Copy Surat Pengumuman Senate Republik Melanesia;1 (satu) lembar Surat Batalyon Kasuari One People One Soul PapuaVrijwiligers Koorps Versevero angkatan Perang Papoea Vrijwiligers KoorpsVersevero;2 (dua) lembar Surat Foto Copy hasil Keputusan rapat Presiden RepublikIndonesia Bersama Kabinetnya yang ditanda tangani WEST PAPUA padatanggal 21 September 2002;5 (ima) lembar Foto Copy Surat Komisi Bidang Organisasi yangditandatangani di Port Numbay pada tanggal 07 April 2002;4 (empat) lembar Foto Copy Presidium

Dewan Papua Nomor :Set.581/PDP/A3/XI2002 Juklak peringatan 01 Desember 2002;=>1 (satu) lembar Foto Copy Surat Memoria Passionis Aspirasi MerdekaMasyarakat Tanah Ppau dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia olehSekretarat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura Mei 2000;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nasional suara Pembaharuan kamis tanggal28 November 2002 Berbeda dengan masalah di Aceh Panglima TNI AkuiPenyelesaian Papua Lebih Rumit;1 (satu) lembar Foto Copy surat Presidium Dewan Papua Wakil

Ketua TOMBEANAL;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Presidium Dewan Papua Kalemder NasionalPapua 2002;1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Sidang PBB;1 (satu) lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau,Hitam, Putih, Merah yang bergambarkan Bintang 14 (emapat belas) 7 (tujuh)kaki ukuran + 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluhenam) cm;1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang bagian depan bergambar burungmambruk dan Cenderawasih serta bertuliskan Lambang

. 2;3. 1 (Satu) lembar fotocopy Idjazah S.M.P bagian ilmu pasti, atasnama Han Gwat Kiauw, diberi tanda: P. 3;4. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran nomor5600/1937, atas nama Gwat Kiauw Nio, diberi tanda: P. 4;5. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernjataan keteranganmelepaskan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap mendjadiWarganegara Republik Indonesia, atas nama Han Gwat Kiauw aliasRinanti, diberi tanda : P. 5;6. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernjataan ganti namaberdasarkan keputusan Presidium

tanggal 10 Juni 1937;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P5, berupasurat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik RakjatTiongkok untuk menjadi warganegara Republik Indonesia atas nama HanGwat Kiauw alias Rinanti, dihubungankan dengan keterangan saksisaksiyang diperkuat dengan keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon lahirdi Surabaya, pada tanggal 11 Juni 1938;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P6 berupaSurat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium

., tanggal 11 April2017, telah mengajukan gugatan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:1Bahwa Pewaris yang bernama Tioe Soem Boe berganti nama menjadiBudiman Sudartio berdasarkan SURAT PERNJATAAN GANTI NAMABERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NO.127/U/Kep/12/1966 tertanggal 27 Oktober 1967 telah hidup bersama denganikatan perkawinan yang sah dengan To Siok Tjing berdasarkan Kutipan AktePernikahan No. 230/1966 tertanggal 14 April 1966 yang diterbitkan olehTjatatan Sipil Djakarta..

Tioe Min yang telah berganti nama menjadi Amin Sudartioberdasarkan SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA BERDASARKANKEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NO. 127/U/Kep/12/1966tertanggal 27 Oktober 1967.2.

Tioe Tjun Lan yang berganti nama menjadi Lanierawati Sudartioberdasarkan SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA BERDASARKANKEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NO. 127/U/Kep/12/1966tertanggal 27 Oktober 1967 telah meninggal dunia di Jakartatertanggal 19 Maret 1996, sesuai Kutipan Akta Kematian (WNI) No.49/IST/WNI/2002/1996 tanggal 04 Desember 2002 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No.88/PDT/2019/PT.DKI3.

Bahwa Pemohon telah pernah mengganti nama semula bernamaIn Hong diganti menjadi Ina Sutjipto berdasarkan Surat PernjataanGanti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.Hal 1 dari 8 hal Pen.219/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.127/U/Kep/12/1966 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman WalikotaDjakarta Barat menerima dan mengesahkan Surat Pernyataan GantiNama pada tanggal 7 Juli 1967.3.

Bahwa Pemohon dalam surat Pernjataan Ganti Namaberdasarkan Keputusan Presidium KabinetNo.127/U/Kep/12/1966, tercantum nama INA SUTJIPTO; Bahwa Pemohon dalam Kartu. Keluarga (KK)No.3174051901092344, tercantum nama IR.

Bahwa NAMA KELUARGA Asal Ibu Pemohon adalah LIONG dan telahdiganti menjadi TEGUHRAHAUJU berdasarkan Surat Pernjataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 denganNo. Daftar : 000.294/P/PEM/1968. Tanggal 3 Pebruari 1968;.

Nama Keluarga Pemohon telah diganti dari LIONG menjadiTEGUHRAHAJU sesuai dengan Surat Pernjataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966dengan No. Daftar : 000.294/P/PEM/1968. Tanggal 3 Pebruari 1968atas nama lbu Pemohon SUTJIATI TEGUHRAHAJU;. Agar terdapat kesesuaian/kecocokan Nama Pemohon yang tertulispada Kutipan Akta Perkawinan No. : 265/2006 Tanggal 5 Juni 2006,dimana Nama Pemohon Tertulis FRENGKI WIJAYATEGUHRAHAJU..

bahwa setelah menjadi warga Negara Indonesia pemohon tidak pernahmengganti namanya menjadi nama Indonesia dan sekarang pemohon berkeinginan menggantinamanya tersebut dengan nama Indonesia sesuai dengan anjuran pemerintah dalam rangkaasimilasi yang menyeluruh ;Menimbang, bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernamaTJIO TJIO LIE menjadi LIEDYA TJITRAWIDJAYA ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No.4 Tahun 1961 tentangperubahan dan penambahan nama keluarga dan pasal 1 Keputusan Presidium

disebutkan bahwa wargaNegara Indonesia yang masih memakai namanama perseorangan dan nama keluarga Cinayang ingin mengganti namanya dengan nama Indonesia dapat menyatakan keinginannyasecara tertulis pada Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk, dan namanamayang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai ssuatugelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan ;Menimbang, bahwa pertimbangan pembuat undangundang mengeluarkan UU No.4Tahun 1961 dan Keputusan Presidium

.~ O29 5Keputusan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah LuarBiasa dst.e) Bahwasebelum penyelengaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa(MUNASLUB) dilaksanakan para Termohon, kegiatannya didahuluiHalaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.SusParpol/2020/PN JKT.SELdengan pembentukan panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa,berdasarkan Surat Keputusan Presidium Penyelamat PartaiBerkarya (P3B) Nomor : A001/P3B/SK/III/2020 tangal 11 Maret2020 yang unsurunsurnya terdiri dari Ketuaketua DPP dan

jugasebagai anggota Majelis tinggi Partai Berkarya sebagaimanaketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya.f) Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) adalah merupakanBadan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah, pembentukannya olehMajelis Tinggi Partai (MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.

Surat MajelisTinggi Partai Nomor : 07/B/DPP/MTBERKARYA/II/2020 tanggal 26Februari 2020 tentang Penyampaian Kondisi Partai Berkarya danSurat Keputusan Majelis Tinggi Partai Nomor : A001/MTPPB/SK/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Revitalisasi PartaiBerkarya.g) Bahwa pembentukan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B)dimaksudkan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenanganuntuk menjaga kehormatan dan martabat Partai beserta Anggotanyadengan agenda tunggal melaksanakan evaluasi total lewatMusyawarah

Selanjutnya bahwa penyelenggaraanMusyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diselenggarakan oleh para Tergugat yang berkedudukan sebagaibagian dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Berkarya,juga sebagai bagian dari presidium penyelamat partai, melakukanverifikasi terhadap dokumen permintaan tertulis dari DPW dan DPDperihal penyelenggaraan Munaslub dan tentang kehadiran pesertaMusyawarah juga di verifikasi, serta hasil yang diperolehsebagaimana dalam dokumen hasil Keputusan MusyawarahNasional

