sengketa berupa Penetapan Lokasiterminal khusus PT Holcim Indonesia Tbk telah sesuai dengan prosedur yangditentukan dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor51 Tahun 2011 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.Menimbang, bahwa dari segi substansi sesuai dengan ketentuan pasal 5ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 disebutkan bahwalokasi pembangunan terminal khusus ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatrekomendasi dari Gubernur dan Buapti

Membantu tugastugas khusus yang diberikan oleh Buapti Aceh Tamiang;Benar bahwa Sdr. Subagio,ST ada mengirimkan surat tersebut ke Pemkab. AcehTamiang, secara prosedurnya semua surat masuk ke Bagian Umum, dan selanjutnyaBagian Umum meneruskan surat tersebut kepada Saksi maupun kepada Bupati, tetapiuntuk surat Nomor : 600/3106/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Izin PenunjukkanLangsung tersebut sdr.

dalampermasalahn pencairan langsung oleh Terdakwa tersebut ;Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah berwenang untukmengurus dana Otonomi Khusus~ tersebut namunpengelolaannya Sekretaris Daerah (Terdakwa) tidakberwenang ;Bahwa selain Sekretaris Daerah yang berwenangmencairkan Kepala Bagian Keuangan juga berhakmencairkan dana tersebut ;Bahwa pembangunan Asrama di Jayapura termasuk dalamProgram Otonomi Khusus dibidang pendidikan ;Bahwa mengenai kwitansi pembayaran tahap pertamapekerjaan invebtaris Kantor Buapti

Buapti OganKomering Ulu) dalam rangka pembangunan pusat perbelanjaan RajaPlaza Mall Ramayana sudah memenuhi prosedur dan sah menuruthukum karena bangunan yang didirikan oleh Tergugat V tersebutbukan tanah milik Para Penggugat ;Hal. 39 dari 85 hal.7. Bahwa oleh karena tanah eks Kantor MAKODIM 0403/OKU yangdibangun Raja Plaza oleh Tergugat V (PT.

.> Bahwa mekanisme dan tahap Penyaluran ADD/ DD diatur berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/ PMK.0O7/ 2016 tentang TataCara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DanaDesa, tanggal 29 Maret Tahun 2016 pada Bagian Kelima tentang PenyaluranDana Desa dari RKUD ke RKD:Pasal 18(1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksankan oleh Bupati/ Walikota(2) Penyaluran dana desa tahap dilakukan setelah buapti/ walikota menerima:a.Peraturan desa mengenai

pengeluaranpendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.> Bahwa mekanisme dan tahap Penyaluran ADD/ DD diatur berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/ PMK.07/ 2016 tentang TataCara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DanaDesa, tanggal 29 Maret Tahun 2016 pada Bagian Kelima tentang PenyaluranDana Desa dari RKUD ke RKD:Pasal 18(1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksankan oleh Bupati/ Walikota(2) Penyaluran dana desa tahap dilakukan setelah buapti

Aneka Pustaka IImu mengajukan permohonan kreditmodal kerja pola Keppres kepada bank jatim Cabang HR Muhammad Surabaya antara bulanDesember 2010 s/d Maret 2011 , dokumen yang dilampirkan dalam permohonan KreditModalKerja untuk proyek di Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pemekasan adalah :Surat Keputusan buapti Situbondo Nomor : 528/0133/413.212.4.2011 tentang PenetapanSekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) penerima bantuan danapeningktan mutu bidang pendidikan kebuapaten

Aneka Sarana Pustaka mengajukan kredit modalkerja pola Keppres kepada bank jatim Cabang HR Muhammad Surabaya antara bulanDesember 2010 s/d Maret 2011 , dokumen yang dilampirkan dalam permohonanKreditModal Kerja untuk proyek di kbuapaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo danPemekasan adalah : Surat Keputusan buapti Situbondo Nomor : 528/0133/413.212.4.2011 tentang PenetapanSekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) penerima bantuan danapeningktan mutu bidang pendidikan kebuapaten Situbondo

memohon Klarifikasi pihakPanitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dan Camat Kota Bangun tidakmelakukan pemeriksaan lebih lanjut dan langsung menanggapi surat pengaduantersebut;Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas terbukti bahwasetelah penetapan kepala desa terpilin tepatnya tanggal 19 Oktober Penggugattelah melakukan upayaupaya keberatan kepada pihak Panitia Pemilinan KepalaDesa Kota Bangun II, Camat Kota Bangun II bahkan kepada Tergugat, dan perluditekankan bahwa Peraturan Buapti

Membantu tugastugas khusus yang diberikan oleh Buapti Aceh Tamiang;Benar bahwa Sdr. Subagio,ST ada mengirimkan surat tersebut ke Pemkab. AcehTamiang, secara prosedurnya semua surat masuk ke Bagian Umum, dan selanjutnyaBagian Umum meneruskan surat tersebut kepada Saksi maupun kepada Bupati,tetapi untuk surat Nomor : 600/3106/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal IzinPenunjukkan Langsung tersebut sdr.

Nomor821/5476/SJ tanggal 3 Agustus 2018 tentang Tata Cara PengajuanPersetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri Untuk PenggantianPejabat oleh Bupati/Wali Kota, Pelaksana Tugas (Plt) dan/atauPenjabat (Pj) Bupati/Wali Kota dalam angka 3 (tiga) dan angka 4(empat) disebutkan bahwa bagi kabupaten/kota yangmelaksanakan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018,pemberian persetujuan tertulis penggantian Pejabat Struktural danPejabat Fungsional dari Menteri Dalam Negeri ditunda sampaidengan dilantiknya Buapti

menunjuk asistensaksi sebanyak 2 (dua) orang, karena sewaktuwaktu saksi bisa saja tidak berada ditempat guna mengcaver kegitan disana, lalu sampai tahun 2010 saksi selesaikankemudian saksi tidak lagi masuk kerja dan tahun 2010 itu saksi membuat SuratPengunduran diri.Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang pencairan dana tersebutTahun 2010 itu saksi mundur dari Jabatan Sekda dan otomatis juga mendur selakuPengguna Anggaran (PA);Bahwa secara resminya surat Pengunduruan diri saksi kepada Buapti

tidak mengetahui rekening apa yang digunakan oleh BRAbahkan mengenai data penerima yang diambil, Terdakwa tidak tahu karenapada saat Terdakwa jadi Kepala Badan Kesbang Linmas, data sudah ada dantidak diketahui apa data sebelumnya digunakan atau data baru ;Bahwa Terdakwa tahu dana operasional kecamatan dari surat gubernur danTerdakwa tidak tahu mengenai data penerima BOP kecamatan apa data baruatau data lama bahkan dokumen yang menjadi pegangan Terdakwa sebelummelakukan penyaluran dana aytiu surat buapti

Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatanpembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti KutaiKartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihalpembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu:1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kgaiatan4.

Pasir Prima Coal Indonesia =;Pasal 119 huruf (a) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkanTUP atau JIUPK dicabut oleh Menteri, Gubernur,Buapti/Walikota sesuai dengan kewenangannyaapabila pemegang IUP atau JIUPK tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPKserta peraturan Perundang Undangan Konstruksipasal ini jelas dapat dijadikan sebagai dasarterbitnya keputusan Nomor460/63/Distamben/II/2011 tentang PencabutanKeputusan Keputusan Bupati Penajam Paser

;Yang dimaksud dengan tolong dibantu pak NABABAN itu adalah terkaitkomitmen awal di bulan Februari 2018 itu untuk proyek Islamic Centertahap 2;Yang menhadiri pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta tgl 16 Mei 2018adalah Pak Bupati, pak NABABAN dan saksi yang membicarakan sat itupak Bupati minta duit sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah)dengan posisi duduk pak Bupati dan pak NABABAN berhadapan, saksidisebelah kiri seperti huruf T;Pak Buapti saat minta uang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus

HADI ISWANTO Yang menhadiri pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta tgl 16Mei 2018 adalah Pak Bupati, pak NABABAN dan saksiyang membicarakan sat itu pak Bupati minta duit sejumlahRp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan posisiduduk pak Bupati dan pak NABABAN berhadapan, saksidisebelah kiri seperti huruf T; Pak Buapti saat minta uang sebesar Rp500.000.000, (limaratus juta rupiah) itu didepan pak NABABAN dan saksi Secara spesific pak Bupati menyampaikan: Had minta limadan saksi tanya: "Gangsal pinten

. ; Bahwa setiap investor yang ingin melakukan kegiataninvestasi di Kabupaten Berau, harus melapor kepadaBupati Berau dan karena buapti sebagai administratorpembangunan di daerah, maka kegiatan investasitersebut harus dibantu yang penanganan bantuannyadiserahkan kepada Dinas terkait, tetapi harusditeliti apakah investor tersebut mampu menanamkaninvestasinya, wilayah penanaman investasinya, danlain lain agar tidak terjadi masalah di kemudian haridan investasinya dapat berjalan dengan baik danlancar

Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2011, dengan tidakmenggunakan surat rekomendasi dari Penggugat, Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Buapti Maluku Tenggara Nomor 399Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 Tentang Pemberhentian PenjabatKepala Ohoi Kilwair Dan Pengangkatan Kepala Ohoi Kilwair KecamatanKei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku tenggara atas nama YohanesSerwutyanan.

yang mendasar danprinsip mendengar pendapat Badan Pertimbangan Daerah;Bahwa yang menjadi pertimbangan dari Badan Pengawas adalahanalisa megenai fakta sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 21tersebut;Bahwa dalam kerjasama air kemasana itu, direksi tidak adamelaksanakan sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 21 PerdaNo.11 Tahun 1994 tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa kerjasama itu dapat terksana, tanpaadanya persetujuan dari Bupati;Bahwa bentuk usulan yang akan diajukan direksi kepada Buapti

Garut.10551. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Garut No:841/Kep.20BKD/2004 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.52.1 (satu) bundel Surat Keputusan Buapti Garut No;821/Kep.05BKD/2004 tentang pengangkatan/pemindahan dalamjabatan struktural Eselon IV.A di lingkungan Pemerintah Kab.Garut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, makaMajelis Hakim telah mendapatkan

Kabupaten (HASBY SUYUTI), Kabag Keuangan(HERMAN EFENDI DANI) diwakili oleh DARWAN (KasubagKeuangan) untuk turun ke Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.Hal 71 dari 134 hal Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Setelah mereka yang saya tugaskan untuk turun ke KecamatanKepulauan Seribu Utara kembali melakukan pemeriksaan lalumelapor ke Bupati dan saya dipanggil ke ruangan Buapti.

. ; Bahwa setiap investor yang ingin melakukan kegiataninvestasi di Kabupaten Berau, harus' melapor kepadaBupati Berau dan karena buapti sebagai administratorpembangunan di daerah, maka kegiatan investasitersebut harus dibantu) yang penanganan bantuannyadiserahkan kepada Dinas terkait, tetapi harusditeliti apakah investor tersebut mampu menanamkaninvestasinya, wilayah penanaman investasinya, danlain lain agar tidak terjadi masalah di kemudian haridan investasinya dapat berjalan dengan baik danlancar