB induk dan 27 fasos fasum atas nama PPPRS, namun masih atas namaPT Duta Pertiwi Tbk. Ini yang merugikan warga.

PPRS yang diwakili oleh Honny Maitimu, Selaku: Ketua Dewan PengurusPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susus (PPPRS)Kebagusan City, Alamat : Tower A Lantai 20 A7A Apartemen KebagusanCity, Jalan Baung Raya, Kel. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Leanika Tanjung selaku Sekretaris Pengurus Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPRS) Kebagusan City, Alamat :Tower A Apartemen Kebagusan City, Jalan Baung Raya, Kel. PasarMinggu, Jakarta Selatan.

., Notaris di Jakarta, sehingga dengan demikian PengurusPerhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) Bukan Hunian ITC Lingkungan IAMangga Dua Jakarta adalah Pengurus yang SAH untuk Periode 18 Maret 2013 s/d17 Maret 2017.. Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun2011 tentang Rumah Susun yang pokoknya mengatur tentang kedudukanperhimpunan sebagai badan hukum, susunan organisasi, hak dan kewajiban yangharus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Jo.

Bahwa sesuai Pasal 29 Anggaran Dasar PPPRS Bukan Hunian ITC LingkunganlA Mangga Dua Jakarta, Rapat Umum Luar Biasa akan diselenggarakan bilaada permintaan tertulis dari Anggota Pemilik yang mewakili 60 % (enam puluhpersen) Nilai Perbandingan Proposional (NPP) atau lebih dengan mengajukansurat permintaan yang ditujukan kepada PPPRS yang sah denganmenyebutkan halhal yang hendak dibicarakan, dan jika PengurusPerhimpunan lalai menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa dalam jangkawaktu 60 (enam puluh) hari

Perk.No.717/PDT/2016/PT.DKI11.12.Pengawas Lantai Ill : Tergugat IXPengawas Lantai IV : Tergugat XPengawas Lantai V : Tergugat XIadalah Pengurus PPRS yang tidak sah dan cacat hokum, sehingga segala tindakanPara Tergugat yang dengan mengatasnamakan diri selaku Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun (PPPRS) Bukan Hunian ITC Lingkungan IA Mangga DuaJakarta adalah juga tidak sah, cacat hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum.Bahwa tindakan Turut Tergugat yang membuat dan mengeluarkan Salinan AktaBerita

Perk.No.717/PDT/2016/PT.DKIbaik keluar maupun kedalam yang mangatasnamakan Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun (PPPRS) Bukan Hunian Lingkungan IA ITC ManggaDua Jakarta.8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugianMateriil sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan kerugianImmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) kepada Penggugatatas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;9.

Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan pebuatan hukum apapun baikkeluar maupun kedalam yang mangatasnamakan Pengurus Perhimpunan PenghuniRumah Susun (PPPRS) Bukan Hunian Lingkungan IA ITC Mangga Dua Jakarta.7.

;Honny Maitimu, Pekerjaan : Ketua Dewan Pengurus PPPRS Kebagusan CityAlamat : Tower A Apartemen Kebagusan City, Jalan Baung Raya, Kel. PasarMinggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IL.;. Achmaruddin alias Dedi, Pekerjaan : Koordinator Seksi Keamanan DewanPengurus PPPRS Kebagusan City, Alamat : Tower A Apartemen Kebagusan City,Jalan Baung Raya, Kel.

Bahwa dalam proses dalam pemutusan listrik tersebut Para Penggugat Rekovensitetap mengacu dan berpedoman pada aturan hukum sebagaimana yang di aturdalam AD/ART PPPRS Kebagusan City sesuai dengan kewenangan yang ada padamasingmasing Para Penggugat Rekovensi;.

Bahwa Susunan Pengurus PPPRS Kebagusan City Pertanggal1 Oktober 2014 hingga Gugatan ini diajukan adalah Sebagai Berikut :Dewan Pembinaa. Ketua : H.Andi Arief ( Menggantikan Sdr Abdussalam berdasarkan SuratKeputusan Pengurus PPPSRS Kebagusan City, Nomor : 010/KEP/PEM/PPRS/XV/2014 tertanggal 10 Juni 2014) ;b. Sekretaris : H. Dr.

Sesuai Ketentuan Anggaran Dasar PPPSRS KebagusanCity, Pasal 74 ayat (2) huruf m, diutamakan Pemilik sekaligus Penghuni SatuanRumah Susun Kebagusan City, untuk itu Tergugat Il tidak sah menjadi KetuaPengurus PPPRS Kebagusan City, karena bukan pemilik dan sekaliguspenghuni satuan rumah susun.

PPM) bukan kepadaTergugat dan Pengurus PPPRS Kebagusan City oleh karenanya, gugatan harusditolak setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat tersebut, ParaPenggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya :1.

GROHO alias ATOI dan PakFRANS PURBA;Hal. 39 Putusan Nomor :384/Pid.B/2018/PN.JKT.PST.> Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang dibuat oleh Penguruslama untuk pengeluaran Sinking Fund sebesar Rp. 6.945.724.953,tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PPPRS TamanKemayoran Condominium (TKC).> Bahwa kesimpulan Tim Auditor adalah :> a.

Penerimaan Sinking Fund dari penghuni di PPPRS Tamankemayoran Condominium dari periode 2012 2015 adalah sebesarRp. 5.185.250.150,;> b. Pengeluaran yang dibuat oleh pengurus lama untuk pengeluaransinking Fund sebesar Rp. 6.945.724.953, pengeluaran tersebut tidaksesual dengan Anggaran Rumah Tangga PPPRS Taman KemayoranCondominium (TKC);> c.

Penerimaan Sinking Fund dari penghuni di PPPRS Taman kemayoranCondominium dari periode 2012 2015 adalah sebesar Rp.5.185.250.150,;b. Pengeluaran yang dibuat oleh pengurus lama untuk pengeluaransinking Fund sebesar Rp. 6.945.724.953, pengeluaran tersebut tidaksesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PPPRS Taman KemayoranCondominium (TKC);c.

Auditor menemukan bahwa terdapat pengeluaran dari tahun 2012sampai dengan tahun 2015 yang tidak sesuai dengan Anggaran RumahTangga PPPRS Taman Kemayoran Condominium (TKC) adalah sebagaiberikut : Biaya Entertainment pengurus sebesar : Rp.804.097.329, Biaya Taktis pengurus sebesar : Rp.727.401.334,Hal. 50 Putusan Nomor :384/Pid.B/2018/PN.JKT.PST.

Penerimaan Sinking Fund dari penghuni di PPPRS Tamankemayoran Condominium dari periode 2012 2015 adalahsebesar Rp. 5.185.250.150.;b. Pengeluaran yang dibuat oleh pengurus lama untuk pengeluaransinking Fund sebesar Rp. 6.945.724.953, pengeluaran tersebuttidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PPPRS TamanKemayoran Condominium (TKC);Hal. 53 Putusan Nomor :384/Pid.B/2018/PN.JKT.PST.c.

HutamaKarya Realtindo telah memenangkan lelang dan sebelum lelang juga telahmensetujui salah satu. persyaratan dia harus melindungi pembeli yang sahdan melanjutkan status PPJB ke AJBBahwa Pengurus PPPRS juga telah menjanjikan untuk membantumendorong agar PT. Hutama Karya Realtindo selaku pemenang lelangsegera mewujudkan Perjanjian Akta Jual Beli tetapi hingga saat ini belumterwujud padahal kepengurusan PPPRS sudah mencapai dua periode.Bahwa PT.

objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai anggota membayar luran Pengelolaansebesar 1.800.000, (Satu Juta Delapan Ratus rupiah) dan DanaEndapan Sinking Fund sebesar 540.000, (Empat Ratus Ribu rupiah)setiap bulannya yang disetorkan ke rekening Bank yang dikelola olehPengurus dan Pengawas PPPRS;Bahwa jumlah anggota PPPRS adalah sebanyak 140 anggota yangapabila dijumlahkan dana yang terkumpul dalam rekening Perhimni MDCtidak kurang 300.000.000, (Tiga Ratus Juta rupiah) setiap

Bahwa Pasal 45 ayat (3) PERGUB DKI No. 132 tahun 2018 jugamengatur Pengurus dan Pengawas PPPRS dilarang merangkappengurus RT dan RW;14.

(PPPSRS), pada halaman 13, BAB VIII MASA JABATANPENGURUS DAN PENGAWAS PERHIMPUNAN pasal 21;Bahwa Penggugat sebagai anggota membayar luran Pengelolaansebesar 1.800.000, (Satu Juta Delapan Ratus rupiah) dan DanaEndapan Sinking Fund sebesar 540.000, (Empat Ratus Ribu rupiah)setiap bulannya yang disetorkan ke rekening Bank yang dikelola olehPengurus dan Pengawas PPPRS;Bahwa jumlah anggota PPPRS adalah sebanyak 140 anggota yangapabila dijumlahkan dana yang terkumpul dalam rekening Perhimni MDCtidak kurang

MDC Memiliki Anggaran Dasartanggal 28 Agustus 1998 dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 28Agustus 1998 yang disahkan dengan SK Gubernur no. 7601/1998 padatanggal 21 Desember 1998;DASAR PENOLAKAN TERGUGAT ADALAH :Bahwa SK Gubernur dimaksud adalah sebagai Pendirian Badan Hukumdari PPPRS Mangga Dua Court yang berlaku sejak 21 Desember 1998dengan lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaApartemen Mangga Dua Court tanggal 28 Agustus 1998, walaupun AktaPendirian sebagai Badan Hukum PPPRS Apartemen

;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati ketentuan Pasal 45 ayat (3)bahwa : "pengurus dan pengawas PPPRS dilarang merangkap jabatan sebagaipengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW);Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Majelis tidakmenemukan Pengurus maupun Pengawas PPPRS yang merangkap menjadipengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW), sedangkansuami Fifi Tanang tidak termasuk Pengurus

Abdussalam) selaku Ketua DewanPembina PPPRS Kebaguan City, sehingga Penggugat merasa terhina,tercemar dan malu baik kepada cucu, anak, istri dan seluruh keluargamaupun kepada penghuni termasuk para dosen dan Mahasiswa PTIK danUniversitas Tama Jagakarsa.2.

R.Abdussalam selaku Ketua Dewan Pembina PPPRS Kebagusan City)Hal 17 Put. Perk.No.719/PDT/2017/PT.DKIrnelaporkan perbuatan Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat (Sdr.Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City) kepadaPolres Metro Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi NopolLP/401/K/III/2014/Restro.Jaksel tanggal 10 Maret 2014:4. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 Jam 11 00 WIB, Penggugat (Prof.DR. H. R.

Abdussalam selaku Ketua Pembina PPPRS Kebagusan City)telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pidanapenghinaan yang dilakukan oleh Tergugat (Sdr. Honny Maitimu selakuPengurus PPPRS Kebagusan City) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Bahwa berdasarkan waktu peristiwa pidana yang didalilkan oleh Penggugatyang terjadi pada tanggal 9 Maret 2014 dan dihubungkan dengan Pasal 1380KUHPerdata, bahwa Gugatan Perdata yang berkaitan dengan pasalpasalpenghinaan itu terjadi.

(tiga ratuslima puluh juta rupiah) karena tidak dapat mencari nafkah sebagai Dosensejak Maret 2014 selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan penghasilansetiap bulan sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan ganti rugiimateriil sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang dilakukanoleh Tergugat selaku Ketua PPPRS Kebagusan City.

Honny Maitimu Ketua Pengurus PPPRS Kebagusan City, Perihal :Permohonan menghidupkan kembali aliran listrik dan air pada unit 2 A 3,2 A 5 Tower A dan kios KB 20 Tower B dengan alasan menjelang bulanRamadhan .19. Tergugat Sdr. Honny Maitimu Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan Citymengirim surat kepada Penggugat Sdr. HR.

Surat No. 030/BM/KBC/VIIV2015 tanggal 19 Agustus 2015,ditujukan kepada Pemilik/Penghuni Unit Apartemen & Kios/RukoKebagusan City, Perihal: Tata Tertib Keterlambatan Pembayaran,dengan Tembusan kepada PPPRS, dengan materi antara lain yaituAnggaran Dasar Rumah Tangga dan Tata Tertib Hunian ApartementKebagusan City BAB Ill.13. Tentang Tata Tertib Keterlambatanpembayaran menyebutkan: Keterlambatan pembayaran iuranpengelolaan dan dana cadangan akan dikenakan Surat Peringatandan Denda, apabila :1.

Dalam AnggaranDasar disebutkan bahwa yang mewakili PPPRS di dalam dan di luarPengadilan adalah Ketua dan Sekretaris PPPSRS (Bukti P4).Tergugat dalam gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yangdidalilkan oleh Penggugat. Penggugat hanya menggugat Tergugatsaja sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yaitu:6.1 .Pada tanggal 2 Desember 2015, Tergugat (Sdr.

