DALAM PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik tanggal 19 Februari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik tanggal 19 Februari 2018;

Bahwa dalam hal ini jelas Surat Keputusan Bupati Aceh Barat DayaNomor: 82 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 masihmemerlukan keputusan dan penetapan selanjutnya yaitu apakahkeputusan pemberhentian tetap maupun pengangkatan kembaliPENGGUGAT sebagai keuchik.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong GeulanggangGajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya DanPengangkatan Penjabat Keuchik sah menurut hukum;3.

Bukti P1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 259 Tahun2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan KeuchikTerpilih Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan KualaHalaman 22 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/201 8/PTUN.BNA2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik GampongGeulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Dayadan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara KeuchikGampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten AcehBarat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tertanggal 19 Februari2018;4.

., Tanggal 26 Mei 2009, Tentang Perintah kepada Tergugat untuk Menangguhkan atau Menunda Tindakan Lebih Lanjut Pelaksanaan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, tetap berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; DALAM

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; --3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; 4.

Atau dengankata lain pada waktu Tergugat mengeluarkan Objek Sengketabelum ada Surat Keputusan Bupati Kupang tentangPenunjukkan Tim Baperjakat sehingga praktis Tergugat tidakbisa meminta pertimbangan dari Baperjakat sebelummengeluarkan Objek Sengketa.

Oleh karena itu Tergugat selaku Bupati Kupangmemiliki agenda khusus yang bersifat rahasia denganpenomeran secara khusus dan menggunakan indeks nomor Suratsesuai Surat Keputusan Bupati Kupang (terdahulu Drs.

Keputusan Bupati Kupang NomorSK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007berakibat penggugat menjadi staf dan memasuki masapersiapan pensiun.

Keputusan Bupati KupangNomor : 821/06/I1V/2009, Tanggal 21 April 2009,Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP Tanggal 11 Desember2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPejabat Struktural Eselon II di LingkunganPemerintah Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya) Bukti P.2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati KupangNomor : 38 Tahun 2006, Tanggal 28 Nopember 2006,Tentang Penetapan Batas Usia Pensiun PejabatStruktural Eselon II Di Lingkungan PemerintahKabupaten

Kupang (sesuai dengan aslinya) Bukti P.3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati KupangNomor : 1 Tahun = 2008, Tanggal 12 Januari 2008,Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Kabupaten Kupang (sesuai denganaslinya) ; Bukti P.4 : Foto copy Pertimbangan Baperjakat, Tanggal 10Desember 2007 (sesuai dengan aslinya)BuktiBuktiBuktiBuktiPSP.6PoiP.854Foto copy Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP, Tanggal 11 Desember2007, Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPejabat

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ---------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ----------------------------------------4.

Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan MasaBakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;DASAR dan ALASAN GUGATAN:I.

Pejabat Pemerintahan dalammenggunakan Wewenang wajib berdasarkan:AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik, adapun yangdilanggar adalah AZAS KEPASTIAN HUKUM yang manadidalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati KamparNomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan GunungSahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa SerentakBergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun20162022 di Kabupaten Kampar, belum memilikikeputusan

Menyatakan batal atau tidak sah;Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan PengangkatanSaudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak KecamatanGunung Sahilan Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakBergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 20162022 diKabupaten Kampar; 222222 2 2222222 23.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor141/BPMPD/487/2016 tanggal 21 November 2016 TentangPengesahan Pengangkatan RAZALI. SR sebagai Kepala DesaSubarak Kecamatan Gunung Sahilan hasil Pemilinan Kepala DesaSerentak Bergelombang tahun 2015 dengan masa bhakti tahun2016 2022 di Kabupaten Kampar;3.

Nomor : 9/B/2016/PT.TUNMDN (sesuaidengan aslinya);Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Sadr.Razali, SR sebagai Kepala Desa SubarakPeriode 20162020 Nomor : 08/sk/RHTAdv/X1/2016 tertanggal 28 November 2016(Sesuai dengan aslinya);Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Sadr.Razali, SR sebagai Kepala Desa SubarakPeriode 20162020 Nomor : 012/sk/ANADV/X1I/2016 tertanggal 30 November 2016(Sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 NovemberHalaman 39 dari 75

-------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/033/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan

;

;

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 471/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi-eksepsi Terbanding tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;Menyatakan tindakan Terbanding yang tidak melakukan pendaftaran dan atau registrasi Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tentang

Kencana Bumi Sakti tanggal 23 Maret 2011, merupakan tindakan melanggar hukum;Menyatakan batal Tindakan Terbanding yang tidak melakukan pendaftaran dan atau registrasi Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi kepada PT.

Kencana Bumi Sakti tanggal 23 Maret 2011;Mewajibkan Terbanding untuk memproses mendaftarkan dan atau meregistrasi surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningakatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI ;-------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------ Menerima Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;------------------------------------------ Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/288.a/BUP-PASBAR/

2011 tentang Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dominikus Suprianto yang berlokasi di Pasaman Baru Kejorongan Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 29 April 2011 ;------------------------------------------ Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/288.a/BUP-PASBAR/2011 tentang Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dominikus Suprianto yang berlokasi

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/164/DPK/2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tanggal 21 Mei 2015 beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/164/DPK/2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tanggal 21 Mei 2015 beserta lampirannya;
4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5.

Keputusan Bupati Bungo Nomor: 252/BPMPDPP &KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD DanauPemberhentian Rio Dusun Danau, sampai perkara a quo berkekuatanhukum tetap (Pasal 67 UndangUndanag Peradilan Tata Usaha Negara);Vil.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BungoNomor: 252/BPMPDPP & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan PermusyawaratanDusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang PenetapanHasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau;Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor: 16/G/2016/PTUN.JBI.3.

Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian RioDusun Danau (Bukti P3, T16) harus dinyatakan batal, dan kepada Tergugat(Bupati Bungo) diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BungoHalaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor: 16/G/2016/PTUN.JBI.Nomor : 252/BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentangPengesahan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD& KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD DanauPemberhentian Rio Dusun Danau; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BungoNomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentangPengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)Danau Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil MusyawarahBPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5.

MENGADILI:

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No.

Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor210/821/III/2020 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;3.Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepadaPenggugat.Halaman 20Putusan No.114/G/2020/PTUNMDNMenimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat,Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melaluipersidangan secara online (elitigation) tanggal 24 September 2020;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugatuntuk

Bukti P5: Fotokopi Surat Keputusan Bupati DairiNomor:210/821/III/2020 tentang Pengangkatan KembaliHalaman 21Putusan No.114/G/2020/PTUNMDNDalam Jabatan Fungsional Dokter Bupati Dairi ( sesuaidengan aslinya);Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) alat bukti surat berupa fotokopisuratsurat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikandengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yangsah dalam perkara

Nomor440/1581/P,S/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Yangditandatangani Oleh Kepala UPT Puskesmas Sumbul(sesuai dengan aslinya );Fotokopi Surat Ombudsman Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor B10460/LM.1120/0106.2020NI/2020, hal PermintaanPenjelasan/Klanfikasi, tanggal 08 Juni 2020 (sesuaidengan fotokopinya );Fotokopi Berita Acara pemeriksaan PermintaanPenjelasan Secara langsung Nomor 017/VI/2020 tanggal24 Juni 2020 Oleh Ombudsman Perwakilan ProvinsiSumatera Utara (sesuai dengan aslinya );Fotokopi Surat

Keputusan Bupati Dairi tentangPengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional DokterBupati Dairi (sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan(satu) orang Saksi Fakta yaitu :Halaman 24Putusan No.114/G/2020/PTUNMDNINDRAWANTO GIRSANG , dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menyatakan bekerja di RSUD Sidikalang sampai dengantanggal 1 Oktober 2020 ; Bahwa saksi menyatakan Dokter Erna Marpaung ( Penggugat), masihbekerja di RSUD

Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr.Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati DairiNomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam JabatanFungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30Maret 2020;4.

MENGADILI :

EKSEPSI :

• Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : KPTS.800. 1.3.1/BKPP/2023/78 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, atas nama Dola Triana, S.Si, Tanggal 16 Agustus 2023;
3. Mewajibkan

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : KPTS.800.1.3.1/BKPP/2023/78 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, atas nama Dola Triana, S.Si, Tanggal 16 Agustus 2023;

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI :--------------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat ;------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan Gugatan Penggugat ;------------------------------------------------------------ - Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010

NIP 19650805 198603 1 022 Pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Oktober 2010 ;----------------------------------------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian SDR.Drs.Muh.Arsyad,MM.

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengguat;

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat

Sementara (PJS) Keuchik;

Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh BaratNomor261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang PemberhentianKeuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik baru diketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatandiantarkan langsung oleh MUHIBBUDIN selaku Sekretaris Gampong PasiMali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat kepada Penggugat ditempat kediaman (rumah pribadi) MISWAR pada tanggal 8 Mei 2018, tidaksesual dengan dengan tanggal di Surat Keputusan

Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Pasi Mali,Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masajabatan 20152021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor95 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pemberhentian danPengangkatan Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla BaratKabupaten Aceh Barat.b.

Bahwa dalam posita Gugatan penggugat pada huruf k adalah tidakbenar bahwa tergugat menerbitkan surat keputusan Bupati AcehBarat No. 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik danPengangkatan Pejabat Sementara (PJS) tanpa didukung dengandasar hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan juga tidak benar bahwatergugat mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Barat No. 261Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan PengangkatanPejabat Sementara (PJS) hanya

Bukti P1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor95 tahun 2015 tertanggal 20 Februari 2015 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Keuchik ( Sesuai denganfotokopi);2. Bukti P2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261Tahun tertanggal 7 Mei 2018 Tentang PemberhentianKeuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS)Keuchik ( Sesuai dengan fotokopi)3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018,tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan PengangkatanPenjabat Sementara (PJS) Keuchik;Halaman 44 dari 46 HalamanPutusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh BaratNomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;4.

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Barru), berupa Surat Keputusan Bupati Barru c.q.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbit-kan oleh Tergugat (Bupati Barru), berupa Surat Keputusan Bupati Barru c.q. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/ XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20124.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Barru), berupa Surat Keputusan Bupati Barru c.q. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20125. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barru c.q.

Bahwa untuk menjaga kemungkinankemungkinan yang menimbulkan pertikaian kelompok sehingga patut untuk menetralisir hak dankepentingan hukum Para Penggugat maka patut dan bersyaratmenuntut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/mencabut Surat Keputusan Bupati Barru Usaha Kecil dan MenengahPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/MI/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian KoperasiMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia tanggal 24 Maret

Keputusan Bupati Barru Usaha Kecil danMenengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor :23/BH/XXIV.2/IN/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian KoperasiMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia tanggal 24 Maret 2012 dan telah ditetapkan sebagai TergugatII Intervensi melalui putusan sela tertanggal 11 September 2012 ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan padatanggal 18 September 2012

Keputusan Bupati Barru c.q.

Bupati BarruUsaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan KabupatenBarru.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan MenengahPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru sebagaimana yangtercantum dalam obyek sengketa sudah tidak relevan lagi dan secarahukum berubah menjadi Surat Keputusan Bupati Barru c.q.

Kapuas Hulu tanggal 09 maret 20156. 1 (satu) bundel daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) program raskin 2015.7. 5 (lima) lembar SK Bupati KH No. 57 tahun 2012 tentang pembentukan tim koordinasi program beras miskin untuk rumah tangga miskin tahun 20128. 5 (lembar) surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 259 tanggal 4 Maret 2013 tentag tambahan alokasi pagu beras untuk rumah tangga miskin kab, Kapuas Hulu9. 3 (tiga) lembar surat keputusan kansilog Putussibau Nmor

Empanang yang terdiri dari tahun 2011,2012,2013, dam 201416. 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin17. 4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37 tahun 2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab, Kapuas Hulu tahun 201218. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42 tahun 2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumah tangga

Kapuas Hulu tahun 201419. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113 tahun 2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumah tangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201320. 1 (bundel) surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 821.23/02/BKD/2P-A tanggal 4 Maret 201021. 1 (satu) lembar surat susunan tim pengurus beras miskin Kec. Empanang tanggal 04 Oktober 2014. Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara.6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Empanang yang terdiri daritahun 2011,2012,2013, dam 20141 (satu) bundel surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 tahun2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program beras untukrumah tangga miskinHalaman 3 dari 88 halamanPutusan Nomor 10/Pid.Sus/PTK/2016/PN.

Ptk.17. 4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37tahun 2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab,Kapuas Hulu tahun 201218. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42 tahun2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untukrumah tangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201419. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113tahun 2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program berasuntuk rumah tangga miskin Kab.

Ptk.17. 4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37 tahun2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab, Kapuas Hulutahun 2012;18. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42 tahun2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumahtangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201419. 5 (lima) lembar surat Keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113 tahun2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program beras untuk rumahtangga miskin Kab.

Empanang yang terdiri daritahun 2011,2012,2013, dam 20141 (satu) bundel surat kKeputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program berasuntuk rumah tangga miskin4 (empat) lembar surat keputusan bupati Kapuas hulu nomor 37tahun 2012 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kab,Kapuas Hulu tahun 20125 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 42tahun 2014 tentang pembentukan tim koordinasi Program berasuntuk rumah tangga miskin Kab.

Ptk.19. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 113tahun 2013 tentang pembentukan tim koordinasi Program berasuntuk rumah tangga miskin Kab. Kapuas Hulu tahun 201320. 1 (bundel) surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor821.23/02/BKD/2PA tanggal 4 Maret 201021. 1 (satu) lembar surat susunan tim pengurus beras miskin Kec.Empanang tanggal 04 Oktober 2014.Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara.6.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 205 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi P.T Kasmar Tiar Raya Tertanggal 12 Juni 2014; ----------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 205 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi P.T Kasmar Tiar Raya Tertanggal 12 Juni 2014; ------------------------ 4.

Bahwa Akibat diterbitkannya Surat KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARANOMOR 540/205 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. KASMAR TIAR RAYATERTANGGAL 12 JUNI 2014 yang mencabut Keputusan Bupati Kolaka UtaraNomor 540/141 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 880/14/BKD-DIKLAT/SK/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo atas nama Muhyin Iyabu, S.E.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 880/14/BKD-DIKLAT/SK/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo atas nama Muhyin Iyabu, S.E.;4.

PPNomor 13 tahun 2002) yang menjadi dasar pertimbangan Bupati dalampenerbitan Surat Keputusan Bupati memberhentikan penggugat dari jabatanstruktural, tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 10 PP Nomor100 tahun 2000.Berdasarkan dailildalil yang tergugat kemukakan diatas, maka tindakan tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 880/14/BKDDIKLAT/SK/1/2013 tentang Pemberhentian penggugat dari jabatan Eselon Ill, telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Keputusan

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 880/14/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Eselon III di Lingkungan PemerintahKabupaten Boalemo tanggal 17 Januari 2013 atas nama Muhyin lyabu, SEtersebut sah menurut hukum.3.

Bukti P3: Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.1/07/SK/127/IV/2002tanggal 30 April 2002 tentang pengangkatan Pengawai Negeri Sipil(foto copy sesuai aslinya) ;: Petikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821/225/BKDDIKLAT/SK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentangPengangkatan dalam Jabatan Kepala Seksi Info, Kemitraan &Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Boalemo (foto copy sesuai aslinya) ;: Petikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.23/635/BKDDIKLAT

Bukti .... ee. /15: Petikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/05/BKDDIKLAT/SK/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengangkatandalam Jabatan Kepala Bidang Perencanaan Wilayah padaBAPPEDA Kabupaten Boalemo (foto copy dari foto copy) ;: Petikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/65/BKDDIKLAT/SK/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Pengangkatandalam Jabatan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRDKabupaten Boalemo (foto copy sesuai aslinya) ;: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

SUHARTO PAGAU, dalam persidangan telahmemberikan keterangan sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/65/BKDDIKLAT/SK/III/2012, tanggal 02 Maret 2012, Penggugat dibebaskandari jabatannya sebagai Kabid Perencanaan Wilayah pada Bappeda dandiangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pada Sekretariat DPRDKabupaten Boalemo (vide bukti P5) ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIll

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-------------------------
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/88/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rudolfus Syukur, S.E., NIP 19721017 200701 1 018 sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----------------------------------------------
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Surat Keputusan

Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/88/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rudolfus Syukur, S.E., NIP 19721017 200701 1 018 sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018.

-------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/126/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan

;

;

-------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/111/BKD/2016 tentang Pencabutan

;

;