Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi : 1.

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi 1.

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi OOM KOMALASARIdan MOHAMAD YUNUS dipersidangan ternyata bahwa adik kandung pemohon yaituYadi Supriadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2000 di Rumah SakitHasan Sadikin karena sakit dan telah dimakamkan di Komplek Pemakaman TPUCibarunai.

berupa (satu) unit sepeda motor YamahaT1O5ERD (Yamaha Vega) warna hitam No.Pol.AG4944MN yang ditafsirseharga Rp. 5000.000, (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,(dna ratus lima puluh rupiah);Bahwa perbuatan mereka terdakwa diancam pidana sebagaimana diaturdalam pasal 362 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi : HERU PURWANTO Bin PAINGAN menerangkan sebagai berikut :1.

berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti bahwaanak Pemohon yang bernama NURUL BAQI tersebut yang identitasnya tertulis di AkteKelahiran No. 3509/AL/T/2009/RAL.698.007.9894 Tanggal 15 Juli 2009 (Bukti P.5) tidaksesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Surat Keterangan Kelahiransebagaimana bukti P.3, bukti P.4 dan Bukti P.6 dan untuk perbaikan identitas anakPemohon yang tercatat dalam AKTE KELAHIRAN No.3509/AL/T/2009/RAL.698.007.9894Tanggal 15 Juli 2009 (Bukti P.5) merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, makaPermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara.Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;MENETAPKAN1.

, bahwa Pemohon adalah bernama HOYYIROH lahir diBanyuwangi, tanggal 30 Juni 1974, sehingga Paspor yang pernah Pemohon buat di KantorImigrasi Jakarta Utara ( bukti P.4) tidak sesuai dengan identitas Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti bahwaPemohon adalah Warga Negara Indonesia dan terbukti pula identitas Pemohon tidak sesuaidengan paspor sebagaimana bukti P.4 dan untuk perbaikan identitas Pemohon yang tercatatdalam Paspor Nomor A 5784234 merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, makaPermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara.Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;13MENETAPKAN1.

dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon sepanjangmengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaandengan permohonan ini, yaitu Gedion Banding, yang tertulis dan terbaca dalamakta kelahiran sebagai Gedion;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanHalaman 6 dari 10 Putusan Permohonan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Bekpermohonan aquo dan kewenangan

Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yangtertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeriakan mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan denganhal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Sselanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) pada pasal 52 ayat (1),maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

1910 KUHPerdata,keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alatbukti dalam permohonan Pemohon sepanjang mengenai kedudukan atauhubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaituHery E, yang tertulis dan terbacadalam akta kelahiran sebagai Hery Ervinsius;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan aquo dan kewenangan

Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yangtertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, untukitu Pengadilan Negeri akan mengaitkannya dengan peraturan perundanganyang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akanHalaman

6 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bekdipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Sselanjutnya disebut UU Administrasi

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

Magersari KecamatanSidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan NegeriSidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa Foto CopyKutipan Akta Nikah atas nama Sunardi dan Evi Endah Purwanti dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal2 Oktober 2000, dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan EVIENDAH PURWANTI, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso,Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Manokwari sebagaiPegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Manokwari; Surat Keputusan Nomor : SK.824.317, Tanggal 28 Juni 2019Tentang Penempatan Tergugat sebagai Staf Pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan KabupatenManokwali;2222 2+Berdasarkan 3 (tiga) objek Keputusan Tata Usaha Negara diatas dan IsiPosita Penggugat dan Petitum maka tanggapan Tergugat dan TurutTergugat, menyangkut Eksepsi Kompetensi Absolut yang BerwenangMengadili Gugatan Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura, Bukan Kewenangan

Pengadilan Negeri Manokwari sebab,sesuai UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9, angka10, dan Pasal 47 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Bertugas danBerwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara.

Kabupaten Manokwari sebagaiPegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Manokwari; Surat Keputusan Nomor : SK.824.317, Tanggal 28 Juni 2019Tentang Penempatan Tergugat sebagai Staf Pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan KabupatenManokwati;Berdasarkan 3 (tiga) objek Keputusan Tata Usaha Negara diatas dan IsiPosita Penggugat dan Petitum maka tanggapan Tergugat dan TurutTergugat, menyangkut Eksepsi Kompetensi Absolut yang BerwenangMengadili Gugatan Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,Bukan Kewenangan

Pengadilan Negeri Manokwari sebab, sesuai UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor :51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara pasal 1 angka 9, angka 10, dan Pasal 47 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Absolut Peradilan Tata UsahaNegara adalah Bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Manokwari (vide Pasal 47UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugatmenyangkut eksepsi kompetensi absolut beralasan sehingga harusdikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara aMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan TurutTergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biayaperkara

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi : 1.

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi 1.

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi OOM KOMALASARIdan MOHAMAD YUNUS dipersidangan ternyata bahwa adik kandung pemohon yaituYadi Supriadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2000 di Rumah SakitHasan Sadikin karena sakit dan telah dimakamkan di Komplek Pemakaman TPUCibarunai.

., tertanggal 27 April 2015, bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba, karena gugatanyang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan warisan Ponnong BinSubbeng (almarhum) sehingga perkara ini adalah merupakan kewenanganPengadilan Agama;c. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tanpa didasarkan fundamenteumpetendi atau posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasanyang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatanPenggugat;d.

Bahwa dari kedua bukti tersebut utamanya Sertifikat HakMilik atas nama Ali Ponnong telah memberikan dasar hukum yang kuatbahwa perkara ini sudah menyangkut sengketa kepemilikan, sehingga yangberhak/berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah PengadilanNegeri in casu kewenangan Pengadilan Negeri bukan Kompetensi Absolutdari Pengadilan Agama;Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas seharusnya Judex Facti in casuHakim Banding yang menguatkan putusan Hakim Pertama yang memeriksadan memutus perkara

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugatpada perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.BIk., tertanggal 27 April 2015, bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba, karena gugatanyang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan warisan Ponnong BinSubbeng (almarhum) sehingga perkara ini adalah merupakan kewenanganPengadilan Agama;c.

penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman3dari6PenetapanNomor: 513/Pdt.P/2016/PN.TngMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggaldi Jalan KH.

Purwakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPurwakarta, namun karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besarsaksisaksi lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanoa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar

Purwakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPurwakarta, namun karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besarsaksisaksi lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanopa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman

Maka berdasarkan Berdasarkanketentuan Pasal 56 ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukanoleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelahadanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Dengan demikian, Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3

yang diajukanoleh Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin.Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonanperubahan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yangdiajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil

Sehingga untuk membuktikan sah atau tidaknya BPNKabupaten Kupang tidak cermat menarik dan membalkan Sertipikat Nomor :2778 tahun 2018, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga menurut hukumgugatan a quo haruslah diNyatan Tidak Dapat diTerimaB. DALAM KONVENSI :1.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat terlihat jelas bahwa gugatana quo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi untukmemeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini, melainkankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga secaraex officio Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena Gugatan yangdigabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda;1.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/ 1999 Tanggal 29 Desember1999 yang menegaskan "Bila yang digugat adalah Badan ataupejabat Tata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehinggadengan demikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarabukan kewenangan Pengadilan Negeri;Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 203 /PDT/2021/PT.KPG11.

Pengadilan Negeri,dengan perbuatan melawan hukum Badan dan/atau PejabatPemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangmenjadi lingkup kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yangmana apabila gugatan Penggugat dikumulasikan merupakankewenangan absolut yang

Pengadilan Negeri;Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat III dengantanah yang menjadi objek sengketa hanya hubungan administrasipendaftaran.

No.176/Pdt.G/2016/MSTkn.ini menjadi sengketa hak milik yang berarti bukan kKewenangan MahkamahSyariyah untuk mengadilinya, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan kewarisan harusmengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang menggariskan bahwa bidang kewarisansebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapaSiapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai hartapeninggalan,penentuan

Apabila hal itu tidakdipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur adalah salah satu patokansurat gugatan Abscur Libel (kabur);Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat terdapatunsurunsur gugatan kabur (Abscur Libel) yaitu tidak mempunyai dasar hukumyang jelas dan petitum gugatan tidak jelas, error in persona serta mengandungsengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 ,khusus mengenai objek sengketa tersebut

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkanberita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumendalam Transaksi Elektronik, jika antara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan

Patra Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2021/PT PLKayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untukmemeriksa dan mengadili, ka yang melakukan kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itubenar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan denganapa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan 202020 no nono nc nn nonc nc ncnenMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 222 20222222202 22Menimbang, bahwa di

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanjahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: Berawal

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi DICKY HAMZAH yang merupakan kakak iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi DICKY HAMZAH tinggal satu rumahdi Jl.

Acara Sidangdianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan dan merupakanbagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon dantambahan penjelasannya, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokokperkara, Majelis Hakim telah bermusyawarah tentang kewenangannya, apakahperkara permohonan Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama ataukahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2008, berbunyi sebagai berikut :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah mohon penetapan untuk perubahan nama, tanggal lahir dan tempattinggal Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya ;Halm. 3 dari 5 Halm.

dalam surat Jawabannya terdiri dari DalamEksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut, ternyata disinggungadanya kewenangan Hakim, namun menurut Majelis Hakim bahwa yangdimaksud oleh Tergugat adalah Akta Perkawinan yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang dimohonkan pembatalan olehPemohon/Penggugat adalah merupakan kewenangan TUN dan oleh MajelisHakim memandang hal tersebut adalah bukan obyek sengketa TUN,melainkan tetap kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya, sedang butirEksepsi lainnya sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga Majelisberpendapat bahwa Eksepsi tersebut, dapat diputus bersamasama pokokperkara ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalil jawabandalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan olehTergugat dalam Eksepsinya bahwasannya Akta Pekawinan di maksud adalahkewenangan TUN, namun menurut Majelis bahwa hal tersebut bukanlahobyek sengketa TUN, melainkan kewenangan Pengadilan

Negeri Surabaya,dan Eksepsi dalam butir selebihnya menurut Majelis sudah masuk padaMateri Pokok Perkara, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan hukumkarenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima danuntuk kelanjutannya pemeriksaan perkara a quo, ternyata disampingPenggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggalO02 Maret 2011, juga para pihak tidak hadir pada sidang yang telahditetapkan

No.22/Pid.B/2013/PN.BIt.seianjutnya menuju ke Srengat ke rumah teman terdakwa yaitu saksi EdwinEka Pradana, 200 nnn nn nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn nnec acneBahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 363: (1) Ke 4 KUIP 3 weenie etcetera aac enaMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan

Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang,yang pada pokoknya Sebagal Derikut t