Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasipasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, danmenengah;d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;dan;e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian secara terpadu;Pasal 5:Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:c.

Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasipasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, danMenengah;d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;dane.

Pewujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;c. Pengembangan usaha berbasis potensi dan berorientasi pasarsesual dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;d. Peningkatan daya saing usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dane. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliansecara terpadu;5.

Ketua Majelis Komisioner lebih fokus pada legalStanding Pemohon dalam persidangan ;Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 2 ayat (3) Setiap informasi Publik harus dapatdiperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,biaya ringan, dan cara sederhana Pasal 3 huruf c. meningkatkan peranaktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaanBadan Publik yang baik Pasal 3 huruf d. mewujudkan penyelenggaraNegara yang baik, yaitu

.; Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat dan atauPembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP) yang beralamat di JalanRingroad Utara No. 5B, Gandok Rt 02/Rw 55,Condong Catur, Depok Sleman, DaerahIstimewa Yogyakarta; Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebutNama JabatanTempat Kedudukan:Panitia Pemilihan Dukuh PedukuhanKalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates,Kabupaten Kulon Progo; Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni,Kecamatan

., kKesemuanya Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum &Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di jalan Anggajaya, BrojodentoNo. 294 Gejayan, Desa/Kel. Condongcatur, Kecamatan Depok, KabupatenSleman, Daerah lstimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 17Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSleman tanggal 18 Desember 2015 Nomor 192/Hk/XI/Sk.Pid/2015/PN.Smn;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di LembagaPemasyarakatan Sleman oleh:1.

(Ahli Kebijakan Publik) ;oa fF SNHal. 9 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/20107. TIN GUSTINI, SH. (Asisten Ahli Kebijakan Publik) ;8. SUARNI SAIDI ABUZAR, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;9. NENI ROEMAENI, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;10. dr. PONCO AGUS PRASOJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat) ;11. Ir. MOHAMMAD NASIR, M.Si. (Ahli Tehnik Lingkungan) ;12. ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST. (Asisten Ahli Tehnik Lingkungan) ;13. Drs. IRAWAN SANTOSO, Msc. (Ahli Statistik) ;14. Drs.

(Ahli Kebijakan Publik) ;TIN GUSTINI, SH. (Asisten Ahli Kebijakan Publik) ;SUARNI SAIDI ABUZAR, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;NENI ROEMAENI, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;dr. PONCO AGUS PRASOJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat) ;Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/201011. Ir. MOHAMMAD NASIR, M.Si. (Ahli Tehnik Lingkungan) ;12. ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST. (Asisten Ahli Tehnik Lingkungan) ;13. Drs. RAWAN SANTOSO, Msc. (Ahli Statistik) ;14. Drs.

., Ripres Iksanto, SH.MH danHalaman 1 Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PT SMGAhmad Lutfi, SH, Kesemuanya Advokat yang berkantor pada MAJELIS HUKUMHAM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK PIMPINAN DAERAHMUHAMMADIYAH SURAKARTA, yang beralamat di Jin Teuku Umar No.5Keprabon Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Pebruari 2020 ;Pengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 16 Maret 2020 Nomor 140/PID.SUS/2020/PT SMG sertaberkas

Perdata yangmengelola suatu perguruan tinggi seperti Universitas Pejuang RepublikIndonesia (UPRI) Makassar termasuk urusan eksekutif atau urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun1986, sepanjang Badan Hukum Swasta tersebut memperolehkewenangan dari Menteri yang berhak untuk itu seperti maksud Pasal 1angka 6 UU No. 5 Tahun 1986, dan hal inilah yang mendasari pemikiranadanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada Pihak Swasta dalammenjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan

publik.

Penasehat Hukum/Pengacara pada Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAPBANTEN) beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 Rt.03/Rw. 13 KelurahanSumur Pecung, Kecamatan Serang Kota Serang Banten, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal Februari 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita AcaraPemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi

Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

spiritual agama serta memperhatikannilainlai humanisme dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan pemerintahanyang bersih dan berwibawa, kesejahteraan masyarakat serta menguatnya partisipasimasyarakat sipil;Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada poin tersebut di atas,Penggugat selalu berupaya untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnyatransparansi, responsifitas dan akuntabitas lembaga pemerintahan daerah sertamemberikan kontribusi bagi terwujudnya produk hukum yang baik dan benar,kebijakan

publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas sertamemberi peluang bagi berkembangnya demokratisasi didaerah;Bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa sertamemilih Pemimpin yang jujur dan adil yang bisa mengangkat harkat dan derajatmasyarakat Pasuruan dari kemiskinan dan kebodohan, masyarakat KabupatenPasuruan pada tanggal 18 Mei 2008 telah mengikuti Pemilihan Kepala Daerah(PILKADA) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode 2008 2013yang diselenggarakan

PemudaMuhammadiyah Kabupaten Sragen dan Surat Keterangan PimpinanDaerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sragen Nomor4.1/141/2010 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Lembaga PengkajianAgama dan Masyarakat (LPAM) Muhammadiyah Kabupaten Sragenserta berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah MuhammadiyahKabupaten Sragen Nomor 003/KEP/III.E/2006 tanggal 11 April 2006Terdakwa ditunjuk sebagai Anggota Majelis Pendidikan KaderPimpinan Daerah Muhammadiyah Sragen periode 2005 2010 yangmempunyai tugas antara lain mengkritisi Kebijakan

publik yangberhubungan dengan rakyat untuk lingkup Kabupaten Sragen danmelakukan kajiankajian kKeagamaan; Bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 terdapat bantuan sosialorganisasi kKemasyarakatan pada pos belanja bantuan sosial itembantuan pengembangan danpeningkatan pendidikan sebesarRp135.846.958.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratusempat puluh enam juta sembilan ratus

Terdakwa adalah Ketua Lembaga Pengkajian Agama danMasyarakat (LPAM) Muhammadiyanh Kabupaten Sragen sertaberdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah MuhammadiyahKabupaten Sragen Nomor 003/KEP/III.E/2006 tanggal 11 April 2006Terdakwa ditunjuk sebagai anggota Majelis Pendidikan Kader PimpinanDaerah Muhammadiyah Sragen periode 2005 2010 yang mempunyaitugas antara lain mengkritisi Kebijakan publik yang berhubungan denganrakyat untuk lingkup Kabupaten Sragen dan melakukan kajiankajiankeagamaan;2.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan Pengadilan Negeri Sragen, Terdakwa adalah KetuaLembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM)Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang ditunjuk sebagai AnggotaMajelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sragenmempunyai tugas antara lain mengkritisi kebijakan publik yangberhubungan dengan rakyat untuk lingkup Kabupaten Sragen danmelakukan kajiankajian Keagamaan dan kaitannya dengan perkaraini peran Terdakwa hanya membatu menyalurkan

Supaya masyarakatmudah mengerti makanya pemberi izin harus menyediakan fasilitas untukmempermudah masyarakat menangkap setiap informasi yang disampaikanPEMDEN IZIN.j ~~~ nnn mn nnn nnn wn nnnnninnn nnn nnnnnnnBahwa Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :UndangUndang ini bertujuan untuk :a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik

, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik ;oO. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanDUDIik 5 2 nne ccc3QOmeningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik ;amewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; @mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidupOrang banyak 5 227 22+ 22 enn nnn nnn nnn nn nen noe

Pembelajaran dan sharing knowledge kebijakan publik PemerintahDaerah bagi organisasi masyarakat sipil untuk membantuketercapaian dan mewujudkan pemerintah yang baik (goodgovernment);3) Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimanaParagraf (5.3) telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan berpendapatHalaman 4 dari 32 halaman.

Pembelajaran dan sharing knowledge kebijakan publik pemerintahdaeran bagi organisasi masyarakat sipil untuk membantuketercapaian dan mewujudkan pemerintah yang baik (goodgovernment).Halaman 24 dari 32 halaman.

Klaten sebagai Turut Tergugat danTurut Tergugat ll sebagai subyek hukum tidak tepat dan harusdikesampingkan serta ditolak, karena sahnya Jual Beli terletakadanya hubungan hukum diwujudkan kesepakatan dan ditandatangani adanya Jual Beli baik itu kwitansi atau Akte Jual Beliantara Penjual dan Pembeli, bilamana ada tidak benarnya karenapenggunaan nama saksi No.2 (dua) kedalam Akta Jual Beliyang ditanda tangani penjual dan pembeli, tidak membatalkanadanya jual beli melainkan menjalankan kebijakan publik

Lahir : 60 tahun/ 07 Desember 1955.Jeniskelamin : lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempattinggal : Rogojampi RT.0O1 RW.22 Petang Rogojampi Banyuwangi,Jawa Timur (tempat tinggal sekarang Kantor LapasNarkotika Kelas II A Yogyakarta).Agama : Islam.Pekerjaan : Petani.Pendidikan : SD (tidak Lulus)..Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidanapenjara dalam perkara lain ;Terdakwa didampingi oleh Para Advokad dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM danSTUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) yaitu

., AHMAD FAUZI, S.H dan IBROHIM, S.H,Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantorPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) Bangka Belitung yang beralamat di Jalan StaniaNomor 133, Bukit Baru, Kota Pangkalpinang, KepulauanBangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal14 April 2014, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;MELAWAN1.

Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 2 Januari 2020 sampaidengan tanggal 31 Januari 2020;Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum padaLembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP) beralamatdi Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangKotamadya Pangkalpinang Bangka Belitung;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tentang Dispensasi / Izin Bersidang denganHakim Tunggal:; Penetapan Ketua Pengadilan

Telahmenunjuk Majelis Hukum Dan Kajian Kebijakan Publik Muhammadiyah untukmendampingi terdakwa dipersidangan, akan tetapi Penasihat Hukum yang ditunjuktersebut tidak pernah hadir;Setelah membaca:Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor:148/Pid.Sus/2014/PN.Skt.e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 148 / Pen.Pid / 2014 /PN.Skt tanggal 9 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2014/PN.Skt tanggal 9Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;e Berkas

., Advokad atau Pengacaradari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung(PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Pgp., tanggal 10Desember 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 27 November 2018No.Reg.Perkara : PDM 239/PK.PIN/Euh.2/10/2018 Terdakwa telah didakwasebagai

Advokat/Konsultan hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten(LBH SIKAP Banten), beralamat di Kantor Griya Gemilang Saktiblok A2/20 RT 003 RW 13 Kelurahan Sumur Pecung, KecamatanSerang, Kota Serang Banten. Berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 7 Maret 2017.