Bahwa, sejatinya bidang dan subbidang SIUP bukan ditentukan oleh harga satuan PEMDA, tetapi olehKementrian Perdagangan melalui KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia).

WIB) yang1415artinya Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mempertahankanargumentasinya.Tergugat I telah membuat kesalahan, karena Sub Bidang pada SIUPdireferensikan oleh Tergugat dari Daftar Harga Satuan Pemda dimanaseharusnya bahwa Sub bidang pada SIUP ditentukan oleh KBLI (KlasifikasiBaku Lapangan Usaha Indonesia) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.KBLI Penggugat 4641 adalah pedagang barang keperluan rumah tangga daritekstil dan produk tekstil.

V Huruf B disebutkan bahwapeserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha SIUP kecilsub bidang Alat Kantor dan Perabot Rumah Tangga;Bahwa Sub Bidang SIUP didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;Bahwa perbuatan Tergugat I yang menggunakan pendasaran SIUP direferensikanoleh Daftar Harga Satuan Pemda merupakan sebuah hal yang keliru;Bahwa bedasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 03373/P01/1.824.271, Penggugat

Barat Tahun Anggaran 2012 adalah kewenanganTergugat I dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.12 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penentuan SIUP yang disyaratkandalam pelelangan harus berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia) adalah tidak benar dan mengadaada.13.

yang harusdimiliki peserta untuk dapat mengikuti lelang adalah SIUP sub bidang alatkantor dan perabot rumah tangga dimana Penggugat SIUP nya tidak memenuhisyarat sehingga patut untuk digugurkan.e PENGGUGAT TIDAK MEMASUKKAN LAPORAN PAJAK BULAN MEI201222 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak memasukkan laporan pajakbulan Mei 2012 karena mengupload dokumen penawaran pada tanggal 19 JuniHal 21 Putusan No.681/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST.23242526272829302012 sedangkan laporan pajak Penggugat baru dilakukan

pukul 09.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain didalambulan maret tahun 2013 bertempat diperairan Lengkuas Belitung kabupateBelitung provisi kepulauan Bangka Belitung pada titik kordinat 1 47487 S10752 513 E yang masih termasuk dalam wilayah Belitung atau setidaktidaknyatermasuk dalam daerah huku pengadilan negeri tanjung pandan dengan sengajadiwlayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukan Penangkapan,Pembudidayaan, pengangkutan, Pengelohan, dan Pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP

dan SIUP akan tetapi terdakwa tidak memiliki dokumentersebut selanjutnya. terdakwa berserta barang bukti diamankan ke makoPolres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

atau SIUP pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2013; Bahwa pada kamis tanggal 21 maret 2013 sekitar pukul 09.30 wib bertempatdi diperairan Lengkuas Belitung kabupaten Belitung Provinsi KepulauanBangka Belitung pada titik kordinat 1 47487 S107 52 513 E ; Bahwa sebelumnya saksi memberikan isarat tembakan keatas ; Bahwa didalam kapal Vietnam ada sekitar 8 orang termasuk ABK dannahkoda Kapal IC 91519 IS; Bahwa terdakwa menangkap ikan diperairan Indonesia tanpa memiliki ijinyaitu SIUP (surat ijin usaha perikanan

Babel Nomor : B12/W2013/ Babel/Polair Tanggal 25 Maret 2013 ;Bahwa benar, yang dimaksud dengan surat ijin Usaha perikanan (SIUP)adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untukmelakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana Produksi yangtercantum dalam izin tersebut dan surat ijin usaha perikanan (SIUP) tersebutdiberikan kepada siapa setiap orang yang melakukan usaha perikanandibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengelolahanperikanan Republik Indonesia ;Bahwa

atau SIUP pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2013; Bahwa pada hari kamis tanggal 21 maret 2013 sekitar pukul 09.30 wibbertempat di diperairan Lengkuas Belitung kabupaten Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung pada titik kordinat 1 47487 S107 52 513 E ; Bahwa didalam kapal Vietnam ada sekitar 8 orang termasuk ABK dannahkoda Kapal IC 91519 IS; Bahwa terdakwa menangkap ikan diperairan Indonesia tanoa memiliki ijinyaitu Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI ; Bahwa kapal yang digunakan adalah kapal

Menyatakan barang bukti berupa:terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanaturut serta dengan sengaja di wlayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yangtidak memiliki SIUP dan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf j sebagaimana diatur dan diancamPasal 92 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf ; UURI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55

(Surat jinUsaha Perikanan), selanjutnya mereka terdakwa berikut barangbuktinya dibawa ke Polsek Jenggawah untuk diproses lebih lanjut.Bahwa para terdakwa di dalam mengangkut bibit lobster sebanyakkurang lebih 47.176 ekor ekor tersebut tanpa dilengkapi dengan SIUP(Surat lin Usaha Perikanan) dan bertentangan dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor : 56/PERMENKP/2016 tentang Larangan penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster (Panulirus spp), kepiting

bersama dengan rekan saksi yakni saksi Pratama Bima padahari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di pinggirjalan sebelah utara lapangan Jenggawah, Dusun Krajan, DesaJenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember telah melakukanpenangkapan terhadap para terdakwa karena telah mengangkut ikan jenisbibit lobster (Panulirus spp) sebanyak kurang lebih 47.176 ekor, yangterdiri dari 46.856 jenis pasir dan 320 jenis MT atau Mutiara tanpadilengkapi dengan Surat jin Usaha Perikanan (SIUP

H 1898 MC warna merah putih tahun 1996; Bahwa para terdakwa mengangkut ikan jenis benih lobster (Panulirus spp)tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa saksi mengetahui benih lobster (Penulirus spp) yang diangkut olehpara terdakwa berukuran kecil dan untuk ukuran kepalanya/ karapasnyatidak sampai 8 cm; wannnonnnee Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwamembenarkan dan tidak mengajukan keberatan;2.

H 1898 MC warna merah putih tahun 1996; Bahwa para terdakwa mengangkut ikan jenis benih lobster (Panulirus spp)tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); Bahwa saksi mengetahui benih lobster (Penulirus spp) yang diangkut olehpara terdakwa berukuran kecil dan untuk ukuran kepalanya/ karapasnyatidak sampai 8 cm; onnnnnnn Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa wnnnnnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:WIWIT SUPRIYONO, Spi, MP yang

Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tututan pidana yang diajukan oleh Penutut Umumtersebut terdakwa telah mengajukan pembelaanya secara tertulis, pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa ataupunmenjatuhkan putusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa adalahtulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dengan alasan terdakwamempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan /SIUP ;Menimbang, bahwa

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas PeratuaranMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 TentangPenerbitan Izin Usaha Perdagangan menyebutkan Setiap Perusahaan PerdaganganHalm. 19 dari 24 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PNSabwajib memiliki SIUP dan ayat (2) SIUP sebagaimana dalam ayat (1) terdiri daria.SlUPKecil, b.SIUP Menengah, danc.SIUP Besar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan R.!

dalam menjalankan usaha perdagangannya, yaitu melakukanperdagangan terhadap gula pasir dan beras ketan yang khusus dijual untuk daerahKota Sabang tidak pernah memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh KP2TSP KotaSabang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis telah dapat menyimpulkan, bahwa usaha perdagangan yang dilakukanterdakwa yang memperjual belikan gula pasir tersebut adalah tergolong denganusaha perdagangan yang harus memiliki SIUP Kecil karena total kekayannyaberkisar

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peratuaran Meneteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Izin UsahaPerdagangan yang menyebutkan SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaanperdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,(lima puluh jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmenurut Majelis SIUP

Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

KARYA GUNA EKATAMA mengajukan Surat Ijin Usaha(selanjutnya disingkat SIUP) kepada Tergugat I. Tanpa dasar yang kuatdan penelitian yang mendalam, Tergugat menerbitkan SIUP BesarNomor : 517/ 114/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 sehinggaPT.KARYA GUNA EKATAMA sudah termasuk perusahaan NON UKM.10.

Bahwa tindakan Tergugat yang meneribitkan SIUP Besar Nomor :517/ 114/424.077/2010 adalah termasuk kategori perbuatan melawanhukum karena SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010 bertentangandengan Akta Pendirian dan Penjualan Usaha (penjualan tahunan) tahun2013 yang berdasarkan UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b,PT.KARYA GUNA EKATAMA termasuk kriteria Usaha Menengah (UKM);11.Bahwa oleh karena terbitnya SIUP Besar Nomor517/114

/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 bertentangan denganhukum dan/atau sebagai perbuatan melawan hukum maka sudahseharusnya sejak terbitnya SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010aquo dinyatakan tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 5 dari 14 Putusan NOMOR 699/PDT/2017/PT SBY12.Bahwa berdasarkan atau berpedoman kepada SIUP Besar Nomor :517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 tersebut , Tergugat Ilmenetapkan upah yang harus dibayarkan PT.KARYA GUNA EKATAMAke pekerja

Selanjutnya akhirnya Tergugat Ill menyatakanberkas telah sempurna (P21);15.Bahwa SIUP Besar Nomor : 517/114/424.077/2010 yang dipakaldasar dalam penetapan upah oleh Tergugat II sebagaimana disebutkandiatas adalah tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum. Maka penetapan upah oleh Tergugat Il sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) yangdibebankan kepada PT.

Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatanhukum SIUP Besar Nomor : 517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret2010 sejak terbitnya SIUP tersebut;4. Menyatakan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) untuk tahun2013 sebesar Rp 1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam riburupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat Il kepada PT. KARYA GUNAEKATAMA adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;5.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MURYANTO alias TEMU bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan

Bripka Rajimin telahmenangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Gares Desa TasikmaduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pemasaran ikan jenislobster yang tidak memiliki SIUP; Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasimasyarakat kalau di wilayah Pantai Prigi Desa Tasikmadu KecamatanWatulimo Kabupaten Trenggalek ada dugaan Terdakwa melakukanusaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP tersebut; Bahwa menurut

Bripka Rajimin telahmenangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Gares Desa TasikmaduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pemasaran ikan jenislobster yang tidak memiliki SIUP;Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanyainformasimasyarakat kalau di wilayah Pantai Prigi Desa Tasikmadu KecamatanWatulimo Kabupaten Trenggalek ada dugaan Terdakwa melakukanusaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP tersebut;Bahwa menurut

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia wajib memiliki SIUP;Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsurkedua ini adalah apakah ada kesengajaan yang dilakukan Terdakwa yang tidakmemiliki SIUP namun melakukan usaha perikanan;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun

dari masyarakat kalau Terdakwamelakukan usaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP.

Menyatakan Terdakwa MURYANTO alias TEMU bin MULYONOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk.SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA DILENGKAPISURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);2.

nama Zakaria (P.2)tertanggal 3 Mei 2007, yang berlaku sampai dengan 3 Mei 2008.UNTUK PENGGUGAT 3 (ZAINUDDIN) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 716/SM/KPPT/PK/2009 atas namaZainuddin (P. 3) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan 15September 2014.17 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO No. 1057/SIUP/KPPT/PMK/2012 atasnama Zaenuddin (P.3) tertanggal 03 Desember 2012, yang berlaku sampai dengantanggal 3 Desember 2017 Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (

Surat Keterengan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor 140/59/VIII/2009atas nama Sahrul Budi Utomo (P.6) tahun 2009UNTUK PENGGUGAT 8 (SYAMSUL RrZAL) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 722/SIUP/KPPT/PK/2009 atasnama Syamsul Rizal (P. 8) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampaidengan 15 September 2014.

Surat Keterengan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor 140/59/VII/2009atas nama Syamsul Rizal (P.8) tahun 2009 Surat Tanda Izin Usaha Rumah Makan No. 556.2.U AL / 015 2005 atas namaSyamsul Rizal (P.8) tertanggal 26 Januari 2005UNTUK PENGGUGAT 9 (ANDRE TANAYA) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 724/SIUP/KPPT/PK/2009 atas namaAndre Tanaya (P. 9) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan15 September 2014.UNTUK PENGGUGAT 12 (NASRUDIN) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kecil No. 712/SIUP/KPPT/PK/2009 atas namaNasruddin HS (P. 12) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan15 September 2014.UNTUK PENGGUGAT 13 (IBRAHIM)18 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 717/ Siup / KPPT/ PK/ 2009 atasnama Ibrahim ( P. 13 ) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan15 September 2014.