Penyelamat Partai Berkarya;Bahwa saksi mengatakan Badaruddin Andi Pincungan yang posisinya saatitu DPD, mempragarsai pembuatan kegiatan di tingkat akar rumput partaiberkarya;Bahwa saksi mengatakan Presidium Penyelamat Partai Berkaryamenyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan mekanismeyang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaBerkarya, dimana yang menyalurkan aspirasi untuk Munaslub adalah DPD,DPW dan DPC;Bahwa saksi mengatakan Munaslub diselenggarakan oleh karena

M yang tertera didalam E-KTP, Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan WIBISONO WIDYANTININGSIH MULIODIHARDJO sebagaimana yang tertera didalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1600, Surat Pernjataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep./12/1966, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: JB/DT/SBK/474/06/1981;

,Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan K4putusan Presidium KabinetHalaman 1 dari 9Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PN CbnNo. 127/U/KEP/12/1966 yang dikeluarkan Walikota Kepala DaerahCirebon Kepala Dinas Pemerintahan Umum, Tanggal 30 Juli 1969 darinama TAN, TIAUW LIANG (GUNAWAN TANUWIDJAJA) diganti menjadiIJANG TANUWIDJAJA, sebagaimana Catatan Pinggir Nomor 17/2021tertangal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, fotokopi terlampir;Bahwa

Pemohon untuk merubah nama penulisan Pemohon dari Tan,Tiauw Liang (Gunawan Tanuwidjaja) agar dirubah menjadi GunawanTanuwidjajapada Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganSaksi Parlin SitanggangdanSaksiAdy Laksono Djatiselaku temanPemohon, Pemohon dikenal dengan namaGunawan Tanuwidjaja dan pada dokumentasi identitasPemohon yang lain namayang tertera adalah Gunawan Tanuwidjaja;Menimbang, sebagaimana bukti suratP4 berupa fotocopy suratPernyataan Ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium

dikediri pada tanggal 5Pebruari 1980 ;e Bahwa pada hari Senin pahing, tanggal 25 Juli 1983, pukul 09.46 WIB,di KotaKediri, telah dilahirkan seorang anak perempuan oleh LANNY KURNIAWANistri dari KARTIO CHANDRA, yaitu diberi nama HENY SARTIKA CHANDRA(vide bukti surat P6);7e Bahwa dari keterangan saksi UMI ISMUNINGTYAS dan BOYANTO, Pemohonsehari harinya dipanggil dengan sebutan nama Ibu LENNY ;Menimbang, bahwa dari hal hal tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Instruksi Presidium

Kabinet No. 31/U/INT/12/1966 mengenaipenghapusan perbedaan golongan dalam akta catatan sipil dan Keputusan Presidium KabinetNo : 127/U/Kep/12/1996, tentang ganti nama Warga Negara Indonesia yang memakai namaMenimbang, bahwa pasal 95 bagian Kedelapan tentang Perbaikan Akta catatan Sipildan penambahannya Staatblad 1917130, Ordonansi 29 Maret 1917 jo Staatblad 191981,Bila tidak pernah ada daftar daftar atau daftar daftar itu hilang, dipalsukan, diubah,disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat catat

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahannama di dalam beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukansebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikutidan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturanperundangundangan yang pernah ada dan relevan dengan pokok perkara aquo, yaitu UndangUndang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atauPenambahan Nama Keluarga dan Keputusan Presidium

Selanjutnya di dalam penjelasan pasaltersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atauperasaan dari Suatu Suku atau menyerupai Suatu gelar yang dapat menimbulkansuatu keraguraguan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium KabinetNomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negaraIndonesia yang memakai nama cina, ditentukan bahwa namanama yang dipilihtidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagaisesuatu gelar

, dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;Menimbang, bahwa meskipun UndangUndang Nomor 4 Tahun 1961tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sudah dinyatakan tidakberlaku oleh Pasal 106 huruf f UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, namun setelah memperhatikan ketentuan Pasal 4UndangUndang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau PenambahanNama Keluarga dan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga

tersebut diatas maka sudah seharusnya menuruthukum, gugatan Terlawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karenatidak jelas, kabur (Obscuur Libel); 11.12.13.Bahwa benar Pelawan telah menjabat sebagai Kepala Adat KampungDingin selama 16 tahun bukan selama 12 tahun seperti yang didalilkanTerlawan dalam gugatan Terlawan pada angka 1, Pelawan menjabatsebagai Kepala Adat Kampung Dingin berdasarkan Surat tertanggal 27Juni 1998 dibawah Nomor 140/357/PEMDESIII/SKKA/6/1998 bukanberdasar Surat Keputusan Presidium

Dewan Adat Kutai Barat,disebabkan sebelum pemekaran Kampung Dingin masuk wilayah Kutaiserta didalam Surat Keputusan Pemerintah Desa dimaksud tidakmenentukan lamanya periode menjabat dan sampai sekarang masihmenerima honorarium; Bahwa berdasarkan Tata Tertio Pemilihan Kepala Adat Kampung danKepala Adat Besar Kecamatan bahwa yang berwenang membuat SKPanitia Pemilihan Kepala Adat Kampung adalah Kepala Adat BesarKecamatan dan SK ditembuskan ke Camat serta Presidium Dewan Adatbukan dikeluarkan oleh Ketua

Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonpensi yangmenyatakan dirinya adalah sebagai Kepala Adat yang sahkarena telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukanadalah sangat tidak berdasar, justru sebaliknya TergugatRekonpensi lah yang telah melakukan Perbuatan MelawanHukum kepada Penggugat Rekonpensi, yang menyatakan bahwaPenggugat Rekonpensi bukan sebagai Pejabat Kepala AdatKampung Dingin karena tidak memiliki SK dari Presidium DewanAdat Kutai Barat tapi Penggugat Rekonpensi memiliki SKtertanggal

tahun 1949 telah lahir seorang anak bernama FA LIN, Lakilaki,lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1949 dari perkawinan golonganTionghoa antara NG A BOE dan HIOE SOEI KIAUW pada tanggalHalaman 1 dari 9 Penetapan No.523/Pat.P/2021/PN Jkt.Utr14 Februari 1951 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 2802/1949tertanggal 28 Juni 1951 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa CatatanSipil Jakarta;Bahwa pada tahun 1967 FA LIN berganti nama menjadi Rusdi Gunawansesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Keputusan Presidium

Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Keputusan Presidium KabinetNomor 127/U Kep/12/1966 tertanggal 16 Juni 1967, (bukti P2);Halaman 3 dari 9 Penetapan No.523/Pat.P/2021/PN Jkt.Utr10.11.12.13.14.Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan KewarganegaraanRepublik Rakyat Tiongkok Untuk Menjadi Warganegara RepublikIndonesia Nomor 004/07/67 tertanggal 24 Juli 1967, (bukti P3);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172023105490003, atas namaRusdi Gunawan, (bukti P4);Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3172020205140009

HANDITO SOEWITO, , bukti P2 yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517091105090070 dan keterangan saksi EKOHENDRI KRISTI dan saksi SUKAMTO bahwa nama Pemohon yang tertera adalahHANDITO SOEWITO;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu berupa foto copy KutipanSurat Tanda Kelahiran Nomor 79/1953 dan keterangan saksi EKO HENDRIKRISTI dan saksi SUKAMTO bahwa nama Pemohon yang tertera adalah HOKLING;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yaitu berupa Surat PernjataanGanti Nama berdasarkan Keputusan Presidium

agarmenetapkan nama HOK LING atau HANDITO atau HANDITO HANARTO atauHANDITO LINGGO DIGDO atau HANDITO SOEWITO adalah nama satu orangyaitu Pemohon oleh karena dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga,tersebut nama Pemohon ditulis HANDITO SOEWITO berbeda dengan denganKutipan Surat Tanda Kelahiran Pemohon (vide bukti P3) yaitu nama Pemohontertulis HOK LING, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 266 (vide bukti P7) yaitu namaPemohon tertulis HANDITO HANARTO, dalam Surat Pernjataan Ganti Namaberdasarkan Keputusan Presidium

,Advokat/Pengacara pada Kantor BantuanHukum dari Kantor Presidium Pusat Lembaga Missi Reclsseering RepublikIndonesia (LMRRI), yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat No.53Jatinegara Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggall 22 April3.

tamuyang datang dikebun Saksi didesa Bantane dengan Saksi sebagai Putra asliTalud dan apa salah Saksi sehingga penjemputan Saksi dipermasalahkan,Saksi tidak menghina dan mencaci: maki;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Tidak semua keteranganSaksi benar yaitu tentang Terdakwa tidak menyampaikan bahwa membantahpenjemputan tersebut, namun saat itu hanya menanyakan kepada ketua presidiumDewan Adat Talaud apakah ada Adat Talaud ada dua isteri dijemput dengan adatdiujung kampung dan dijelaskan Presidium

Kabupaten Talaudsehingga kami mengundang Dewan Adat ke desa Bantane untuk mengklanfikasimengenai masalah penjemputan dan waktu itu selama 4 (empat) jam dewan adatberbicara Terdakwa hanya satu kali berdin dan hanya dua poin yang Terdakwatanyakan yang pertama apakah ada adat di Talaud dua isteri bisa dijem put diujungkampung, dan kedua apakah baju adat yang memakai baju adat biar bukan bagianadat bisa memakai baju adat dan semua itu sudah dijelaskan dewan adat dansampai dibacakan keputusan Dewan Presidium

telepon;Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan tersebutlah sempattertunda untuk audiensi, sehingga baru berjalan skitar tahun 2020 bulanfebruari:Bahwa kedatangan dewan adat adalah tidak sekedar laporan, melainkanuntuk menyelesaikan permasalahan adat yang ada di desa bantane;Bahwa saksi tahu pada saat rapat dewan adat diadakan di balai desabantane, dimana rapat dibuka dengan doa dan penyampaian daripresidium adat;Halaman 19 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Man Bahwa saksi tahu presidium

Kampung; Bahwa saksi menerangkan selama ini penjemputan yang dilakukan di ujungkampung hanya kepada pejabat resmi, orang yang meninggal, dan juga yangditokohkan, Bahwa saksi tidak tahu standar untuk menganggap seseorang ditokohkan; Bahwa saksi menerangkan mungkin yang menentukan layak atau tidakditokohkan adalah pemerintah desa dan para tetua adat Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat tidak ada kata makian maupunkeributan; Bawah saksi menerangkan pada saat rapat dengan dewan adat pun tidakada presidium

KetuaPresidium Adat Talaud mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai disini janganHalaman 31 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Mandiperpanjang lagi kalau boleh jangan sampai diteruskan di Pengadilan;Bahwa Terdakwa menerangkan Sebenarnya waktu bagian Adat yang diwakiliMangkubumi Dua untuk menyampaikan masalahmasalah kepada PresidiumAdat Kabuapten Talaud pada waktu itu kami diam dan setelah bagian kami danmasyarakat yang diwakili saya untuk berbicara dan menanyakan dua pertanyaankepada Presidium

Bahwa, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor127/Kep/12/1966 Tanggal 27 Desember 1966, yang mewajibkan bagiseluruh Warga Negara Indonesia yang masih memakai namanama Penetapan No. 631 /Pdt.P/2019/PN Mdn.hal. 1 dari 10 hal.perseorangan dan nama keluarga Tjina yang ingin mengganti namanyadengan nama Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara tertulispada pejabat yang ditunjuk untuk itu, yaitu Kepala Daerah KotamadyaMedan.Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama yangdimajukan

denganketerangan Saksi JULIANTO dan DAVITA SEPRIANA SIMANJUNTAKdiperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa nama Pemohon dulunya adalah THIAN CHONG lahir di Medantanggal 4 Nopember 1962, anak dari pasangan suamiisteri TJIN TEKLONG dan NG SOE NOEI, dan berdasarkan catatan pinggir pada buktiP2 ternyata bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama yangtelah diterima dan disahkan oleh Walikota Kepala Daerah KotamadyaMedan di Medan tanggal 18 Maret 1968, Nomor Daftar: 1312294/KMberdasarkan Keputusan Presidium