Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif substansi substansial subsatansi substantsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — PT GAJAH PERKASA INDAH vs. PT DWIMAJAYA UTAMA, dkk
108 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp4.100.168.600,00Pembanding harus mengembalikan sejumlah kekurangan kayu atauHalaman 20 dari 27 hal.Put.Nomor 146 PK/Pdt/20177.8.uang sebesar Rp60.382.577.816,00 seperti pada amar putusan hakimTingkat Pertama, padahal dalam ketiga SPJB tersebut (SPJB 025,SPJB 008, dan SPJB 012) tidak diatur mengenai risiko manakala terjadiperubahan kenaikan harga secara signifikan kepada pihak mana harusmemikul beban seperti kasus a quo;d. halaman 10 alinea ketiga:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesungguhnyasecara substansif
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-03-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN TAR
Tanggal 11 April 2017 — -Rano Feny Alias Rano Bin (Alm) Lafeny
61 — 5
  • bertentangan dengan hukum objektifdan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli di atas MajelisHakim berpendapat bahve perbuatan tanpa hak adalah salah satu bentukkonkret dari perbuatan melawan hukum karena hak/wewenang untuk boleh, tidakboleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukanatau tidak melakukan sesuatu diatur di dalam hukum objektif, sehingga terhadapunsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
  • suatu hal yangmustahil penghulu ini menyetujui bahkan ikut hadir menjadi wali nikahjikalau memang ada halhal yang dilarang agama, salah satunyahalangan menikah bagi seorang muslim, dan hal ini menjadi penyebabhingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokohmasyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinanArlina (Penggugat) dengan Agusti Perwira (Tergugat) dengan alasantidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakimlebih mengedepankan keadilan substansif
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 22-06-2016 — Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 46/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 9 September 2016 — NY. SRI WIDADI SULISTYANINGSIH, SE melawan MAYA MEXITALIA, dkk
137 — 65
  • Olehkarenanya Tergugat khawatirkan bila perkara ini diteruskan nantinya akantimbul dua putusan yang saling bertentangan dalam satu kasus (pihak danobyek sama) dan apabila hal ini sampai terjadi akan menjadi preseden yangsangat buruk bagi dunia peradilan knususnya Pengadilan Negeri Sleman;Secara substansif, materi pokok perkara yang termuat dalam perkaraperdata No. 118/Pdt.G/2012/PN. Slmn (/n Casu) sama persis denganperkara pidana No. 571/Pid. Sus/2011/PN. YK Jo. No. 60/Pid.
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama Perceraian
Register : 07-05-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 1
  • hal yangmustahil penghulu ini menyetujui bahkan ikut hadir menjadi wali nikahjikalau memang ada halhal yang dilarang agama, salah satunyahalangan menikah bagi seorang muslim, dan hal ini menjadi penyebabhingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokohmasyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinanDebi Susilawati (Penggugat) dengan Efrel Naldi (Tergugat) denganalasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga MajelisHakim lebih mengedepankan keadilan substansif
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-07-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1853/Pdt.G/2014/PA.JS
Tanggal 28 April 2015 — Hj. Setiawati binti R.H. Suhandi MELAWAN Soeyono bin Merta Suwirya
37 — 5
  • Polisi: B 222 FEBTahun 02.17 (seharusnya tahun 2012).Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan beberapa perubahan atasgugatannya, oleh karena demikian Majelis Hakim terlebih dahulu menilaitentang perubahan aquo;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan diajukan sebelum Tergugatmelahirkan jawaban, Tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap perubahan,isi perubahan tidak bersifat substansif hanya melengkapi petitum angka 7.f.secara lebih spesifik mengenai harta bergerak yang digugat yaitu mobil rushdan menambah
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 15/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 16 Desember 2020 — Pemohon:
JOENOES RAHARDJO
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TENGAH cq KAPOLRES KOTA SURAKARTA
77 — 32
  • ataupun jumlah dari saksi yangtelah diperiksa akan tetapi adalah tergantung kepada kwalitas substansi daribukti tersebut dalam membuktikan terbukti tidaknya seluruh unsur unsurdari tindak pidana yang disangkakan ;Menimbang, bahwa dengan tanpa bermaksud untuk memasuki materipokok perkara dalam perkara yang dilaporkan berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/B/311/XII/2019/Jateng/Resta Ska, tanggal 23 Desember 2013tersebut, akan tetapi sekedar mempertimbangkan dan menilai logikayuridish dari kwalitas substansif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-05-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Mei 2013 — BERNADETTA WIDIANDAYANI, vs Drs. KALUGE ANSELMUS MS. MM.,
73 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karenanya, akibat dari perbuatan PerbuatanMelawan Hukum yang. dilakukan oleh TergugatRekonvensi sangat mendramatisir tanpa dasar dan alasansah menurut hukum, dengan menyatakan PenggugatRekonvensi tidak mempunyai kewenangan dalammenjalankan Lembaga yang dipimpinnya, jelas suatuperbuatan melanggar hukum, atau setidaktidaknya dapatdipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan: bunyi Petitumdan Diktum tidak berbeda secara substansif maka diktum
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 13-08-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 11 Desember 2012 — 1. ADOLF WARAMORY, S.H.; 2. TITUS SUMBARI, S.Sos.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
120 — 36
  • Namun kalau keadilan hukum belum ;Bahwa menurut Ahli tindakan Kepastian Hukum yang dilaksanakanoleh KPU tidak bertentang dengan Asas Pemerintahan Yang Baik,namun MK dalam Pelaksanaannya adalah substansif ;Bahwa menurut Ahli suatu Putusan MK harus dilaksanakan olehKPU, bila tidak dilaksanakan akan cacat yuridis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. vs 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 2. PT KATULISTIWA DWI BHAKTI
457 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara Substansif Putusan Arbitrase Ke 2 Melanggar Asas Ne Bis In Idem atau ResJudicata, Dan Karena Itu Bersifat Melanggar Ketertiban Umum Indonesia Yang Menghendaki Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (Final And Binding).Dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa tidak dijelaskan mengenai definisi ketertiban Umum.Menurut Erman Rajagukguk dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dalam PutusanPengadilan (Edisi satu cetakan ke2 tahun 2001 hal
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 81/Pdt.G/2015/PA.SIT
Tanggal 26 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
14 — 0
  • (PutusanMARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003).Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut secara substansif bahwapemberian 1/2 gaji bekas suami kepada bekas isteri merupakan kebijakanpejabat instansi dan bukan merupakan bagian dari hukum acara PeradilanAgama.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 189/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
MUSYAFAUL MULTAZAM
Tergugat:
1.PT. BANK JTRUST INDONESIA,Tbk
2.PT. JTRUST INVESTMENTS INDONESIA
187 — 60
  • Menetapkan Total Utang Pelawan adalah sebesar Rp18.615.444.000 Rinciannya :Kredit Rekening Koran :ih Pokok : Rp 10.541.323.471,iN Bunga: Rp 4.999.594.938,ih Denda : Rp 1.038.647.625,Kredit Berjangka :0 Pokok Rp 1.141.143.1370 Bunga Rp 566.327.481( Denda Rp 324.338.5979) Bahwa oleh karena isi dari Surat Penolakan sebagaimana Poin 8),sangatlah substansif mencederai keadilan bagi Pelawan, maka demikianlahPerlawanan ini diajukan dengan alasanalasan yakni sebagai berikut ini:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 13-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 21 Juni 2017 — THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED >< 1. HERTINY SOEDJIANTO ; 2. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
545 — 204
  • No.05/Padt.Sus/MEREK/2017/PNNIAGA Jkt Pstpemeriksaan substansif merek Tergugat , sehingga Tergugat 1 dapatdikwalifikasi sebagai berikut;a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
122 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. adalahtindakan DKPP yang melampaui batas kewenangannya karenamemasuki wilayah pertimbangan hukum Adminstrasi Negarayang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,oleh karenanya merupakan produk keputusan yang cacathukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangandiatas, menurut Majelis Hakim secara substansif/materilkhususnya Penggugat ataupun seluruh Anggota KPU KotaMakassar tidak dapat dikualifikasi telah melakukan tindakanatau perbuatan tidak professional dan melanggar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 48/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
Suminten
Tergugat:
Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
233 — 116
  • SuratKelahiran dari kelurahan Jebres yang merupakan bukti otentikadanya peristiwa kelahiran seseorang yang isinya telah digantidengan keadaan tidak senyatanya dan hanya merupakanfotocopy tanpa disertakan aslinya yang merupakan pelanggaranyang bersifat substansif dan Surat Kelahiran dari kelurahanJebres tersebut tanpa ada tandatangan 2 (dua) saksi sehinggarentan dengan pemalsuan dan pelanggaran persyaratansebagaimana ditetapbkan dalam Kepmendagri No.474.1.785tanggal 14 Oktober 1989 dan Ismendagri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 11-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — YAYASAN CITRA KEADILAN VS WALIKOTA MEDAN, DK
500 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa setelah dipelajari secara seksama objek sengketa tersebut, secarahukum prosedural dan secara hukum substansi objek sengketa adalahcacat hukum formil dan cacat hukum substansif dengan alasan sebagaiberikut :(1) Cacat Hukum FormilBahwa dalam konsideran Objek Sengketa, bagian : Menimbang,Mengingat, dan Memperhatikan diperoleh fakta, sebagai berikut :Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Saudara Abu DjajaMengingat :1Bunyamin u/an. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Upload : 15-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/PDT.SUS/2011
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. ( PT. TELKOM ); BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ( BANI ), DK.
157 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan uraian diatas maka sesuaidengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) UU NO.30/1999 Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan berhak untuk menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dariputusan Arbitrase ke2 ini ;ll Secara Substansif Putusan Arbitrase Ke 2 Melanggar Asas Ne Bis In Idem atau Res Judicata, Dan Karena ltu BersifatMelanggar Ketertiban UmumIndonesia Yang Menghendaki Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat(Final And Binding).Dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 321/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : Syahrial
Pembanding/Tergugat II : Mohamad Yudi Sahputra
Terbanding/Penggugat : Widi Ningsih Binti Endang
Terbanding/Turut Tergugat : III. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
95 — 66
  • dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadaktersebut, dengan alasan seperti terurai di dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan ParaPembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalamRekonvensi dalam memori bandingnya serta berkas perkara beserta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Cbd.tanggal 28 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapatbahwa pada pokoknya tidak ada hal baru yang substansif
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 23 Agustus 2018 — RAHMAWATI ; KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
263 — 238
  • Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUNJKTNegara, tidak sematamata hanya mementingkan aspek keadilan formal saja tetapiseharusnya lebih mementingkan aspek keadilan substantif;Menimbang, bahwa keadilan substansif adalah keadilan yang diberikansesuai dengan aturan hukum substantif, tanoa melihat kesalahankesalahanprosedural yang tidak berpengaruh pada hakhak substantif yang berperkara,maka dapat dimaknai bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang diberikansesuai dengan aturanaturan hukum substantif tanoa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Nopember 2013 — ADITYA HAMZAH Bin ABDULLAH MALIK Bin H. ABDUL MALIK, dkk VS ABDUL GOFFAR ISMAIL
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak bisa mendalilkan jual beli tersebut adalah sah secara hukumkarena Judex Facti terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari Lurah (KepalaDesa) dan Camat serta penjual supaya jelas dan rinci terhadap jual beli tersebut;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 17 paragraf 1 (satu) dan 2 (dua)yang menyatakan sebagai berikut:*Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka telah dengansangat jelas terjadi kekeliruan yang bersifat formil/administratif dan kekeliruanmateriil/substansif