Ditemukan 37419 data
Tergugat:
Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung cq Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI
116 — 0
Sisno Adiwinoto, MM
Tergugat:
Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung cq Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI
Tergugat:
1.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
2.GUBERNUR BANTEN
169 — 130
Modern Industrial Estat
Tergugat:
1.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
2.GUBERNUR BANTEN
NI WAYAN JATI
Tergugat:
I MADE MUDITA
Turut Tergugat:
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB GIANYAR
48 — 27
Penggugat:
NI WAYAN JATI
Tergugat:
I MADE MUDITA
Turut Tergugat:
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB GIANYAR
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (KEPALA DINASPENGOLAHAN KEUANGAN dan ASET DAERAH KOTASEMARANG) VS VENDRA WASNURY (Direktur Utama PT. ADORA INTEGRITAS SOLUSI)
., (KEPALA DINASPENGOLAHAN KEUANGAN dan ASET DAERAH KOTASEMARANG), bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 148Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Haris,S.H., M.M., dan kawankawan, Para Pegawai Pemerintah KotaSemarang) berkantor di Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanVENDRA WASNURY (Direktur Utama PT.
BaratRaya, Blok C/121 Ngaliyan, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidanganPengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPKAD) KotaSemarang Tahun Anggaran 2011 mempunyai Program Pendaerahan PajakBumi dan Bangunan (PBB) dan untuk melaksanakan Program tersebutDPKAD Kota Semarang menganggarkan kegiatan/Pekerjaan Aplikasi PajakBumi dan Bangunan (PBB) online Tahun 2011;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/Pekerjaan Aplikasi Pajak Bumi danBangunan (PBB) online Tahun 2011 Penggugat menerbitkan Surat KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang NomorHalaman 1 dari 11 hal.Put.
PekerjaanAplikasi PBB online Tahun 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan TimTeknis telah diserahkan sepenuhnya kepada ULP (Unit LayananPengadaan) Pemerintah Kota Semarang;Bahwa dari hasil seleksi Pengadaan Barang dan Jasa (Pelelangan)Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh ULP(Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Kota Semarang telah ditetapkanTergugat sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa (Pelelangan)Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 pada Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset
YUDI MARDIANA,S.H.., M.M., (Kepala Dinas Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah KotaSemarang) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi iniditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
2.ASET PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU
65 — 43
M.Si dan Aset Pemda;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp316.223.397,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
M.Si
2.ASET PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU
133 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAI (PERSERO) KANTOR PUSAT, dalam hal ini diwakili oleh DODY BUDIAWAN sebagai Direktur Aset Tanah dan Bangunan, dkk;
Yani Nomor 262, Komplek Stadion Persib, KotaBandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Januari 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanPT KERETA API INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT,yang diwakili oleh Direktur Aset Tanah dan Bangunan PTKereta Api Indonesia (Persero) Dody Budiawan, berkedudukandi Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H.
Pengadilan Tinggi JawaBarat di Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenaPemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 51/Malabar menjadisertifikat atas nama Para Tergugat, bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan tentang pertanahan serta Peraturan Menteri BUMNNomor PER06/MBU/2011 tentang tentang Pedoman Pendayagunaan AktivaTetap Badan Usaha Milik Negara juncto PER13/MBU/09/2014 tentangPedoman Pendayagunaan Aset
102 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA TIM PENERTIBAN ASET DVP DAOP 2 BANDUNG, dkk.
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Samarinda
139 — 39
., MM
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Samarinda
58 — 50
ASET CHOLIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan tunggal ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam
ASET CHOLIL
61 — 18
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU
1.ADNAN
2.SAWIRMAN
Tergugat:
1.RAFINAS
2.Badan Pertanahan Nasional Aset dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
60 — 19
Penggugat:
1.ADNAN
2.SAWIRMAN
Tergugat:
1.RAFINAS
2.Badan Pertanahan Nasional Aset dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
Terbanding/Tergugat I : MENTERI KEUANGAN QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET PERSERO
318 — 195
Pembanding/Penggugat : SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG
Terbanding/Tergugat I : MENTERI KEUANGAN QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET PERSEROMerumuskan kriteria optimalisasi nilai aset melalui restrukturisasiindustri dan pelepasan aset secara transparan dan efektif gunamengamankan pengembalian uang negara;Hal. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.d.
hak tagih atas aset kreditpetambak plasma PT DCD dan PT WM (selanjutnya disebut"AsetGrup Dipasena") dari Menteri Keuangan RepublikIndonesia berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal24 Maret 2004.Aset Grup Dipasena yang diserahkelolakan oleh MenteriKeuangan RI (Tergugat I) kepada PT PPA (Tergugat II), antaralain berupa:1.
Penjualan Aset Grup Dipasenadan (il) Tahapan Penjualan Aset Grup Dipasena sebagaimana diuraikan dibawah ini:Mekanisme Program Penjualan Aset Grup Dipasena, sebagai berikut:a.
Hal ini membuktikan tidak ada unsurunsurperbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dalam pelaksanaanprogram penjualan aset grup Dipasena yang dilakukan oleh Tergugat II.. Bahwa dengan mempertimbangkan antara lain bahwa aset Grup Dipasenamerupakan aset Negara, maka dalam melakukan pengelolaan dan Progmahal 53 dari 63 hal put.
B171/G/Gph. 1/06/2007 tanggal 14 Juni 2007 terkait pelaksanaan programpenjualan aset Grup Dipasena memberikan beberapa kesimpulan, antaralain:= Bahwa PPA dalam melakukan Program Penjualan Paket Aset Kreditdan Saham Grup Dipasena Dengan Pengamanan Revitalisasi sudahmemenuhi standar dan ketentuanketentuan yang berlaku dalampengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN.= Bahwa PPA dalam melakukan Program Penjualan Paket Aset Kreditdan Saham Grup Dipasena Dengan Pengamanan Revitalisasi telahsesuai dengan
LIOLITA
Tergugat:
1.BADAN PENDAPATAN DAERAH BENGKULU
2.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BENGKULU
3.WALIKOTA BENGKULU
46 — 25
Penggugat:
LIOLITA
Tergugat:
1.BADAN PENDAPATAN DAERAH BENGKULU
2.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BENGKULU
3.WALIKOTA BENGKULU
1.HARI
2.HARIYATI
3.SUDJOKO
4.YULIATI
Tergugat:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya
140 — 108
Penggugat:
1.HARI
2.HARIYATI
3.SUDJOKO
4.YULIATI
Tergugat:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya
Tergugat:
Nona LUSIA
Turut Tergugat:
PT.SEMANGAT BANGUN PERSADA
60 — 6
Unit Pengelola Aset Properti
Tergugat:
Nona LUSIA
Turut Tergugat:
PT.SEMANGAT BANGUN PERSADAUnit Pengelola Aset PropertiBerdasarkan Akta Nomor 13 Berita acara PT Unit Pengelola Asetproperty tanggal 23 Nopember 2017 dibuat di hadapan NyonyaSubariati Soegeng,SH Notaris Jakarta berkedudukan di Jakartaberalamat di jalan Raya Jembatan Tiga No. 2/l Penjaringan JakartaUtara propinsi DK! Jakarta;Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;Melawan1.
Liolita
Tergugat:
1.BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU
2.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BENGKULU
3.WALIKOTA BENGKULU
155 — 102
Penggugat:
Liolita
Tergugat:
1.BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU
2.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BENGKULU
3.WALIKOTA BENGKULUBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTABENGKULU, beralamat di JI.WR Supratman Kelurahan Bentiring PermaiKecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu HELMI SUANDA, S.H.,NAZLIAN R, S.H., EVI ELVINA DWITA, S.H., FITRIANSYAH, S.H.
Surat Lurah Belakang Pondok kepada Kepala Dinas Pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset kota bengkulu) nomor970/48/1004/2014 tanggal 11 maret 2014 perihal pembatalan suratpemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB a.nKismantoni,Sumarni,dan Imron T;.
Surat Penggugat kepada kepala bidang pendapatan Il dinaspendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota bengkulutanggal 11 juni 2015 perihal penghapusan NOP PBB a.n Liolita;. Surat Penggugat kepada Walikota Bengkulu tanggal 23 januari 2018perihal permohonan pengembalian setoran PBB;. Surat Penggugat kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerahKota Bengkulu tanggal 14 mei 2019 perihal permohonan pengembaliansetoran PBB a.n Penggugat;.
Barata dan PTMkota bengkulu;Surat Penggugat kepada kepala bidang pendapatan Il dinaspendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota bengkulutanggal 11 juni 2015 perihal penghapusan NOP PBB a.n Liolita;Surat Penggugat kepada Walikota Bengkulu tanggal 23 januari 2018perihal permohonan pengembalian setoran PBB;Halaman 20 dari 27 hal Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bgl7.
Surat Penggugat kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerahKota Bengkulu tanggal 14 mei 2019 perihal permohonan pengembaliansetoran PBB a.n Penggugat;8. Notulensi pertemuan pihak BPKAD Kota Bengkulu, Bappenda KotaBengkulu, inspektorat Kota Bengkulu, serta bagian pemerintahan setdaKota Bengkulu pada tanggal 20 februari 2018.
139 — 76
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET KABUPATEN SUMENEP melawan KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR dan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN BERSAMA RAKYAT (GeBRaK).
ASIYAH
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR
2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
96 — 20
Penggugat:
ASIYAH
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR
2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NY ERIE FARIANY SISNO
Tergugat:
BANK INDONESIA
Turut Tergugat:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq PUSAT PEMULIHAN ASET (PPA)
29 — 17
Penggugat:
NY ERIE FARIANY SISNO
Tergugat:
BANK INDONESIA
Turut Tergugat:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq PUSAT PEMULIHAN ASET (PPA)
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Buton
Terbanding/Penggugat : WA ODE FARIDAH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau
137 — 0
Pemerintah Kota BauBau Cq Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau Cq Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan , Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD)
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Buton
Terbanding/Penggugat : WA ODE FARIDAH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau