KW/090120140002;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2.a PPSRS dan Pasal 3ayat 2.a PPJBSRS tertanggal 13 Desember 2013 disebutkanbahwa Pihak Pertama (Tergugat ) akan meyerahkan kepada PihakKedua (Penggugat) objek perjanjian tersebut secara fisik dalamwaktu bulan Oktober 2014 dan dengan toleransi 145 (seratus empatpuluh lima) atau selambatlambatnya bulan April 2015;Bahwa ternyata Para Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakankewajibannya sesuai dengan isi dari Pasal 6 ayat 2.a PPSRS danPasal

(satu) kamar tidur, Lokasi Tower Casablanca C lantai : 09 Unit 15,dengan luas Semi Gross 26.00 M2 (dua puluh enam meter persegi)tersebut, maka Para Tergugat dikenakan denda keterlambatan, halini sesuai dengan isi Pasal 6 ayat 4 PPSRS dan Pasal 3 ayat 4PPJBSRS tertanggal 138 Desember 2013 yang menegaskan bahwa:Apabila Pihak Pertama tidak dapat melakukan serah terima padaTanggal penyerahan, sementara Pihak Kedua telah membayarlunas seluruh kewajiban pembayarannya, maka Pihak Pertamaakan dikenakan denda

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dalil Penggugat dalamgugatan nya pada angka 8 dalam gugatannya, karena dalil tersebutmengutip isi pasal dalam PPSRS dan PPJB secara sepotongsepotong artinya tidak lengkap, sehingga dapat berakibat fatal dantidak sesuai dengan isi pasal yang sesungguhnya.

Perwakilan Pengembang BPG (Tergugat ).11.Ketua LMK Kelurahan Pondok Bambu.12.Ketua RW. 002 Kelurahan Pondok Bambu.13.Ketua RT. 001/RW.002 Kelurahan Pondok Bambu.14.PPSRS CER beserta Warga.Putusan Rapat: Pelaksanaan Proyek Pembangunan lanjutanCasablanca East Residences (CER) di sepakati hanya sampai pukul22.00 WIB setiap harinya;9.

Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Pemesanan SatuanRumah Susun Nomor : 0134/PPSRSCERCA/BAP/XII/2013selanjutnya disebut PPSRS dan Perjanjian Pengikatan Jual BeliSatuan Rumah Susun Nomor 0134/PPJBCERCA/BAP/XII/2013tertanggal 13 Desember 2003 yang dibuat dan ditanda tanganioleh Penggugat dan Tergugattersebut;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;4. Menghukum Tergugat!

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadapPenggugat atas Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Nomor0134/PPSRSCERCA/BAP/XII/2013 selanjutnya disebut PPSRS danPerjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 0134/ PPJBCERCA/BAP/XII/2013 tanggal 13 Desember 2003;4. Menghukum segera dan seketika agar Para Tergugat untuk menyerahkan 1(satu) Unit Rumah Susun Tower Casablanca C lantai 09 Unit 15 seluas SemiGross 26.00 m?

Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 6ayat 4 PPSRS dan Pasal 3 ayat 4 PPUBSRS tanggal 13 Desember 2013Halaman 2 dari 8 hal. Put.

Duta Pertiwi Tok, menjadi pengurus PPSRS, padahal syaratuntuk menjadi pengurus PPSRS yaitu haruslah diutamakan pemilik ataupenghuni yang berdomisili di Graha Cempaka Mas (Pasal 18 ayat (1) huruf cAD), hingga pengancaman bahkan mengeksekusi pemutusan listrik maupunair untuk memaksa penghuni / anggota memenuhi semua tagihan illegal dariPT.

(Bukti suratpermintaan Bukti T18) ; 15)Bahwa adapun penjelasan Penggugat Konpensi dalam pertemuan tanggal22 April 2013 dengan dengan warga di Kantor PPRS GCM dan padapokoknya : perwakilan warga telah meminta agar PPRS menunda kenaikanIPL dan meminta agar PPSRS GCM menjalankan apa yang diatur dalam ADIOAUPUIT AIA Tf ~~ nnn mn nnn nn nnn nnn mer res16)Bahwa FKW GCM kemudian membentuk Tim Investigasi dan Pencari Faktaterhadap dugaan pelanggaran Penguggat Dalam Konpensi dan PT.

Pasal 75 UndangUndangNo. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PPSRS wajib mematuhisemua ketentuan AD / ART, bahkan, sejak permasalahan timbul, padabulan Juni 2013 Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta telahmemperingatkan semua PPSRS di semua kawasan eks. Pengembang /Pelaku Pembangunan PT. Duta Pertiwi Tok. termasuk TergugatRekonpensi / Penggugat Konpensi (vide Bukti T1 dan T2) ; 7.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun2011 Tentang Rumah Susun dan Pasal 67 PP 4 Tahun 1988 tentangRumah Susun disebutkan, setelah penyerahan unitunit harus dibentukBadan Hukum Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran(PPRSC) dan kelak PPSRS inilah yang akan menjalankankewenangannya mengelola lingkungan Satuan Rumah Susun baikdengan menjalankan sendiri pengelolaan atau menunjuk BadanPengelola, dalam perkara a quo PPPSRS menunjuk PT. Duta PertiwiTbk (disingkat PT.

Duta Pertiwi Tok ditempatkan sebagai Badan Pengelola yaitu hanyasebagai pelaksana tugas dari PPSRS, dan untuk penerimaan daritagihan air/listrik dari warga Tergugat Rekonpensi lah yang nantinyamelakukan pembayaran kepada PLN dan PAM, dan jika demikianhalnya, maka PPSRS selaku Badan Hukum nirlaba tidak dikenakanPPN dan warga pasti sangat tertolong, dan terakhir untuk pembayaranke Badan Pengelola yang membantu PPRS akan diberikan sesuaidengan hasil pekerjaan Badan Pengelola ; 29.Bahwa atas janji dan

Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Nomor : 0134/PPSRS-CER-CA/BAP/XII/2013 selanjutnya disebut PPSRS dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 0134/PPJB-CER-CA/BAP/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;4.

Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Nomor:0134/PPSRSCERCA/BAP/XII/2013 selanjutnya disebut PPSRS tertanggal padatanggal 13 Desember 2013 dan2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 0134/PPJBCERCA/BAP/XII/2013 selanjutnya disebut PPJBSRS padahari Jumat tertanggal 13 Desember 2003;Hal 2 Putusan No. 188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.

Tim.Bahwa oleh karena Tergugat Il yang bertindak untuk dan atas nama sertamewakili Tergugat untuk menanda tangani ke dua (2) perjanjian tersebutpada point 2 (dua) diatas, maka secara hukum sebagai penerima kuasaTergugat II layak ditarik sebagai pihak;Bahwa didalam ketentuan kedua Perjanjian tersebut baik PPSRS danPPJBSRS tersebut, Penggugat berkedudukan selaku Pemesan dan/atauPembeli sedangkan Tergugat!

KW/090120140002;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2.a PPSRS dan Pasal 3 ayat2.a PPJBSRS tertanggal 13 Desember 2013 disebutkan bahwa PihakPertama (Tergugat I!)

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 dalam gugatannya, karena dalil tersebut mengutip isipasal dalam PPSRS dan PPJB secara sepotongsepotong artinya tidaklengkap, sehingga dapat berakibat fatal dan tidak sesuai dengan isi pasalyang sesungguhnya.

Tim.14.Bahwa Surat Pemberitahuan tersebut Surat No. 094/Lgl/BAP/I/2015,Perihal: Pemberitahuan, Tertanggal 6 Januari 2015, dikirimkan langsungke alamat Penggugat sebagaimana tercantum dalam PPSRS dan PPJB.Artinya Penggugat sudah mengetahui adanya keterlambatan pembangunan dikarenakan beberapa kendala yang dialami Tergugat .

Gugatan Kurang Pihak1) Tergugat dalam Konpensi menolak dan membantah seluruh dalildalilgugatan, terkecuali terhadap apa yang secara terang dan tegas diakui;2)Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat Konpensi, hendak memintaPengadilan menyatakan membatalkan berita acara Rapat Umum LuarBiasa Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha CempakaMas (PPSRS GCM) yang diselenggarakan tanggal 20 September 2013sebagaimana Akta Nomor 60, 61, 62 dan 63 yang dibuat di hadapanNotaris Stephani Maria Liliyanti, S.H

Bahwa Penggugat Konpensi terhitung sejaktanggal 20 September 2013, oleh keputusanwarga/anggota dalam RULB telahdiberhentikan sebagai Pengurus PPRSC,Penggugat sebelum diberhentikan diberikanundangan untuk memberikan laporankeuangan dan pertanggung jawaban sertamempersiapkan segala sesuatu untukmenghadiri RULB sesuai isi kesepakatantertanggal 20 Juni 2013, namun Penggugattidak mau hadir dan ternyata dalam RULBterbukti Pengurus PPSRS ~~ melakukanpelanggaran berat yang merugikan wargapenghuni/anggota

,Perusahaan Penyelenggara Pembangunan harus menyerahkanpenguasaan dan pengelolaan semua hak bersama (tanah bersama,benda bersama dan bagian bersama) kepada PPSRS;26)Bahwa untuk memenuhi amanat AD/ART dan ketentuan perundangundangan PPSRS hasil RULB maka setelah RULB berhasil membentukPengurus PPSRSC GCM hasil RULB, pengurus telah (kecuali sdr.

wajib mematuhi semua ketentuanAD/ART, bahkan sejak permasalahan timbul pada bulan Juni 2013Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus ibukota Jakarta telahmemperingatkan semua PPSRS di semua kawasan eksPengembang/Pelaku Pembangunan PT Duta Pertiwi, Tbk.termasuk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (vide buktiT1 dan T2);Bahwa kenyataannya Tergugat Rekonpensi selaku PPSRS telahmelakukan pelangggaran ketentuanketentuan AD/ART sejakPPSRS berdiri Tahun 1999 atau setidaktidaknya pada awalTahun 2000 perbuatan

dan PT DutaPertiwi, Tok. ditempatkan sebagai Badan Pengelola yaitu hanyasebagai pelaksana tugas dari PPSRS dan untuk penerimaan daritagihan air/listrik dari warga Tergugat Rekonpensilah yangnantinya melakukan pembayaran kepada PLN dan PAM dan jikademikian halnya, maka PPSRS selaku badan hukum nirlaba tidakdikenakan PPN dan warga pasti sangat tertolong dan terakhiruntuk pembayaran ke Badan Pengelola yang membantu PPRSakan diberikan sesuai dengan hasil pekerjaan Badan Pengelola;29.Bahwa atas janji

Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi berdasarkan ketentuanPasal 6 ayat 4 PPSRS dan Pasal 3 ayat 4 PPJBSRS tertanggal 13Desember 2013 yang menegaskan bahwa apabila pihak pertamatidak dapat melakukan serah terima pada tanggal penyerahan,sementara pihak kedua telah membayar lunas seluruh kewajibanpembayarannya, maka pihak pertama akan dikenakan dendaketerlambatan sebesar 1 o/oo (satu per mil) per hari denganmaksimal denda sebesar 3 % (tiga persen) dari hargapemesanan/pengikatan yang telah dibayar lunas

PIHAK KETIGA dengan ini menerima pengoperan danpengalihan tersebut dan untuk itu bersedia tunduk padaketentuan PPSRS/PPJB serta mengambil semua hak dankewajiban yang timbul atas unit tersebut termasukmenjalankan semua ketentuanketentuan yang berlakusehubungan dengan pembelian dan pengalihan SatuanRumah Susun tersebut.4.

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum :Surat Konfirmasi Unit Nomor 590, tanggal 05 Agustus 2012;PERJANJIAN PEMESANAN SATUAN RUMAH SUSUN No.0256/PPSRS BVC/BCB/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;PERJANJIAN PENGALIHAN DAN PENGOPERAN HAK ATAS SATUANRUMAH SUSUN' Nomor. 020/PPPHBVC/BCB/IX/2013, Tanggal 05September 2013.4.

Bor.Tergugat selaku pembeli asal dengan Tergugat telah menandatanganiperjanjian yaitu:1 Surat Konfirmasi Unit Nomor 590, tanggal 05 Agustus 2012.2 PERJANJIAN PEMESANAN SATUAN RUMAH SUSUN No.0256/PPSRSBVC/BCB/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012, dalamperjanjian tersebut Tergugat bertindak selaku PIHAK PERTAMAsedangkan Turut Tergugat selaku PIHAK KEDUA; Bahwa dalam perjanjian tersebut pada Pasal 2, ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1,PERJANJIAN PEMESANAN SATUAN RUMAH SUSUN No. 0256/PPSRS BVC/BCB/XII/2012, tanggal

PIHAK KETIGA dengan ini menerima pengoperan dan pengalihantersebut dan untuk itu bersedia tunduk pada ketentuan PPSRS/PPJBserta mengambil semua hak dan kewejiban yang timbul atas unittersebut termasuk menjalankan semua ketentuanketentuan yangberlaku sehubungan dengan pembelian dan pengalihan Satuan RumahSusun tersebut.Bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang dikemukakan diatas jelas gugatanPenggugat Kabur dan tidak jelas dasar hukumnya.POSITA gugatannya Penggugat mengakui Penggugat, Turut Tergugatdan

Bahwa menurut saksi hingga saat ini tidak ada orang yang menduduki jabatansebagai Pembina PPSRS Apartemen Kebagusan City dan saksi tidakmengetahui mengenai kebutuhan seorang Pembina dalam kepengurusanstruktur' PPPSRS Apartemen Kebagusan City; Bahwa setahu saksi permasalahan yang timbul akibat dari transfer uang yangdikemukakan oleh saksi Prof. Abdu Salam terkait transfer uang yang diterimaTerdakwa dari PT. PPM.

PPM;halaman 25 dari 38 Putusan Nomor: 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel Bahwa setahu saksi tidak ada keributan dilingkungan Apartemen KebagusanCity; Bahwa hasil rapat daripada Pengurus PPSRS Apartemen Kebagusan City yangmenyatakan merasa perlu untuk mengklarifikasi tuduhan saksi Prof.

FZ 046637 tanggal 20 Maret 2014 ;Dengan demikian Pelapor telah menerima uang dari Pemohonseluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) ;Bahwa khusus penyerahan unit apartemen yang diperjanjikan,Pemohon telah menyerahkan formulir yang namanya PPSRS(Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun) kepada Pelaporyang janjinya apabila telah ditandatangani oleh Pemohon barulahke 17 lembar Cek Bank Mandiri dikembalikan kepada Pemohon.Bahwa sampai saat ini formulir PPSRS tersebut tidak jugaditandatangani

Masyarakat yang berminat membeli akan menandatangani SuratPesanan (SP) dan dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian PemesananSatuan Rumah Susun (PPSRS) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)hingga pembayaran lunas, maka akan dilakukan penyerahan unit dan dilanjutkandengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dengan demikian pembelibarulah sah sebagai pemilik ;Bahwa pada awalnya Tergugat Il memasarkan Unit SWISS BELHOTEL KUTABALI kepada masyarakat umum, dan Tergugat datang kepada Tergugat

Tidak pernahada perjanjiian antara Tergugat Il dengan Para Penggugat Mengenaipelaksanaan penandatangan PPSRS/ PPJB sebagaimana yang didalilkan ParaPenggugat hal tersebut sepenuhnya kewenangan dari Tergugat Tergugat yang akan menyampaikan kepada Tergugat Il siapasiapa nama pembelinyadengan catatan pembayaran Tergugat lancar kepada Tergugat Il.

Pihak ketiga dengan ini menerima pengoperan dan pengalihan tersebutdan untuk itu bersedia tunduk pada ketentuan PPSRS/PPJB sertamengambil semua hak dan kewajiban yang timbul atas unit tersebuttermasuk menjalankan semua ketentuanketentuan yang berlakusehubungan dengan pembelian dan pengalihnan Satuan Rumah Susuntersebut;Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengalinan Dan PengoperanHak Atas Satuan Rumah Susun Nomor 020/PPPHBVC/BCB/IX/2013,tanggal 5 September 2013, maka secara otomatis TergugatRekonvensi

dibatalkan, jika Judex Facti tidak memberikan alasanalasan/pertimbanganpertimbangan yang cukup dalam hal dalildalilPenggugat tidak bertentangan dengan pertimmbanganpertimbangannya;Pengikatan perjanjian jual beli yang disodorkan Termohon Kasasi memuatklausul eksonerasi sehingga bertentangan dengan hukum, khususnyaUndang Undang Perlindungan Konsumen.Bahwa, dalam persidangan diangkat pertama perkara a quo, jika dicermatiklausul pengikatan perjanjian jual beli yang disodorkan Termohon Kasasiatau dalam "PPSRS

Selaku developer Tergugat II juga memasarkan sendiriUnit SWISS BELHOTEL KUTA BALI kepada masyarakat yangberminat membeli unit condotel SWISS BELHOTEL KUTA BALI.Masyarakat yang berminat membeli akan menandatangani SuratPesanan (SP) dan dilanjutkan dengan penandatangan PerjanjianPemesanan Satuan Rumah Susun (PPSRS) atau PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) hingga pembayaran lunas, maka akandilakukan penyerahan unit dan dilanjutkan dengan penandatangananAkta Jual Beli (AJB) dengan demikian pembeli

PPSRS tidak dapatdilaksanakan/dibatalkan apabila cara pembayaran calon Pembeli/Pemesan bukan yang sebenarnya disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.Artinya pembeli/Pemesan atas 39 unit condotel SWISS BELHOTELKUTA BALI haruslah pembeli/Pemesan yang nyatanyata diakui secararesmi oleh Tergugat ;Hal 49 dari 61hal. Puts. Perk.

Bahwa sudah tepat dan benar tindakan Tergugat untuk meminta pengesahanAktaAkta Notaris tentang Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah SusunCambridge Medan kepada Turut Tergugat sebagaimana dalildalil ParaPenggugat pada point (10) dan (11), karena Turut Tergugat adalah Instansiyang berwenang untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengesahanterhadap PPSRS Cambridge Medan tersebut ;9.Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat point (12) s/d. (15) yangmenyatakan pembentukan PPPSRS Cambridge Medan

Bahwa khusus penyerahan unit apartemen yang diperjanjikan, daripihak Penggugat telah diserahkan formulir PPSRS (PerjanjianPemesanan Satuan Rumah Susun) kepada Penggugat yang janjinyaapabila telah ditandatangani oleh Pemohon barulah ke 17 lembarCek Bank Mandiri sebagaimana diuraikan di atas dikembalikankepada Penggugat.

Niaga.Sby, tanggal 11 Agustus 2011;10 Bahwa atas adanya putusan pailit tersebut, para pemilik satuan unit apartemenBali Kuta Residence melalui Perhimpunan Pemilik Satuan Rumah Susun BaliKuta Residence (PPSRS BKR) telah mengajukan perlawanan pihak ketigadengan perkara Perlawanan Nomor 22/Plw/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby tanggal 7Agustus 2012 Jo. Nomor 20/Pailit/2011/ PN.Niaga.Sby, tanggal 11 Agustus2011;Hal. 7 dari 25 hal. Put.

terdiri dari, antara lainluran Pengelolaan Lingkungan (IPL)Besarnya IPL dihitung berdasarkan luas setiap satuan rumah susun dikali tarifiuran setiap meter persegi perbulan, yang ditetapkan oleh rapat berdasarkanrencana Anggaran Pendapatan dan belanja Perhimpunan yang ditetapkan olehRapat Umum dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan.Menimbang, dari butir butir kKetentuan yang tertuang dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun (PPSRS

juga diakui oleh Tergugat /Terbanding dalam jawabannya pada point 3 dan point 4 yang menyatakandengan tegas bahwa Tergugat / Terbanding adalah pemilik 15 unit SatuanRumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mediterania GardenResidences2 Jakarta.Menimbang, oleh karena Tergugat / Terbanding adalah pemilik 15 unitSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mediterania GardenResidences2 Jakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Anggaran RumahTangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPSRS

Sehingga menurutTergugat oleh karena itu Kepengurusan PPSRS Gading Resort ResidencesPeriode 1018 2021 tidak sesuai dengan Pasal 23 Permen Pupera No.Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr23/2018, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menurut Tergugat,Penggugat tidak mempunyai Legal StandingMenimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannyamempersoalkan masalahn legal standingPenggugat, maka sebelummempersoalkan apakah benar tidaknya Tergugat telah melakukan wanprestasiatas

dengan ketentuan yangseharusnya menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggasesuai dengan ketentuan Pasal 103 PERGUB Propinsi DKI Jakarta Tahun2018 tentang Pembinaan, Pengelolaan Rumah Susun Milik, yang menyatakanHalaman 59 dari 62 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Jkt Utrbahwa dalam hal PPPSRS~ sudah terbentuk dan jangka waktukepengurusannya belum berakhir pada saat peraturan gubernur ini berlaku,maka penyesuaian struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumahtangga, serta tata tertib PPSRS

Pengawasan.Bahwa berdasarkan ketentuan PERGUB NO. 132 TAHUN 2018 pasal 25ayat (1) menyatakan : pembentukan panitia musyawarah dilakukanoleh pemilik yang berdomisili di rumah susun dan Pasal 27 ayat(1) menyatakan : Tugas Panitia Musyawarah Meliputi : huruf b :melakukan pemutahiran data pemilik dan penghuni huruf d :menyiapkan dan menyampaikan undangan musyawarahpembentukan PPSRS dan huruf f : menyiapkan daftar hadirmusyawarah pembentukan dengan DEMIKIAN TELAH JELASSEHARUSNYA PENGGUGAT MEMINTA DAFTAR

Hal ini bertentangan dengan pasal 51 ayat 3Peraturan Gubernur No. 132 tahun 2018 pada angka 70: faktanyapara pengurus PPSRS tersebut diatas adalah para pihak yang tidakbertempat tinggal di rumah susun MGMR.

Masyarakat yang berminat membeli akan menandatangani SuratPesanan (SP) dan dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian PemesananSatuan Rumah Susun (PPSRS) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)hingga pembayaran lunas, maka akan dilakukan penyerahan unit dan dilanjutkandengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dengan demikian pembelibarulah sah sebagai pemilik ;Bahwa pada awalnya Tergugat Il memasarkan Unit SWISS BELHOTEL KUTABALI kepada masyarakat umum, dan Tergugat datang kepada Tergugat

Tidak pernahada perjanjiian antara Tergugat Il dengan Para Penggugat Mengenaipelaksanaan penandatangan PPSRS/ PPJB sebagaimana yang didalilkan ParaPenggugat hal tersebut sepenuhnya kewenangan dari Tergugat Tergugat yang akan menyampaikan kepada Tergugat Il siapasiapa nama pembelinyadengan catatan pembayaran Tergugat lancar kepada Tergugat Il.

Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak diatur bahwa, PENGGUGATselaku Pihak Pertama harus menyelesaikan pembangunan condoteltersebut dan melakukan serah terima selambatlambatnya pada 30 Juni2015, dan berkewajiban menyerahkan PPJB atau PPSRS kepadaTERGUGAT selaku Pihak Kedua atas unit yang telah dibeli setelahTERGUGAT melakukanPENGGUGAT.PENGGUGAT selaku Pihak Pertama juga tidak terlibat dan tidakbertanggung jawab atas segala paket promosi dan benefit knusus yangditawarkan TERGUGAT (Pihak Kedua) kepada

Bahwa Penggugat wajib menyerahkan PPJB atau PPSRS kepadaTergugat atas unit yang telah dibeli setelan Tergugat melakukanpembayaran sebesar 20 % kepada Penggugat;. Bahwa nilai transaksi jual beli adalah Rp. 717.000.000, (tujuh ratus tujuhbelas juta rupiah) sudah termasuk PPN perunit dan total harga jualkeseluruhan Rp. 107.550.000.000, (seratus tujuh milyar lima ratus limapuluh juta rupiah);.