Ditemukan 1418 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lorulung lotulong lhulung lottung lulung lapulung lorulun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotulung, SH, Makalahdisajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak DalamSistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel MercureAncol Jakarta). (Catatan dikenal dengan asas lex specialis derogat lexgeneralis).
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 13-11-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte
Tanggal 19 Februari 2024 — Penggugat: Andi Mochtar dkk Tergugat: Newcrast Mining Limited Turut Tergugat: PT NUSA HALMAHERA MINERALS
200 — 77
  • Frangky Lotulung Masa kerja : 10 Tahun lebih Uang pesangon : Rp 38.208.647 X 1 X 9 = Rp 343.877.823,00 Penghargaan masa kerja : Rp 38.208.647 X 4 = Rp 152.834.588,00 Penggantian hak : Rp 38.208.647 : 25 X 12 = Rp 18.340.150,56 Total : Rp 515.052.561,56 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
62 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotulung, S.H.,Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi PengadilanPajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 diHotel Mercure Ancol Jakarta). (Catatan dikenal dengan asas /ex specialisderogat lex generalis). Selain itu, sesuai dengan asas /ex posterioriHalaman 57 dari 147Halaman.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 20/Pdt.G/2016/PN kag
Tanggal 14 Februari 2017 — - HADI SUROYO VS H. MUHAMMAD HUSNI ZEN, DKK
163 — 67
  • Lotulung, unsur KTUN ada 7 (tujuh), yaitu :a Penetapan tertulis;b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku;Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kagd Bersifat Konkret;e Individual;f Final;g Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Menurut Pasal 13 (ayat) 3 PP 10 tahun 1961 disebutkan bahwa salinan buku tanahdan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersamasama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
92 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotulung, SH, Makalahdisajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak DalamSistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel MercureAncol Jakarta). (Catatan dikenal dengan asas /ex specialis derogat lexgeneralis).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1163 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Agustus 2010 — Ny. PATTY TJANDRA Dkk ; Ny. SRI TASLIM
145 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DR.PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H. dan Prof. DR. MIEKE KOMAR, SH. MCL.,sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakimhakim Anggota, Ketua,tid.tid. DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.Prof. DR. PAULUS EFFENDILOTULUNG, S.H.ttd.Prof. DR. MIEKE KOMAR, SH.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 30 September 2015 — HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, Melawan KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
135 — 74
  • Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakanDoktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukumyang menyatakan bahva Tergugat dalam Sengketa TataUsaha Negara hanyalah badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang mengeluarkan keputusan Tata UsahaNegara yang sudah bersifat final, dengan demikian keliruJika mendudukkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulanusulan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata UsahaNegara, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat Il,
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 95/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
397 — 381
  • Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkansengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkankeputusan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud(Paulus Effendi Lotulung menyebutnya sebagai eksekusi otomatis);Jika putusan tun tidak dipatuhi maka ktun tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum lagi, tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain daripengadilan seperti surat peringatan (R. Wiyono, 2009: 234);b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotulung, SH, Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentangintegrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Padatanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta). (Catatan dikenaldengan asas lex specialis derogat lex generalis).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotulung, SH, Makalahdisajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasiPengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu AtapPada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure AncolJakarta, dikutip dari Laporan Penelitian KedudukanPengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan diIndonesia, oleh Puslitbang Hukum dan PeradilanBadan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,2011).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
102 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotulung, SH, Makalahdisajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak DalamSistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel MercureAncol Jakarta). (Catatan dikenal dengan asas lex specialis derogat lexgeneralis).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 60/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : RONNIE NOMA
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
246 — 184
  • Paulus Effendi Lotulung, SH.sebagaimana dikutif oleh Dr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 727/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
ARI M.S HIDAYAT FABER, S.pd
747 — 206
  • ADESWARA, Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa ARI MS HIDAYATFABER, S.Pd. tanggal 11 Agustus 2016 yang telan memberikan kuasakepada saksi;Halaman 109 dari 184 halaman Putusan Nomor : 727/Pid.B/2020/PN.BdgBahwa awalnya saksi kenal dengan Ibu ADE (ADELINA) pada tahun 2012pada saat itu ADE (ADELINA) merupakan sekretaris pribadi dari PakPAULUS LOTULUNG yang merupakan Wakil Ketua Mahkamah Agung,kemudian Ibu ADE (ADELINA) meminta saksi untuk masuk menjadi Timnyauntuk mengurus lahanlahan tanah adat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 14-03-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 12 September 2013 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI, PT. BUMI SUKSESINDO, PT. DAMAI SUKSESINDO
224 — 145
  • Paulus Lotulung, mengenai perseroan terbatas merupakankaidah yang ada, kita harus kembali pada peraturanperundangundangan yang ada ;Bahwa Peraturan Pemerintah dibawah Undang Undang,peraturan perundangundangan dibawahnya mengatur secarateknis tidak boleh mengatur yang tidak terkait dengan undangundang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
107 — 147
  • SUWARNA ABDUL FATAH tersebut ;Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat tanggal 7 Desember 2007 oleh Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH., M.S.
    ,Ketua:ttd.Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung, SH.Panitera Penggantittd.Budi Santoso, SHUntuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUHADTL SH., MH.NIP. 040033261 Hal. 491 dari 491 hal. Put. No.380 K/Pid.Sus/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
509 — 1001 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lotulung, S.H.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
119 — 83
  • Lotulung, SH tentang perkara Hak Guna Bangunan,menyatakan bahwa : Bahwa oleh karena Obyek Gugatan tersebut rata rata sekitar tahun1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraHal. 271 dari 482 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
196 — 67
  • Paulus Lotulung memberikan pendapat tidak mungkin terjadipenyalahgunaan wewenang itu dilakukan oleh orang yang tidak mempunyaiwewenang, dan tidak akan terjadi turut serta orang itu dikatakan melakukanpenyalahgunaan wewenang kalau orang itu tidak mempunyai wewenang.Bahwa jika ada fakta ada intens dari seseorang pejabat yang diluarpengadaan, tetapi dia mempunyai kewenangan untuk memberikan jawabanatas sanggahan banding dan dia mengarahkan hal itu, berarti ada niat danada maksud dari si pelaku ini bisa