melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga:Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2017/PN MreMenimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 6 UndangUndang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menyebutkan : kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatun sakit atau lukaberat;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 2 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT, yangdimaksud lingkup rumah tangga dalam undangundang ini, salah satunyameliputi : Suami, istri, dan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap : Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi terkait masalah Kekerasan dalamRumah Tangga; Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30September 2017 sekira jam 18.30 wib bertempat di rumah kontrakan kamidi Talang Jepit Rt.03 Rw.03 Kel.

Menyatakan Terdakwa SUNARTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah serta dapat di pertangung jawabkan telahmelakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik yangdilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkanhalangan untuk menjalankan kegiatan seharihari sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 44 Ayat (4)UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;2.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalamlingkup rumahtangga;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 6 UndangUndang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menyebutkan : kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatun sakit atau lukaberat;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 2 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yangdimaksud lingkup rumah tangga

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraiandapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 UndangundangNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan (KDRT) Kekerasan DalamRumah Tangga;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang

Menyatakan terdakwa Imran Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan KDRT sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu.2.

Menyatakan Terdakwa Awaluddin Naibaho terbukti secara sah danmeyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana " Setiaporang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yangmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatanatau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari " sebagaimana dalamdakwaan alternatif melanggar Subsidair Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23Tahun 2014 tentang Penghapusan KDRT;2.

Menyatakan terdakwa MARKUS MAWANG Als NGEK Bin PAULUS JAROBterbukti bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan fisik dalam rumah tangga",sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (2) jo Pasal 5 Huruf ajo Pasal 6 UU No.23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang kami dakwakan dalam dakwaan2.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 6 UndangUndang RI No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),menyebutkan : kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalahperbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;15Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang dimaksud lingkuprumah

Bahwa Penggugat yang tidak pernah menyadarikesalahannya dan secara terus menerus melakukan tindak kekerasanfisik maka akhirnya pada tanggal 10 November 2015, Tergugatmelaporkan Penggugat ke POLDA Sumatera Selatan dengan SuratTanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/834/X1I/2015/SPKTdengan laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Th 2004, ttg Penghapusan KDRT).Laporan Tergugat tersebut akhirnya naik ke Pengadilan NegeriPalembang.

Menyatakan bahwa Terdakwa Henri Yuwono terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (3) UURINo. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagaimanayang terurai dalam Dakwaan KEDUA;3.

dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal28 Januari 2016, yaitu:Menyatakan bahwa Terdakwa YUDY SENDJAYA bin NARIONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kesatu:Primair: Pasal 340 KUHP, Subsidair: Pasal 338 KUHP sebagimanadalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang;Menyatakan bahwa Terdakwa YUDI SENDJAYA terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (3) UURI No.Halaman 5 dari 39 Putusan nomor: 165/Pid.B/2015/PN Mgg.23 tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT sebagaimana dakwaankedua;e Memberikan hukuman yang seringanringannya kepada diri TerdakwaYUDI SENDJAYA bin NARIONO;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atasdakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2015, No.Reg.Perk.

Dengan ditanda tanganinya Akta Dading ini dan telah diperolehnyaPutusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, maka PihakKedua BERKEWAJIBAN mencabut Laporan Polisi Nomor: TBL/1065/IX/2013/UM/JTM tertanggal 26 September 2012 yang saat ini ditanganiPOLRES Malang atas tindak pidana KDRT sesuai UU RI No. 23 Tahun2004 tentang Penghapusan KDRT dan Perzinahan sesuai Pasal 284KUHP atas nama TERLAPOR: WACHID ERMANSYAH (Pihak Kesatu).2.

waktumembangun rumah dan ketika Pemohon mulai bekerja dengan penghasilan700.000 per minggu namun Pemohon tidak pernah memberikan nafkahuntuk Termohon dan kebutuhan pendidikan anakanak dan kebutuhanlainnya, dan untuk memenuhi keperluan biaya sekolan anak membayarsemester Termohon meminjam uang dari teman Termohon, dan karenakejadian tersebut Pemohon tidak terima kemudian terjadi kekerasan dalamrumah tangga dalam bentuk kekerasan Fisik Pemohon memukul Punggungdan Kepala Termohon (vide Pasal 6 Pasal UU Penghapusan

KDRT),penelantaran rumah tangga (Vide: Pasal 5 jo.

Pasal 7 UU Penghapusan KDRT);Hal. 7 dari 44 Hal. Put. No1366/Pdt.G/2020/PA.Jepr9.

arah kota Semarang, saksi berusaha mengejarTermohon namun mobil saksi kalah cepat dengan mobil Termohon;Bahwa sejak saat itu Pemohon makin meyakini kepergian Termohon disengajauntuk menjalin hubungan dengan lakilaki lain;Bahwa, atas dasar keyakinan dan keterangan saksi tersebut, maka padatanggal 30 April 2015 Pemohon membuat Laporan Polisi berupa TindakPidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara Menelantarkan RumahTangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004Tentang Penghapusan

KDRT dengan korban yaitu Pemohon sendiri beserta 2(dua) orang anak di bawah umur hasil perkawinan Pemohon dengan denganTermohon dengan Surat Tanda Bukti Lapor dari POLDA DIY Nomor : xxxxxxxtertanggal 30 April 2015;Bahwa, sampai saat ini proses hukum Laporan tersebut terus berjalan denganadanya beberapa kali pemanggilan saksi untuk melengkapi BAP dan telahdiadakan gelar perkara.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 6 UndangUndang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menyebutkan : kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atauluka berat;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 2 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yangdimaksud lingkup rumah tangga

disebut dengan UU PenghapusanKDRT) menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalamlingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suamidilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahui terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan

KDRT akan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00(lima belas jutarupiah);Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,UndangUndang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013, Undang UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat(1)yang berbunyi :Suami wajib melindungi istri dan memberi segalasesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kewajiban.Kitab Undangundang Hukum Perdata pasal 107 yang berbunyi :(1).setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya.(2).Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu,sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.Undangundang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT :Pasal 5 yang berbunyi

terdakwa sendirimenerangkan bahwa yang melaporkan diri menjadi korban perbuatan terdakwa dandidudukkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai korban yaitu perempuanbernama SUPRIHATIN adalah benar masih istri sah terdakwa ;Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi sehingga telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Unsur Melakukan Kekerasan Fisik.Menimbang, bahwa pengertian unsur melakukan kekerasan fisik telah diaturdalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT yaituperbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;Berdasarkan pengertian diatas maka berdasarkan keterangan saksisaksi yangmenerangkan :e Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 17.00Wib saksi Suprihatin dalam perjalanan ke rumah mertuanya (orang tuaterdakwa) di daerah Kretek Bantul mengendarai sepeda motor bersamaanaknya melewati Jl.Parangtritis dan di daerah Desa Patalan saksiSuprihatin melihat terdakwa terdakwa mengendarai sebuah mobil bersamaseorang

13 Agustus 2018sebagaimana foto copy Kutipan Akta Nikah yang terlampir dalam berkkasperkara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 11Putusan Nomor 1945/Pid.Sus/2019/PN MdnMenimbang, bahwa Terdakwa NIZAMUDDIN telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 44 ayat (1)UU RI No.23 Thn 2004 tentang Penghapusan

KDRT, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

MUHRI, bersalah melakukantindak pidana : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebutsebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor. 23 tahun 2004Tentang Penghapusan KDRT sebagaimana yang didakwakannya ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ZAINI BIN.

Menyatakan terdakwa Narjo alias Sunarjo bin Mutiardintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2003Tentang Penghapusan KDRT sesuai dakwaan alternatifkesatu;2.