tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan dapat dijelaskanoleh tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada point 4 (empat)28diatas tergugat menegaskan bahwa langkah yang diambil olehtergugat telah sesual dengan mekanisme denganmempertimbangkan berbagai aspek dan berbagai kepentingan yanglebih besar baik terhadap internal Kepolisian khususnya Polda Malutsendiri maupun secara eksternal dalam masyarakat itu sendirisehingga kemudian langkah tersebut diambil dan langkah ini telahmemenuhi asasasaSs umMuM

HENDRIKUS RUMUAT, dimana pihakTergugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak profesional dalam menilai,memeriksa, meneliti dan mencermati kembali suratsurat permohonanatau dokumendokumen yang diajukan oleh Tergugat II Intervensisebagai persyaratan, dan mencari keterangan tambahan atau informasidari masyarakat atau pemerintah desa setempat mengenai riwayatbidang tanah, serta mencocokkan data fisik dan data yuridisnya; apakahsudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundanganserta aSaSaSaSs umMuM

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut maka unsur yang harusdipenuhi untuk menerapkan jenis hukuman tersebut adalah; Adanya hukuman penjara/ kurungan); Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan / yang ada hubungannyadengan kejahatan dan/atau pidana UmMUM

bahwa oleh karena unsur kedua mengenai kelalain terdakwamengangkut kayu tidak terbukti, maka kepadanya dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya kepada terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakw dinyatakan tidak bersalah dandibebaskan dari dakwaan kedua, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimmbangkan dakwaan kesatu) walaupun dakwaan Jaksa Penuntut Ummum

Bahwa dasar dilakukannya pemecahannya sertipikat hinggamenjadi sertifikat obyek sengketa dalam perkara ini adalah untuk agartanah sebagaimana dalam sertipikat obyek sengketa tersebut digunakanuntuk keperluan akses jalan oleh Tergugat II Intervensi menuju salah saturumah yang juga milik Tergugat II Intervensi dan khususnya terutamadiperuntukan bagi karyawan /pegawai Tergugat II Intervensi menujuGudang / tempat usaha yang juga milik Tergugat II Intervensi danseharusnya bukan merupakan jalan UmMUM;16

UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara.Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat keliru menyatakan Tergugattelah bertentangan dengan peraturan perundang undangan danaSaSaSasS umMuM pemerintahan yang baik.Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat mohon untuk ditolakseluruhnya ;7.

yakni asas yang mengandung arti bahwasuatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusandan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakanyang bersangkutan dipersiapbkan dengan cermat sebelumKeputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karenaObjek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturanperundangundangan dan asas asaS umMuM

dikemukakan baik olehPenuntut Umum maupun oleh Terdakwa serta Tim Penasihat HukumTerdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yangtercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggapmenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukumyang terungkap di persidangan tersebut apakah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dapat diterapkan atas perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi unsurunsur dakwaanPenuntut UmMUM

Untuk perkara Mochamad Syukur Abbasdalam dakwaannya telah dicantumkan bahwa perbuatannya dilakukanbersamasama dengan Rahmat Safrani, hanya saja dalam penentuantersangka Penyidik menggunakan teknik pembuktian sesuai Surat EdaranJampidsus ;Bahwa dalam perkara Pemohon penyidik sudah menerapkan SOPpenanganan perkara seperti yang diatur secara interen dalam instansiKejaksaan;Bahwa Surat perintah penyidikan umum adalah surat perintah penyidikansecara umMuM;Bahwa Surat perintah penyidikan umum tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkanObjek Sengketa a quo telah salah dalam mementukan pemilik sah atas tanahHalaman 64 dari 76 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2021/PTUN.BNAtersebut, sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan dalam menentukansubjek atas tanah Penggugat dan juga Tergugat dalam proses penerbitantersebut tidak secara terang dan terbuka mengumumkan kepada khalayakramai sehingga telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang undangan maupun asas aSas UmMuM

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2huruf a Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang Undang No: 5 tahun1960 jo Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997juga bertentangan dengan asas aSaS umMUM pemerintahanHal 29Putusan PerkaraNo.14/G/2018/PTUNMDNyang baik yaitu asas kepastian hukum. Karena penerbitanSertifikat Hak Milik No.27 tersebut untuk menjamin adanyakepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya telah terpenuhi;woneeee Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanalternatif Kedua Penuntut UmMUM

Kepentingan UmMUM);7 222 nnn8.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPutusan Perkara Nomor : 36/G/PU/2019/PTUN.SBY.Halaman 50 dari 107 HalamanPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan UMmUM). "222222 ne nnn nnnd. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan UmUM. 22222220222 222222e.

tanahsebenarnya, sehingga terdakwa Suroso selaku anggota PanitiaPengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersamasamadengan Panitia pengadaan tanah lainya diantaranya saksi PujiHartono dan saksi Sarjana telah dengan sengaja tidakmelakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknyaakan dilepaskan atu diserahkan dan dokumen yangmendukungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7ayat (b) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan = untukKepentingan UmMUM

besertapenjelasannya yang menyatakan bahwa asas ketidakberpihakan adalah asasHalaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 184/G/TF/2020/PTUN.JKT.yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspekprosedur, objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun asasasas UmMuM

Asas Kepentingan UMmUM;; 2 222 22 one nnn nnn nn nnnAsas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif, dan selektif ; 4. Asas Keterbukaan; Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindunganatas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;5.

dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkandan/atau dilakukan, oleh karenanya penerbitan objek sengketa sebagai pelaksanaanputusan DKPP merupakan pengejawantahan asas kecermatan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan,prosedur maupun substansi telah sesuai hukum, yaitu tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku maupun asasasas umMuM

bahwa unsur ketiga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum bersifatini bersifat alternatif , dimana terlihat dari adanya frase atau dalam unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur didalam unsur ketiga dalam dakwaankedua Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikansalah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telahterbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalamunsur ketiga dakwaan kedua Penuntut UmMUM

Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, saksi ada melakukan survey ke lapangan,menghitung rencana anggaran biaya dan membuat gambar rencana kerja,hasil survey diserahkan ke Kepala Bidang Prasarana wilayah untuk diketahui Kepala Dinas;e Bahwa setelah gambar Rencana Kerja dan RAB dibuat, kemudiandikonsultasikan ke Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum diMedan kemudian pada tanggal 29 November 2012 gambar rencana kerjadan RAB tersebut disetujui oleh Tim Ditjen Bina Marga KementerianPekerjaan UmMUM