KEPALA DINAS TATA RUANG ( Dahulu TATAKOTA ) PROVINSI DKI JAKARTAberkedudukan di Jl. Abdul Muis No. 66Lantai 36 Jakarta Pusat, Dalam halini memberikan kuasa kepada Noerwenda,SH., Made Suarjaya, SH., Sri Astuti, SH.CN., Yayan Yuhanah, SH.MH., BudiHartono, SH., Radiah, SH., DennyHarnoko, SH. semuanya Pegawai PemerintahProvinsi DKI Jakarta, berkantor padaBiro Hukum Blok G Lantai IX, Jl.

APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2014, dan LUCKY ALFREDOMARTOLOMIUS DANDEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalamkegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umumsistem solar cell TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata KotaKota Manado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahanatas keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor 08/D.10/TK/I/2014tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas TataKota

fisik telahmencapai 100% yang dinyatakandengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan; Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasapemerintah "Bahwa ARIYANTI MAROLLA,ST Direktur CV Solusi Daya Mandiriselaku penerima Kuasa Direksi PT SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTORseharusnya tidak bisa menerima uang pembayaran pekerjaan dari Dinas TataKota

Penyerahan Pertama Pekerjaan; Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atasPutusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 36 dari 88 halamanPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasapemerintah "Bahwa ARIYANTI MAROLLA,ST Direktur CV SOLUSI DAYA MANDIRIselaku penerima Kuasa Direksi PT SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTORseharusnya tidak bisa menerima uang pembayaran pekerjaan dari Dinas TataKota

pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) danPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Kota ManadoAnggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Manado Tahunanggaran 2014. 189. 2 (dua) lembar asli lampiran keputusan Kepala Dinas TataManado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentangPerubahan atas keputusan kepala dinas tata kota Manado Nomor08/D.10/TK/I/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas TataKota

Staf Bagian Hukum pada Dinas TataKota Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT Pengadilan negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasidengan register perkara No. 559/Pdt.G/2013/PN.Bks. mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.

tercatat atas nama Dra.Tia Aryati bidang tanahnya berbatasanlangsung dengan bidang tanah milik Penggugat, maka pada tanggal 3 Juni 2013Penggugat mengajukan Surat kepada Kepala Suku Dinas Tata Ruang KotaAdministrasi Jakarta Timur";Selanjutnya dalam posita gugatan angka 8, disebutkan :" bahwa sesuai dengan KRK: 2401/1X/GSB/JT/1995 No.Blad:65/145 dari Dinas TataKota Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa lokasi bidang tanah tersebut(Sertipikat Hak Milik No.06063/Kel.Pondok Kelapa, terbit tanggal

Putusan Nomor 16 K/TUN/201518Administrasi Jakarta Timur Nomor : 704/331.75/VH/2013, Perihal : MohonPenyelesaian tentang lokasi tanah di Pondok Kelapa tanggal 10 Juli 2013 yangmenyebutkan :Bahwa sesuai dengan KRK : 2401/IX/GSB/JT/1995 Nomor Blad : 65/45 dari Dinas TataKota Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bahwa lokasi bidang tanah tersebut/Sertipikat Hak Milik Nomor 0603/Kelurahan Pondok Kelapa terbit tanggal 06November 2003 dengan Surat Ukur Nomor 00193/2003 seluas 177 m2, sebelah timurdan

IMAM WALUYO/ Tergugat tidak memiliki buktikepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan oleh Tergugat Il,maka Tergugat II dibawa oleh Tergugat I ke Notaris NGADINO, S.H.untuk mendengar, melihat bahwa tanah negara yang ditawarkantersebut memiliki keabsahan legalitas tersebut sedang dalamproses pengajuan penyertifikatan dan saat itu sedang dalam masaproses pembuatan KRK (Keterangan Rencana Kota) dari Dinas TataKota Semarang dan gambar situasi dari BPN (Badan PertanahanNasional) Kota Semarang..

SIGIT RAHARJO membeli kepadaPara Penggugat cS mengajukan permohonan pengajuansertifikat HM (Hak Milik) tetapi yang disetujul SHGB No. 229.Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2021/PT SMGBahwa dasar hokum/data pendukung guna prosespenyertifikatan menggunakan dasar hukum yang sudahterlapmpir dihalaman 7 point No. 1 s/d No. 6.Bahwa permohonan ini dengan dasar hokum/data pendukungyang ada No. 1 s/d No. 6 telah dikabulkan oleh BPN (BadanPertanahan Nasional) dan telah koordinasi dengan Dinas TataKota

KEPALA DINAS TATAKOTA KABUPATEN ASAHAN, beralamat di JalanDiponegoro No.348 Kisaran, dalam hal ini memberikankuasa kepada LEO L. NAPITUPULU, SH. M.Hum.,NURLIANA RITONGA, SH. M.Hum., dan ERICKSONSAUT TIMBUL PURBA, SH., AdvokatPenasehat HukumLEO L. NAPITUPULU, SH.

KisPengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Maret 2015dibawah Register No:46/PSKKUM/2015, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I ;SOFYAN DJAHRI, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas TataKota Kabupaten Asahan TA 2014, beralamat di JalanDiponegoro No. 348, Kisaran, dalam hal ini memberikankuasa kepada LEO L. NAPITUPULU, SH. M.Hum.,NURLIANA RITONGA, SH. M.Hum., dan ERICKSONSAUT TIMBUL PURBA, SH., AdvokatPenasehat HukumLEO L. NAPITUPULU, SH.

BenarTidak benar, yang benar adalah sisa sertifikat induk 2.071 m2 bukan 7.110m2 yang belum bisa dipecah sertifikatnya karena pengakuan Dinas TataKota Padang semuanya adalah fasilitas umum (fasum)30%x7.110mM2=2.071m2, Tergugat sudah berusaha mengurusnya tetapibelum berhasil dan sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya lebihkurang Rp. 65.000.000 termasuk pembelian tanah untuk jalan ke lokasi;.

minggusetelah pertengkaran pertama, dan pertengkaran ketiga terjadi 3 hari setelahpertengkara kedua;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 5 bulan yanglalu;Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anakberupa susu anak;Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga billiard dengan penghasilan bersihRp. 100.000, per hari;Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohondan Termohon namun tidak berhasil;SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Dinas TataKota

Grogol Petamburan Jakarla Barat atas nama Pemohon Anizar ;Surat Ketetapan Rencana Kota yang diterbitkan Kepala Suku Dinas TataKota Jakarta Barat, tanggal 5 November 2003 atas tanah kaveling persilHal 3 dari 17 Hal. Put.No.522/Pat.G/2013/PN. Jkt. Bar.No. 345 jenis GKP Blok N Phase V luas 55 m2, yang terletak di JalanSalak Barat Ill No.21 RT.013/RW.05 Kel.

EXO CAHYONO, MT (Kepala Dinas TataKota), NUGROHO JOKO PURWANTO (Kepala Dinas Bina Marga),MASDIANA SAFITRI (Asisten 4), Ir.

EKO CAHYONO, MT (Kepala Dinas TataKota), NUGROHO JOKO PURWANTO (Kepala Dinas Bina Marga),MASDIANA SAFITRI (Asisten 4), Ir.

Abdul Kadir, Suku Dinas TataKota Jakarta Barat menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kotatertanggal 29 Oktober 1990 terhadap lokasi bidang tanah Hak Milikyang disewanya, yang diperuntukkan penggunaan toko dengan tinggibangunan maksimum 4 lantai, dan dengan keterangan SuratKeterangan Rencana Kota dimaksud tidak berlaku pengurusan IzinMendirikan Bangunan (IMB). ;Bahwa atas kehilangan hak dan kepentingannya, Penggugat sebagaipemilik tanah Hak Milik No. 204/Kel.

Y No. 24, Kemanggisan, Jakarta BaratPAGEtanggal 10 April 2008 yang disetujui/ditetapkan Kepala Seksi Dinas TataKota Kecamatan Tamansari ; (Sesuai dengan aasli) ;. Bukti T 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No.317405000201001650 tertanggal 2 Januari 2008 atas nama Wajib PajakAbdul Kadir, dengan letak objek pajak di JI.

Abdul Kadir, Suku Dinas TataKota Jakarta Barat menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kotatertanggal 29 Oktober 1990 terhadap lokasi bidang tanah Hak Milikyang disewanya, yang diperuntukkan penggunaan toko dengan tinggibangunan maksimum 4 lantai, dan dengan keterangan SuratKeterangan Rencana Kota dimaksud tidak berlaku pengurusan IzinMendirikan Bangunan (IMB). ;Bahwa atas kehilangan hak dan kepentingannya, Penggugat sebagaipemilik tanah Hak Milik No. 204/Kel.

yang dapat dipunyai orang atas tanah;nn Menimbang ,bahwa berdasarkan buktibukti berupa AktaJual Beli, Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Menjual dan Membeli,suratsurat mana telah membuktikan tentang alasan peralihanhak atas tanahtanah tersebut kepada Pelawan telah dilakukandengan benar dan sesuai ketentuan hukum sehingga harusdinyatakan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ; Menimbang, demikian pula dengan bukti berupa 5 (lima)Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas TataKota

sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dandidirikan bangunan secara liar, dimana Tergugat belum juga mau mengangkatdan memindahkan bangunan liar tersebut secara didirikan tanpa izin MendirikanBangunan (IMB) dari yang berwenang sehingga dengan demikian merusak tatakota, juga sama sekali tidak didukung oleh alasan hak yang sah;4 Bahwa oleh karena penguasaan tanah dan mendirikan bangunan liar di atastanah milik Penggugat secara tidak sah, maka Turut Tergugat pernahmemerintahkan kepada Tergugat

PURNAWARMAN tanggal30 Maret 2009 yang dilegalisir PN Banjarbaru; dan 22 1 (satu) lembar fotocopy Check List Berkas Permohonan IPPT dari Dinas TataKota Banjarbaru tanggal 20 Maret 2009 yang belum ditandatangani (dilegalisirPN Banjarbaru); TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA,; 23 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Perumahan nomor :464 / I15 / Bkl / 1998 tanggal 04 Juni 1998 dari Sdr. IDIS kepada Sdr. H.MASTUR NOOR dikembalikan kepada terdakwa M.

