PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI;

,dan kawankawan, kesemuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat yang beralamat kantor di JalanSerma Kawi Nomor 11 Denpasar, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 806 Tahun 2019 tanggal 5September 2019;PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUANRUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALAHalaman 1 dari 7 halaman.

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:1.Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan = yangdimohonkan oleh Para Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan ataspelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Badung tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Badungtentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/1X/2018 tertanggal 14 September 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Badungtentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/1X/2018 tertanggal 14 September 2018;4.

24/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 14 Maret 2019;DENGAN MENGADILI SENDIRI:DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:1.Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan = yangdimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi (sebelumnya ParaPembanding/Para Penggugat);Memerintahkan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding /Tergugat 1)untuk untuk menunda/menangguhkan atas pelaksanaan lebih lanjutSurat Keputusan Bupati Badung tentang Pengesahan AktaPembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun/Kondotel Nomor 014/6100/PPPSRS

Mewajibkan Termohon Kasasi (sebelumnya Terbanding I/Tergugat 1)untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Badung tentang PengesahanAkta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun/Kondotel Nomor : 014/6100/PPPSRS/PEM/X/2018 tertanggal 14September 2018;5.

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRS Aparetemen Robinson);

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRS Apartemen Robinson);

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PPPSRS APARTEMEN MUARA INDAH, tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 28 November 2022;MENGADILI SENDIRI:Dalam KonvensiDalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Membebankan

PPPSRS APARTEMEN MUARA INDAH VS SULAIMAN JAMALUDIN

berwenang untuk melanjutkan kepada Implementasi Pergub Pergub Nomor 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana diubah dengan Pergub Nomor 133 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub Nomor 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik;

) Apartemen Puri Kemayoran Periode Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2026 dengan susunan pengurus :

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN GRAHA CEMPAKA MAS (PPPSRS GCM) VS I. PENGURUS PERHIMPUNAN RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC-GCM)., II. AGUS ISKANDAR., DKK;

Prof.Dr.H.R.ABDUSSALAM >< KETUA DEWAN PENGURUS PPPSRS KEBAGUSAB CITY Dr.PURNOMO ANANTO M.M

Karena PPPSRS tersebut bukan perusahaan milikpribadi/pengurus, tetapi PPPSRS adalah Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah susun dan milik pemilik kita bersama.Selama permintaan pemilik masih dalam koridor ADART PPPSRSKebagusan City, maka Pengurus PPPSRS Kebagusan City wajibmelayaninya tanpa menolak .b.

Padahal Penggugat besertaperwakilan pemilik dan Penghuni bukan sebagai auditor Independent,tetapi baik sebagai pemilik dan penghuni apartemen Kebagusan Citymaupun sebagai pengurus PPPSRS Kebagusan City adalah pemilikHal 5 Put. No. 642/Pdt/2018/PT.DKIbagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang diatur dalamAnggaran Dasar & anggaran Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City .11. Laporan arus kas yang diterima dari Bendahara PPPSRS Kebagusan Citya.

Dengan demikian Tergugat selaku KetuaDewan Pengurus PPPSRS Kebagusan City, Dr. Purnomo Ananto, MMdalam kepemilikan dan pengelolan rumah susun tidak menerapkan PasalHal 8 Put. No. 642/Pdt/2018/PT.DKI77 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas yang merupakan PerbuatanMelawan Hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata.2. Anggaran Dasar PPPSRS Kebagusan City dalam :a. Pasal 10, hak anggota. Yang dijadikan dasar Tergugat selaku KetuaDewan Pengurus PPPSRS Kebagusan Dr.

Yang dijadikan dasarTergugat selaku Ketua Dewan Pengurus PPPSRS Kebagusan Dr.Purnomo Ananto, MM dalam menjawab surat Penggugat besertaperwakilan pemilik dan penghuni pada tanggal 8 September 2017.Padahal dalam pelaksanaan Pasal tersebut, Tergugat selaku KetuaDewan Pengurus PPPSRS Kebagusan Dr.

berbunyi :Dewan Pengurus PPPSRS Kebagusan City berwenang membuat danmengubah tata tertib serta kebiiakan PPPSRS Kebagusan City denganberpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPPPSRS Kebagusan City..

Abdussalam
Tergugat:
1.Sdri Erma selaku Ketua Panitya Musyarah (PANMUS) PPPSRS Kebagusan City
2.Sdri Okky Wulandari Sekretaris Panitya Musyarah (PANMUS) PPPSRS Kebagusan City
3.Agustiawan , SH , anggotaPanitya Musyarah (PANMUS) PPPSRS Kebagusan City
4.Fahrian Adrian, Adrian, SAB anggota Panitya Musyarah (PANMUS) PPPSRS Kebagusan City
5.Febriyanto anggotaPanitya Musyarah (PANMUS) PPPSRS Kebagusan City
6.Prima Ananta Irsaditya selaku Kepala Badan Pengelola apartemen

Purnomo Ananta, MM selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City
8.Kepala Dinas Perumahan dan Pemukinan Rakyat DKI DKI Jakarta

Penggugat:
PPPSRS-KRME
Tergugat:
1.LILIANA SURYADINATA
2.PT. Jaya Nursukses

Penggugat:
PPPSRS Komersial Campuran Apartemen Mediterania Garden Residences
Tergugat:
Kho Tjauw Tiam

Bahwa sebagai pemilik atas 15 ( lima belas ) unit apartementtersebut PENGGUGAT dalam REKONPENSI berhak bersamasama dengan pemilik dan penghuni lain dari Rumah Susun /Apartemen Mediterania Garden Residence 2 membentukPERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN ( PPPSRS ) sesuai ketentuan :pasal 74 Undang Undang No. 20 tahun 2011 tentang RumahSusun yang menyebutkan :(Ayat 1 ) : Pemilik SARUSUN wajib membentuk PPPSRSHal 33 dari 77 Halaman perkara nomor 1197/Pdt.G/2018/PN Dps( ayat ) 2 : PPPSRS

Bahwa sebagai pemilik SARUSUN tersebut, PENGGUGATdalam REKONPENSI tidak pernah diberitahukan maupun diikutsertakan di dalam pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS )KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIAGARDEN RESIDENCES 2, sehingga tidak mengetahui kapandibentuk dan oleh siapa yang membentuk;.

Bahwa PENGGUGAT dalam REKONPENSI baru mengetahuiadanya PPPSRS setelah mendapat TEGURAN dan SOMASIpada bulan April 2018 untuk membayar biayabiaya pengelolaanlingkungan atas ke 15 ( lima belas ) unit apartement milikPENGGUGAT dalam REKONPENSI tersebut dari TERGUGATdalam REKONPENS;.

Bahwa pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS )KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIAGARDEN RESIDENCES 2 yang demikian itu jelasjelasbertentangan dengan pasal 74 Undang Undang No. 20 tahun2011 tentang Rumah Susun yang menyebutkan :(Ayat 1 ) : Pemilik SARUSUN wajib membentuk PPPSRSHal 34 dari 77 Halaman perkara nomor 1197/Pdt.G/2018/PN Dps10.Ad.12.( ayat ) 2 : PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dar!

pemilik,Oleh sebab itu pembentukan PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ( PPPSRS )KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIAGARDEN RESIDENCES 2 harus dinyatakan tidak SAH dancacat hukum;.

bertindak untuk dan atas nama PPPSRS Menara Latumenten adalah ArsinSobianos yang bertindak sebagai Ketua PPPSRS Menara Latumenten bukanBapak Lerman Simamora, SH (Ketua berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanMusyawarah PPPSRS Rusunami Menara Latumenten No.32 tertanggal 30Oktober 2012) dan tidak secara bersama sama dengan Sekretaris (vide pasal 18ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah PPPSRS Rusunami MenaraLatumenten No.32 tertanggal 30 Oktober 2012) ;Bahwa Penggugat pernah menunjukkan didepan

persidangan perihal suratpengunduran diri Bapak Lerman Simamora, SH sebagai Ketua PPPSRS MenaraLatumenten, sehingga walaupun demikian seharusnya yang memberikan kuasaserta bertindak untuk dan atas nama PPPSRS Menara Latumenten adalah BapakDidi Widya Utama, ST.

MT (Sekretaris) bersama sama dengan Bapak ArsinSobianos (Wakil Ketua ) atau Bapak Iwan Santoso (Wakil Ketua Il) bukan BapakArsin Sobianos sendiri ;Bahwa berdasarkan hak tersebut maka Surat Kuasa No.03/LIT/ML/2015tertanggal 14 April 2015 dimana Bapak Arsin Sobianos bertindak untuk dan atasnama PPPSRS Menara Latumenten haruslah dinyatakan tidak sah danmengandung cacat hukum atau dengan kata lain dibuat oleh orang yang tidakberwenang untuk itu ;Bahwa berdasarkan pasal 6 Anggaran Rumah Tangga PPPSRS

dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangankarena sebab apapun harus memberikan alasan, maka Sekretaris bersama samaWakil Ketua mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk dan atas nama BadanPengurus ;Bahwa dalam Surat Kuasa No.03/LIT/ML/2015 tertanggal 14 April 2015 yangbertindak untuk dan atas nama PPPSRS Menara Latumenten adalah ArsinSobianos yang bertindak sebagai Ketua PPPSRS Menara Latumenten bukanBapak Lerman Simamora, SH (Ketua berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanMusyawarah PPPSRS Rusunami

Menara Latumenten No.32 tertanggal 30Oktober 2012) dan tidak secara bersama sama dengan Sekretaris (vide pasal 18ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah PPPSRS Rusunami MenaraLatumenten No.32 tertanggal 30 Oktober 2012) ;Bahwa Penggugat pernah menunjukkan didepan persidangan perihal suratpengunduran diri Bapak Lerman Simamora, SH sebagai Ketua PPPSRS MenaraLatumenten, sehingga walaupun demikian seharusnya yang memberikan kuasaserta bertindak untuk dan atas nama PPPSRS Menara Latumenten adalah

Penggugat:
Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun PPPSRS Apartemen Slipi
Tergugat:
LISA MALONDA

memilih pengurus PPPSRS TKClainnya; Hal 19 Putusan Nomor 564/PDT/2019/PT.DKIVill.

memilih dan mengangkat pengurus PPPSRS adalah Rapat UmumTahunan atau Rapat Umum Luar Biasa PPPSRS TKC.

dan ART TKC, yang berwenanguntuk memilih dan mengangkat pengurus PPPSRS adalah Rapat UmumTahunan atau Rapat Umum Luar Biasa PPPSRS TKC.

UmumTahunan atau Rapat Umum Luar Biasa PPPSRS TKC.

TKC, sedangkan dalam pokok perkara hal yang dituntuthanya mencakup prosedur pemilihan pengurus PPPSRS TKC yang tidakberdasarkan AD TKC dan ART TKC serta menyatakan rapat PPPSRS TKCserta kepengurusan PPPSRS TKC hasil rapat PPPSRS TKC tersebut tidaksah;Bahwa dalil pertimbangan hukum Judex factie saling bertentangan satudengan yang lainnya;Proses perubahan susunan pengurus PPPSRS TKC dimulai denganprosedur yang bertentangan dengan AD TKC dan ART TKC, makaseyogianya seluruh proses selanjutnya dan hasil

Penggugat:
PPPSRS-MMR
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta

Soleh Iskandar No.5Kelurahan Kedung badak, Kecamatan Tanah SerealKota Bogor (Kantor PPPSRS Apartemen BogorValley).

yang diketuai oleh Penggugat berdasarkanPoint 2 (Dua) diatas, PPPSRS melakukan acara rapat dst..

PPPSRS;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 20 Tahun 2011,menyebutkan:Pasal 74(1) Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS;(2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayai (1) beranggotakanpemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik Sarusun.(3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kedudukansebagai badan hukum berdasarkan undangundang ini.

Bahwa hak untuk membentuk PPPSRS adalah hak untuk memilihpengurus dan pengawas PPPSRS. Hak pembentukan merupakan hakyang dimiliki oleh pemilik. Hak yang diperoleh dari kewajiban pemilik untukmembentuk PPPSRS sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU20/2011, Pemilik wajib membentuk PPPSRS.2. Bahwa sebelum penyelengaraan musyawarah, seharusnya Pengurusmembentuk Panitia Musyawarah yang bertugas untuk menyelenggarakanmusyawarah.

Bahwa sejak berakhirnya masa jabatan Pengurus PPPSRS MPR Periode20162019 (awal bulan Januari 2019), Tergugat telah menerima informasibaik secara lisan maupun tertulis tentang adanya sengketa kepengurusandalam PPPSRS MPR karena terdapat 2 (dua) kubu yang mengaku sebagaiPengurus PPPSRS MPR Periode 20192022.Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Jkt.

sesuai ketentuan Anggaran Dasar PPPSRS MPR bahwa yangberwenang mewakili PPPSRS MPR di dalam dan di luar pengadilan adalahKetua dan Sekretaris, maka terbukti secara jelas bahwa Surat Kuasa KhususNomor 2208/S.Kuasa/MRYP/IV/2019, tanggal O08 April 2019 yangditandatangani oleh Sdr.

Bahwa sejak masa jabatan Pengurus PPPSRS MPR Periode 20162019 berakhir tanggal 05 Januari 2019, terjadi sengketa kepengurusan PPPSRSMPR karena terdapat 2 (dua) pihak yang mengaku sebagai PengurusPPPSRS MPR periode 2019 2022 yang berwenang mewakiliPerhimpunan, yakni : Sdr. Ikhsan selaku Ketua PPPSRS MPR periode 2019 2022berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 Maret 2019; dan Sdr. Khairil Poloan selaku Ketua PPPSRS MPR periode 2019 2022berdasarkan Notulen 23 Maret 2019 jo.

Tjhai Fung Njit) tidak mempunyai /egalstanding untuk bertindak atas Rekening PPPSRS MPR, karena denganberakhirnya masa jabatan Pengurus PPPSRS Periode 20162019 telahada Keputusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 tanggal23 April 2019 yang mengesahkan kubu lawan PENGGUGAT, yakni Sadr.Khairil Poloan, dkk sebagai Pengurus PPPSRS MPR yang sah.

Dengan adanya kepastian hukum mengenai Pengurus PPPSRS MPRyang sah, maka saat ini Tergugat telan membuka blokir atas seluruhHal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr.rekening atas nama PPPSRS MPR sehingga Rekening dapat digunakansecara normal oleh Pengurus PPPSRS MPR Periode 20192022 yangsah dan diakui secara hukum, yakni kubu Sdr.

M/2018 PemohonPerorangan juga terancam terkena dampak kehilangan haknya untukmenjadi Pengurus pada PPPSRS lain.

Pendirian PPPSRSmerupakan domain hukum privat yang mana PPPSRSmerupakan suatu badan hukum privat yang memiliki ketentuanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masingmasing,sehingga tidak ada korelasi antara PPPSRS denganpenyelenggara pelayanan publik;Bahwa kemudian apabila dilihat lebih lanjut, tidak ada satupunpembatasan atau larangan yang diberikan oleh UndangUndangNomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menegaskanmelarang untuk menjadi pengurus PPPSRS apabila telahmenjadi PPPSRS ditempat

Atas argumentasi Yuridis di atas, telan sangat tegas dan jelasbahwa ketentuan Lampiran II Anggaran Dasar Bagian VIII angka2 huruf Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan PemilikDan Penghuni Satuan Rumah Susun yang melarang untukmenjadi pengurus PPPSRS apabila telah menjadi PPPSRS ditempat lain adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.

Putusan Nomor 26 P/HUM/202023/2018 tentang PPPSRS tidak bertentangan dengan UndangUndang Rusun;Bahwa Termohon memiliki Kewenangan membentuk Permen PUPRNomor 23/2018 tentang PPPSRS termasuk Lampiran Il PermenPUPR Nomor 23/2018 tentang PPPSRS sebagaimana dimaksudpada Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 12/2011, yang intinyamenyatakan bahwa Peraturan Perundangundangan diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yanglebih tinggi atau

Ruang lingkup pembinaan pengaturan yang dilakukan Menterimeliputi pengelolaan dan kelembagaan yang dimaksudkelembagaan yakni PPPSRS (Pasal 8 huruf c dan huruf eUndangUndang Rusun);d.

Achmaruddin/Dedi, pengurus PPPSRS. Penggugat mengadakan musyawarah denganSdri. Diah Retno Minarti dan Sdr.

Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS KebagusanCity kepada : 1. Badan Pengelola Kebagusan City dan 2.

Honny Maitimu Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan Citymengirim surat kepada Penggugat Sdr. HR.

Achmarudin/Dedi,Pengurus PPPSRS. Penggugat mengadakan musyawarah denganSdri. Diah Retno Minarti dan Sdr.

tanya jawab dengan kami: Jadi Bapak Ferbi mengatakanbahwa banner dan booth itu milik PPPSRS dan semua bannerdan booth tersebut sudah diserahkan ke PPPSRS.

DEWATA MAJU MAKMUR;TERGUGAT:-BUPATI BADUNG;TERGUGAT II INTERVENSI:-PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI;

,M.B.L; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat yang beralamat kantor di Jalan SermaKawi No. 11 Denpasar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 937 Tahun 2018 tanggal 19November 2018, yang selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT;DANPERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN(PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI,suatu badan hukum berdasarkan PengesahanAkta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/IX/2018 tanggal 14September 2018

oleh Bupati Badung atas AktaPernyataan Keputusan Rapat PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS) Condotel Sakala Suites Bali Nomor: 5Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.DPS.tanggal 12 Maret 2018, beralamat di KelurahanTanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.

TataUsaha Negara Denpasar Nomor: 24/PENHS/2018/PTUN.DPStertanggal 22 November 2018 Tentang Hari dan TanggalPersidangan ; 22222 n enon nn nen nen nn nnn n nnn nnneeTelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 24/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 08 Januari 2019Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Sementara; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 24/G/2018/PTUN.Dps.Tanggal 6 Desember 2018 tentang permohonan pihak ketiga atasnama Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS

di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar tanggal 30 Oktober 2018 dengan RegisterPerkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Dps yang telah diperbaiki pada tanggal22 November 2018, mengemukakan sebagai berikut ; Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.DPS.Objek Gugatan : 00 nn nnonnenonnneBahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah SuratKeputusan Bupati Badung tentang Pengesahan Akta PembentukanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun/KondotelNomor: 014/6100/PPPSRS

/PEM/IX/2018 tertanggal 14 SeptemberTENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; 1.Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya Surat KeputusanBupati Badung tentang Pengesahan Akta PembentukanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun/Kondotel Nomor: 014/6100/PPPSRS/PEM/IX/2018tertanggal 14 September 2018 pada waktu PENGGUGATmenerima surat tertanggal 24 Oktober 2018No.01/SOM/P3SRS/X/2018 Perihal: Penyerahan pengelolaanbenda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama CondotelSakala Suites Bali kepada PPPSRS, yang

tidak berlaku lagi, akantetapi tetap saja Tergugat (atas nama DENNY SIAHAAN, S.H.) dalampenyusunan dan pengangkatan Pengurus PPPSRS Periode 20182022,mengacu kepada Ketentuan KEPMENPERA Nomor 6 Tahun1995, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehinggabertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2018tentang PPPSRS, berikut Lampiran tentang Pedoman Pembuatan AktaPendirian dan AD/ART PPPSRS, Jo.

,Penyesuain AD/ART PPPSRS, dan Tata Tertid Penghunian, makaPemerintah DKI Jakarta sesuai tupoksinya mengirimkan Surat dinas kepadaPengurus PPPSRS PPA untuk melakukan perbaikan penyesuain dengansurat masingmasing :8.1.

Struktur Organisasi PPPSRS yang terdiri 2 Badan yang terpisah : Dewan Pengurus PPPSRS 5 Orang dan Dewan Pengawas PPPSRS 3 Orangb. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengacu kepadaLAMPIRANI,I, PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS, Jo LAMPIRANI,II, III PERGUB Nomor 132 Tahun 2018,tentang Pedoman Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;c.

Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS.2. PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapatkuasa dari pemilik Sarusun.3.

tidak memiliki AD/ARTPPPSRS sebagai sebuah Badan Hukum berdasarkan PERMEN PUPR Nomor23 Tahun 2018 tentang PPPSRS Jo.