Ditemukan 146 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1411 K/PID.SUS/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — dr. ISTANTO, M.Kes. bin KUKUH TEJO SAWARNO;
80 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah tidak tepatdengan alasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 telah menyatakan yang dimaksud dengan melawan hukum dalamPasal Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah lawan
hukum dalam pengertianformil yang artinya apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsuryang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebutadalah tindak pidana, jika dikaitkan dengan perkara ini uang insentifsebesar tersebut di atas tidak untuk disetorkan atau diterima kembali olehKas Pemda Banyumas namun uang insentif tersebut memang haruskeluar dari Kas Daerah (Kas Daerah tidak dirugikan) dan sudah sesualdengan mekanisme pengeluaran DPPKAD, dimana uang insentif tersebutsecara
Register : 23-05-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 125-K/PM.III-12/AD/V/2012 Tanggal 17 September 2012 — - Bedjo, Kapten Cpm NRP 534806
50 — 19
50 — 19
Atas dasar hal tersebut, maka dalam hal ini,sebelum atau sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan yangdidakwakan, Terdakwa harus sudah mempunyai kesadaran,pengetahuan ataupun kehendak bahwa perbuatannya itubertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain.Bahwa unsur "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang LainSecara lawan Hukum" sesuai fakta peridangan terungkapperbuatan Terdakwa tidak merugikan orang lain baik (Saksi H.Abdul Hafid) dan juga tidak menguntungkan diri Terdakwamaupun saksi Paryono
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915 3550 — 4449
- Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
denganmemberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagidiri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurusatau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekassuaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan j abatanatau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orangtersebut.Pasal 167(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangantertutup yang dipakai orang lain dengan me lawan
hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atausuruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjarapaling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah.(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakananak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafanmasuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 1 Desember 2011 — Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1970 K/Pid.Sus/2011.lawan hukum dalam penyusunan RAPBD mengenai Anggaran DPRDKota Malang Tahun 2004.
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 02/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte Tanggal 19 Juni 2013 — KRISTOMUS DAVID,A,Md
176 — 54
176 — 54
APBNP yangtelah disahkan atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan danAlat Penunjang Medik tersebut karena semua do kumenpengadaan dan kontrak sudah disiapkan oleh saksi ISMAILselaku Sekretaris Panitia Pengadaan sebagai staf pengelolakegiatan, sedangkan Terdakwa KRISTOMUS DAVID,A.Md selakuPPK hanya menandatanganinya saja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaPembelaan Penasehat Hukum Terdakwa halaman 62 63 yangberpendapat Terdakwa KRISTOMUS DAVID,A.Md tidak melakukanperbuatan me lawan
hukum karena Terdakwa tidak memilikisertifikat keahlian, tidak pernah mengikuti pelatihan pengadaanbarang/jasa namun karena dipaksa oleh dr.NIXON B KROONS,Sp.Bmenjadi PPK, haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatanTerdakwa yang menerima penunjukan dan pengangkatan dirinyasebagai PPK padahal sudah diketahui Terdakwa sebelumnya bahwadirinya tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasaberakibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakansesuai dengan
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014 Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
251 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN ero) yang dimuat dalam Tambahan BeritaNegara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor : dengan demikian Majelis Hakim tingkatpertama berpendapat bahwa unsur secara lawan hukum telah terpenuhi dan adadalam perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) keliru, salah dalam menafsirkanPerbuatan Melawan Hukum secara formal laupun material sebab menurut PemohonKasasi (Terdakwa) pertimbangan ini harus erdasarkan pada pelanggaran melawanhukum dalam arti formal dengan alasan sebagai berikut :Menunjuk pada putusan MK Nomor