A ARTA NiNGSiH) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 713/SIUP/KPPT/PK/2009 atas namaG.A. Arthaningsin ( P.15 ) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampaldengan 15 September 2014. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor 140/59 / VIII/2009atas nama G.A.

dengan nota kesepakatan Porpinda kabupaten sampangkhusus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium bersubsidi yang diperbolehkandiperjualbelikan disepakati maximal 60 liter; Bahwa nota kesepakatan Porpinda kabupaten sampang telah disosialisasikan kepadamasyarakat khususnya pedagang yang ditempatkan ditiap kecamatan, disamping itu puladitempelkan disetiap SPBU yang ada di kabupaten sampang;e Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan usaha SPBU adalah:surat izin usaha perdagangan (SIUP

),tanda daftar perusahaan (TDP),surat HO (izinlingkungan); Bahwa yang menerbitkan surat izin usaha (SIUP),tanda daftar perusahaan (TDP),surat HO(izin lingkungan) adalah Bupati melalui kantor pelayanan perizinan dan penanaman modalkabupaten setempat; Bahwa sanksi yang dikenakan kepada seseorang/masyarakat yang melakukan pembelianlebih dari 60 liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan tujuan untuk diperjualbelikan lagi adalah: Pencabutan SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan apabila tidakmemiliki

SIUP bisa bersifat pembinaan satu kali apabila masih bisa dikenakan pada tahapberikutnya;e Bahwa apabila terdakwa tidak dapat menunjukkan tiga syarat yaitu surat izin usahaperdagangan (SIUP),tanda daftar perusahaan (TDP),surat HO (izin lingkungan) makatindakan terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM sebanyak 120 liter dari SPBUdesa Pangelen tidak dibenarkan juga terdakwa telah melanggar nota kesepakatanPorpinda kabupaten sampang;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan

M 8544 NA;Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau suratizin lainnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi usaha terdakwa, karena ketidakmengertian terdakwa tentang kegunaan surat izin dimaksud, dan pada waktuditangkap terdakwa hanya membawa surat keterangan usaha yang dikeluarkan olehkepala desa daleman kecamatan kedungdung kabupaten sampang;Bahwa terdakwa melakukan usaha jual beli premium dan barangbarang lainnyatermasuk sembako sejak tahun 2008;Bahwa bahan bakar

(surat izin usaha perdagangan) dan apabilatidak memiliki SIUP bisa bersifat pembinaan satu kali apabila masih bisa dikenakan padatahap berikutnya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah melakukan pengangkutan tanpadilengkapi durat izin usaha pengangkutan, telah terbukti :Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksapenuntut umum kepadanya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

Bangka Selatan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung dalam wilayah Pengelolaan Perikanan republik Indonesia atau setidak tidaknyapada suatu tempat tertentu di Perairan Indonesia yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaPerikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan yyang tidak memiliki SIUP, yang dilakukan

mengumpulkan ikan yang terperangkap didalam kantong jaring.Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan kawankawan dengna cara yang sama atau setidak tidaknya dengan cara cara semacam itubergantian sesuai dengan kondisi pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikansampai pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekitar pukul 14.35 wib terdakwa dankawan kawan ditadatangi dan diperiksa oleh petugas kepolisian karena terdakwa tidakdapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

Nomor 365/Pid.B/2014/PN Sgl10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

pada hari kamis tanggal10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

PTUN.BDG dan suratsuratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, tertanggal 04 Oktober 2011 No. 54/G/2011/PTUN.BDG,yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan danTindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat BerupaSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Berupa Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684/2006/6930BPMPPT.,tertanggal 13 November 2009, atas nama 2M. Snack dengan pemilik/penanggungjawab Meniwati Muliamartana; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/12684/2006/6930BPMPPT.,tertanggal 13 November 2009, atas nama 2M. Snack dengan pemilik/penanggungjawab Meniwati Muliamartana; 4.

B / 2012 / PT.TUN.JKTakan mempertimbangkan kembali eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut sebagai berikut ; Menimbang, bahwa eksepsi kedua dari Tergugat Intervensi /Pembanding yang mempermasalahkan gugatan Penggugat / Terbandingdiajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimintakan olehPenggugat / Terbanding untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalahSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP

) Kecil Nomor: 510/12684/2006/6930BPMPPT tanggal 13 November 2009 yang merupakan hasil Her Registrasiyang diwajibkan kepada pemegang izin (Bukti T1=TII.Intv19.b) dari SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684DISINDAG/2006,yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2006 (Bukti T2=TII.Intv12); Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim objek gugatantidak mengandung suatu keputusan baru, melainkan hanyalah perpanjangandari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684DISINDAG

Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum izin milik Tergugat (Meniwati Mulia Martana)antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684DISINDAG/2006, tanggal O06 Desember 2006 (Bukti T2=TII.Intv12); Menimbang, bahwa tafsiran Mahkamah Agung dalamyurisprudensinya menjelaskan bahwa bagi yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana

Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, CopyNPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;F Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;j.Sansan Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;k.

Gunung SahariRaya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. BejiDepok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa GadingJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiridari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian KerjasamaMerchant;Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utaraterdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;j.

PenyuKabupaten Indragiri Hulu atau setidak tidaknya di jalan umum tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mengambil barang sesuatu berupa uangtunai kurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri,kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polisasuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP

SAHIDRIS tanpa seijin darisaksi korban mengambil tas milik korban yang digantung di sepeda motor yang berisi uangtunai kurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri,kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polisasuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWP;Setelah berhasil mengambil tas milik

SAHIDRIS telah mengambil uang tunaikurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bankmandiri, kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya15 cm, polis asuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP,SITU, TDP dan NPWP milik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN; Bahwa Para Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor merek Yamaha Yupiter

SAHIDRIS telah mengambil uang tunai kurang lebihberjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembar faktu jual belibarang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri, kertas giroBank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polis asuransiJasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWPmilik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN;e Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap

SAHIDRIS telah mengambil uang tunai kurang lebihberjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembar faktu jual belibarang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri, kertas giroBank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polis asuransiJasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWPmilik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN;* Bahwa setelah sepakatt, ANDRE MAHENDRA Bin FAHMI RASYAD dan MEGAHSATRIA

) Umum kelompok usahayang berhubungan dengan produk bahan berbahaya namun terdakwatidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Umum karenaterdakwa hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor : 511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017 tanggal 12Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Palembang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106 Jo.

Saksi menerangkan bahwa yang memberikan Rekomendasi tim teknisdalam penerbitan surat izin usaha (SIUP menengah) adalah dinasperdagangan kota palembang, dan apa kesimpulan rekomendasi yangdiberikan oleh tim teknis dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan(SIUP Menengah) adalah setuju atau tidaknya diberikan izin usahaperdagngan kepada pihak pemohon (saksi).

Saksi menerangkan yang menentukan Bidang Usaha (KBLI) dan Jjenisbarang atau jasa dagangan utama yang tertera di surat jijin usahaperdagangan (SIUP menengah) Nomor : 511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017, tanggal 12 mei 2017 dengan nama perusahan sumber kimiadan nama pemilik atau penanggung jawab HENGKY SIAUWANDI adalahtim teknisi dari Dinas Perdagangan Kota Palembang.

Saksi menerangkan bahwa menentukan Bidang Usaha (KBLI) dan jenisbarang atau jasa dagangan utama yang tertera di surat jjin usahaperdagangan (SIUP menengah) Nomor : 511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017, tanggal 12 mei 2017 dengan nama perusahan sumber kimiadan nama pemilik atau penanggung jawab HENGKY SIAUWANDI adalahbahan kimia untuk obat atau bahan baku obat yang akan dipergunakanHal 10 Putusan Nomor :1174/Pid.Sus/2019/PN.PlIgatau dimanfaatkan untuk kegiatan dibidang pertanian (Ex: pupuk,racunserangga

) Umum kelompokusaha yang berhubungan dengan produk bahan berbahaya namun terdakwatidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Umum karena terdakwahanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkanoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaPalembang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur keempat melakukan usaha kegiatan Perdagangan tidakmemiliki

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP), sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukiyat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

Bahwa terdakwa bersama Biduk melakukan usaha perikanan dengan jalanpengangkutan atau pemasaran ikan tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.

Banyuwangji;Saksi melakukan penangkapan bersama Janu Firmanto dan saudara Eko AriS;Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitumengangkut benih bayi lobster tanpa dilengkapi SIUP (surat ijin usahaperikanan);Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, awalnya mendapatinformasi dari warga bahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobsterdi daerah Ds. Ketapang Kec.

Banyuwangj;Bahwa petugas kepolisian tersebut, melakukan penangkapan kepadaterdakwa karena mengangkut benih bayi lobster tanpa dilengkapi SIUP(Surat ijin usaha perikanan);Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari informasi wargabahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobster di daerah Ds.Ketapang Kec.

Banyuwangji;Bahwa penangkapan kepada terdakwa karena mengangkut benih bayi lobstertanpa dilengkapi SIUP (Surat ijin usaha perikanan);Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dariinformasi warga bahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobster didaerah Ds. Ketapang Kec.

Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usahaperikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP),sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

menjelaskan bahwa Dirjen mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan/memperpanjang SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GTkeatas.Bahwa Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) s/d 30(tiga puluh) GT.Bahwa Pasal 21 ayat 2 peraturan menteri kelautan

danperikanan RI nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Bupati/walikota mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI danatau SIKPI kepada kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) s/d10 (sepuluh) GT.Bahwa sepengetahuan Ahli alat tangkap yang digunakan olehkapal KM.

menjelaskan bahwa Dirjen mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan/memperpanjang SIUP, SIP!

dan atau SIKPIkepada kapal perikanan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GTkeatas.Bahwa Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIP!

1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) s/d 30(tiga puluh) GT.Bahwa Pasal 21 ayat 2 peraturan menteri kelautan danperikanan RI nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Bupati/walikota mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI danatau SIKPI

ikan dengan menggunakan alat tangkapTrawl, kemudian Saksi bersama ABKnya menangkapnya, selanjutnyadiperiksa ternyata kapal KM.PKFB 1108 tidak memiliki dokumen perijinanperikanan yang sah atau tanpa SIPI dan SIUP dari Pemerintah RI, danbahwa Nakhoda kapal KM.PKFB 1108 bernama Mr.

Berlayar (SIB)yang sah dan sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pejabat PerikananIndonesia.e Bahwa yang menerbitkan SIUP dan SIPI adalah Kementerian Kelautandan Perikanan RI pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

PKFB 1108 tidak dapatmenunjukkan dokumen perijinan perikanan yang sah seperti SIUP danSIPI yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.Bahwa ABK kapal ikan KM.PKFB 1108 yang dinakhodai terdakwa ada 4orang yang terdiri dari : Mr. ADISAK, Mr. LUK TAK HONG, Mr. JOE danMr. UN yang semuanya kewarganegaraan Thailand.Bahwa pada saat ditangkap oleh KP.

Jaya mempunyai isi Kotor (GT) sebesar 5 GT;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun2002 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPer.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Kriteria kapal ikan yangsudah diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) adalah dengan tonase 5 GT ke atas, dan suratHal. 2 dari 11 hal. Put.

Timbul Jaya mempunyai isi Kotor (GT) sebesar 5 GT;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun2002 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPer.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Kriteria kapal ikan yangsudah diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) adalah dengan tonase 5 GT ke atas, dan suratyang harus ada di atas kapal seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) PerMen Nomor : Per. 05/Men/2008 tentang

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kaspuri Bin Sarim dengan Pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telahdijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unitJaring Mini Purse Saine; Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 05/SIUP/DPPK/2007 dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian, Peternakan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 05/SIUP/DPPK/2007 dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian, Peternakan danKelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007;Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 05/SIPI/DPPK/2007 dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian, Peternakan danKelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007, barang bukti tersebut (a),(b), (c), (d), (e) Semuanya dikembalikan kepada yang berhak saksi H.Munari;Hal. 6 dari 11 hal. Put.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 05/SIUP/DPPK/2007dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 485 K/Pid.Sus/2009e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 05/SIPI/DPPK/2007dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007, barangbukti tersebut (a), (b), (c), (d), (e) semuanya dikembalikan kepadayang berhak saksi H.

Sertifikat Kelaikanan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor 552.2/Hubkominfo/201;-------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201;--------------------------------------- 2 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 024/SIPI-KAN/SB/2013 tidak berlaku lagi;---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP

) Nomor: 041/SIUP-KAN/SB/2013 tidak berlaku lagi;---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar lampiran Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 041/SIUP-KAN/SB/2013;------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama JON LUKMAN BIN MAKMUR;----------------------------------------------------------------------------------------------

22222 = 222 nn nnn nnn nnn enn one enn ene eeDirampas untuk dimusnahkan. 220 20200 220 2n= eon none see one cee ene een ne1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikanan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor552.2/Hubkominfo/201; 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201; 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 024/SIPIKAN/SB/2013 tidakberlaku lagi; 1 (satu) lIembar lampiran Surat jn Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 0241/SIUPKAN/SB/2013; (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP

) Nomor: 041/SIUPKAN/SB/2013 tidakberlaku lagi; 1 (satu) Jembar lampiran Surat jin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 041/SIUPKAN/SB/2013; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama JON LUKMAN BINMAKMUR;Tetap terlampir dalam berkas perkara.Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima RibuRupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohonkeringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya semula;Menimbang

di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia padaposisi 00 34 8591 LS 104 06 8374 BT, atau di perairan Alang Tiga LinggaKepulauan Riau, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Mereka yangmelakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP

Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat jin Usaha Perikanan (SIUP) yangdikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku kemudianTerdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Perairan Kepolisian DaerahKepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 joPasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 jo Pasal 104 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009

SIUP Pembenih an; 2nn nano nn nn nena nn nn nnn ne Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPLb. SIUP Pembesaran; dan c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.

berlaku) selama orang = melakukan kegiatan usahapembudidayaan ikan.(2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulangsetiap 5 (lima) tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMENKP/2014 tentang UsahaPembudidayaan Ikan yaitu : Pasal 31 (1) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulangsetiap 5 (lima) tahun sejak SIUP dit erbitkan. (2) Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangkawaktu

5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.

selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnyaperingatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP. (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdiberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.Pasal 51; Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksiadministrasi. (2) Sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. peringatan tertulis; b. pembekuan SIUP dan/atau SIKP1; danc. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturutturut, masingmasing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai denganberakhirnya peringatan tertulis kedua tidak

,(enam ratus juta rupiah) tanpa perubahan anggaran dasar dananggaran rumah tangga perusahaannya.Oleh karenanya SIUP dimaksud pada tanggal 03 Mei 2012 telahdicabut oleh Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Bandungselaku penerbit SIUP dengan alasan bahwa berdasarkan laporan danhasil pengecekan ternyata datadata yang diberikan oleh pemohondalam perhitungan modal dan kekayaan bersih yang dituangkandalam Neraca Perusahaan yang dijadikan dasar untuk penetapanpenggolongan SIUP adalah tidak benar.Di

Bdg, bukandidasarkan oleh adanya kesalahan penetapan penggolongan SIUP yangtelah dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT),sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam eksepsinya padapemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.

yang telah dilakukan olehBadan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sebagaimana keteranganSaksi Kepala BPPT Kota Bandung di bawah sumpah yang diajukan olehTermohon Kasasi pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri yangmenyatakan:Bahwa kemudian saksi beserta jajarannya di BPPT Kota Bandungmenemukan beberapa kejanggalan dalam proses pembuatan SIUP milikPenggugat, yang diakui sebagai kelalaian Pemeriksa persyaratanpembuat SIUP di BPPT Kota Bandung pada saat melakukanpemeriksaan dan pembuatan SIUP milik

Apabilamemang ternyata SIUP milik Pemohon Kasasi tidak dapat dipergunakandalam pelelangan pekerjaan tersebut, semestinya Termohon Kasasitidak mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa berkas yangdiserahkan oleh Pemohon Kasasi sudah lengkap sebagai dasarTermohon Kasasi memenangkan Pemohon Kasasi dalam pelelangantersebut dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 134/B/HK/PUSLOG/S2011 tanggal 01 Desember 2011;Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya hanya mengacukepada kesalahan pembuatan SIUP

cara menyalahi fakta yangsesungguhnya, dan kesalahan BPPT tersebut nyata, sebagaimanaSurat Pencabutannya tertanggal 03 Mei 2012, sehingga yangseharusnya berhatihati dalam penerbitan SIUP adalah BPPTbukan Tergugat;e Bahwa dengan dicabutnya SIUP Penggugat oleh BadanPelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Bandung, pekerjaan yangdilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kategori yangdiharuskan untuk pengadaan barang dan jasa dalam perkara aquo, oleh karena itu pembatalan perjanjian yang dilakukan olehTergugat