Ditemukan 196 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul olehNegara dari tindakan sepihak tidak menghormatiKontrak Karya adalah nama baik kita sebagai bangsadan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupukdan telah banyak membuahkan hasil nyata.Dengan Majelis Hakim XII menetapkan bahwa prinsiplex specialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka haltersebut harus juga diartikan bahwa tarif PPh Badanberdasarkan Kontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35%juga tidak berlaku
Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
5325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut di atas;c Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atausifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapat memicu tindakan serupa daripemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampakkepada kerugian Negara yang jauh lebih besar;d Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagaibangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selamalebih dari tiga dasawarsa
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
3717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata.Dengan sifat /ex specialis tersebut ketentuan perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diaturberbeda di dalam UndangUndang yang berlaku.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 700/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MARTIONO HADIANTO vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
2521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 700/B/PK/PJK/2015adalah nama balk kita sebagai bangsa dan iklim kepastianhukum yang akan sirna kembali setelah selama lebih daritiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyak membuahkanhasil nyata;Dengan sifat lex specialis tersebut ketentuan perpajakan yangdiatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yangsama diatur berbeda didalam undangundang yang berlaku.Sebagai contoh, UndangUndang Pajak penghasilan yangsekarang berlaku mengatur tarif Pajak Penghasilan adalah25%, sedangkan
Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh negara daritindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalahnama baik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yangakan sirna kembali setelah selama lebih dari tiga dasawarsa kitapupuk dan telah banyak membuahkan hasil nyata;Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25%, dan 35% juga tidak berlaku
Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
2427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 168/B/PK/PJK/2013CcTindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atausifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapat memicu tindakan serupa daripemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampakkepada kerugian Negara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagaibangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selamalebih dari tiga dasawarsa
Register : 01-06-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN MALANG Nomor 86/PDT.G/2015/PN MLG
Tanggal 19 Januari 2016 —
5622
  • Idris, telah disesuaikan denganaslinya telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P20;21.Surat dari Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia tanggal1442014 nomor : 009/SM/APPTI/IV/2014, P21;22.Fotocopi brosur Islamic Book & Education Expo Satu Dasawarsa DiesNatalis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, telah disesuaikan denganaslinya telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P22;23.Fotocopi buku Sosiolinguistik Qurani, telah disesuaikan dengan aslinyatelah dibubuhi
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagaibangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelahselama lebin dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata.Dengan sifat /ex specialis tersebut ketentuan perpajakan yang diatur di dalamKontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diatur berbeda di dalamUndangUndang yang berlaku.
Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2013
2222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata;Dengan Majelis Hakim XII menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku
Register : 17-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
5726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keuntungankeuntungan tersebut diatas;Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuanKontrak Karya dan atau sifat /ex specialis dari KontrakKarya dapat memicu tindakan serupa dari pemegangKontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapatberdampak kepada kerugian negara yang jauh lebihbesar:Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh negaradari tindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karyaadalah nama baik kita sebagai bangsa daniklimkepastian hukum yang akan sirna kembali setelahselama lebih dari tiga dasawarsa
Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 846 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
2625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 tersebut di atas.Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atausifat Lex Specialis dari Kontrak Karyadapat memicu tindakan serupa daripemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampakkepada kerugian Negara yang jauh lebih besar.d Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagaibangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selamalebih dari tiga dasawarsa
Register : 10-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811 B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
4128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 tersebut di atas.Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atausifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapat memicu tindakan serupa daripemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampakkepada kerugian Negara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagaibangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selamalebih dari tiga dasawarsa
Register : 10-12-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS UBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 tersebut di atas.Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atausifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapat memicu tindakan serupa daripemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampakkepada kerugian Negara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagaibangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selamalebih dari tiga dasawarsa
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata.Dengan sifat /ex specialis tersebut ketentuan perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diaturberbeda di dalam UndangUndang yang berlaku.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata.Dengan sifat /ex specialis tersebut ketentuan perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diaturberbeda di dalam UndangUndang yang berlaku.
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
26094 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negaradari tindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karyaadalah nama baik kita sebagai bangsa dan iklimkepastian hukum yang akan sirna kembali setelahselama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telahbanyak membuahkan hasil nyata.Dengan Majelis Hakim XIl menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka haltersebut harus juga diartikan bahwa tarif PPh Badanberdasarkan Kontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% jugaHalaman 30
Putus : 02-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
231111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul olehNegara dari tindakan sepihak tidak menghormatiKontrak Karya adalah nama baik kita sebagai bangsadan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupukdan telah banyak membuahkan hasil nyata;Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwaprinsip lex specialis dari Kontrak Karya tidakberlaku maka hal tersebut harus juga diartikanbahwa tarif PPh Badan berdasarkan Kontrak Karyayaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
3123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata.Dengan sifat /ex specialis tersebut ketentuan perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diaturberbeda di dalam UndangUndang yang berlaku.
Register : 18-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 175/B/PK/PJK/2013CcTindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atausifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapat memicu tindakan serupa daripemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampakkepada kerugian Negara yang jauh lebih besar;Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kita sebagaibangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selamalebih dari tiga dasawarsa
Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
31560 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata.Dengan sifat lex specialis tersebut ketentuan perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diaturberbeda di dalam UndangUndang yang berlaku.