dengan aslinya, Daftar Hadir TimBaperjakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BuruSelatan, tanggal 5 Oktober 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Baperjakat Nomor: 821/26/10/BPJKT/X/2020, tanggal 5Oktober 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lembaran DisposisiSurat Sekretariat Daerah Kabupaten Buru SelatanNomor: 880/07, Perihal: Pengusulan PemberhentianPNS dari Jabatan Administrator dan Pengawas, tanggal 6 Oktober 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengambilan Sumpah Pemberhentian

Jabatan Administratordan Pengawas Pegawai Negeri Sipil Nomor: 880/125Tahun 2020. tanggal 9 November 2020;Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.13.

(Bukti P16)Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 terbitlah Surat KeputusanNo.21/SK/IWABI/V1I1/2018 tentang PEMBERHENTIAN JABATAN KETUAPENGURUS IWABI, dimana surat tersebut hanya didasari olehbanyaknya permasalahan eksternal PENGGUGAT sehingga baiklangsung ataupun tidak telah mempengaruhi kinerja organisasiIWABL.......

Perkara yang diajukanoleh Penggugat aquo adalah mengenai keberatan terhadap keputusanNahdlatul Ulama dan Keputusan Badan Pelaksana Maiarif NU yaknikeberatan Penggugat atas tindakan Pengurus PC NU KabupatenKudus yakni keputusan Tergugat yang menetapkan KepengurusanBPPM NU Madrasah Miftahul Falah Kutuk dan Keberatan terhadapKeputusan Tergugat Il tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolahkepada Penggugat yakni perdata khusus bukan perdata biasa (padaumunya).

melakukan mutasi pegawai, akan tetapi adakoordinasi masalah anggaran untuk pembayaran gaji;Bahwa untuk mutasi Penggugat sudah ada koordinasi yaitu suratberupadinas ke Dinas Kesehatan;Bahwa dalam aturan biaya mutasi dibebankan anggaran APBD akantetapi dalam praktek ditanggung oleh yang bersangkutan;Bahwa dalam hal biaya pindah tergantung instansi masingmasing;Bahwa dalam hal mutasi Penggugattersebut mutasinya tidak membawajabatan akan tetapi jabatan ada pada instansi yang bersangkutan, dalamarti pemberhentian

jabatan sementara dan di tempat baru kKemungkinandiangkat jabatannya;Bahwa ada rujukan dari Menteri Kesehatan bahwa Dokter spesialis tidakdiperkenankan di Puskesmas karena alat spesialis di Puskesmastidak ada;Halaman 45 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.Bahwa sejak Maret 2015 SK mutasi Penggugattelah diproses oleh BKDProvinsi Kalimantan Selatan dan telah terbit SK nya, maka idealnya SKitu dilaksanakan;Bahwa saksi tidak tahu aktivitas Penggugat di Rumah Sakit;Bahwa setelah saksi melihat

Karena dalam obyek sengketa a quo menjelaskanbahwa pemberhentian jabatan Kepala Desa Mansalean Kecamatan LaboboKabupaten Banggai Laut telah didasarkan prosedur dan secara substansialsesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana telahditerangkan oleh Tergugat pada angka 3 Jawaban Tergugat diatas terbuktiHalaman 22Penggugat telah melakukan perbuatan berupa penyalahgunaan wewenangterkait penggelapan uang dimana terlah diputus bersalah berdasarkan KeputusanPengadilan Negeri Luwuk no= 359

SekretarisDaerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon IIHalaman 82 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/PTUNPLG;di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri DalamNegeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan danPemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota SertaPejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 7(tujuh) alasan pemberhentian

jabatan struktural tanpa harus konsultasi lebih dahulukepada Gubemur, namun dikaitkan dengan Pemberhentian Penggugat dari jabatanstruktural Majelis Hakim berpendapat bahwa ketujuh alasan tersebut tidak terpenuhikarena Penggugat tidak mengundurkan diri dari jabatannya, tidak ada bukti yangmenyatakan Penggugat mengajukan Permohonan berhenti sebagai Pegawai NegeriSipil, Penggugat belum mencapai usia pensiun, tidak ada bukti yang menyatakanPenggugat tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakari oleh

26 Juni 2018 dengan Surat Penugasan Nomor:800/DiskominfoST/486/V1/2018:Kemudian penggugat selama ini bekerja dengan baik sering mendapatkan penghargaan sertifikat yang baik didalam tugas yangdi utus dinas dalam maupun luar daerah dan menolak kerja samadalam kerugian keuangan negara tibatiba penggugat Dinonaktifkansebagai eselon IV pada tanggal 31 desember 2018 denganKeputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.4/BKD/SK/XII/40.2B/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas Nama Debby ChintiaMonoarfa SE tentang Pemberhentian

Jabatan Pengawas PegawaiNegeri Sipil Dilingkup Pemerintan Provinsi Gorontalo.

SekretarisDaerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural eselon IIdi lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri DalamNegeri No. 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan danHalaman 89 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/PTUNPLG;Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota SertaPejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 7(tujuh) alasan pemberhentian

jabatan struktural tanpa harus konsultasi lebih dahulukepada Gubernur, namun dikaitkan dengan Pemberhentian Penggugat dari jabatanstruktural Majelis Hakim berpendapat bahwa ketujuh alasan tersebut tidak terpenuhikarena Penggugat tidak mengundurkan diri dari jabatannya, tidak ada bukti yangmenyatakan Penggugat mengajukan Permohonan berhenti sebagai Pegawai NegeriSipil, Penggugat belum mencapai usia pensiun, tidak ada bukti yang menyatakanPenggugat tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakari

Dalam persyaratan menyangkut dua halyakni persyaratan subjektif dan persyaratan objektif.Bahwa dalam persyaratan subjektif terkandung di dalamnya nilai,kehormatan, martabat, dan harga diri dari suatu jabatan sehingga dalamberbagai peraturan perundangundangan sering menyebut istilah yangbersangkutan harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkandalam persyaratan objektif lebih terukur, lebih pasti dan biasanya berujungpada kompetensi, kapasitas.Bahwa dalam pemberhentian jabatan ada lima faktor

36. 1 lembar fotocopy surat kep Bupati Tolitoli no : 821.43/4811.03/BKPSDM Tentang pemberhentian Jabatan Pengawas Eselon (IV) serta pengangkatan melalui penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kab. Tolitoli.

37. 1 lembar fotocopy Peraturan Daerah Kab. Tolitoli no. 14 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

38. 1 lembar aturan / petunjuk teknis BUMDes.

39.

Bupati, lalu di buat Surat keputusanBupati tentang jabatan pegawai yang bersangkutan ;SK Bupati tersebut di tindaklanjuti dengan petikan untuk pimpinan satuan kerja dan pegawai yangbersangkutan ;Bahwa benar proses untuk memberhentikan dan mencabut jabatanseorang pegawai harus :Ada usul dari satuan kerja pegawai yang bersangkutan kepada35Bupati, lalu dirapatkan oleh tim BAPERJAKAT ;Setelah pernyataan disetujui, laludiajukan ke Bupati, Bupati menyetujui kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupatitentang pemberhentian

Jabatan Pegawai yang bersangkutan ;Bahwa benar adanyaperampingan struktur organisasi yang dituangkan dalam PERDA No, 2 tahun 2006telah di sosialisasikan oleh bagian organisasi ;Bahwa saksi membenarkan sebagianatas barang bukti yang di perlihatkan kepadanya ;Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak mengajukan tanggapan ;12.

2016 PerihalRekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama diLingkungan Pemerintah Kota Tegal menyatakan antara lain :1)Dalam pelaksanan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)disamping memperhatikan tata cara sebagaimana diatur dalamketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2104 tentangTata Cara Pengisian JPT di Lingkungan Instansi Pemerintah, jugaharus memperhatikan keputusankeputusan Pengadilan TataUsaha Negara ( kasus pemberhentian

jabatan ASN PemerintahKota Tegal).

pegawai yang bersangkutan kepadaBupati, lalu dirapatkan oleh tim BAPERJAKAT, lalu disetujui oleh Bupatikemudian dibuatkan SK Bupati tentang jabatan pegawai yang bersangkutanditindak lanjuti dengan petikan untuk pimpinan satker dan pegawai yangbersangkutan ;e Bahwa benar proses pengangkatan atau memberhentikan jabatan seorang pegawaiharus ada usul dari satker pegawai yang bersangkutan kepada Bupati, laludirapatkan oleh Tim BAPERJAKAT lalu diajukan ke Bupati dibuatkan SuratKeputusan (SK) Bupati tentang pemberhentian

jabatan pegawai yangbersangkutan ;e Bahwa benar saksi mengetahui adanya perampingn struktur organisasi tahun 2006yang dituangkan dalam PERDA No. 2 tahun 2006. dimana di lingkungan DinasPendidikan Kecamatan terkena perampingan jabatan yang semula ada 4dirampingkan menjadi 2 ;e Bahwa benar di Dinas Pendidikan Kecamatan ada 17 orang yang terkenaperampingan jabatan berdasarkan SO tahun 2006) yang dituangkan dalamPERDA No. 2 tahun 2006 ;e Bahwa benar dengan adanya perampingan struktur organisasi secara

PerusahaanUmum Daerah, dan/atau ;e.dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeriyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Apabila melihat peraturanperundangan di atas maka setidaktidaknya Penggugat harus diberitahukan alasanalasanpemberhentian Penggugat di tengah jalan dari JabatanPenggugat sebagai Direktur Operasional Perusahaan UmumDaerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, tugasmana yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, alasanpemberhentian dimaksud wajib disampaikan kepada Penggugatkarena pemberhentian

jabatan Penggugat di tengah jalantersebut sangat berdampak pada kredibilitas Penggugat ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Penajam PaserUtara ;Bahwa ketidakjelasan dasar atau alasan pemberhentianPenggugat dari jabatan Penggugat sebagai sebagai DirekturOperasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka KabupatenPenajam Paser Utara sehingga tindakan Tergugat yangmenutup!

BASYRAH LUBIS, SH. selaku KepalaDaerah (Bupati) Padang Lawas berdasarkan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 131.1278 Tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009tentang Pemberhentian Jabatan Bupati Padang Lawas dan PengesahanPengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara,sehingga unsur jabatan atau kedudukan sebagai Bupati Padang Lawasmelekat terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali, karena PemohonPeninjauan Kembali mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalamPasal 25 UndangUndang Nomor 32

Bank Swadesi, Tbk) No : 0085/KPPERS/SK/ESC/XI/15 tentang pemberhentian Jabatan Karyawan PT.Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy,tanggal 05 Nopember 201537 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL)Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor35 (tiga puluh lima) lembar Voucer Debet Nasabah kredit Ke GLKliring atas nama nasabah Kunal Gobimdram Nathani.37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (rekeningantar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place

jika merujuk pada buktibukti surat sebagai faktahukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemilihan Kepala Desa Kelbungtidaklah konsisten dalam menerapkan peraturan perundangundangan, yaitu jikaPemilihan Kepala Desa Kelbung merupakan pemilihan kepala desa antar waktu,maka mekanisme berbeda dengan pemilihan kepala desa biasa, dan jikamenggunakan mekanisme pemilinan kepala desa antar waktu maka Penggugatselaku Kepala Desa petahana, terlebih dahulu harus diberhentikan melalui SuratKeputusan Bupati, dan pemberhentian

jabatan Kepala Desa harus disertaiHalaman 70 dari 75 Putusan Nomor : 124/G/2021/PTUN.SBYdengan alasan sebagaimana pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten BangkalanNomor 1 Tahun 2015:Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T1 dimana BadanPermusyawaratan Desa Kelbung telah mengadakan musyawarah dalam rangkaPembentukan Panitia Pemilinan Kepala Desa Kelbung yang dituangkan dalamBerita Acara Nomor: 01/BA/Panpilkades/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021.Bahwa musyawarah Pembentukan Panitia Pemilinan Kepala

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Il, Tergugat IV s/dTergugat XIV dan Turut Tergugat yang telah memberhentikanPenggugat dari jabatannya selaku Likuidator secara semenamenadengan melanggar hak subyektif Penggugat dan bertentangandengan mekanisme pemberhentian jabatan likuidator sebagaimanamaksud Pasal 105 jo pasal 142 ayat (6) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melawan hukum;Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secaratanggung renteng untuk membayar ganti kerugian

dari pimpinan organisasi calon dan selanjutnyapihak calon pengguna memberikan persetujuannya in casuPengguna adalah Menteri Sekretaris Negara sesuaiPeraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentangKementerian Sekretariat Negara dan Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2005 tentang SekretariatNegara dan Sekretariat Kabinet;Dalam hal ini tidak ada permintaan dari Menteri SekretarisNegara dan oleh karenanya merupakan kesalahan prosedurdan bertentangan dengan UndangUndang jika penarikandan pemberhentian

jabatan Penggugat sebagai Kepala BiroSekretariat Militer Presiden dan penunjukan penggantidiajukan dan dimintakan persetujuannya oleh Tergugat kepada atau oleh Tergugat II;4.2.Bahwa Tergugat mengetahui dan menyadari telah terjadikesalahan prosedur dalam penarikan dan penggantian jabatanPenggugat, maka kemudian Tergugat mengirim surat kepadaMenteri Sekretaris Negara RI dengan surat No.

Khususuntuk pemberhentian jabatan Pendeta diatur secara pada Pasal 80 angka 7Tata Cara Gereja GBKP 2010, dimana disebutkan:Seorang pendeta diberhentikan secara sementara sebelumdiberhentikan secara tetap.Berdasarkan Bab XII Pasal 8 angkat 7 hurud d angka 1 dan 2 Tata Cara GerejaGBKP 2010, pemberhentian Pendeta dilakukan atas usul Moderamen sendiridan atas usul dari Klasis.