Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Bahtiar

BALAI PENGOBATAN SEBERKAT YAYASAN PERINTIS MISSION KALBAR (YPMKB) vs RUMBUNGAN BUTAR, dkk.

Bahwa perkara ini adalah perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)terhadap karyawan,yang dilakukan oleh pihak Tergugat (Balai PengobatanHal. 1 dari 10 hal. Put.

No. 259 K/Pdt.Sus/2012Seberkat Yayasan Mission Kalbar) yang beralamat Sebetong KecamatanTebas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat;Bahwa dengan adanya perkara ini, pihak Tergugat (Balai PengobatanSeberkat Yayasn Mission Kalbar) diwajibkan untuk membayar diantaranya:1.Uang pesangon dua kali karena karyawan tidak mempunyai kesalahansesuai dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003;. Uang Penghargaan Masa kerja satu kali sesuai dengan UndangUndangNo.13 Tahun 20038;.

Upah/Gaji yang belum dibayar oleh pihak Tergugat (Balai PengobatanSeberkat Yayan Mission Kalbar) untuk empat orang karyawan, sesuaidengan suratkuasaterlampir, sejak bulan Januari sampai Juni 2011;. Kekurangan upah/gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan UpahMinimum Kabupaten Sambas,sesuai dengan surat keputusan GubernurProvinsi Kalimantan Barattahun 2010 dan 2011;.

para donatur yang selama inimembantu memberikan dana untuk kegiatan Balai Pengobatan telahmenghentikan bantuannya maka sesuai dengan Kesepakan rapatbersama Yayasan Perintis Misioner Kalbar bersama dengan kariayanBalai Pengobatan Seberkat pada tanggal 18 Januari 2011 telahdisepakati bahwa karyana BPS diberi tiga bulan gaji karena sampaipada awal Januari 2011 belum ada donatur yang mau membantumembiayai biaya operasional BPS (Balai Pengobatan Seberkat).Sehingga selama pihak Yayasan Perintis Misioner

PengobatanSeberkat sehingga bagaimana bisa melakukan pembayaran gajimaupun pesangon kepada karyawan pada saat Balai PengobatanSeberkat sudah tidak beroperasi.Bahwa Yayasan Perintis Mision Kalimantan Barat (YPMKB) tidakpernah memPHK pekerja Balai Pengobatan Seberkat (BPS).

SEI BALAI GREEN ENERGY

JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN ; LEE BOK SOON

Wakil Ketua Mahkamah AgungRI Bidang YudisialNomor: 1495/2009/ $S.730.Tah.Sus.Ik/PP/2009/MA tanggal 17September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 04Oktober 2009;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun karena didakwa:Primair:Bahwa ia Terdakwa LEE BOK SOON selaku Nahkoda KM.

Terdakwa ditangkapdan diperiksa oleh PATKAMIA II 442/Buru) LANAL TBK(Haikun), karena Terdakwa melakukan penangkapan ikantidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Bahwa seharusnya dalam melakukan penangkapan ikan Terdakwaharus memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan dariinstansi yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 93 UU RI ayat (2) No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan;Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri di Tanjung Balai

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkatbanding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3/Akta.Pid.K/2009/ PN.TBK yang dibuat oleh Wakil Paniterapada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun = yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September2009 dari

Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun pada tanggal 15 September 2009;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebuttelah diberitahu kan kepada Jaksa/Penuntut Umum padatanggal 10 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15September

Pemohon:
BENNY SIM
Termohon:
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Bahwa pada faktanya, tindakan pemeriksaan yang dilakukan PetugasPemeriksa Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Batam yangdilanjutkan pada tahap penyidikan oleh Penyidik/PPNS Balai POM di Batam dirumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9,Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN.BtmKelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riauyang disewa oleh Sdr.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai POMdi Batam segera membuat Laporan Kejadian Nomor PD.03.02.08.955.09.20.2/LKtanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T12) untuk segera ditindaklanjuti ketahap Penyidikan oleh PPNS Balai POM di Batam;46. Bahwa PPNS Balai POM di Batam berdasarkan bukti yang ditemukan disarana milik Sdr.

Bahwa mekanisme penyitaan yang dilakukan PPNS Balai POM diBatam berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP;57.

Bahwa dengan demikian, penetap an tersangka yang dilakukan olehPenyidik/PPNS Balai POM di Batam telah sesuai dengan KUHAP dan ketentuanhukum yang berlaku;69. Bahwa selanjutnya PPNS Balai POM di Batam memanggil PEMOHONuntuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui Surat PanggilanNomor PD.03.03.08.955.10.20.9/SP tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T38);70.

Bahwa berdasarkan ketentuanperaturan tersebut, Petugas Balai POM di Batam membuat Laporan Kejadian NomorPD.03.02.08.955.09.20.2/LK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T12) untuksegera ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan oleh PPNS Balai POM di Batam.

KIKY ZULFIKAR, S.Sos, DkkDanPT BALAI MANDIRI PRASARANA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk

Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.

Graha Niaga Mitra Investindo dengan Balai BesarWilayah Sungai Brantas yang pada waktu itu diwakili oleh lbu Sri sebagaiKepala Bidang Operasional dan juga ada Bapak Yudi, yang pada waktupertemuan tersebut PT. Graha Niaga Mitra Investindo sudah menunjukkanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1259 / Desa Cangkir besertapecahannya.Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas merupakan kesalahan penerapanhukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, dengan alasan:a.

lewat waktu 90 hari sebagaimanadimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ; Bahwa selain daripada itu dalam perkara a quo belum jelas siapasebenarnya pemegang hak priorias atas tanah lokasi objek sengketa, makaoleh karena itu harus diselesaikan terlebin dahulu melalui peradilan umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: BALAI

Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH

Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan ; MAHYATI MARPAUNG alias ATI;

PUTUSANNomor 1804 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : MAHYATI MARPAUNG alias ATI;Tempat Lahir : Sungai Apung;Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1965;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Ill, Desa Sungai Apung, KecamatanTanjung Balai, Kabupaten Asahan;Agama : Islam;Pekerjaan : Mengurus Rumah

.802.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalaikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia Terdakwa MAHYATI MARPAUNG alias ATI pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Dusun II Desa Sungai ApungKecamatan Tanjung Balai

berupasabu dengan berat kotor 2.000 (dua ribu) gram dan 4.000 (empat ribu) butirpil ekstasi dengan berat bruto + 1.400 (seribu empat ratus) gram, yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WIB, padasaat Terdakwa bersama dengan menantunya yakni saksi ZULFINA SARAGIHHal. 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 1804 K/PID.SUS/2017alias LOLOM serta cucu Terdakwa sampai di rumahnya yang berada di DusunIl Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai

daribarang bukti narkotika tersebut dan pemilik kamar, lalu oleh saksi TAUFIKPANJAITAN alias TAHAN mengatakan bahwa saksi TAUFIK PANJAITAN aliasTAHAN tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkotika tersebutsedangkan pemilik kamar adalah ibu kKandungnya yakni Terdakwa, setelah ituPetugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenisshabu dan pil ekstasi tersebut lalu membawa saksi TAUFIK PANJAITAN aliasTAHAN dan barang bukti narkotika tersebut ke Polres Tanjung Balai

gunadilakukan pemeriksaan selanjutnya, setelah saksi TAUFIK PANJAITAN aliasTAHAN berada di Polres Tanjung Balai tepatnya di Ruang Satuan Narkoba lalusekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan menantunya yakni ZULFINA SARAGIHalias LOLOM (istri saksi TAUFIK PANJAITAN Alias TAHAN) datang untukmelihat saksi TAUFIK PANJAITAN alias TAHAN yang terlebin dahulu sudahPetugas Kepolisian amankan, mengetahui Terdakwa dan saksi ZULFINAHal. 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 1804 K/PID.SUS/2017SARAGIH alias LOLOM datang lalu

Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU

Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.

Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku

Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari

34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila

Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang

Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Balai Harta Peninggalan Semarang untuk menjual di bawah tangan bangunan yang berdiri di atas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 1192 Sebagian yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 107-109 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur

Pemohon:
BALAI HARTA PENINGALAN SEMARANG (HENDRA ANDY SATYA GURNING SH MH)

BANK MANDIRI (PERSERO) Hubungan Medan Balai Kota

BANK MANDIRI (PERSERO) Hubungan MedanBalai Kota, berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 8 10 Medan,dalam hal ini diwakili oleh 1. DARMAWAN EFFENDI, SH , 2.BOERHANOEDDIN LOEBIS , MASKUN SUKADIO , 4. PUTUSUMANA , 5. ENDANG KUSYANUARSI, SH , 6.

Medan Balai Kota dengan Nip. 9965037948 ;Bahwa posisi Penggugat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Hub MedanBalai Kota sebagai Head Teller Pengganti, karena Head Teller sebelumnyaditugaskan mengikuti kursus ;Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2001, PT.

Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) tentang Pemberhentian Pegawai No.1.Hb.MBK/552/2002 Hub Medan Balai Kota tertanggal 08 Maret 2002 yangditerima oleh Penggugat pada tanggal 01 April 2002 ;Bahwa Surat Keputusan No. 1. Hb. MBK/552/2002 tanggal 08 Maret2002 Tentang Pemberhentian Pegawai (Penggugat), penerbitannyabertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu bertentangan dengan :1. Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Mandiri (Persero) Hub Medan Balai Kota No. 1. Hb.MBK/552/2002 hingga Perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PT. Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota tentang Pemberhentian Pegawai atas namaAULIA No. 1. Hb. MBK/552/2002 tertanggal 08 Maret 2002 ;3.

Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota tentang Pemberhentian Pegawai atas namaAULIA No. 1. Hb. MBK/552/2002 tanggal 08 Maret 2002 dan mewajibkanTergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentangPengangkatan Penggugat (Aulia) sebagai Pegawai PT. Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota ;4. Menyatakan kuat dan tetap dipertahankan penetapan penangguhanPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berisi perintah kepada Tergugatuntuk menangguhkan tindak lanjut Surat Keputusan No. 1.

-IR.HUSNI SURYA, MS, Cslawan-KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT

Bukti P 1 : Foto copy Surat Tergugat (Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat) No. 1152/PL.120/1.12.3/6/2013tanggal 4 Juni 2013 (Sesuai Dengan Asli) ; 2 Bukti P 2 : Foto copy Surat Tergugat (Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat) No. PI.220.03.05.5.2.344 perihalpermohonan penetapan status rumah negara golongan II menjadirumah Negara golongan III (Foto copy dari foto copy); 3.

PL.220.062.2001 tentangPenunjukan Penghuni Rumah Negara tanggal 28 Mei 2001 (FotoCopy dari Foto Copy) ; BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi SumateraBarat No. PL.210.0205.5.2 411a tanggal 04 Mei 2002 PerihalPerlunasan Harga Rumah (Foto Copy dari Foto Copy) ; BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat No.

Herman Rafii (Foto Copy dari Foto Copy) ; 11BuktiFoto copy Pendapat Hukum Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2003 (Foto Copy dariFoto Copy) ; 12BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat No. 204/PL.120/1.10.3/2/2010 tanggal 01Pebruari 2010 Perihal Penertiban Rumah Dinas(Sesuai Dengan 13BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1723/PL.120/1.10.3/12/2011 tanggal

22 Desember 2011 hal TemuanPemeriksaan LK Kementerian Pertanian oleh BPK (SesuaiDengan Asli) ; 14BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1699/PL.120/1.10.3/12/2011 bulan Desember 2011 hal Penertiban RumahDinas ke 2 (Sesuai Dengan Asl1) ; 15BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1809/PL.120/1.12.3/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Undangan(Sesuai Dengan Asli

untuk mengkonfirmasi tentang proses pengalihangolongan rumah dinas di Lab Diseminasi Padang (vide bukti T34);Bahwa Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Baratmengrimkan surat kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan PengembanganPertanian Bogor BBP2TP pada tanggal 08 April 2013 melalui surat nomor : 742/PL.120/1.12.3/04/2013 perihal Penertiban Rumah Dinas/Negara (vide bukti P5= T35)Bahwa pada tanggal 2728 Mei 2013 dilaksanakan pertemuan KoordinasiPenyelesaian Permasalahan Rumah

Suratsurat:a. 2 (dua) lembar foto alat tes urine merek Multi Drug Screen TestMonotest;b 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe NomorB/106/ V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKLSW tanggal 3 Mei 2016;c. 1 (satu) lembar hasil tes Urine dari UPTD Balai Laboratorium BandaAceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016;(tetap dilekatkan dalam berkas perkara);Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Militer 01 Banda Aceh

sebagaimana dakwaan Oditur Militer denganmembebaskan Terpidana dari segala dakwaan Oditur Militer; Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum di persidangan tidak terdapatbuktibukti yang cukup mendukung tentang terbuktinya Terpidanamenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, Karena alat buktiyang ada hanya surat pemberitahuan hasil tes urine dari Kepala BadanNarkotika Nasional Kota Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKSLW tanggal 3 Mei 2016 dan Berita Acara PemeriksaanUrine dari UPTD Balai

MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang

Kepala Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang,bertempat dan memilin domisili hukum tinggal di JalanSekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. KristianSimak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST.

Berita Acara kesepakatan Nomor: 149/73.09 BA/P2T/XII/2018tertanggal 5 Desember 2018 mengenai Hasil Musyawarah bentuk gantikerugian pengadaan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilanmempertimbangkan bahwa yang menjadi substansi permohonan Pemohonpada pokoknya adalah agar dinyatakan sah penitipan uang ganti rugi yangtelah disetor ke Rekening Pengadilan Negeri Maros berdasarkan kwitansi SuratKuasa untuk membayar (SKUM) No. 11/Pdt.Kons/PN Mrs tertanggal 24 Juli2019 dari Kepala Balai

MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang

Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318 KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 99/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara permohonan padapengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji, S.St.Mt,tempat kedudukan Jalan Sekolan Guru Perawat No. 3 Kota Makassar,Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Terhadap :Arsyad, bertempat

Nama lengkap : BUDI GIRSANGTempat lahir : Tanjung BalaiUmur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 04 April 1976;1. Jenis kelamin : Laki-laki;2. Kebangsaan : Indonesia;3. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kodya Tanjung Balai;4. Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;

PUTUSANNomor :322/ Pid.B /2016/PN LbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara :Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirBUDI GIRSANGTanjung Balai39 Tahun/ 04 April 1976;Jenis kelamin Lakilaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat tinggal Dusun VII Desa Asahan MatiKecamatan Tanjung Balai Kodya TanjungBalai;Agama Islam;Pekerjaan Wiraswasta;Terdakwa

memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yangmengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan ataubarang yang mana wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib,terdakwa yang mengemudikan mobil minibus Toyota Avanza BK 1042 Q berangkatdari kota Tanjung Balai

dengan tujuan ke kota Medan untuk mengantarkan pasien/orang sakit ke RSU ADAM MALIK bersama dengan saksi korban, setibanya di tempattujuan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 pada pukul 02.15 Wib, kemudiansaksi korban mengajak terdakwa untuk kembali menuju kota tanjung balai pada saatitu juga, setelah berkendara beberapa jam sekitar pukul 03.00 Wib tibatiba dilingkungan Pasiran Kecamatan Perbuangan Kabupaten Serdang Bedagai pada jaraksekitar dua meter terdakwa ada melihat mobil truk Mitsubishi

Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu LintasDengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan AtauBarang Yang Mana Wajib Mengemudikan Kendaraannya DenganWajar Dan Konsentrasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib,terdakwa yang mengemudikan mobil minibus Toyota Avanza BK 1042 Qberangkat dari kota Tanjung Balai dengan tujuan ke kota Medan untukmengantarkan pasien/ orang sakit

ke RSU ADAM MALIK bersama dengansaksi korban ROKIBAH yang duduk disebelah kiri terdakwa, setibanya ditempat tujuan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 pada pukul 02.15Wib, kemudian saksi korban mengajak terdakwa untuk kembali menuju kotatanjung balai pada saat itu juga, setelah berkendara beberapa jam sekitar pukulHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2015/PN Lpb03.00 Wib tibatiba di lingkungan Pasiran Kecamatan Perbuangan KabupatenSerdang Bedagai pada jarak sekitar dua meter terdakwa ada

Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Rabana

Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
SYAFRUDDIN