Bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) ini, diajukandengandidasarkan pada Pasal 67 huruf e Undangundang Nomor : 5Tahun2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 14Tahun 1985tentang Mahkamah Agung:Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soalyangsama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan dengan yang lain;2.

dalil) olehTergugat II dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pol, tersebut ketikamengajukan gugatan perlawanan eksekusi melawan ibu kandung PemohonPK semula Turut Tergugat (vide Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01/Pdt.Plw/2009/PN Pol, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3024K/Padt/2010, yuncto Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungNomor 342 PK/Pdt/2013, yang berarti, bahwa Antara pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat suratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntutatau lebih dari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu) bagian dari tuntutan belumdiputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya;e. apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya

Nomor 901 K/Padt.SusPailit/2017suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seorang berpiutangsehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya,sematamata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebihtinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana oleh UndangUndang ditentukan sebaliknya. Namun tetap ada hutang yang diklaimmasuk sebagai hutang konkuren?

Hal ini karena Surat Edaran Menkeh tingkatnya lebih rendahdari undangundang dan/atau dengan Peraturan Pemerintah, juga SuratEdaran Menkeh bertentangan dengan prinsip pembaharuan hukum. Dengandemikian ada 2 alasan pokok untuk meninjau Surat Edaran MenteriKehakiman tersebut yakni:a. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 8Tahun 1981;Hal 13 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012b.

Surat Edaran tingkatnya lebih rendah dari UndangUndang Nomor 8Tahun 1981;Bahwa permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas olehPengadilan Tinggi Tanjungkarang juga seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima, karena memori kasasi tidak memuat bantahan bahwa pembebasantersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari tuntutan hukum berdasarkanalasan bahwa pembebasan tersebut tidak murni, juga tidak terdapatkeberatankeberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atastafsiran yang kurang benar atau kurang

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biayadalam perkara a quo pada setiap proses dan tingkatnya;Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori

hal.Put.No.275 PK/Pdt/20131995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia atas tanahterperkara, antara Penggugat dengan Tergugat I;Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/PDT/2009 sebagai putusan kasasidalam perkara ini, bertentangan dengan putusan Kasasi (putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2008 tertanggal 3 Desember2008) tentang hal atau soal yang sama, antara para pihak yang sama, dan olehPeradilan yang sama tingkatnya

;Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 tersebut tentang hal atau soal yang sama,antara pihak yang sama dalam peradilan yang sama tingkatnya telahbertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260K/TUN/2008) tertanggal 3 Desember 2008 tersebut, maka putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009tersebut, harus dibatalkan di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali;Bahwa

Tergugat hanya mencari Penggugat jika ada keperluan danhanya untuk memenuhi kebutuhan biologis Tergugat yang menurutPenggugat tingkatnya cukup tinggi .Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkaraini untuk menjatunkan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;2.

Nomor 85 PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011, sehingga dengan adanya2 (dua) putusan pengadilan yang bertentangan satu dengan yang laindengan objek yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya, maka akan menimbulkan kerancuan hukumdan ketidak pastian hukum di Negara Republik Indonesia ini yangberlandaskan dan menjunjung tinggi hukum;Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 Februari 2015Nomor 2774 K/Pdt/2014 telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan

Para PemohonPeninjauan Kembali) karena telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama dan oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya (yaitu antaraputusan Mahkamah Agung R.! Nomor 2015 K/Pdt/2009 tanggal 11 Februari2010 dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2774 K/Pdt/2014tanggal 24 Februari 2015), sehingga dengan demikian sudah patut dan adilputusan Mahkamah Agung R.I.

Yang Pemohon Peninjauan Kembali pahami, hukum yang berlaku di negara iniadalah Hukum Positif, sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 merumuskan secara berbandingterbalik/secara negatif isi dari aturan di atasnya jadi sangat kontradiktif apalagisudah mengatur lebih dari kewenangan yang diberikan bahkan sudah merubahsubstansi isi/pesan dari peraturan yang tingkatnya masih di atas yaitu PP dan UUseperti tersebut di atas.h.

Ketentuan Pasal 1 ayat (5)Perpres aquo, dijelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama atauMahkamah Syariah.Menimbang bahwa terhadap keberadaan dari Peraturan Menteri Agama RINo. 11 Tahun 2007 aquo yang secara tegas esensinya menyatakan bahwa terkait1819perubahan terhadap pencatatan nikah yang menyangkut biodata suami, istriataupun wali haruslah berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama, Hakimberpendapat bahwa ketentuan aquo bertentangan dengan materi dari peraturanperundangundangan yang tingkatnya

Sehinggapertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman bertentangandengan hukum adat Minangkabau, karena menurut hukumadatMinangkabau ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu ahli warisbertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal, nansehasta dan lainlain (Putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 27Mei 1968, Nomor 293/1967.PT BT, Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 14 November 1970 Nomor 493 K/SIP/1970).

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Pasal 67 huruf (e):Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Pasal 67 huruf (f):Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Pemohon PK sangat keberatan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Palu yang memeriksa dan memutus perkara a quo karena selaindari kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, juga pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah

kemudian oleh hakim pidana dinyatakanpalsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalamsegala tingkatnya ;8.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal67 huruf e atau setidak tidaknyahuruf f UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung = yang menetapkanbahwa : Huruf (e) "apabila antarapihak pihak yang samamengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yangbertentangan satu denganyang lain; Huruf

Antara pihakpihak yang hampir sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.Antara Perkara Nomor 533 K/Pdt.SusPHI/2013 dengan Perkara Nomor702 K/PDT.SUS/2011, Penggugat dan Tergugatnya hampir sama dalam halini Penggugat adalah Perusahaan dan Tergugatnya adalah karyawan,sedangkan persoalan, dasardasar gugatan, aturan yang diterapkan danTingkatan Pengadilannyapun sama namun ternyata Putusan

Putusan Nomor 237 PK/Pdt/2014adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf e dan huruf f UndangundangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenal soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya; Apabila dalam suatu putusan terdapat

Lalumenuduh Tergugat dengan wanita lain untuk menutupi aib Penggugat yanglebih dulu selingkuh dengan JANES MAMBAI adik tingkatnya sendiri untukmencari Suatu pembenaran.Bahwa Tergugat selain jadi suami namun berperan ganda sebagai ibu bagikedua buah hatinya, menjaga, merawat.

Putusan Nomor 75 PK/TUN/2017dinyatakan palsu;apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya