• OKU Timur yang telah melakukan pernikahan Sirimenjadi Istri Kedua Andi Noprizal; (Tertanggal 14 Oktober 2020);Bahwa sejak tanggal 4 September 2020 telah kami upayakan melalui suratKlarifkasi dan Audiensi sebanyak 2 kali, dengan tembusan ke KPK, BPKP,Gubernur, BKN Regional 7, Ombudsman Sumsel, Bupati, BKD Sumsel,BKD OKU Timur, guna mempertanyakan hasil keputusan bapak bupatisetelah membentuk Tim Ad Hoc namun dari Bapak bupati hingga saat initidak bias memberikan kepastian Hukum tentang pemberhentian

  Bukti P.1 : Surat Nomor : 9/ADV.17/2020 tertanggal 17 September2020 Perihal Audiensi dan Klarifikasi atas Laporan PakSobri (sesuai dengan fotokopi);2. Bukti P.2 : Surat Nomor : IX/ADV.28/2020 tertanggal 28 September2020 kepada Bupati OKU Timur Perihal PermohonanHalaman 11 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG3. Bukti P.34. Bukti P.4a5. Bukti P.4b6. Bukti P.57. Bukti P.5a8.

• Demo ini di ikuti serentak oleh Serikat Pekerja anggota FederasiSerikat Pekerja Pertamina Bersatu bersama Pekerja Waktu Tertentu di13 Unit Operasi/Produksi ;Bahwa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (tanggal 10 Agustus2005) dilaksanakan audiensi (Perwakilan DemonstranFederasi SerikatPekerja Pertamina Bersatu dan Pekerja Waktu Tertentu) dengan Direksidan Deputi Industri Strategis Badan Usaha Milik NegaraRoes Ariawijayadan staf dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Surat Deputi MenteriNegara

  No. 483 K/TUN/20063.15.3.17.3.1.8.Agustus 2005 yang intinya agar Direksi Pertamina menunda pelaksanaanSurat Keputusan 038/C00000/2005S8 tertanggal 26 Juli 2005 ;Bahwa di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (tanggal 10 Agustus2005) dilakukan audiensi (Perwakilan DemonstranFederasi SerikatPekerja Pertamina Bersatu dan Pekerja Waktu Tertentu) dengan Direksidan Deputi Industri Srategis Badan Usaha Milik NegaraRoes Ariawijayadan staf dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Surat Deputi MenteriNegara

  Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Pertambangan,Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Nomor S95/D4.MBU/2005tanggal 27 Agustus 2005 yang intinya untuk mendapat solusi terbaikKementerian Badan Usaha Milik Negara akan segera melakukanpertemuan guna membahas penyelesaian masalah dimaksud denganpihak terkait (Direksi dan Komisaris Pertamina, Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi) ;Bahwa di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tanggal 10Agustus 2005), dilakukan audiensi (Perwakilan Demonstran

• Pada Hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 kami para peserta calon perangkat desa lainnya melakukan audiensi dengan TimPengisian perangkat desa dan ada sebagian peserta lainnyaklarifikasi ke Universitas Indonesia langsung dan kami menyatakankeberatan terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh UniversitasIndonesia (Ul) karena adanya banyak kejanggalan :a.

  Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sebagianpeserta mewakili atas nama calon perangkat desa se kabupatenHalaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor : 162/G/2018/PTUN.Smg.Demak melakukan audiensi di Gedung DPRD dengan anggotaDewan dihadiri pan camat dan dari pihak pemda diwakili oleh asisten yang menghasilkan hak angket DPR tentang Pilperades 2018 yangbanyak masalah antara lain :9. a. Banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran yang tidaksesual Perda No. 1 Tahun2018;b.

  Hasil ujian berupa soft copy (excel);Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 DPRD Demak mengeluarkan surat rekomendasi atau berita acara kepada Bupatitentang audiensi DPRD dan Eksekutif dengan perwakilan 1 pesertacalon Pilperades KabupatenDemak; Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor : 162/G/2018/PTUN.Smg.10. Pada hari Rabu tanggal 7 maret 2018 para anggota pansusmelakukan sidang dan klarifikasi dengan Pihak Rektor UniversitasIndonesia (UI) di gedung/rektorat.

• Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlakudi Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan padapokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29November 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan BupatiToba Samosir Nomor 921 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018 danpermohonan mengajukan audiensi

  kepada Bupati Toba Samosir/Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti olehTergugat dengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audiensi padatanggal 12 Desember 2018 di SKB Porsea, yang pada pokoknya Tergugatmenyarankan untuk menempuh upaya hukum menggugat ke Pengadilan TataUsaha Negara dan tidak ada keputusan yang keluar dari Tergugat terhadapHalaman 28 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUNMDNkeberatan Penggugat, hal tersebut juga diakui oleh Kuasa Tergugat pada sidangpemeriksaan

• KEINTECH melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasiuntuk mempertanyakan masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh TERGUGAT. Yangintinya dalam audiensi tersebut TERGUGAT tidak pernah memberitahukan kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi terkait pbenutupan perusahaan33.

  Majeur), dengan ketentuanpekerja buruh berhak etas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UangPenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan awal masuk kerja(Bukti P12) dengan upah terakhir4.1.715.000, (satu juta tujuh ratus 1 belas ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut; Menimbang, bahwa mencermati bukti P9 tentang Risalah Audiensi

• Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul Modus Cari Cuan Aksi Atau Audiensi Dana Darimana Pertemuan Hotel Madani,

• 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi dengan judul Inilah kami pejuang batak bersatu,
• 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an.

  Boasa Sitmobuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul Modus Cari Cuan Aksi Atau Audiensi Dana Darimana Pertemuan Hotel Madani;

  Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;

  Video Klarifikasi Ketua Umum HBB,

  Video tiktok dengan akun @igan tantek;

  Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm.

• Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Keputusan Rektor Universitas NasionalNomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus BagiMahasiswa Universitas dan AkademiAkademi Nasional diberlakukan.Pihak kampus sama sekali tidak melibatkan mahasiswa dalam prosespembuatannya maupun sosialisasi ketika sudah diberlakukan; Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, mahasiswa melalui pimpinan lembaga(Sema, BPM, dan UKM) berusaha menemui pimpinan UniversitasNasional guna melakukan audiensi

  Tahun 2010 dan juga sebagaiKetua UKM Pecinta Alam; 0n ono son nnn cen nee nen none Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa menuntut untuk beraudensidengan pihak Rektorat dengan tujuan supaya dilibatkan dalam pembuatanSurat Keputusan Nomor : 112/ Tahun 2014 tentang Tata Tertib KehidupanPRTG IES 5 mmm mm nnn mms no Bahwa Saksi menerangkan mahasiswa meminta ditinjau kembali SKRektor Nomor : 112/ Tahun 2014 mengenai Tata Tertib Kehidupan Kampusterutama berkaitan dengan jam malam; Bahwa Saksi menerangkan audiensi

  menjadi mahasiswa, saksi tergabung dalamorganisasi BPM Fakultas Hukum dan pernah menjabat sebagai Ketuaperiode 2013 sampai dengan 2014; Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di organisasi Kampus; Bahwa Saksi menerangkan pemberlakuanan jam malam di Kampus dapatberakibat mengganggu aktivitas mahasiswa; Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan SK Rektor No. 112/ Tahun 2014selain jam malam, Saksi juga keberatan dengan kurikulum serta masatenggang waktu mahasiswa menyelesaikan kuliah; Bahwa Saksi menerangkan audiensi

• Jakarta Utaramengundang Pengurus Pengelola SUKP Koja Jakarta Utara, setelan Pengurushadir dan duduk akan mengikuti rapat, Pengurus diusir oleh Wakil Camat Kojadilarang mengikuti rapat, akhirnya Pengurus Pengelola tidak mengetahui hasilrapat ;Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 Pengurus Pengelola mengajukanPermohonan Audiensi kepada Walikota Jakarta Utara, permohonan tidakdihiraukan Walikota.

• Bahwa surat Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan yang tidakbenar tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Agus Djunaedi (Mantan Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara di Jakarta Pusat) sewaktu Penggugat melakukan audiensi diKomisi Yudisial pada tanggal 8 Maret 2011 dimana Bapak Agus Djunaedi menyatakanbahwa surat Berita Acara Pengukuran tersebut (Bukti P6) dibuat dengan cara yang tidakbenar dan tidak bertanggung jawab:1 Bahwa dalam surat pemetaan tidak mencantumkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1483atas

• pemasangan plang pengumuman secara sepihak dikawasan Perkantoran Jalan Raya Serang, Kelurahan CimoneJaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;Sehingga dengan adanya Surat Permohonan Audiensi tersebutdiatas, kemudian Pemerintahan Kota Tangerang mengadakanAudensi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 bertempat diHalaman 59 dari 150 Halaman Putusan Perkara Nomor : 58/G/2019/PTUNSRGRuang Rapat Wakil Walikota Tangerang serta di undang jugaAsisten Administrasi Tata Pemerintahan, Kepala DinasPertanahan,

  dari kuasa hukumex penghuni Ruko tersebut serta dalam audiensi tersebut pihakPemerintah Kota Tangerang telah menjelaskan secara utuh adanyaterbitny Objek Gugatan yakni Surat Keputusan Kepala Kantor wilayahBPN Propinsi Banten terkait pembatalan sertifikat dan turunananyatersebut;2.

  Nomor: 074/SPA/Halaman 90 dari 150 Halaman Putusan Perkara Nomor : 58/G/2019/PTUNSRGoN10.11.12.13.14.15.T.ILInt6T.ILInt7T.ILInt8T.ILInt9T.ILInt10TALAAt11T.LInt12T.LInt13T.ILInt14T.LInt15KIP/JP/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal:Permohonan untuk Audiensi (fotokopi sesuai asi);Surat Walikota Tangerang, Nomor: 005/ .Distan/2019tertanggal April 2019, perihal: Undangan (fotokopi sesuaiasli);Foto Audiensi tanggal 5 April 2019 (fotokopi sesuai asili);Putusan Perkara Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGtanggal

  Setelahpemasangan plang tersebut, kKemudian ada permohonan dari kuasahukum para pemilik sertipikat untuk mengadakan audiensi denganPemerintah Kota Tangerang;Tanggal 5 April 2019 dilakukan pertemuan dengan tim pengacara pemiliksertipikat;Isi pertemuan itu tentang tim pengacara tersebut menyatakan bahwamereka tidak mengetahui tanah yang diatasnya ruko mereka adalah milikPemkot Tangerang, dan mereka menyatakan keberatan dengan adanyapapan/plang pengumuman tersebut, serta mereka meminta solusi;Setelah

  Warga yang menyurat ke Walikota Tangeranguntuk diadakan audiensi. Kemudian saksi membuat jadwal untukdiadakan pertemuan;Setelah selesai rapat, saksi mengumumkan hasil rapat tersebut;Hasil dari rapat di bulan April menyatakan bahwa terhadap SHGB yangsudah habis dapat diperpanjang dan dilakukan kerjasama;Pada bulan Agustus tidak ada komunikasi lagi dengan warga. Oleh karenatidak ada komunikasi kemudian saksi lanjutkan tugas;Inisiatif untuk memperpanjang SHGB Itu hasil rapat.

• ,mengirimkan surat Nomor 003/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013tertanggal 9 Desember 2013, Surat Nomor 004/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013 dan Surat Nomor: 005/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013, tertanggal 23 Desember 2013 dimana ketigasurat yang dikirimkan tersebut agendanya adalah untuk perkenalan danpemberitahuan keberadaan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dandialog membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif;Bahwa ketiga surat permohonan audiensi yang dikirimkan

  Tbk., sebagaimana tersebut di atas telahsesuai dengan amanat Pasal 23 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000tentang serikat pekerja/serikat buruh yang menyatakan "Pengurus serikatpekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruhyang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukansecara tertulis keberadaannya kepada mitra sesuai dengan tingkatannya";Bahwa atas ketiga surat yang telah dikirimkan kepada Tergugat tersebut,Tergugat tidak pernah menanggapinya, sehingga audiensi

• Amir Hamzah, A.Md;Agenda Surat Masuk di TU Pimpinan Biro Umum Setda ProvinsiKepulauan Bangka Belitung bulan Desember 2018;Notulen dan Lampiran Acara Audiensi ASN Yang DiberhentikanDengan Tidak Hormat Karena Pidana Yang Berhubungan DenganJabatan tanggal 22 Januari 2019, yang dipimpin oleh WakilGubernur Kepulauan Bangka Belitung;Surat dari Badan Keuangan Daerah Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor: 900/81/BAKUDA tanggal 14Januari 2019 perihal Penjelasan Penetapan TanggalPemberhentian

  PNS yangsedang terkena permasalahan hukum tetapi tidak ada jawaban ataspermasalahan tersebut; Bahwa saksi menerangkan pernah dipanggil langsung oleh Gubernursebelum SK PTDH itu ditandatangani Gubernur; Bahwa saksi menerangkan dipanggil Gubernur bukan sebagai KetuaForum tetapi sebagai PNS yang akan di PTDH; Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau Penggugat juga hadirpada saat dipanggil Gubernur;Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGP Bahwa saksi menerangkan setelah pertemuan audiensi

  tersebut, adaaudiensi lanjutan tanggal 22 Januari 2019 dengan Wakil Gubernur ataspermintaan Forum Marwah; Bahwa saksi menerangkan setelah terbitnya obyek sengketaPenggugat, baru sekali melakukan audiensi; Bahwa saksi menerangkan Pak Wagub akan menyampaikan keluhankami kepada KASN karena besoknya Pak Wagub ada pertemuan denganKASN; Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Pak Wagub belum membuatkeputusan/kebijakan, hanya menyampaikan bahwa SK PTDH tersebut belummulai berlaku;2.

  apa saja yangdimasukkan/input oleh Penggugat ke PUPNSnya karena yang mengetahuidata PUPNS adalah masingmasing PNS; Bahwa saksi menerangkan setelah berkoordinasi dengan BKN Pusatdan BKN Regional diperintahkan untuk memproses hukuman disiplinpenurunan pangkat atas nama Bapak Amir Hamzah; Bahwa saksi menerangkan pada bulan November tahun 2014(setelah penjatuhan hukuman disiplin kepada Bapak Amir Hamzah), saksimendampingi Kepala BKD, Kepala Biro Hukum, Inspektorat, dan instansiterkait lainnya untuk audiensi

• Bahwa Para Penggugat pada tahun 2012 telah audiesi denganTURUT TERGUGAT Il, yang difasilitasi oleh DPRD Kota Banjarbaru, hasildari audiensi tersebut TURUT TERGUGAT II memperlihatkan Peta SituasiJalan Sukamaju produk dari TURUT TERGUGAT I, dan kemudian TURUTTERGUGAT II menyerahkan fotokopi peta tersebut sebagian (tidak sampaiJalan A. Yani);8.

• PAkenjeng;

• Bukti T-6 Keterangan Audiensi dari MPGINEWS.ID;
• Bukti T-7 satu buah Flasdisk
• Bukti T-8 Kuitansi;
• Bukti T-9 Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

• Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d (Bukti T23);Bahwa untuk mendukung surat dari BKN tersebut, BKN Regional XIII BandaAceh telah mengirimkan namanama PNS di seluruh Aceh yang telah dijatuhihukuman tindak pidana korupsi, yang didapat dari Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM Aceh (vide Bukti T17, Bukti T18 dan Bukti T19);Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah KabupatenAceh Tamiang telah melakukan Audiensi

  ke BKN mengenai status kepegawaianHalaman 40 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor 19/G/2019/PTUN.BNA10.11.12.13.14.PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dan dari audiensi tersebuttelah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2) danPasal 87 Ayat (4) UndangUndang ASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNSyang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah inkracht (vide Bukti T33 dan BuktiT34);Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat beserta Tim Penjatuhan HukumanDisiplin

  Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapatuntuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhihukuman Pidana dan masih menjalani hukuman pidana dan di hasilkankesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensikembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (vide Bukti T25, Bukti T26 danBukti T27);Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagridan

  dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugatuntuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikanPNS tersebut (vide Bukti T30);Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukankonsultasi ke BKN Regional XIIl Banda Aceh pada tanggal 21 November sampaidengan tanggal 23 November 2017 (vide Bukti T31 dan Bukti T32);Bahwa pada tanggal 17 April 2018 BKN kembali telah mengirimkan

• baikan seperti biasaDengan hasil mediasi tersebut diatas maka saya anggappermasalahan sudah selesai hanya saja setelah beberapa mingguberlalu perselisihan ini Kembali meruncing dan makin meruncingbahkan sampai akhirnya terjadi demosi beberapa pegawai yang diawali pada bulan April dari beberapa pegawai yg didemosi salahsatunya adalah saya sendiri (Samsuludin) dari posisi koordinatoroperasional menjadi Pengemudi pada Ambulan Gawat Darurat;Pada tanggal 25 juni 2020 kami PPAGD Dinkes melakukanrapat audiensi

  kepada pihak DinasKesehatan untuk melakukan mediasi Kembali denganmengundang pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan BiroHukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi sampai saatini undangan rapat mediasi yang ditunggu tunggu dari DinasKesehatan tidak pernah kunjung datang, bahkan sudah memintadan menanyakan dengan cara bersurat ke Dinas Kesehatan akantetapi undangan dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukanmediasi tetap tidak kunjung datang sampai saat ini;Pada tanggal 17 Juli 2020 melakukan audiensi

  denganSekda Provinsi DKI Jakarta akan tetapi diwakili oleh Askesradengan hasil audiensi yaitu ; perselisihan yang ada dikembalikanlagi kepada Dinas Kesehatan dan Disnakertrsna Provinsi DKIJakarta untuk dilakukan mediasi Kembali dan mengkaji ulangHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNJKT.aturan aturan terkait boleh atau tidaknya berserikat dan ber PKB(Perjanjian Kerja Bersama) di instansi AGD Dinkes DKI Jakarta,akan tetapi lagi dan lagi undangan yang ditunggu untuk audiensitidak

• dan luas lantai Ill 300 m2, yang beralamat di JalanSetraduta Blok L5 Nomor 3A, RT/RW. 004/006, KelurahanPasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (selanjutnyadisebut objek perkara), pada saat dilaksanakannya Rapat Audiensi diKantor DPRD Kota Cimahi tanggal 20 Februari 2019.1.3.

  Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 April 2019, padapoint 17, halaman 10 menyebutkan : bahwa terkait objek dalam perkara a quo,Para Penggugat untuk pertama kali melihat fotokopi dokumen izin mendirikanbangunan tersebut pada saat dilaksanakannya Rapat Audiensi di Kantor DPRDKota Cimahi (dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi) tertanggal 20Februari 2019.... ; .

  dokumentasi penggerebekan pada bulan Januari2018 di Rozelle Hotel/Guest House (fotokopi print warnaFotokopi Surat dari TIl Intervensi, tertanggal 2 Maret 2018(fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat dari Ketua RT 04 dan RW 06, tertanggal 4 Maret 2018, perihal Undangan Sosialisasi (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat dari Para Penggugat, perihal SuratPenolakan Undangan Sosialisasi Guest House, tertanggal15 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat No. 114/SPDCLF/01/2019, perihal Diskusidan Audiensi

  objek sengketa a quo sehingga penghitungantenggang waktu dapat ditentukan atau dimulai; Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan mengetahui objeksengketa pada tanggal 20 Februari 2019 pada saat dilaksanakannya RapatAudiensi di Kantor DPRD Kota Cimahi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan faktafakta hukum di Persidangan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sebagaiberikut: Bukti P10c berupa Undangan dari Ketua DPRD Kota Cimahi tertanggal 13Februari 2019; Bukti P10d berupa Laporan Audiensi

• antara laindengan menyelenggarakan RUPSLB terkait dengan penyelesaianpiutang kepada pemegang saham serta penyetoran saham secaratunai.Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang diadakan pada tanggal 9Februari 2016 tersebut telah dilaporkan kepada OJK pada 10Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 164/G/2016/PTUNJKT.Februari 2016, demikian juga mengenai realisasi penyetoransaham secara tunai serta surat keterangan Notaris bahwa Aktadan pengesahannya sedang diproses pada Kementerian Hukumdan HAM RI.Bahwa dalam audiensi

• Surat IAPI Nomor 0730/VI/IAPI/2014, tanggal 23 Mei2014, perihal Permohonan Audiensi terkait PP Nomor11/2014 tentang pungutan OJK (Bukti P28), bahwasehubungan dengan ditetapkannya PP Pungutan OJKtersebut, IAPI menyampaikan melalui suratnya memohonaudiensi untuk mendiskusikan terkait dengan implementasidan peraturan tersebut terhadap para Akuntan Publik danKantor Akuntan Publik.3) Surat INI Nomor 54/U/29III/PPINI/2014, tanggal 17 Maret2014, perihal Permohonan Audiensi, dan surat INI Nomor 74/U/3VI/

  Bukti P25);Fotokopi Surat HKHPM Nomor 064/HKHPM/SK/III/2014, tanggal 14 Maret2014, Perihal Tanggapan Atas Draft Peraturan OJK tentang Pungutan danKomentar Anggota HKHPM tentang PP Nomor 11 Tahun 2014 tentangPungutan (Bukti P26);Fotokopi Surat API Nomor 0068/II/IAPI/2014, tanggal 26 Maret 2014, PerihalTanggapan Atas Rancangan Peraturan OJK tentang Tata Cara PelaksanaanPungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti P27);Fotokopi Surat IAPI Nomor 0730/VI/IAPI/2014, tanggal 23 Mei 2014, PerihalPermohonan Audiensi

  Terkait PP 11/2014 tentang Pungutan OJK (Bukti P28);Fotokopi Surat INI Nomor 54/U/29III/PPINI/2014, tanggal 17 Maret 2014,Perihal Permohonan Audiensi dan Surat INI Nomor 74/U/3VI/PPINI/2014(Bukti P29);Fotokopi tulisan pada buku berjudul Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuanganoleh Adrian Sutedy terkait dengan the Australian Prudential RegulationAuthority (APRA) yang merupakan Lembagalembaga sejenis OJK yangberada di Australia (Bukti P30);Fotokopi tulisan pada buku berjudul Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuanganoleh

• tidak ada kerugiannegara;Bahwa mengenai permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon,saksi melihat karena ada ketidakprofesionalan penyidik kepolisian ResortBulukumba dalam menangani kasus tersebut, ketidakprofesionalan tersebutkarena menurut pengalaman saksi tidak pernah lama dalam melakukanpembongkaran kasus korupsi, kalau konstruksi hukumnya jelas;Bahwa saksi melihat penanganan kasus pemohon sudah berlarutlarut;Bahwa saksi mencoba melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaandengan melakukan audiensi

  dengan pihak kejaksaan;Bahwa menurut saksi dalam penangangan kasus korupsi Pelapor harusmelengkapi konstruksi hukumnya, sehingga penyidik mudah dalammengungkap kasus tesebut;Bahwa letak ketidakprofesionalannya adalah pada penetapan tersangkanyayang terlalu dipaksakan sebab setelah melakukan audiensi dengan DirsusTipikor Polda Sulawawesi Selatan Kombes Heri Dahana, saksi pernahmenanyakan pernah tidak diadakan gelar perkara, karena untuk Tipikor harusdigelar supaya terang benderang dimana perbuatan

  permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon,saksi melihat karena ada ketidakprofesionalan penyidik kepolisian ResortBulukumba dalam menangani kasus tersebut, ketidakprofesionalan tersebutkarena menurut pengalaman saksi tidak pernah lama dalam melakukanpembongkaran kasus korupsi, kalau konstruksi hukumnya jelas; Bahwa saksi melihat penanganan kasus pemohon sudah berlarutlarut; Bahwa letak ketidakprofesionalannya adalah pada penetapan tersangkanyayang terlalu dipaksakan sebab setelah melakukan audiensi