Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentangNarkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa NANA FITRIANI alias FITRI binti M.

Mengukum Para Tergugat Intervensi dengan Para Tergugat IntervensiBerkepentingan agar tunduk pada putusan ini;10.Mengukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biayaperkara.SUBSIDAIRMohon Putusan yang adil;Menimbang bahwa atas gugatan intervensi tersebut telah diputus denganPutusan Sela Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Pml tanggal 30 Juni 2014 yangamarnya sebagai berikut;MENGADLLI Menerima Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi; Menangguhkan ongkos perkara sekaligus pada putusan akhir;Menimbang

salah satu)*, makaperlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN NgbKUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

terhadap Rumah Sakit tipekelas B berada di Pemerintah Daerah Provinsi ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka Gugatan yang ditujukankepada fTurut Tergugat Ill ternyata sama sekali tidak mengandungkebenaran, sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya GugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Untuk itu Turut Tergugat Ill mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan menjatuhkanPutusan yang amarnya berbunyi :MENGADLLI

membasmikejahatan Narkotika; Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;Keadaan yang meringankan: Terdakwa masih berusia muda; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

MATRIPAN (Alm), makabarang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak MOCH ADAM KADAFIJUNIANSYAH Bin TEGUH JUNIANTO dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.SdaMemperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undangundang No.35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuk PakamNo.67/Pdt.G/1999/PNLP tertanggal 9 Maret 2000 tersebut PihakPenggugatPenggugat dalam perkara tersebut (dan sebagai Terlawan 1 s/d70 dalam perkara ini) telah menyatakan banding ke Pengadilan TinggiMedan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.256/Pdt/2000/PTMDN tertanggal 21 September 2000 tersebut yangamarnya dikutip sebagai berikut;MENGADLLI Menerima permohonan banding dari ParaPenggugat/Pembanading ; Menguatkan putusan Pengadilan

dipertimbangkan mengenai hal hal yang memberatkan danmeringankan hukuman bagi Terdakwa;Hal hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Hal hal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADLLI

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimanatersebut di atas, Terbanding Ill/ Tergugat III menolak dengan tegas dalildalilPembanding/ Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegasoleh Terbanding Il/Tergugat Ill.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas bersama ini TerbandingIIl/Tergugat Ill, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan TinggiPalangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agarberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :MENGADLLI

memberatkan: Terdakwa sudah pernah dihukum Perbuatan Terdakwa merugikan PT Patel Trading;Keadaan yang meringankan:Hal 28 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018 Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke1 dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

meresahkan masyarakat ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannyapersidangan ; Terdakwa sopan dipersidangan ; Terdakwa mempunyai tanggungan kelurga isteri dan anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke1 dan ke2 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

sesuai denganketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang No 35tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang No 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumHalaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 151/PidSus/2016/PN UnrAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADLLI

Terdakwa memungkiri perbuatannya;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;7 Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkanuntuk memperbaiki dirinya; Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

Pbr.Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubahkelakuannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk membebani kepada terdakwamembayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, Pasal 187 ke 1 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI:1

Inti Insan Sentosa terhadap tanah yang terletak di JI.Kapten Piere Tendean RT. 007 RW. 005 Kelurahan Kuningan BaratKecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, o/kuatkan denganadanyaPutusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 42K/Pat/2015 tanggal 21 April 2015, telah berkekuatan hukumtetap(BHT), yang menyatakan sebagai berikut :MENGADLLI : Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT.

KaptenPiere Tendean RT. 007 RW. 005 Kelurahan Kuningan Barat KecamatanMampang Prapatan Jakarta Selatan, dikuatkan dengan adanya PutusanMahkamah Agung RI dengan Nomor : 42 K/Pdt/2015 tanggal 21 April 2015,telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yang menyatakan sebagai berikut : MENGADLLI: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT.

MENGADLLI; Bahwa Objek Sengketa in casu : Surat Keputusan Bupaii KabupatenMorowai Nomor : 541/SK. 017/DESDM /V/2014, tanggal 7 Mei 2014tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.

Pdt.G/2017/PN Pbu dapat dipertahankan dalamperadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap di pihak yang dikalahkan,baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankankepada mereka ;Mengingat UndangUndang dan RBg serta ketentuan peratuanperundangundangan yang bersangkutan ;MENGADLLI

Hak imunitas Anggota DPR juga diatur dalam Pasal 80 huruf fUU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yangberbunyi : Anggota DPR berhak : imunitasBahwa telah ada Yurisprudensi yang sangat terang yang menyatakanPutusan MKD DPR tidak dapat dipersoalkan secara hukum terkaitadanya hak imunitas anggota DPR RI yang menjadi anggota MKD yaknidalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor620/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Juni 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi :MENGADLLI

Putusan Nomor 466/Pid.B/2015/PN Japkorban dan masyarakat, , maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan olehMajelis Hakim telah patut dan adil sesuai atau setimpal dengan perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 340 dan Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADLLI

Palmechandra Abadi yaitu melakukanpengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, Mahkamah Agungmenjatuhkan putusan Peninjauan Kembali yang diajukan olehTergugat Il terhadap Putusan Kasasi No. 307 K/PDT.SUS/2010 joputusan No.04/PAILIT/2009/PN.Niaga.Mdn, dan dalam PutusanPeninjauan Kembali Nomor 057/PK/PDT.SUS.2011 yang diputustanggal 4 Mei 2011 yang dalam amar diktumnya menyatakan :MENGADLLI :Hal. 27 dari 46 hal Put.No.299/Pdt/2016/PT.DKI.3.4.3.5. mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohonPeninjauan