Delina ;Bahwa atas perintah Tergugat, pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 10.00s/d jam 10.50 Penggugat datang ke Perusahaan untuk menghadap Personaliatetapi Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 14.00 s/d 15.15 Penggugatdatang ke Perusahaan lagi untuk menghadap Personalia tetapi melalui SatpamPuji Lestari Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa dengan upaya tersebut menemui jalan buntu, maka perkara inidiadukan ke Disnaker

menyuruh Penggugatuntuk bekerja lagi tetapi tidak menyebutkan kapan mulai bekerja lagi, kemudiansidang mediasi dilanjutkan ditunda satu minggu ;Bahwa pada sidang kedua pihak Tergugat tidak hadir, dan pekerjamemberikan surat kesanggupan bekerja lagi dan beberapa permohonan; Bahwapada sidang mediasi ke tiga pihak Tergugat hadir diwakili Personalia, kKemudiansurat kesanggupan Penggugat bekerja dan beberapa permohonan disampaikankepada pihak Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan.Oleh Disnaker

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut diatas selambatlambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima surat anjuran ini;Bahwa Penggugat menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakartamelalui surat menyatakan menerima anjuran Mediator Disnaker Surakarta,walaupun keterangan Penggugat pada saat di Disnaker Surakarta tidakdimasukkan dalam pihak pekerja di dalam surat anjuran ;Bahwa Tergugat tidak menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakarta ;Bahwa dengan sikap Tergugat

JAZULI, sebagai Pimpinan WilayahFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur, melakukan mediasi dengan PT.Sri Rejeki Mebelindo, sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi(Disnaker) Kab. Pasuruan sebagaimana Nomor : 565/3522/424.068/2008 tanggal 18Desember 2008, dan dari Disnaker diwakili oleh saksi Drs. A. Suseno Badri dan dari PT.Sri Rejeki Mebelindo diwakili oleh Slamet Riyadi, adapun dalam mediasi tersebut tidakdidapatkan titik temu, bahkan Terdakwa I.

JAZULImenuduh telah terjadi persekongkolan yang licik antara Disnaker dengan PT. Sri RejekiMebelindo, dengan menggunakan tulisan, yang ditujukan ke pihak PT.

Sri RejekiMebelindo, sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnaker)Kab. Pasuruan sebagaimana No. 565/3522/424.068/2008 tanggal 18 Desember 2008,Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1268 K/PID/2011dan dari Disnaker diwakili oleh saksi Drs. A. Suseno Badri dan dari PT. Sri RejekiMebelindo diwakili oleh saksi Slamet Riyadi, adapun dalam mediasi tersebut tidakdidapatkan titik temu, bahkan Terdakwa I. PUJIANTO, SH. dan Terdakwa II.

JAZULI,menuduh telah terjadi persengkongkolan yang licik antara Disnaker dengan PT. SriRejeki Mebelindo, dengan menggunakan tulisan, yang ditujukan kepihak PT.

tersebut Penggugat minta dibuatkan surat PHK namuntidak diberikan ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut Penggugat berusaha meminta untukdilakukan perundingan bipartit, surat permintaan tersebut disampaikanPenggugat sebanyak 2 kali yaitu tanggal 5 Juni 2008 dan tanggal 10 Juni2008 namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat(P3) ;Bahwa atas PHK sepihak tersebut dan permintaan perundingan bipartiteyang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka tanggal 18 Junl 2008 mengadukan haltersebut ke Disnaker

(P4) ;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Penggugat menerima surat dariDisnaker Nomor : 560/4097/436.5.10/2008 perihal Panggilan Dinas untukpertemuan tanggal 16 Juli 2008 guna memilih penyelesaian perselisihanhubungan industrial melalui Konsiliator atau Arbiter, pada waktu yang telahditentukan tersebut Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;Bahwa tanggal 22 Juli 2008 Penggugat menerima surat Nomor :560/4322/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal Panggilan pertama untukpertemuan tanggal 28 Juli 2008

pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat memilih penyelesaian hubungan industrial melalui Konsiliatorsedangkan Tergugat yang hadir diwakili olen Bapak Istiono belum bisa memilihkarena akan dikonsultasikan dengan Direktur namun disampaikan bahwaTergugat tidak akan menanggapi gugatan karena Tergugat tidak pernahmenerbitkan surat pengangkatan karyawan serta menganggap Penggugatsebagai tenaga Freelance (P6) ;Bahwa tanggal 29 Juli 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/436.5.10/2008 dari Disnaker

No.819 K/PDTSUS/2009Bahwa tanggal 6 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4415/4528.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan ke III untukpertemuan tanggal 12 Agustus 2008, pada waktu yang telah ditentukan tersebutPenggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P8) ;Bahwa tanggal 23 Agustus 2008 Penggugat menerima suratNo.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker perihal panggilan IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008 dari Disnaker perihal Panggilan ke IV untuk pertemuantanggal 28 Agustus 2008

, pada waktu yang telah ditentukan tersebut Penggugathadir sedangkan Tergugat tidak hadir (P9) ;Bahwa sesuai dengan Analisa dan anjuran surat No.005/4980/436.5.10/2008 dari Disnaker adalah :1.

Padahal Penggugat selama ini Penggugattetap masuk dan menjalankan pekerjaannya seperti semula ;Bahwa Penggugat dipanggil di Kantor Disnaker untuk melakukan mediasiantara Penggugat dengan Tergugat, atas pengaduan Tergugat tertanggal16 Juni 2011 ke kantor Disnaker Surabaya, dan setelah minta ijin kepadaTergugat, selanjutnya Penggugat mendatangi Pihak Disnaker Surabayadan memberikan keterangan sebagaimana keterangan Penggugat dalamanjuran tersebut ;Bahwa oleh karena tidak adanya titik temu antara Penggugat

danTergugat maka Pejabat Disnaker Surabaya mengeluarkan anjurantertanggal 23 Agustus 2011 (copy terlampir) ;Bahwa atas anjuran sebagaimana poin 4 (empat) tersebut Penggugatmenolak dengan mengirimkan surat keberatan ke kantor disnakerSurabaya, dan atas surat keberatan dari Penggugat maka KepalaDisnaker Surabaya Cq.

Pejabat Mediator meralat anjuran dengansuratnya tertanggal 25 Oktober 2011 ;Bahwa atas ralat anjuran dari Disnaker Surabaya a quo, Penggugat tetapmenolak oleh karena upah yang diterima Penggugat tidak benar danalasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat jugatidak beralasan sehingga anjuran yang diambil juga sangat berpihak sekalikepada Tergugat ;Bahwa upah yang diterima oleh penggugat dan masa kerjanya adalahsebagaimana yang disampaikan pada poin 1 (satu) di atas, sehinggauntuk perhitungan

Bahwa karena Pengusaha tetap bersikeras untuk memPHK Pekerjadengan tanpa alasan yang jelas dan dengan tanpa Uang Pesangon, maka padatanggal 13 Maret 2013, Pekerja kemudian menyerahkan permasalahan tersebutkepada Kantor Disnaker JakartaTimur, untuk diperantarai/ dimediasi/diselesaikan secara Musyawarah;8.

Bahwa setelah diperantarai selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, PegawaiPerantara Disnaker JakartaTimur, kKemudian mengeluarkan Anjurannya Nomor1339/1.835.3, tertanggal 24 Juni 2013 (Copy terlampir), namunlagilagiPengusaha menolak untuk melaksanakan Anjuran dari Disnaker JakartaTimurtersebut;9.

Bahwa karena Anjuran dari Disnaker Jakarta Timur tersebut tidakdilaksanakan/ditolak oleh Pengusaha, maka dengan ini Pekerja mengajukangugatan ke PHI Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semoga sajadalam proses di PHI Jakarta ini permasalahan tersebut dapat terselesaikandengan baik dan benar, cepat, adil dan bijaksana, sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, sebab kalau lamalama kasihan Pekerja yang posisinyaselalu berada dalam posisi yang lemah/ dirugikan;10.

Ternyata Termohon Kasasi/Penggugat melalui buktiPaklaring tersebut melakukan tuntutan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugatmelalui Disnaker Jakarta Timur dan di lanjutkan ke Pengadilan HubunganIndustrial;b) Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama/JudexFacti yang tidak memeriksa secara teliti kebenaran dari bukti PaklaringPemohon Kasasi yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi/ Penggugatmulai bekerja sejak Februari 2010 dan bukan tahun 2007, yang diperjelas dandiperkuat oleh kesaksian

Bahkan dalam mediasi di Disnaker Jakarta Timur,Pemohon Kasasi/Tergugat sudah menaikan konpensasi sampaiRp5.000.000,00 tetap Termohon Kasasi/Penggugat tidak maumenerima, (bukti P4):b) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selalu memberi uang lembur/uangtambahan apabila terjadi kerja extra di luar jam kerja (lembur), dansemua pekerja yang telah memasuki masa kerja 3 (tiga) tahun selaludiikutkan Jamsostek dan Jumlah karyawan Pemohon Kasasi hanyasekitar 5 (lima) orang, bukan 50 (lima puluh) orang seperti penjelasanTermohon

wakil dekan Rp. 1.000.000 / bulan (saatmenjabat menjadi wakil dekan); serta honor mengajar Rp. 406.000 (EmpatRatus Enam Ribu Rupiah), dengan rincian per SKS Rp. 14.500 dan jumlah SKSyang Penggugat bawa adalah 7 SKS.Bahwa dengan perlakuan yang semena mena ini, dimana Penggugatdiberhentikan dengan hormat dengan alasan yang mengada ada, dan tanpadiberikan hak hak normative, dan perlakuan tidak baik lainnya, Penggugatmemutuskan untuk menuntut hak hak normatifnya dengan mengadukannyaterlebih dahulu ke DISNAKER

KOTA MEDAN.Bahwa, dalam pengaduannya ke DISNAKER KOTA MEDAN, Penggugat jugaminta agar nama Penggugat yaitu KHILDA HANDAYANI S.H., M.H.

Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetaobkan DISNAKER Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepada Penggugat,hal ini ditandai dengan sikap diam / pengabaian yang dilakukan Tergugat baikterhadap undangan DISNAKER KOTA MEDAN maupun ajuran yang sudahditetapkan Mediator. Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan / tidakmembayarkan hak hak normative Penggugat, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat ini, dimana Tergugat tidak mau mematuhi isianjuran DISNAKER Kota Medan, maka dengan terpaksa, Penggugatmengajukan gugatan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial yangberwenang untuk; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikatANJURAN MEDIATOR DISNAKER KOTA MEDANNo. 567 / 4673 / DSTKM /2015 Tertanggal Medan, 27 Agustus 2015; Menyatakan Tergugat berkewajibanmembayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hakkepada Penggugat secara tunai,dengan

Kota Medan dengan RegistrasiNo. 567/4673/DSTKM/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 ;e Bahwa hal yang demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan harusdikesampingkan, oleh karena anjuran yang diterbitkan disnaker adalahmerupakan anjuran yang didasarkan kepada kemauan dan kehendak dariPenggugat sendiri tanpa dikutsertakan dan dihadiri oleh pihak Tergugat ;e Bahwa disamping itu pula, oleh karena Tergugat tidak ada melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat melainkan hanyamemberhentikan

(Somasi) kepada TERGUGAT guna mengingatkanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.Bahwa dikarenakan tetap tidak adanya iktikad baik dari TERGUGAT untukmenyelesaikan tuntutan PENGGUGAT setelah upaya hukum berupa penegoran,maka PENGGUGAT mengajukan Pengaduan ke Badan Pengawas DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Permohonan Mediasi PerselisihanHubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, selanjutnya DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor:567/540/Disnaker

tertanggal 15 Oktober 2018.Bahwa terhadap Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor:567/540/Disnaker tertanggal 15 Oktober 2018, PENGGUGAT menyatakanmenolak anjuran tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor:054/K/SSP/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018.Bahwa PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) per hari,apabilaTERGUGAT lalai atau

Penggugat tidakmemiliki korelasi atas suatu gugatan dan telah bertentangan denganperaturan dan undangundang yang berlaku.Berdasarkan fakta hukum dan alasan di atas, Tergugat memohon agar YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1.2.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan syah dan berharga ANJURAN Dinas Tenaga kerjaKabupaten Bekasi No.: 567/540/Disnaker

out surat eletronik dari Philip Min Lin Chen anak dari NormanChen tanggal 29 Maret 2017, (Bukti P15) ;Print out surat eletronik dari Penggugat kepada Norman Chen tertanggal 4September 2017, (Bukti P16) ;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Foto copy surat penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Pebruari 2018, (BuktiP17) ;Foto copy surat permohonan pengunduran diri penggugat kepada HRD tanggal21 Pebruari 2018 , (Bukti P18) ;Foto copy anjuran dari Disnaker

Foto copy anjuran disnaker Kab Bekasi No. 567/5640/Disnaker tanggal 15Oktober 2018, (Bukti T4);5.

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 Penggugat mengajukanpencatatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker KabupatenKukar;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, Disnaker Kukar telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kukar, tetapi Tergugat tidakpernah datang.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 13 Januari 2020 Disnaker Kukar telah mengeluarkan anjuranatas perselisihan hubungan

industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan bahwa tergugat harus membayar sisa kontrak selama 4bulan atau dengan nilai Rp. 79.000.000Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kukar, yang artinya Tergugat juga menolakanjuran Disnaker Kukar.Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukanupaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam Undang Undanglembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidakHalaman

, tertanggal 9 Desember2019, untuk menemui Mediator Hubungan Industrial;2. surat Nomor 572/32/Disnaker, tertanggal 9 Januari 2020,untuk menemui Mediator Hubungan Industrial;3. surat Nomor 567/2097/Disnaker, tertanggal 29 April 2020,untuk menemui Mediator Hubungan Industrial;Begitu pula Tergugat memenuhi permintaan secara tertulis dari Kepala DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan nomor 565/129/Disnaker, tertanggal 28Januari 2020, untuk melakukan Perundingan Bipartit dengan para Penggugat.Oleh

Sulawesi I, 11 Desa GandamekarKecamatan Cikarang Baratdi Kabupaten BekasiMenindaklanjuti surat kami nomor 567/8186/Disnaker, tanggal 9 Desember 2019dan nomor 567/32/Disnaker, tanggal O09 Januari 2020, perihal panggilan untuk hadirpada tanggal 13 Desember 2019 dan 15 Januari 2020, di Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusanhubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha PT Nippisun Indonesia terhadapSdr.

Nippiaun Indonesia) tidak hadir,tetapi memberikan jawaban atas surat panggilan tersebut melalui surat nomor 103/PUKGSPMII/NPI/B/XI1/2019, tanggal 11 Desember 2019, perihal nota protes dan keberatanterhadap surat panggilan No.567/8186/Disnaker dan surat nomor 006/PUKGSPMII/NPI/B/1/2020, tanggal 14 Januari 2020 perihal nota protes dan keberatanterhadap surat panggilan no.567/32/Disnaker, tanggal 09 Januari 2020, dan memberikanklarifikasi pada tanggal 15 Januari 2020 jam 09.00 di Dinas Tenaga Kerja

NippisunIndonesia belum berwenang untuk menghadiri dalam perundingan bipartitmaupun sidang mediasi.Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi bernomor567/2097/Disnaker, tertanggal 29 April 2020, Perihal: PanggilanHalaman 13 dari 44 Putusan Nomor 87/Pat.G/2020/PN CkrPEMERINTAH KABUPATEN BEKASIDINAS TENAGA KERJAKomplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Telp. : (021) 89970349Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat ~ Bekasi Bekasi, 29 April 2020Nomor ; 567/ 2)> /Disnaker Kepada Yth.

Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwaTergugat selalu patuh dan taat menghadiri panggilan secara tertulis olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang dilayangkan kepada Tergugatdengan buktibukti sebagai berikut: surat Nomor 567/8186/Disnaker, tertanggal 9 Desember 2019,untuk menemui Mediator Hubungan Industrial; surat Nomor 572/32/Disnaker, tertanggal 9 Januari 2020, untukmenemui Mediator Hubungan Industrial; surat Nomor 567/2097/Disnaker, tertanggal 29 April 2020, untukmenemui

Baniah Rahmat Utama ;e Bahwa pihak Disnaker meminta persyaratan untuk mengurus santunankematian tersebut antara lain :1. Slip gaji yang bersangkutanSurat kematianSurat keterangan ahli warisBuku nikahKartu Keluarga ( KK )Kartu Tanda Penduduk (KTP )ona & RFNamun dalam hal ini terdakwa dan Yeni Herawati tidak mengasihkanbuku nikah yang asili ;e Bahwa setelah persyaratan lengkap, lalu pihak Disnaker membuatPenetapan tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang hak dan kewajiban dariPT.

MAB Bin SUKOPLI di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah karyawan di Disnaker Propinsi Sumsel sejak tahun1997 sampai sekarang di bagian Pengawasan di Jalan Anmad Yani No.284 Plaju ;e Bahwa di tahun 2012 terdakwa bersamasama YENI HERAWATI datangke Kantor Disnaker Propinsi Sumsel menemui saksi untuk mengurushaknya YENI HERAWATI sebagai ahli waris dari EDI HERMAN (alm)yang merupakan karyawan PT.

Baniah Rahmat Utama yang telahmeninggal dunia pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Sopir ;e Bahwa saksi meminta terdakwa dan YENI HERAWATI melengkapipersyaratan yang diperlukan diantaranya Surat Keterangan Nikah ataubuku Nikah ;e Bahwa setelah persyaratan dilengkapi, lalu Disnaker Propinsi Sumselmembuat Penetapan tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang sisa uangsantunan kematian yang akan dibayar oleh PT.

Baniah Rahmat Utamakepada ahli waris EDI HERMAN ;e Bahwa kemudian dengan dasar Penetapan dari Disnaker PropinsiSumsel tanggal 04 Pebruari 2013 itu, lalu pada pada tanggal 17 April2013 pihak PT. Baniah Rahmat Utama yang dikuasakan kepada saksiAZIZA bersedia untuk membayar uang santunan kematian (alm) EDIHERMAN kepada ahli warisnya YENI HERAWATI di ruang KorwasPPNS Dit. Reskrim Sus.

Baniah Rahmat Utama sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ;14Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibuat Surat Kuasa dari YeniHerawati, terdakwa minta kepada yeni Herawati agar menyiapkan dan melengkapisegala persyaratan yang diperlukan Disnaker Kabupaten Muara Enim, agar hakhak (alm) Edi Herman segera dibayar oleh PT.

Kota Palembang dengan surat Nomor 004/PCFSP.LEMSPSI/PLG/VII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal :Mohon diperantarai, Maka Disnaker Kota Palembang melalui suratNomor 567/793/ Disnaker/2013 tanggal 16 September 2013 Perihal :Panggilan Dinas, yang intinya mengharapkan kehadiran para pihak padahari Kamis tanggal 19 September 2013 guna penyelesaian masalah PHKtersebut, akan tetapi pihak Perusahaan (Tergugat) tidak hadir,hanya pihakPekerja (Para Penggugat) yang hadir, maka Mediator HubunganIndustrial

menunda acara Sidang Mediasi, sampai menunggu panggilanSidang Mediasi berikutnya;7 Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada panggilan pertama, makaDisnaker Kota Palembang melalui surat Nomor 567/819/Disnaker/2013tanggal 24 September 2013 Perihal : Panggilan Dinas II untukHal. 3 dari 13 hal.

Nomor 760 K/Pdt.SusPHI/20141011mengharapkan hadir pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 gunamelanjutkan sidang mediasi, namun Pihak Perusahaan (Tergugat) tidakjuga hadir, hanya pihak pekerja (Para Penggugat) yang hadir, akhirnyaDisnaker melalui surat Nomor 567/871/Disnaker 2013 tanggal 30September 2013 Perihal : Panggilan Dinas HI, mengharapkan hadir padahari Senin tanggal 07 Oktober 2013 dalam acara sidang mediasibertempat di Ruang Sidang Hubin Syaker, HI dan Kespek Dinas TenagaKerja Kota Palembang

alamat Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang;Bahwa berdasarkan hasil pertemuan (Mediasi) antara Penggugat danTergugat serta disaksikan oleh Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja Kota Palembang tidak mencapai kesepakatan, masingmasing pihak tetap pada pendiriannya, maka Mediator mengeluarkanAnjuran kepada para pihak melalui surat Nomor 560/1084/Disnaker/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Perihal : Anjuran;Bahwa Para Penggugat atas Anjuran tersebut pada dasarnya dapatmenerima, maka melalui Kuasanya

para penggugat mengirim suratkepada Tergugat dengan surat Nomor 006/PC FSP.LEM/SS/X1/2013tanggal 6 Nopember 2013 Perihal : Pelaksanaan Anjuran Disnaker KotaPalembang, yang intinya adalah mohon kepada Tergugat agar segeramelaksanakan Anjuran tersebut kepada Para Penggugat;Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan Anjuran Mediator tersebut,maka melalui Kuasanya Para Penggugat kembali mengirimkan suratdengan Nomor 007/PC FSP LEM/SS/XI/2013 tanggal 22 November2013 Perihal : Pelaksanaan Anjuran, namun Tergugat

Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019adalah sah,berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamasebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;.

Anwar Supandi 13.922.571,00 15.106.872,00 14.514.721,50 43.544.164,50 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajibmembayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiuntuk seluruhnya;Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor

SusPHI/2020Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnakertertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknyaatau dibatalkan;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan danmelanggar Ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

Marino 13.922.571,00 15.106.872,00 14.514.721,50 43.544.164,50 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajibmembayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat VIIRekonvensi/Tergugat VII Konvensi sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensiuntuk seluruhnya;Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 09 Desember2019 dan Anjuran Tertulis, dengan

Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal31 Desember 2019 adalan sah, berharga dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;Halaman 24 dari 30 Hal.

Bahwa terhadap perundingan yang dimediasi Disnaker telah dilakukan beberapakali, ternyata antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak dicapai kata sepakattentang jumlah uang konpensasi yang harus diberikan Tergugat kepada ParaPenggugat.7. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran No :567/5504 Disnaker, tertanggal 31 Agustus 2018, yang isinya mewajibkanTergugat membayarkan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebagaikonpensasi PHK.

Bahwa Tergugat sangatlah keberatan terhadap jumlah yang diajukan olehDisnaker tersebut di atas, karena jumlahnya sangatlah besar dan Tergugat tidakmempunyai kemampuan untuk membayarnya kepada Para Penggugat dan/atauSurat Anjuran dari Disnaker tersebut telah bertentangan dengan Pasal 164 Ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003, karena Disnaker Kota Bandung tidakmempertimbangkan bahwa usaha Tergugat tempat Para Penggugatbekerja telahmengalami kerugian secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun.9.

Bahwa jumlah uang konpensasi PHK yang ditetapkan Disnaker Kota Bandungdidalam Surat Anjurannya No : 567/5504 Disnaker, tanggal 31 Agustus 2018sangatlah bertentangan dengan Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003,sehingga Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut haruslah dinyatakanbatal demi hukum.10.Bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat agar diletakkan Sita Jaminanatas bangunan yang terletak di jalan Cihampelas No. 184 Bandung adalah tidakberdasar dan sangatlah berlebihan, sehingga

Bahwa Penggugat d.r sangat menyayangkan bahwa permohonan PemutusanHubungan Kerja yang diajukan Para Tergugat d.r kepada Kepala Disnaker KotaBandung, telah menebitkan anjurannya yang jumlah konpensasi PHKnya sangatmemberatkan pihak Penggugat d.r untuk melaksanakannya, yang jumlahnyaterdapat didalam Surat Anjuran 567/5504 Disnaker, tanggal 31 Agustus 2018. Putusan No. 45/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 21 9.

Bahwa Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut di atas sangatlahbertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003,karena Disnaker Kota Bandung tidak mempertimbangkan bahwa usaha Penggugatd.r tempat Tergugat d.r bekerja telah mengalami kerugian secara terus menerusselama 3 (tahun), sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Disnaker KotaBandung, sehingga surat Anjuran dari dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No ;567/5504 Disnaker, tertanggal 31 Agustus 2018 secara hukum

tunjangan Wakil Dekan Rp1.000.000,00/bulan(saat menjabat menjadi wakil dekan) serta honor mengajar Rp406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah) dengan rincian per SKS Rp14.500,00 danjumlah SKS yang Penggugat bawa adalah 7 SKS;Bahwa dengan perlakuan yang semenamena ini, di mana Penggugatdiberhentikan dengan hormat dengan alasan yang mengadaada dan tanpadiberikan hakhak normative, dan perlakuan tidak baik lainnya, Penggugatmemutuskan untuk menuntut hakhak normatifnya dengan mengadukannyaterlebih dahulu ke Disnaker

Kota Medan;Bahwa, dalam pengaduannya ke Disnaker Kota Medan, Penggugat jugaminta agar nama Penggugat yaitu Khilda Handayani, S.H., M.H., dikeluarkansebagai Dosen tetap dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas TjutNyak Dhien (Tergugat);Bahwa dengan keadaan ini, melalui pertimbangan hukumnya, Mediator DisnakerKota Medan telah mengeluarkan Anjuran dengan registrasi Nomor567/4673/DSTKM/2015, tanggal Medan, 27 Agustus 2015 sebagai penyelesaian;Bahwa, adapun isi dari Anjuran tersebut sebagai berikut

Khilda Handayani, S.H., M.H., memberikan jawaban tertulis kepadaMediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetapkan Disnaker Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepadaPenggugat, hal ini ditandai dengan sikap diam/pengabaian yang dilakukanTergugat baik terhadap undangan Disnaker Kota Medan maupun ajuranyang sudah ditetapkan Mediator;Bahwa

, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan/tidakmembayarkan hakhak normative Penggugat, tidak bisa dibiarkan begitu saja;Bahwa, akibat perbuatan Tergugat ini, di mana Tergugat tidak mau mematuhiisi anjuran Disnaker Kota Medan, maka dengan terpaksa, Penggugatmengajukan gugatan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial yangberwenang untuk: Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikatAnjuran Mediator Disnaker Kota Medan Nomor 567/4673/DSTKM/2015tanggal Medan, 27 Agustus 2015; Menyatakan

Nomor 660 K/Pdt.SusPHI/2016putusan yang benarbenar tidak adil, salah dan keliru;Bahwa sebagaimana telah dihadirkan menjadi bukti di persidangan dansyarat formal yang ditentukan undangundang, di mana sebelummengajukan gugatan PHK, terlebih dahulu haruslah diselesaikan secaramediasi melalui Disnaker yang berwenang untuk itu;Bahwa, untuk itu Pemohon Kasasi telah mengadukan Termohon Kasasi keDisnaker Kota Medan dan telah mendapatkan Anjuran dari MediatorDisnaker Kota Medan dengan registrasi Nomor 567

Setelah Penggugat dan Tergugatditanya / diklarifikasi oleh pihak Disnaker Kabupaten Tangerang / Kasie PHIdan PHK, Dra. Sudewi dan Bapak Wargo Hendro Santoso, S.H., maka pihakDisnaker Kabupaten Tangerang menyimpulkan dan menyampaikan secaralisan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan PHK sepihak yangdialami Penggugat dengan perusahaan Tergugat dapat disampaikan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Pihak Disnaker Kabupaten Tangerangmenyampaikan bahwa Disnaker Kabupaten Tangerang tidak berwenangmenangani permasalahan Penggugat dengan perusahaan Tergugat dikarenakan: Lokasi kerja Penggugat adalah di kantor PT. Global Fiberindo yangberalamat di Kawasan SATRUDAL INKOPAU, Pondok Gede Sengon,Bekasi.

/Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi;30 Bahwa hari Kamis, 24 November 2011 pukul 10:00 WIB untuk surat panggilankedua Nomor 567/2290HIJS/X1I/2011 untuk sidang Mediasi PPHI / PHK ke I(kesatu) pihak Tergugat tidak hadir, tapi pihak Penggugat hadir dan mengikutipersidangan;Hal. 11 dari 22 hal. Put.

/Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi;32 Bahwa hari Kamis, 01 Desember 2011 pukul 11:00 WIB untuk surat panggilanketiga Nomor 567/2352HIJS/XI/2011 untuk sidang Mediasi ke II (kedua)pihak Tergugat tidak hadir, tapi Penggugat Hadir dan mengikuti persidangan;33.

(Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi) Penggugat menerimasurat dari HRD Managernya Tergugat, dengan Nomor 015/GEF/I/2012tertanggal 18 Januari 2012 Perihal Penolakan Anjuran Mediator HubunganIndustrial Disnaker Kota Bekasi (Bukti P65);39 Bahwa tanggal 26 Januari 2012 siang Penggugat menerima Surat RisalahMediasi tertanggal 18 Januari 2012 dari Bapak F. Sihombing, S.H.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur, karena dasar Penggugatmengajukan gugatan bukan karena tidak sepakat terhadap anjuran disnakerkota Palembang No. 560/656/Disnaker/2018 tanggal 8 Juni 2018, sehinggadapat melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrialakan tetapi pada anjuran Disnaker kota Palembang No.Halaman 21 dari 34 Putusan PHI Nomor 101/Pdt.

SusPHI/2019/PN Plg560/656/Disnaker/2018 tanggal 8 Juni 2018 tersebut pada angka 2 (dua)yaitu : agar pihak pekerja melaporkan hakhak normative sepertikekurangan upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepadaPengawas Provinsi Sumatera Selatan.Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri di Yayasan Tunas Belia sesuaiSurat Pengunduran diri tanggal 09 Maret 2018, adapun alasan Penggugatmeminta mediasi pada Disnaker kota Palembang adalah mengenai adanyakekurangan upah, yang kemudian dikeluarkan anjuran oleh

Bahwa dalil Penggugat pada angkai8 (delapan belas) tidak benar,karena upah yang di terima Penggugat sudah sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan serta keputusan walikota melalui surat edarannya dengan Nomor 01/SE/Disnaker/2017 yangbesarannya Rp. 2.484.000, (dua juta empat ratus delapan puluh empatribu rupiah).Bahwa Komponen uapah yang di terima Penggugat setiap bulannyaadalah terdiriBasic Salary Rp. 1.400.000,Academic Allaowence Rp. 200.000,Comm Allowence Rp. 100.000

Bahwa dalil Penggugat pada angka33 (tiga puluh tiga) Tergugat Tanggapisebagai berikut :Bahwa berdasarkan anjuran disnaker Kota Palembang No.560/656/Disnaker/ 2018 tanggal 8 Juni 2018 pada angka 2 (dua) yaitu :agar pihak pekerja melaporkan hakhak normative seperti kekuranganupah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada PengawasProvinsi Sumatera Selatan, maka upaya yang seharusnya di lakukanoleh Penggugat adalah menyelesaikan permasalah hak Normativetersebut ke Pengawas Provinsi Sumatera Selatan

Rp.2.707.000, ( Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sudah sesuaidengan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahanserta keputusan wali kota melalui surat edarannya dengan Nomor01/SE/Disnaker/2017, sehingga tidak ada kekurangan upah yangditerima Penggugat setiap bulannya.12.Bahwa dalil Penggugat pada angka36 (tiga puluh enam), oleh karenatelah nyatanyata Pengugat mengundurkan diri secara sepihak, makaberdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berhak ataspesangon

bidangusaha pariwisata;4 Bahwa dengan kondisiaturan yang tidak sesuaidengan ketentuan yangberlaku seperti makadibentuklah serikatpekerja mandiri D'batoeHotel;5 Bahwa pada tanggal 31Januari 2012, dirasakanperlunya legalitaspendirian serikatpekerja, makadilayangkanlah suratpemberitahuan danpermohonan pencatatanserikat pekerja/buruh keDisnaker kota Bandung,hingga pada tanggal 3Februari keluar SuratTanda Bukti PencatatanNomor 250/317Disnaker dengan NomorBukti Pencatatan: 250/SPM d'Batoe BoutiqueHotel / CTIT3 Disnaker

Endi Rahmadi, turut tanda tangan pula saksi dari Disnaker Bpk. Muji;11 Bahwa pada tanggal 21Februari 2012, Direkturd'Batoe Hotel Bpk. TediSetiawan memanggilketua SPM d'Batoe Sdr.Endi Rahmadi, dipaksauntuk mundur darijabatan ketua SPMd'Batoe, karenamanagement tidakmerasa nyaman kalauSdr. Endi Rahmadi/Security tidakindependent dan malahjadi ketua serikat.

Tedi Setiawan, jawabannya adalah"kesepakatan sudah jelas dalam perundingan 9 Februari 2012 yangdisaksikan team Disnaker", secara langsung pengusaha mengakui kalauberita acara tersebut bukan kesepakatan tetapi hanya pernyataan pengusahasepihak menjawab tuntutan SPM;17 Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 disampaikan permohonan mediasi/permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial mengenai masalahperselisihan hak mengenai status pekerja, disampaikan kepada Disnaker.Perselisihan ini berkaitan

Alasan tidak sepakat: Tidak sesuai UndangUndang KTKNomor 13 Tahun 2003 & Permen. 100 th 2004;18 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Disnaker kota Bandung mengeluarkan suratAnjuran yang dikirimkan kepada pihak pimpinan perusahaan d Batoe Hotel,ketua LBH LIPA dan ketua SPM, yang isinya pihak pengusaha dBatoememanggil para pekerja Sdr.

Pokok AgusSarwono, Dadi Tjahyadi dan Aep Saeful Rohman) Penggugat Rp2.400.000,00,Rp1.300.000,00 dan Rp1.300.000,00 dibagi 26 hari;Bahwa berdasarkan semua uraian diatas sudah sangatlah jelas bahwa PHK yangdilakukan Tergugat adalah batal demi hukum, dan juga Tergugat telah lalaimelakukan kewajibannya untuk membayar upah beserta hakhak lainnya danmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga kami memintakepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan dan menetapkananjuran Disnaker

Penggugat tidak menghubungi Tergugat untuk urusan ini lebih lanjut.17.Pada Tanggal 25 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat mengadakanperundingan bertempat di Kantor Tergugat.18.Perundingan berikutnya di mediasi pihak Disnaker Kota Palangka Raya,dengan mengirimkan surat tertanggal 18 Juli 2018, Nomor: 299/HIJK02/NAKER/VII/2018, Perihal: Sidang Mediasi .19. Jadwal Sidang mediasi tertulis pada Hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.20.

Tergugat tidak dapat mengikuti jadwal Mediasi Pertama dengan pihakDisnaker Kota Palangka Raya oleh karena itu Tergugat mengirimkan suratjawaban kepada pihak Disnaker Kota Pangkaraya.21.

Tergugat Mengirimkan surat kepada Pihak Disnaker Kota tertanggal 23 Juli2018, Nomor: I/BPC/VII/2018 yang berisi permohonan Tergugat agarmenjadwalkan Mediasi pada tanggal 31 Agustus 2018.22.Disnaker Kota Palangka Raya mengirimkan Surat tertanggal 6 Agustus2018, Nomor: 314/HIJK02/NAKER/VIII/2018, Perihal : Perihal SidangMediasi II yang di jadwalkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018.23.Setelah menghadiri sidah Mediasi Il, Tergugat mengirimkan surat jawabanMediasi Il kepada Disnaker Kota Palangka

Raya tertanggal 10 Agustus 201824.Tertanggal 23 Agustus 2018 Pihak Disnaker kota Palangka Rayamemberikan Surat Anjuran, Nomor: 323/HIJK02/NAKER/VIII/2018.Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Padt.SusPHI/2018/PN PIk25.Penggugat menolak Surat Anjuran dengan mengirimkan surat kepadaDisnaker Kota Palangka Raya tertanggal 7 September 2018.Dengan pertimbangan di atas, maka:a.

mediator Disnaker dari Penggugat,diberi tanda P18;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil sangkalannya,Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi yang telah diberimaterai Secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya kecuali bukti surat T7 tidak ada aslinya, buktibukti Surat berupa sebagai berikut :Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2018/PN PIk1.

Ul melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat perihalPHK sepihak terhadap Penggugat (Sobirin, Marhaeni, Dede Herdiyanto,Septian Said) dan perihal status kerja kontrak para Penggugat lainnya,Perundingan bipartite ini masinh menemui jalan buntu dan para pihaksepakat untuk melanjutkan perundingan bipartit kembali ;13.Pada tanggal 8 Maret 2010 Para Pihak sepakat untuk melakukanperundingan bipartit bertempat di Disnaker Kab.

No. 262 K/Pdt.Sus/201 1(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukanpembaharuan ;Pasal 9PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukanbagi pekerja/ouruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau diluar pekerjaan yang b iasa dilakukan perusahaan ;17.Bahwa terkait dengan permasalahan tentang PKWT tersebut danlemahnya pengawasan disnaker Kab.

dan masingrnasing pihak agarmenunggu anjuran dari Disnaker.

statusPKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT ;21.Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran tersebut, para Penggugatmelakukan jawaban atas isi surat anjuran tersebut ke DisnakerKabupaten Bekasi dengan Surat No : 033/B/PTP FPBJ PT.UI/V/2010bahwa para Penggugat menerima atas anjuran dari Disnaker KabupatenBekas!

;22.Bahwa berhubungan dengan anjuran Disnaker, Pihak Serikat Buruh inginmengadakan pertemuan dengan Tergugat dengan Surat No: 034/B/PTPFPBJ PT.UIVV/2010, tetapi Tergugat membalas Surat permohonantersebut dengan surat No: 0O27/IR/PP/VV2010 yang berisi tentangpenolakan terhadap isi anjuran tersebut ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungsupaya memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI1.

lock) dimana Tergugat hanya bersedia memberikankonpensasi sebesar 5 (lima) bulan gaji bukan dikali 2 (dua), tanpa uangpenghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan uang cutitahunan serta THR serta Penggugat meminta agar dalam rangka PHK harussesuai dengan Pasal 156 Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003, danPenggugat sudah sangat toleran dengan menawarkan pesangon hanya satukali keputusan Menteri ditambah dengan hakhak yang lainnya ;Bahwa akibat gagalnya perundingan bipartite, mediasi disnaker

No. 076 K/PDT.SUS/2007.Bahwa dalam pertemuan bipartite pihak Pengusaha (Tergugat) tidakpernah memenuhi panggilan Disnaker Kota Medan, sedangkan Penggugatselalu hadir pada waktu yang ditetapkan sesuai panggilan Dinas Tenaga KerjaKota Medan ;Bahwa dengan tidak pernah hadirnya pihak Tergugat dalamperundingan bipartite mengakibatkan perundingan menemui jalan buntu (tidakmenemui hasil) ;Bahwa pada tanggal 21 September 2006 Disnaker Kota Medan telahmengeluarkan anjuran tertulis tentang permasalahan ini

dengan Nomor.567/2009/DTKM/2006 (anjuran terlampir) ;Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006 Penggugat menjawab anjurantertulis dari Disnaker Kota Medan dan menyatakan menyetujui isi anjuran ;Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor. 2Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugatadalah tepat dan cukup beralasan ;Bahwa keputusan sepihak Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat melalui lisan tanpa alasan yang jelas adalah sangat bertentangandengan peraturan perundangundangan

dalam surat (akanPemohon Kasasi ajukan laporan pidana dalam perkara tersendiri) ;Bahwa hal ini disebabkan kertiga bukti tersebut tidak pernah diterima olehPemohon Kasasi, bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi sebelumnya telahberulang kali datang ketempat Termohon Kasasi untuk bekerja sebagaimanabiasa, namun Termohon Kasasi secara lisan menyatakan memutuskanhubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi tanpa pemberitahuan tertulis,bahkan akibat tidak diterbitkannya surat maka Pemohon Kasasi mengajukanhal ini ke Disnaker

Kota Medan dan pada waktu. di Disnaker Kota MedanTermohon Kasasi tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kalihingga perkara ini sampai ke PHI Medan yang saat ini sedang dimohonkankasasi ke Mahkamah Agung R.1 ;Bahwa selanjutnya alasan PHI Medan yang menguraikan sebelum berlakunyaUndangundang Nomor. 13 Tahun 2003 maka segala sesuatunya tidak tundukpada ketentuan dalam ruang lingkup Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003adalah keliru dan mengadaada sebab dalam perundangundangan yangHal. 10