Dinas Tatakota, selaku Tergugat ; Kelurahan Karang Mulya, selaku Tergugat II; CV. Widi Karya Mandiri, selaku turut Tergugat;Hal. 8 dari 43 hal. Put.

Dengan demikian eksepsi mengenai kewenanganmengadili (kKewenangan absolut) dari Tergugat dan II tidak cukup beralasankarenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat asalyang kemudian oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Intervensi)secara jelas ditujukan kepada Dinas Tata Kota Kota Tangerang (PemohonKasasi ) karena adanya Surat Keputusan Pembuat Komitmen Dinas TataKota Kota Tangerang Nomor: 014/PPKBang.I/DTK/2011 tertanggal 12 Mei2011

., tanggal 23 Januari 2009 yang diterbitkan Dinas TataKota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lembar RK Nomor 11/2009) (videbukti T/PRekonvensi3) di atas tanah tersebut hanya dapat didirikanbangunan dengan spesifikasi sebagai berikut:a. Perkantoran maksimal setinggi 32 lantai (di bagian Timur ataumenghadap Jalan Jenderal Sudirman) dengan luas wilayah yangHalaman 13 dari 38 hal. Put. Nomor 1450 K/Padt/20152.5.2.6.2.4dapat dibangun adalah 30.780 m?

(tiga ratus tujuhpuluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi);Bahwa namun demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensikemudian mengetahui bahwa berdasarkan Lembar Rencana Kota Nomor11/PR/SP/JP/I/2009., tanggal 23 Januari 2009 yang diterbitkan Dinas TataKota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lembar RK Nomor 11/2009) (videbukti T/PRekonvensi3) di atas tanah tersebut hanya dapat didirikanbangunan dengan spesifikasi sebagai berikut: Perkantoran maksimal setinggi 32 lantai (di bagian

Kasasi dahuluTerbanding telah melakukan wanprestasi terhadap Para PemohonKasasi dahulu Pembanding;7.5 Bahwa faktanya site plan telah disetujui oleh Dinas Tata KotaPemerintah Kota Bekasi terbukti dengan dikeluarkannya site plantersebut dan merupakan satukesatuan dan tidak terpisahkan dariperikatan perjanjian jual beli serta sertifikat yang masingmasing dimilikioleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan wargaPerumahan PJR;7.6 Bahwa dengan disetujui dan dikeluarkannya site plan oleh Dinas TataKota

Ragi Hidup dengan ukuran +20 meter;Adalah sah milik Penggugat;Menyatakan surat ukuran dan gambar asal yang dikeluarkan Dinas TataKota Kota Pematang Siantar dengan biaya kerugian sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) terhadap tanah terperkara atas namaPenggugat adalah sah mempunyai kekuatan hukum;Menghukum Tergugat , Il, Ill atau siapa saja yang memperoleh hak daripada tanah terperkara untuk mengosongkan serta mengembalikankepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap

Bahwa setelah Penggugat sekian lama (+ 6 tahun) Sertipikat yang dijanjikanoleh Tergugat tidak kunjung terbit, dan setiap ditanya oleh Penggugat selaludijawab oleh Tergugat sedang dalam pengurusan, sehingga akhirnyaPenggugat melakukan pengecekan ke Sudin Tatakota Jakarta Selatan, danTergugat mendapatkan keterangan tanah yang dijual Tergugat adalahtermasuk Penyempurnaan Hijau Taman (PHT) sehingga tidak bisadimohonkan sertipikat/IMB dan termasuk rencana jalan (Bukti P12) ;5.

Arief Yunanto Yuwono ;Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa harga tanah akandilunasi setelah sertipikat tanah terbit, dan Tergugat berjanji akan mengurusnya,tetapi setiap ditanya masalah sertipikat selalu dijawab oleh Tergugat sedang dalampengurusan, sehingga akhirnya Penggugat melakukan pengecekan ke Sudin TataKota Jakarta Selatan, sehingga Tergugat mendapatkan keterangan tanah yangdijual oleh Tergugat adalah termasuk Penyempurna Hijau Taman (PHT) sehinggatidak bisa dimohonkan sertipikat