mendengar permohonan M Sa oleh Kepala BPN Kabupaten Sidoarjodiusulkan untuk dikabulkan, kemudian berkas permohonan hak atas namaSaii tahun 1995 sampai sekarang belum ditemukan; Saksi dengar pada waktuaudensi, pak Sai menanyakan berkas itu, sekitar tahun 2014;Surat Kanwil tentang berita acara pencarian bulan Juli 2014 adalah betul;Surat dari Kanwil kepada putri terdakwa, isinya dokumen tidak ditemukan ,surat tanggal 1572014 No.987/1835/VII/2014, sebelumnya saksi tidakpernah baca, hanya dengar surat permohoanan

pemberian kredit pemutus kredit hanya Pimpinan Cabang, atasusulan analis kredit ; Bahwa penyelia kredit hanya memberikan pendapat ;Bahwa dalam suatu cabang ada KPK (Kelompok Pemutus Kredit) yaitu Pimpinan Cabang, penyelia dan analis kredit ;Bahwa dalam hal permohoan kredit grup Yudi Setiawan, berkasberkas yangmemasukkan ke pimpinan cabang adalah Pak Toni (Penyelia) saja dan apabilaada kekurangan persyaratan atau berkas maka cukup saya beri tanda terussaya kembalikan kepada pak Toni ; Bahwa dalam berkas permohoanan

bahwa dari buktibukti tersebut Pengadilan berpendapatobjek sengketa tidak menghalangi DPD secara kelembagaan untukmelaksanakan tugasnya, dengan demikian dalil Penggugat dan Penggugat IlIntervensi terkait dengan diterbitkannya bojek sengketa menyebabkan DPDsecara kelembagaan tidak dapat melaksanakan tugasnya tidak terbukti olehkarenanya dalil Penggugat dan Penggugat Il Intervensi tersebut patut ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Penggugat IlIntervensi ditolak, maka terhadap permohoanan

dibayarkan lunas oleh Bendahara DesaCitra saksi WAGINO, diverifikasi oleh PPTKD Desa Citra Damai saksi HERIHANDOKO dan diterima oleh pelaksana saksi DENI IRAWAN, S.Sos dan SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 01 Juli 2016 yang ditanda tanganioleh saksi DENI IRAWAN,S.Sos.Bahwa saksi mengetahui bahwa laopran pertanggungjawaban kegiatan fisikpembangunan PAUD, pembangunan pagar kantor, seenisasi jalan ahmad yaniyang dibuat oleh saksi wagino adalah fiktif dan saksi secara sadarmenandatanagani surat permohoanan

SelarasAbadi Utama Kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAUII/2001tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH TanamanCampuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYANURSALIM dilampiri peta (BBA6) ;7. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa SejatiKepada Bupati Pelalawan Nomor : 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatanganiDirektur Utama S. ERWIN (BBA7) ;8. 1 (satu) lembar surat Direktur PT.

untuk tidak melakukan Operasi Produksisebelum mendapat ijin dari Menteri Kehutanan .Bahwa berdasarkan dengan Peta kerja yang dikeluarkan oleh BiroPerencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan Perum Perhutani DevisiRegional Jawa Timur yang berkantor di Malang, bahwa kawasanPertambangan yang dilakukan oleh PT IMMS tersebut masuk dalam kawasanHutan, Resort Polisi Hutan ( RPH ) Bago Bagian Kesatuan PemangkuanHutan (BKPH) Pasirian KPH Probolinggo Kabupaten Lumajang ;Bahwa saksi pernah mengetahui surat permohoanan

JONNY TANASA sebanyak 943 unit rumah;Tahap II TA. 200861 unit rumah ketika Ketua KSU Sejahteraterdakwa (menggunakan anggaran TA. 2008) yangseharusnya /sesuai permohoanan/pencairan danadari Kantor Kementerian Negara PerumahanRakyat sebanyak 1097 unit rumah dimanarenovaSsi rumah subsidi tersebut yangpelaksanannya saksi awasi sebanyak 44 = unitrumah sedangkan yang pelaksanannya oleh Sdr.JONNY TANASA sebanyak 17 unit rumah.Bahwa setahu saksi pemugaran/renovasi rumah bersubsidi(KPRS Bersubsidi) dari 17

apakah nasabah tersebut masuk dalam daftarhitam bank, menyerahkan semua berkas permohonan kredit kepada bagian analis10.93kredit ( AO ) untuk segera dianalisa dan melakukan on the spot/kunjungan kelapangan guna memastikan kebenaran data yang telah diisi dalam aplikasi kredittersebut.selanjutnya analis kredit membuat analisa kredit atas permohonan tersebut,dituangkan dalam laporan hasil analis, menyerahkan berkas laporan hasil analis danberkas penunjang lainnya kepada seksi pemasaran kembali.setelah permohoanan

apakah nasabah tersebut masuk dalam daftarhitam bank, menyerahkan semua berkas permohonan kreditkepada bagian analis kredit ( AO ) untuk segera dianalisa danmelakukan on the spot/kunjungan ke lapangan guna memastikankebenaran data yang telah diisi dalam aplikasi kredit tersebut.4. selanjutnya analis kredit membuat analisa kredit atas permohonantersebut, dituangkan dalam laporan hasil analis, menyerahkanberkas laporan hasil analis dan berkas penunjang lainnya kepadaseksi pemasaran kembali.5. setelah permohoanan

lIunas olehBendahara Desa Citra saksi WAGINO, diverifikasi oleh PPTKD Desa CitraDamai saksi HERI HANDOKO dan diterima oleh pelaksana saksi DENIIRAWAN, S.Sos dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 01Juli 2016 yang ditanda tangani oleh saksi DENI IRAWAN,S.Sos.Bahwa saksi mengetahul bahwa laopran pertanggungjawaban kegiatan fisikpembangunan PAUD, pembangunan pagar kantor, seenisasi jalan ahmadyani yang dibuat oleh saksi wagino adalah fiktif dan saksi secara sadarmenandatanagani surat permohoanan

lIunas olehBendahara Desa Citra saksi WAGINO, diverifikasi oleh PPTKD Desa CitraDamai saksi HERI HANDOKO dan diterima oleh pelaksana saksi DENIIRAWAN, S.Sos dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 01Juli 2016 yang ditanda tangani oleh saksi DENI IRAWAN,S.Sos.Bahwa saksi mengetahul bahwa laopran pertanggungjawaban kegiatan fisikpembangunan PAUD, pembangunan pagar kantor, seenisasi jalan ahmadyani yang dibuat oleh saksi wagino adalah fiktif dan saksi secara sadarmenandatanagani surat permohoanan

Bahwa saksi mengetahui bahwa laopran pertanggungjawaban kegiatan fisikpembangunan PAUD, pembangunan pagar kantor, seenisasi jalan ahmadyani yang dibuat oleh saksi wagino adalah fiktif dan saksi secara sadarmenandatanagani surat permohoanan pembayaran terhadap kegitaantersebut.

Rembang;Surat permohoanan penggunaan atas tanah desa;Surat penyataan pelepasan tanah desa yang bermaterai;Sertifikat tanah ( Jika sudah bersertifikat);Fotocopy C Desa;Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang ( SPPT)pajak bumi dan bangunan dari tanah desa maupun tanahpengganii;10. Surat jual beli tanah;11. Denah/ gamabar lokasi tanah desa atau tanah pengganti.Dan terdakwa mengirim dokumen tersebut langsung kepada saksi HANUNG( Staf kabag pememrintahan Kab.

Untuk Pembangunan HTI Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA3);1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRAHUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor01/MHJ1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal PermohonanPencadangan Areal UntukPembangunan HTI Pulp yangditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA4);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor 18/SAU11/2001 tanggal 23 Februari 2001 perihal Permohoanan

Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA4);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor 18/SAU1/2001 tanggal 23 Februari 2001 perihal Permohoanan ArealHPH Tanaman Campuran/IUPHHK HT seluas + 20.000 Haditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri Peta (BBA5);1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra TaninusaSejati kepada Bupati Pelalawan Nomor 06/MTS/V/2001 tanggalHal. 251 dari 1005 hal. Put.

Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA3);1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRAHUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor01/MHJ1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal PermohonanPencadangan Areal Untuk Pembangunan HII Pulp yangditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA4);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor 18/SAU11/2001 tanggal 23 Februari 2001 perihal Permohoanan Areal HPHTanaman

Untuk Pembangunan HTI Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA3);1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRAHUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor01/MHJ1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihalPermohonan Pencadangan Areal untuk Pembangunan HTI Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA4);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor 18/SAUII/2001 tanggal 23 Februari 2001 perihal Permohoanan

Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA3);1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRAHUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor01/MHJ1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihalPermohonan Pencadangan Areal untuk Pembangunan HTI Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA4);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor 18/SAU1/2001 tanggal 23 Februari 2001 perihal Permohoanan ArealHPH

Hal ini juga sejalan dengan gugatan Penggugathalaman 32 yang mengajukan permohoanan sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Ubi Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan milik Pemerintah bukan perorangan;meskipun permohonaan sita jaminan ini sudah dilakukan perubahan gugatan .C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)1.

KINAL JAYA PUTRA dengan PT.BM, saksi hanya melakukan penilaian kelayakan dari permohoanan tersebut untukdiberikan kerjasama penyertaan modal, terkait dengan pencairan uang kerjasamadari PT, Bengkulu Mandiri harus ada persetuajuan komisari PT. Bengkulu Mandiri. Bahwa pemberkasan kontrak tersebut dilakukan oleh direktur utama bersamadengan pihak keuangan PT.

kesepakatan tersebutBahwa teknisnya Homologasi adalah pengesahan terhadap perdamaian jadiHakim hanya mengesahkan saja dan yang dijalankan perdamaian tersebut ;Bahwa Hakim biasanya dalam amar putusannya hanya menyatakanmengesahkan Homologasi dan mengesahkan perdamaian para pihak isinya ygsudah ada dalam perdamaian tersebut.Bahwa benar yang dalam sebuah proses kepailitan dan PKPU yang menjadidebitur dalam hal entitas Perseroan Terbatas (PT) adalah Perseroan itu bukanpemegang saham.Bahwa yang mengajukan permohoanan

Selaras AbadiUtama kepada Bupati Pelalawan Nomor :18/SAUII/2001 tanggal 23 Februari 2001perihal Permohoanan Areal HPH TanamanCampuran / IUPHHK HT seluas + 20.000Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIMdilampiri Peta (BBA5);9) 1 (satu) lembar asli Surat dari DirekturUtama PT. Mitra Taninusa Sejati kepadaBupati Pelalawan Nomor : 06/MTS/V/2001tanggal 01 Mei 2001 perihal PermohonanIzin Usaha Hutan Tanaman ditandatanganiDirektur Utama S. ERWIN (BBA6);10)1 (satu) lembar surat Direktur PT.

Selaras AbadiUtama kepada Bupati Pelalawan Nomor :18/SAUII/2001 tanggal 23 Februari 2001perihal Permohoanan Areal HPH TanamanCampuran / IUPHHK HT seluas + 20.000Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIMdilampiri Peta (BBA5);1 (satu) lembar asli Surat dari DirekturUtama PT. Mitra Taninusa Sejati kepadaBupati Pelalawan Nomor : 06/MTS/V/2001tanggal 01 Mei 2001 perihal PermohonanIzin Usaha Hutan Tanaman ditandatanganiDirektur Utama S. ERWIN (BBA6);10)1 (satu) lembar Surat Direktur PT.

Pembangunan HTI Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA3);1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRAHUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor :01/MHJ1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihalPermohonan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan HTI Pulpyang ditandatangani Direktur DIDI HARSA (BBA4);1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT.Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU1/2001 tanggal 23 Februari 2001 perihal Permohoanan

Selaras AbadiUtama kepada Bupati Pelalawan Nomor :18/SAUII/2001 tanggal 23 Februari 2001perihal Permohoanan Areal HPH TanamanCampuran / IUPHHK HT seluas + 20.000Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIMdilampiri Peta (BBA5);1 (satu) lembar asli Surat dari DirekturUtama PT. Mitra Taninusa Sejati kepadaBupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001tanggal 01 Mei 2001 perihal PermohonanIzin Usaha Hutan Tanaman ditandatanganiDirektur Utama S. ERWIN (BBA6);10)1 (satu) lembar Surat Direktur PT.

ACHMAD MARJUKI, M.M.) yang pada intinyaTandatangani Berita Acara Pemeriksaan untuk melengkapi administrasi diDPPKA, karena menurut Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI, MM kalau tidakditandatangani Kontraktor bisa menuntut pada Tim Pemeriksa barang,PPTK maupun PA. dan Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI, MM jugamengatakan akan bertanggung jawab, tidak akan langsung dibayarkantahun ini karena dananya tidak ada;Bahwa dengan adanya penandatangani dokumen permohoanan pencairanpembayaran pengadaan alat peraga oleh Terdakwa

KINAL JAYA PUTRA dengan PT.BM, terdakwa hanya melakukan penilaian kelayakan dari permohoanan tersebut untukdiberikan kerjasama penyertaan modal, terkait dengan pencairan uang kerjasamadari PT, Bengkulu Mandiri harus ada persetuajuan komisari PT. Bengkulu Mandiri. Bahwa pemberkasan kontrak tersebut dilakukan oleh direktur utama bersamadengan pihak keuangan PT.