Kepala Bagian Engineering, No. 001//KTB/016, Hal:Perintah pemutusan aliran listrik unit milik saudara Abdussalam,tanggal 11 Januari 2016 dengan alasan yang bersangkutanbelum mengembalikan banner dan booth yang diambilnya danatau. yang bersangkutan belum mempertanggungjawabkanperbuatannya kepada Pengurus PPPRS.6.7.Pada tanggal 12 Januari 2016 jam 14.30 WIB saya mendapatinformasi dan Engineering (pada saat Penggugat sedang sidangHal 27 dari 41 hal Putusan No. 712/PDT/2017/PT.DKImediasi di ruang mediasi

Perbuatan Penggugat yang tidak mengembalikanbooth dan banner milik PPPRS merupakan perbuatan yangmelanggar Tata Tertib Pengelola sebagaimana diatur dalamPasal 33 dan Pasal 34 yang menyatakan:Pasal 331.

sebagai PPPSRS MDC); (Bukti P11);Bahwa PEMOHON adalah pemilik dan penghuni dalam ApartemenMangga Dua Court Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut dengan unitdi Tower West (Barat) Lantai 09 No. 04; (Bukti P12 dan P13);Bahwa PEMOHON sebagai Anggota PPPSRS MDC membayar luranPengelolaan sebesar Rp.1.800.000, (Satu Juta Delapan Ratus rupiah)dan Dana Endapan Sinking Fund sebesar Rp.540.000, (Empat RatusRibu rupiah) setiap bulannya yang disetorkan ke rekening Bank yangdikelola oleh Pengurus dan Pengawas PPPRS

; (Bukti P14);Bahwa jumlah anggota PPPRS adalah sebanyak 140 anggota denganPEMOHON sebagai salah satu anggotanya (Bukti P11) yang apabiladijumlahkan dana yang terkumpul dalam rekening Perhimni MDC tidakkurang Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta rupiah) setiap bulannya, danPEMOHON tidak mempercayai dana tersebut dikelola oleh SusunanHalaman 4 dari 54 halaman.

;Pasal 45 ayat (3) PERGUB DKI No. 132 tahun 2018 juga mengatur:Pengurus dan Pengawas PPPRS dilarang merangkap pengurus RTdan RW.;Bahwa sejak berdiri Perhimpunan Penghuni Rumah Susun HunianApartemen Mangga Dua Court berdiri, disahkan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah tangganya berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7601/1998 Tanggal 21Desember 1998.

dilarang merangkap pengurus RT danRW;Bahwa suami dari calon / kandidat ketua Fifi Tanang, sedang menjabatsebagai Ketua RT di Apartemen Mangga Dua Court,sehingga denganmengacu kepada makna dari Pasal 45 ayat (3) PERGUB DKI No. 132tahun 2018, bila suami adalah Pengurus RT maka dimaknai larangan bagisang Istri menjadi Pengurus PPPRS apalagi mencolonkan diri sebagaiketua;Halaman 11 dari 54 halaman.

No. 132 tahun 2018 menerangkan:(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukansecara terbuka. atau secara tertutup;(2) Pengambilan keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih darisetengah jumlah suara peserta yang hadir;(3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganperhitungan suara setiap nama Pemilik mempunyai 1 (Satu) Suarasekalipun Pemilik memiliki lebih dari 1 (Satu) Sarusun;Bahwa mengenai pengambilan surat juga dipertegas mengenaiKeanggotaan PPPRS

Tergugat I tidak pernah membentuk PPPRS sebagaimana yang diamanatkan olehUndangundang dan Peraturan Hukum lainnyaHal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT MKS3. Asuransi Pembangunan yang digunakan secara melawan hukum dan tidaktransparan oleh Tergugat / Tanpa persetujuan Pemilik.4.

Izin Pembangunan Gedung Makassar Mall yang diterbitkan oleh Tergugat IIcacat HukumBahwa Judex factie tingkat pertama tidak memeriksa dan memutus terkait denganTergugat I yang tidak pernah membentuk PPPRS sebagaimana yang diamanatkanoleh Undangundamg dan Peraturan Hukum lainnnya, sehingga sangat jelas putusantersebut menjadi cacat formil sehingga sangat beralasan oleh hukum kepada majelishakim pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membatalkanputusan tingkat pertama pada perkara aquoJudex

Vide. halaman 113).Berdasarkan halhal tersebut diatas sudah sangat jelas atas dasar keberatanPembanding/Penggugat sangat tidak beralasan dan mohon Majelis HakimBanding yang memeriksa perkara ini untuk menolak memori bandingPembanding.Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak secara tegas ataskeberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 7 pointCc yang intinya menyatakan Judex Factie tingkat pertama tidakmemeriksa dan memutus terkait dengan Tergugat I yang tidak pernahmembentuk PPPRS

apartementetapi sudah keluar diapun yang sorot videonya, saat pembagian buku itudia melihat, bukan saksi sendiri yang melihat semuanya juga melihatTerdakwa membagi bagikan buku;Bahwa ada orang yang tidak senang dengan buku tersebut dibagikanadalah Abdu Salam;Bahwa setahu saksi ada keluhankeluhan yang saksi dengar dari penghunidi apartemen tersebut, yaitu masalah security, mengenai masalah sampah,dan masalah penerangan yang menjadi tanggung jawab Building Manajer(BM), perpanjangan tangan BM itu PPPRS

, sedangkanTerdakwa sebagaiKetua PPPRS;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyampaikan keluhan kepengurus;Bahwa yang menulis buku itu adalah Terdakwa;Bahwa saksi sekilas membaca buku tersebut, saksi melihat sms saja, saksitidak membaca semuanya, karena bukan urusan saksi;Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tuan Abdu Salam, apakahdengan tulisan tersebut, Abdu Salam merasa tersinggung;Bahwa setahu saksi Abdu Salam tersinggung dengan poster itu, makanyadilaporkan dan makanya saya menjadi

2015/PN.Jkt.Selsemua pada rapat kita tanya ke orangnya, dan ternyata Pak Honny tidakdatang, maka rapat kita tunda sampai minggu depan itu rapat tanggal 9 Mei;Bahwa, saat itu semua penghuni diberitahukan untuk rapat, tetapi sebagiansaja yang datang dalam rapat;Bahwa saksi hadir saat rapat, yang hadir saat itu tidak sampai 60 orang,dan pengurusnya diundang, akan tetapi tidak ada yang datang;Bahwa saat itu tidak jadi rapat tetapi buku dibagikan oleh terdakwa;Bahwa setiap keluhan disampaikan kepada PPPRS

SORAYA, MSi di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:25 Bahwa ahli bekerja di Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan JabatanKepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal, Asisten Derputi EvaluasiPerumah Formal dan Deputi Bidang Perumahan Formal;e Bahwa Perhimpunan Penghubi atau sekarang disebut PPPRS merupakan organisasipenghuni rumah susun yang bersifat sosial, hal mana diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal77 UndangUndangNomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun;e Bahwa PPPRS

adalah organisasi sosial harus berbadan hukum dan tidak boleh tunjuksaja, hal mana dasar hukumnya Pasal 74 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011dan Penjelasan Pasal 54 ayat (2) PP Nomor 4 tahun 1988;e Bahwa PPPRS dibentuk untuk mengurus hak bersama (bagian, benda dan tanah bersama)hal mana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 19 dan dalam Penjelasan Umum UndangUndangNomor 16 tahun 1985 karena pada rumah terdapatdua bagian, yaitu Unit SRS, sebagaimilik perseorangan dan Hak Kepemilikan bersama (bagian

, benda dan tanah bersama);e Bahwa tujuan dibentuk PPPRS untuk mengurus hak kepemilikan bersama, disini mengurusartinya untuk menjaga, memelihara dan merawat hak kepemilikan bersama yang dasarhukumnya Pasal 75 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun;* Bahwa mengenai ruang lingkup tentang kepemilikan bersama dapat dibagi menjadi :e Bagian bersama meliputi pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga,lift, selasar, saluransaluran, pipapipa, jaringan listrik

PPM), bertempat tinggal diApartemen Kebagusan City, Jalan Baung Raya, KelurahanPasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Tergugat ;Honny Maitimu, Pekerjaan : Ketua Dewan Pengurus PPPRSKebagusan City, bertempat tinggal di Tower A ApartemenKebagusan City, Jalan Baung Raya, Kelurahan Pasar Minggu,Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding llsemula Tergugat Il ;Achmaruddin alias Dedi, Pekerjaan : Koordinator SeksiKeamanan Dewan Pengurus PPPRS Kebagusan City

Menetapkan dan menyetuiui Pengangkatan PengurusPPPSRS terpilih untuk masa bakti 20132016.Anggaran Dasar Rumah Tangga & Tata Tertib Hunian ApartemenKebagusan City PPPRS Kebagusan City;Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartement Kebagusan Citylantai Dasar, Nomor : 033/PGPKC/TwrB/X/11, Rabu, 12 Oktober2011, Ditandatangani Oleh Dan Antara : Ir. Arief Aryanto, MBADirektur PT. Perdana Gapura Prima Tbk Selaku Penjual. UntukSelanjutnya Disebut Pihak Pertama Dengan Drs. R.

Sesuai Ketentuan Anggaran Dasar PPPSRSKebagusan City, Pasal 74 ayat (2) huruf m, diutamakan Pemilik sekaligusPenghuni Satuan Rumah Susun Kebagusan City, untuk itu Tergugat Il tidaksah menjadi Ketua Pengurus PPPRS Kebagusan City, karena bukan pemilikhal 62 dari 89 hal put. No.622/PDT/2016/PT.DKIdan sekaligus penghuni satuan rumah susun.

Apakah mengenai pemutusan aruslistrik pada unit masingmasing milik Penggugat ataukah mengenaikeabsahan Tergugat Il sebagai Ketua Pengurus PPPRS Kebagusan City.Tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran ObjekGugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yangsebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakanobscuur libel.

Bahwa dalam proses dalam pemutusan listrik tersebut Para PenggugatRekovensi tetap mengacu dan berpedoman pada aturan hukumsebagaimana yang di atur dalam AD/ART PPPRS Kebagusan City sesuaidengan kewenangan yang ada pada masingmasing Para PenggugatRekovensi;. Bahwa Penggugat Rekovensi Il adalah merupakan Ketua Pengurus PPPRSKebagusan City yang SAH telah dipilin dalam Rapat Umum Anggota padahal 82 dari 89 hal put.

Bahwa Ketua Pengurus PPPRS TKC terpilih dalam memilin wakil towerTKC tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan maupunAD/ART TKC;. Bahwa mekanisme pemilihan Pengurus PPPSRS TKC yang baru(periode 20182021) dilakukan dengan benar yaitu oleh rapat umum yangtelah sesuai dengan AD/ART PPPSRS TKC;.

perubahankepengurusan, pengurus dan/atau pengawas yang terpilih, wajibdicatatkan kembali kepada instansi teknis pemerintah daerahkabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahandibidang perumahan, khusus Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakartakepada instansi teknis pemerintan daerah provinsi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahanDengan demikian Penggugat secara hukum tidak dapat bertindakmewakili Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunGading Resort Residences (PPPRS

Gading Resort Residences);Bahwa karena Penggugat secara hukum tidak dapat bertindakmewakili atas nama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni SatuanRumah Susun Gading Resort Residences (PPPRS GADING RESORTRESIDENCES) maka Penggugat tidak dapat bertidak sebagai BadanHukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangundangNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka3 yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan

perubahan kepengurusan, pengurus dan/atau pengawas yangterpilin, wajib dicatatkan kembali kepada instansi teknis pemerintah daerahkabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangperumahan, khusus Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta kepada instansiteknis pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perumahan Dengan demikian Penggugat secarahukum tidak dapat bertindak mewakili Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Gading Resort Residences (PPPRS

2018 s/d Tahun 2021 (P1= T1) yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa jika mencermati objek sengketa bahwa permohonanPenggugat belum dapat dicatat dan disahkan karena susunan pengurus PPPSRSbelum sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 132Tahun 2018;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan RumahSusun:Pasal 23(1) Struktur organisasi PPPRS

dirumuskan dalam akta pendirian,anggarandasar,dan anggaran rumah tangga;(2) Srtuktur organisasi PPPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspengurus dan pengawas;Halaman 81 dari 86 Halaman Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.JKT.(3) Pengurus dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanPemilik yang hadir daslam musyawarah dan bertempat tinggal di RumahSusun;(4) Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyaistruktur kepengurusan paling sedikit:a. ketua;b. sekretaris