Ditemukan 1505 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : walfare welmar weflar wellar welfan welfaret walpare walfared wallfare warfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-03-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 28/Pid.Sus/2014/PN.TG
Tanggal 11 Maret 2014 — -SARJONIE TIRTA ALS JONI Bin EDIYANTO TIRTA -FIRDA FIRDAUS ALS DAUS Bin MISDARIA
46 — 13
  • setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap ParaTerdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukandalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu; 2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 235/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 8 Desember 2015 — -MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIA
75 — 5
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 03-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1130/PID/2018/PT MDN
Tanggal 17 Januari 2019 — MAURITZ HENDRIK PARSAORAN
63 — 39
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (Social Welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
161 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia yang mendeklarasikan dirinyasebagai welfare state secara mutlak seharusnya dapat menegakkanbestuurszorg dengan baik, namun ironisnya justru kehilangan esensitersebut didalam penanganan dampak sosial kemasyarakatanpembangunan Waduk Jatigede.Halaman 85 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015160.
    Bahwa Termohon yang seharusnya menegakkan prinsip welfare state,terutama adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakkanhukum, Termohon malah bersifat kontradiktif tanpa memperhatikan hakhak asasi dan nasib Pemohon.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 114/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : ABBAS Diwakili Oleh : JERRY FERNANDEZ, S.H.,CLA.
Pembanding/Penggugat II : SUHARDI Diwakili Oleh : JERRY FERNANDEZ, S.H.,CLA.
Terbanding/Tergugat I : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
Terbanding/Tergugat II : Tuan YOS SUMITRO
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN
84 — 36
  • penguasaan Tergugat maupun telah beralin penguasaan pihak lain/Siapapun yang mengakusebagai Pihak yang Berhak padahal bukan merupakan Pihak yangBerhak termasuk namun tidak terbatas pada penguasaan oleh TergugatIl, maka agar tidak terulang kembali kekeliruan dan tindakan main hakimsendiri (Eigenrechting) yang berpotensi menghambat produktivitasPemerintah, laju pergerakan pembangunan serta laju pertumbuhanekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bermuara padasuatu Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Welfare
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
FIDELIS GANI Anak SATUN Alm
79 — 25
  • dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
PT BUKIT SUNUR. diwakilin oleh Kusmalingga Wijaya
Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
355 — 668
  • :Bahwa filosofisnya adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Negara berwenanguntuk mengelola kawasan dalam rangka pemanfaatan sebesarbesarnya untukkemakmuran rakyat, atas dasar itulah maka sebagai negara welfare stateSupaya tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya diaturlan PeraturanPerundangundangan, diantaranya UU Kehutanan, UU Pertambangan, yangsemuanya mengklaim untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-06-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN KALIANDA Nomor 221/PID.Sus/2016/PN.Kla.
Tanggal 24 Agustus 2016 — BAGUS JATMIKO bin WARSITO
34 — 5
  • BICTERZON WELFARE HUTAPEA, SH.;3. SANDI ADHAR, SH,;Yang beralamat di Posbakumadin yang ada di Jl. Pangeran Antasari Gg.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Pencurian
Putus : 30-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 300/Pid.B/2013/PN.TG
Tanggal 30 Januari 2014 — -SOLIHIN Bin AMINAH -SADAN Als GAWANG Bin AMAK GAWANG -ANTO Als RADIT Bin ADENAH
71 — 14
  • setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap ParaTerdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukandalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai idedasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu; 2) Keseimbangan antara social welfare
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3367 — 2315
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • It gives rise to increasedconsumer welfare and allocative efficiency. It includes the concept of dynamicefficiency by which firms engage in innovation and foster technological changeand progress.Hukum Persaingan adalah elemen esensial dalam mengawal prosespersaingan usaha, sehingga dibutuhkan adanya UndangUndang sebagai code ofconduct bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat.
    Economic efficiency adalah deskripsi yang menggambarkan upayapencapaian tujuan kesejahteraan yang maksimum ataupun upaya mendapatkannilai maksimum dari sumber daya masyarakat yang terbatas dan dipergunakanuntuk mengukur economic welfare. Proses persaingan mengkibatkan adanyapelaku usaha yang kalah bersaing, tetapi persaingan melalui proses yang fairdianggap sebagai cara paling tepat dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraanmelalui alokasi sumber daya maksimum.B.
    pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjaminkepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, kecil danmenengah, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan pelaku usaha dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatanusaha.Ketiga tujuan UndangUndang Hukum Persaingan Indonesia menjadi dasarfundamental bagi implementasi undangundang yaitu. penekanan padakepentingan umum, kesejahteraan rakyat serta efisiensi nasional (maximation ofconsumer welfare
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 01-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
MGS FERDIANSYAH, DKK
Tergugat:
1.PT.SHARP ELETRONIK INDONESIA Cq DIREKTUR PT.SHARP ELETRONIK INDONESIA
2.DIREKTUR PT. SINAR MULIA UTAMA Cq DIREKTUR PT. SINAR MULIA UTAMA
127 — 42
  • Melalui prinsip pengalihanperlindungan tersebut, kehilangan atau terabaikannya hakhakkonstitusional pekerja outsourcing dapat dihindari.Untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaanpemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaanyang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja,maka perusahaan pemberi kerja tersebut harus mengatur agar pekerjaoutsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare tanpadidiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-09-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 49/PID.B/2013/PN.KEFA.
Tanggal 30 Oktober 2013 — - SEBASTIANUS OENUNU Als. BASTI
84 — 27
  • Barda Nawawi Arif, Hakimharus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender (individualisasi pidana)dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SALIM Als SALIM Als SIGIT Als NUGRAHA Bin SAMIN
79 — 12
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-03-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tgt
Tanggal 23 Mei 2018 — Penuntut Umum:
TAUFIK,SH.
Terdakwa:
1.DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin JUANI
2.SALMAN Bin MASRI
3.M. YUSRIANSYAH Als YUS Bin SAHLAN
4.ICAL YUSUF Als ICAL Bin YUSUF
28 — 5
  • harusdihukum setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FATONI HATAM, SH, MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. MAKMUN A. NUHUNG , M.Si. Diwakili Oleh : Drs. MAKMUN A. NUHUNG , M.Si.
106 — 60
  • efek jera kepada Terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukanapa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 10-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
Terbanding/Terdakwa : Jance Junike Kaborang, S.Sos alias Ance
109 — 47
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (social welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO
92 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BerdasarkanAsas praduga rechtmatig/Prae sumptio iustae causa bahwa keputusan TataUsaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara hukum sampai denganadanya keputusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya, hal ini agartugas pemerintahan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan(protectiori), pelayanan umum (public servis) dan mewujudkan kesejahteraan(welfare) bagi masyarakat dapat berjalan.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.REZA RHENALDI SYAIFUL
2.DEWI MONITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
JASWAR CHATIB
1859 — 1808
  • Putusan Nomor 10/G/2020/PTUNSRG.sosialisasi, mengundang pihakpihak terkait, mendengar pihak yangdirugikan yang akan dirugikan atau terkena dampak dan tujuan dariproses tersebut adanya ganti rugi atau relokasi sebab proyek inidiuntukkan untuk kesejahteraan bersama (welfare state) ;Ahli berpendapat bahwa, asas kesewenangwenangan artinyabahwa pemerintah harus memperhatikan segala elemenelemen,apabila tidak diperhatikan maka dapat dikatakan sewenangwenangdan tidak cermat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — HENDRA SAPUTRA
237 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENDAHULUANIndonesia adalah merupakan Negara hukum (welfare state), sebagaimanatermaktud dalam Undangundang Dasar 1945 yang bertujuan untukmensejahterakan segenap rakyatnya. Salah satu faktor dari kesejahteraanadalah terbukanya akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidakterkecuali siapapun;Salah satu upaya untuk membuka akses rakyat terhadap keadilan adalahadanya perlakuan yang sama bagi segenap warga Negara.
Pengadilan PN KUNINGAN
Putus : 21-11-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 185/Pid.B/2013/PN.Kng
Tanggal 21 Nopember 2013 —
47 — 2
  • karenanya harus dipidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi danjustifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare