Ditemukan 2689 data
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak akanmembuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakatHal. 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 2066 K/PID.SUS/2016(social defence
17 — 7
kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilait hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare dengan sosial defence
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : AGUS RIANDA.
52 — 9
terlalu ringan tersebutmenurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Anak/terdakwa dantidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shockterapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekalliAnak/terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanAnak/terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan = akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence
Trian Adhitya Izmail, S.H
Terdakwa:
Herkules Bin Mustail Alm
47 — 10
rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan comprehensive treatment yangmelihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidakakan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
18 — 3
.; Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaanharus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) sertakeseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingankepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, makapemidanaan harus mengandung unsurunsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwapemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam artibahwa
NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
M. YAJIT
71 — 4
dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2048 K/Pid.Sus/2015perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhimya menciptakankesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum(prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hiduptenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagimereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernahakan tercapai.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Pemohon
17 — 14
akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotaHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PT MDNmasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence
26 — 8
Bahwa Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang yang masih kecilkecildan masih membutuhkan Terdakwa, Terdakwa Il belum menikah danmenderita penyakit Kista diajurkan dokter segera mungkin diangkat melaluioperasi, Terdakwa Ill berstatus ditinggal suami ( single Parents) bagianaknya yang masih kecil butuh bimbingan dari ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menampikpendapat majelis tentang tujuan pemidanaan politik hukum pidana yangdiarahkan kepada Social defence, hal mana telah dipertimbangkan
17 — 12
., yaitu tanpahadirnya tergugat dan tanpa sanggahan (withuot defence);Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraianini adalah tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Februari 2008hingga sekarang dengan tanpa pernah memberikan nafkah juga tidak pernah adakomunikasi serta tergugat telah tidak mau diajak kembali, yaitu sebagaimanamaksud ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf
1.ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H.
2.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
MUHAMAD SUJAK Bin M. SHOLEH
30 — 6
dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
25 — 3
kepada terdakwa terlebihdahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaiberikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa bertentangan nilainilai moral dan agama dalammasyarakat;Halhal yang meringankan :e Para terdakwa belum pernah dihukum;12e Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagaitindakan balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapisebagai sarana pelindungan masyarakat (social defence
1.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
2.ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SYARIF
17 — 5
dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Gunawan,SH
Terdakwa:
Aswani Alias Nang Kecik Bin Khoiri
41 — 6
rechtguterverletzung),tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspekpembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangiperbuatannya kembali dan juga harus~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
51 — 13
BardaNawawi A, SH dalamTeoriTeori dan Kebijakan Pidana terbitan Alumni 1992, halaman 92),merumuskan Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salahsatusocial defence dalam arti melindungi masyarakat terhadapkejahatan dengan memperbaiki atau memulinkan kembali (rehabilitatie)Halaman 8 dari 13 Halaman Put.
1.YUNITA LESTARI, SH.
2.JONI EKO WALUYO, S.H.
Terdakwa:
MOKHAMAD ZAKI SULAIMAN Bin HARTONO
18 — 6
dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
Jemi Bin Polo Alm
63 — 15
dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence
18 — 10
pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kamitidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence
29 — 8
mempertanggungjawabkan perbuatannya sertadijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan :e Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakatdan penduduk;1314e Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yangberbudi baik dan berguna;Bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaandititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungimasyarakat (social defence
15 — 16
dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis,motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu : Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence