Ditemukan 1505 data
44 — 14
UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi HakHak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
28 — 25
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan indifidu;e Keseimbangan antara social welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
47 — 2
karenanya harus dipidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi danjustifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare
91 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
BerdasarkanAsas praduga rechtmatig/Prae sumptio iustae causa bahwa keputusan TataUsaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara hukum sampai denganadanya keputusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya, hal ini agartugas pemerintahan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan(protectiori), pelayanan umum (public servis) dan mewujudkan kesejahteraan(welfare) bagi masyarakat dapat berjalan.
1.REZA RHENALDI SYAIFUL
2.DEWI MONITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
JASWAR CHATIB
1819 — 1778
Putusan Nomor 10/G/2020/PTUNSRG.sosialisasi, mengundang pihakpihak terkait, mendengar pihak yangdirugikan yang akan dirugikan atau terkena dampak dan tujuan dariproses tersebut adanya ganti rugi atau relokasi sebab proyek inidiuntukkan untuk kesejahteraan bersama (welfare state) ;Ahli berpendapat bahwa, asas kesewenangwenangan artinyabahwa pemerintah harus memperhatikan segala elemenelemen,apabila tidak diperhatikan maka dapat dikatakan sewenangwenangdan tidak cermat.
90 — 29
Barda Nawawi Arif, Hakimharus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu ;e Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender (individualisasipidana) dan victim (korban) ;e Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
161 — 87
expression is defined in section55A(3), who has/have not attained the age of eighteen years is/are thechild/ren :TENZIN JACK BOTHA born in 18 April 2006, ELIJAH REMY BOTHA born16 August 2009, ARJUNA JAMES BOTHA born 09 February 2012.The court by order declared that it was satisfied that the only child/childrenof the marriage who has/have not attained the age of 18 years is/are thechild/children specified in the order and that proper arrangements in allcircumstances have been made for the care, welfare
97 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 64 PK/PID/2015Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:PENDAHULUAN:Indonesia adalah merupakan Negara hukum (welfare state), sebagaimanatermaktub dalam UndangUndang Dasar 1945 yang
169 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;Fakta yang terjadi dalam perkara a quo menunjukkan tidak terjadipemerataan kesejahteraan (welfare), dan sebaliknya kesejahteraanhanya berpusat di satu pelaku usaha saja, in casu Para TermohonKasasi.
448 — 304
Delegasi yang dilimpahkan itu harus semua secara detil disebutkan,secara normatif tertulis semua, kalau ada yang tidak ditulis disitu berarti itubelum didelegasikan, masih dipegang oleh pemberi delegasi, ini tidak bolehditafsirkan berdasarkan penafsiran, kalau memang dalam aturan pendelegasiantidak ada pencabutan berarti belum diberikan masih wewenang daripadapemerintah pusat;Bahwa pemerintah mendelegasikan tugas itu kepada Gubernur dengan pesanharus mencapai tujuan akhir daripada itu yaitu welfare
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
350 — 232
Istilah lain dari konsep ini adalahverzorgingsstaat atau welfare state , atau welvaarstaat.Bahwa, berdasarkan alasanalasan di atas, maka beralasan dan berdasarhukum Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menyatakan danmenetapkan batas dan tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:Halaman 24 dari 69 halaman.
137 — 72
Jerman selaku welfare siate,penganggurpun dapat jatah berlibur dan ia berlibur di Maumere,karena masih serba murah disini dan supaya hemat.PENGGUGAT mengungkapkan ingin jadi Pegiat Sosial sepertiTERGUGAT Ill karena tidak enak terima uang pembayar pajaktanpa hams kerja.
85 — 37
Barda Nawawi Arif,Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender (individualisasi pidana)dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
183 — 83
Jerman selaku welfare state, penganggurpun dapat jatah berlibur dan iaberlibur di Maumere, karena masih serba murah disini dan supaya hemat. PENGGUGATmengungkapkan ingin jadi Pegiat Sosial seperti TERGUGAT III karena tidak enakterima uang pembayar pajak tanpa harus kerja. Sebagai informasi, TERGUGAT IIIselaku Delegasi Sosial Gereja Katolik (SVD) tidak terbatas hanya membantu warganegara Indonesia atau penduduk Flores, tapi termasuk dapat juga membantu orang asingatau asyl yang sedang susah.
154 — 66
efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apayang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (social welfare
51 — 37
Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa olehkarena Negara Republik Indonesia yang secara konstitusional menganutpaham Negara kesejahteraan (welfare state) yang secara moral tidaksepatutnya memperoleh keuntungan dari warga Negara, maka dengandemikian terdakwa sudah sepantasnya tidak dijatuhi pidana denda;Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah sematamata untukmenderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebin sebagai upaya edukatif agardikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman
51 — 57
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;=" Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan indifidu;= Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Kesembangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);Halaman 55 dari 58 halaman Putusan No : 35V/Pid.B
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
340 — 209
Praesumptio lustae Causa menyatakan bahwa keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) harus dianggap sah secara hukum sampai denganadanya keputusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya, hal ini agartugas pemerintahan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan(protection), pelayanan umum (public servis) dan mewujudkankesejahteraan (welfare) bagi masyarakat dapat berjalan;g.
37 — 22
bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajibmenggali, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasipemidanaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :e Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.e Keseimbangan antara social welfare
VIRA DILLA, SH
Terdakwa:
EKKI RIYANTO Alias EKKI Bin ERIYANTO
33 — 5
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajidb menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar / landasanHalaman 62 dari 67 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2019/PN Pbrfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare