Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I tanggal 9 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;Untuk Turut Tergugat IIe Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;Relaas Turut Tergugat

II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;Untuk Turut Tergugat IIIRelaas Turut Tergugat II tanggal 17 September 2013 sidang tanggal 25 September 2013Relaas Turut Tergugat III tanggal 2 Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013Relaas Turut Tergugat III tanggal 14 Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013Relaas Turut Tergugat II tanggal 13 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013Untuk Turut Tergugat IVe Relaas Turut Tergugat

IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember

2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I, TurutTergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga Tergugat HI, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dianggap tidakmenggunakan haknya dalam persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No.1

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadilan Negeri Bengkalisselaku delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan SitaEksekusi atas objek perkara yaitu berupa kebun kelapa sawit yangterletak di Blok F08 sampai dengan Blok F35 dan Blok G10 sampaidengan G34 Desa PklI.

Ekesepsi Obscuur Libel;Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera / SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Pembantah pada halaman 4,5, dan 6 angka 3 dan 4 surat Bantahannya, menurut Terbantah adalahsuatu hal yang tidak perlu ditanggapi karena apa yang dilakukan olehPengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan delegasi dari PengadilanNegeri Pekanbaru, sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku;20205.

Eksepsi Obscuur Libel :Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera / SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis.

No. 124/PDT.G/2011/PN.PBR tertanggal 20 Mei 2014dan meminta bantuan delegasi kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untukmelaksanakan sita eksekusi yang dimaksudkan dalam penetapan tersebut,oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis selanjutnya mengeluarkanPenetapan dengan surat No. 16/PDT/EKSPTS/2014/PN.PBR Jo. No. 124/PDT.G/2011/PN.

tim 315 yaitu tim yang memperjuangkan pengaktifankembali UndangUndang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yaitu UUNo.45 tahun 1999 khususnya mengenai pemekaran Provinsi Irian JayaBarat yang sempat dinon aktifkan oleh pemerintah pusat;Bahwa Tim 315 adalah gabungan beberapa unsur masyarakat yangmeliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemudadan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana Penggugatberasal dari unsur LSM Kabupaten Manokwari;Bahwa Penggugat juga ikut sebagai delegasi

tim 315 yang berangkat keJakarta pada bulan September 2002 dengan penanggung jawab KomnasReaktivitas Provinsi Iraian Jaya Barat dibawah panji Irian Jaya CrisisCenter;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya ditampungdi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya bertemudengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Il DPR RI dan terakhir bertemudengan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri;Bahwa hasil dari pertemuan di Jakarta tersebut, Pemekaran

enam ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yangmenyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Pembanding semulaHal 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2021/PT PDGPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal22 Juni 2021, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secarasah kepada Terbanding semula Tergugat secara delegasi

Memori Banding atasPutusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Pyhtanggal 22 Juni 2020;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang telah disampaikankepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juli 2021,kepada Terbanding Il, Ill dan IV semula Tergugat Il, III dan IV masingmasing pada tanggal 14 Juli 2021, dan kepada Terbanding semulaTergugat secara delegasi

), yangmenerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam No92/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp tanggal 12 April 2016 telah di beritahukan kepadakuasa Pembanding dahulu Terlawan tanggal 06 Juni 2016;Membaca, Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan NegeriLubukpakam kepada Turut Terbanding dahulu Terlawan II tanggal 31 Mei 2016Nomor 92/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp yang dijalankan oleh Samsul Bahri, SH,.MH,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), yangmenerangkan bahwa putusan Pengadilan

), yangmenerangkan bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Terlawan Halaman 45 Putusan Nomor 367/PDT/2017/PT MDNtersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepadaKuasa hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 11 Oktober 2016;Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 05 Oktober 2016No: 92/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp yang dilaksanakan Samsul Bahri, SH,.MH,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), yangmenerangkan bahwa salinan Memori Banding

Pembanding semula Terlawan tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepadaTurut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 05 Oktober 2016;Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2016No: 92/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp yang dilaksanakan Samsul Bahri, SH,.MH,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), yangmenerangkan bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Terlawan tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut

kepadaTurut Terbanding Il semula Terlawan III pada tanggal 24 Oktober 2016;Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2016No: 92/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp yang dilaksanakan Samsul Bahri, SH,.MH,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), yangmenerangkan bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Terlawan tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepadaTurut Terbanding III semula Terlawan IV pada tanggal 24 Oktober 2016;Membaca Kontra

ini, telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaraNomor 92/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp, tanggal 05 Oktober 2016 yang diberitahukanSamsul Bahri, SH,.MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohonbantuan delegasi) kepada Turut Terbanding semula Terlawan Il, yangmenerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitungpemberitahuan ini, telah diberi Kesempatan

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas mensyaratkan Tergugatadalah Badan/Pejabat TUN yang secara atribut diberi wewenangoleh Undang Undang untuk mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara atau yang oleh undang undang ia mendapat limpahanwewenang (delegasi) untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha2.3.

;Putusan No. 11/G/2018/PTUNBL him. 35Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yangtelah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yangtelah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributifkepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadisuatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusiwewenang.

;Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperolehsecara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masingmasingdijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperolehsecara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahanyang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturanperundangundangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakanSsuatu wewenang Pemerintah yang baru.

Jadi, suatu delegasi selaludidahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Padamandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang barumaupun pelimpahan wewenang dari Badan atau JabatanTUN yang satu kepada yang lain. ;Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu ataskewenangan yang sah.

Kewenangan itu diperoleh melaluitiga Sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.Putusan No. 11/G/2018/PTUNBL hlm. 37Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melaluipembagian kekuasaan negara oleh undang undang dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan. KemudianPhililpus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaanantara delegasi dan mandat.

Kemudian Presiden dalam memberikan grasi dan amnestilangsung ditunjuk dalam UndangUndang Dasar.Bahwa Delegasi itu adalah proses pelimpahan wewenang. Ada prosespelimpahan wewenang dari seseorang yang mempunyai jabatan untukdidelegasikan kepada pejabat yang lebih rendah. Delegasi ini hanya bisadiberikan jika ada aturan yang memperbolehkan delegasi. Ciri delegasiadalah begitu sudah delegasi, terjadi pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ada pada penerima delegasi.

Akibatnya, jika ada gugatan, tanggungjawab ada pada pemberi mandat;Bahwa contoh Delegasi misalnya, pengaturan mengenai pajak. Itu ada dipemerintah pusat tetapi dideligasikan sampai kebawah. Begitu sudahdidelegasikan demikian, jika ada gugatan, maka tanggung jawab ada dipemerintah daerah. Tetapi kalau mandat, saya sebagai dekan kemudiansedang melakukan suatu hal di luar dan ada yang harus saya tandatangani.Saya bisa menelepon pembantu dekan satu untuk tolong tanda tangan atasnama.

Ketika itu salah, gugatan pada saya.Bahwa kalau delegasi yang bertanggung jawab yang menerima ,kalaumandat, tanggung jawab pada yang memberi.Bahwa Ketua menunjuk seorang hakim, yang bertanggung jawab adalahhakim, itu adalah lain.Dalam hal ini, kita harus lihat dulu. Ketika itu atribusi,kita lihat dulu apakah undangundang itu memberikan izin, memberikanperintah.

Apabila itu tetapHalaman 29 Putusan No. 202/Padt.G/ARB/2014/PN.Jkt.Pstdilakukan, maka batal demi hukum.Apabila sesuatu itu bisa dilimpahkan dalam delegasi, maka harus diaturdalam hukum dasarnya.Bahwa terkait UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, apakah seorang hakim dalam hal ini juga ketua pengadilandan hakim tunduk terhadap undangundang tentang administrasipemerintahan, Ahli mengatakan di dalam undangundang ini ada dikatakanbahwa undangundang ini meliputi selurun penyelenggara

Terkait dengan administrasi pemerintahan terkaitdengan suatu perkara, karena kita bicara masalah pendelegasian danatribusi ini. , yang berlaku adalah Undangundang tentang administrasipemerintahan, karena mengatur masalah atribusi dan delegasi khusus untukmasalah itu.Bahwa kalau dengan asas jika dengan asas lex specialis derogate generalis, Kalau in lex specialisnya , kalau lebih khusus,tidak ada di dalam undangundang kekuasaan kehakiman diatur tentang atribusi, delegasi dan mandat.Pendelegasiannya

Keputih, Kota Surabaya,Gambar Situasi tanggal 771995 Nomor 7525/1995, tertulis atas namaPemegang Haknya Diah Siti Aisyah Amrina Rosada diterbitkan tanggal22 Agustus 1995, dikenal atau terletak di Kelurahan Keputih, KecamatanSukolilo, Kota Surabaya, dan berikut dengan delegasi sita atas objeksita yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berupa:b.

Nomor 60 PK/Pdt/2016Surabaya, Gambar Situasi tanggal 7 Juli 1995 Nomor 7525/1995,tertulis atas nama Pemegang Haknya Diah Siti Aisyah Amrina Rosadaditerbitkan tanggal 22 Agustus 1995, dikenal atau terletak di KelurahanKeputih, Kecamatan Sukolito, Kota Surabaya, dan Sita Delegasi olehPengadilan Negeri Sidoarjo, terhadap: b. Sebidang tanah tambak seluas+ 30.000 m?

Nomor 60 PK/Pdt/2016tanggal 22 Agustus 1995, dikenal atau terletak di Kelurahan Keputih,Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan Sita Delegasi oleh PengadilanNegeri Sidoarjo, terhadap:b.

untuk sebagian;Menyatakan demi hukum Terbanding semula Penggugat mempunyai piutangkepada Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding Ilsemula Tergugat II, atau sebaliknya, Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding Il semula Tergugat Il secara tanggung rentengmempunyai hutang kepada Terbanding semula Penggugat sejumlahRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Surabaya dari sita delegasi

dalam Sertifikat Hak MilikNomor 465/Kelurahan Keputih, Kota Surabaya, gambar situasi tanggal7 Juli 1995 Nomor 77525/1995, atas nama Diah Siti Aisyah AmrinaRosada, diterbitkan tanggal 22 Agustus 1995, terletak di KelurahanKeputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan Sita Delegasi olehPengadilan Negeri Sidoarjo, terhadap :b.

No. 17/Pdt.Eks.HT/2019/PN.Wnooleh Pengadilan Negeri Sleman atas delegasi/perintah pejabatPengadilan Negeri Wonosari menimbulkan kerugian atas kepentinganPelawan/Pembantah, maka menurut hukum perlawanan sita eksekus! inlayak diterima.

(IR.2071.).Bahwa oleh karena Perlawanan ini terhadap Penetapan Sita EksekusiPengadilan Negeri Sleman yang mana pihak dalam Penetapan SitaEksekusi tersebut adalah Terlawan/Terbantah atas perintah PengadilanNegeri Wonosari (delegasi),maka sesuai dengan ketentuan Pasal 225Rbg. untuk itu pihakpihak yang ditarik dalam perkara ini telah sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa oleh karena Permohonan Sita Eksekusi Nomor04/Pdt.Del.Sita.Eks/2020/PN.Smn Jo.

No. 17/Pdt.Eks.HT/2019/PN.Wnoatas perintah (delegasi) Pengadilan Negeri Wonosari, maka sudahseharusnya secara hukum Perlawanan Sita eksekusi ini diajukan kepadaPengadilan Negeri Wonosari (vide Pasal 225 Rbg);Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah milik Pelawan / Pembantahdan pihaknya adalah Pelawan/Pembantah, maka legal standing ParaPembantah dalam Perlawanan Sita Eksekusi dimaksud cukup beralasansecara hukum untuk dilindungi dari segala sita eksekusi, oleh karenanyaPara Pembantah patut secara hukum

PN Wno kepada Termohon Banding / semula Terlawantertanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Wonosari ;Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2021 perkara nomor :43/Pdt.Plw/2020/PN Wno yang diajukan oleh Kuasa Termohon Banding /semula Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriWonosari tanggal 05 Mei 2021 ;Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding perkara nomor43/Pdt.Plw/2020/PN Wno kepada Kuasa Para Pemohon Banding /semula Para Pelawan dan II melalui delegasi

oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 25 Mei 2021;Relaas Pemberitahuan Membaca Dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage ) perkara nomor: 43/Pdt.Plw/2020/PN Wno kepada Kuasa ParaPemohon Banding /semula Para Pelawan dan II melalui delegasi olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 April 2021,dan kepada Termohon Banding / semula Terlawan tanggal 19 April 2021,oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosar ;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT

Pebruari 2020 dan terhadap Tergugat V telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai panggilan sidang pada hari Selasa tanggal 31Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020,panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 untuk sidang pada hariKamis tanggal 30 Januari 2020 dan panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 12Pebruari 2020 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020;Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat juga telah dimintakanbantuan panggilan sidang secara delegasi

masingmasing untuk Tergugat sesuai surat bantuan panggilan sidang delegasi pada Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 347/Pdt.G/2020/PN.SDA.Surabaya, tanggal 27 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 09Januari 2020, untuk Tergugat III sesuai surat bantuan panggilan delegasi padaPengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Desember 2019 untuk sidang pada hariKamis, tanggal 09 Januari 2020 namun risalah panggilan untuk bantuanpanggilan delegasi tersebut sampai dengan

sehinggaoleh karenanya dalildalil posita gugatan Penggugat dalam perkara inimerupakan pengulangan dari perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikianadalah ne bis in idem dan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakanuntuk ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, danTergugat V yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilandan permintaan bantuan panggilan delegasi

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan delegasi dariKetua Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa padatanggal 12 November 2021 kepada Terbantah II telah diberitahukan isiputusan tersebut;2.

menerangkan bahwa pada tanggal 25 NovemberHalaman 7 Putusan Nomor 17/PDT/2022/PT SBY2021 Para Pembanding semula Para Pembantah melalui KuasaHukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 9 November 2021 Nomor50/Pdt.Bth/2021/PN.Byw tersebut;Relaas pemberitanuan pernyataan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwatanggal 30 November 2021 kepada Terbanding , dan kepadaTerbanding Il telah diminta delegasi

Memori Banding tertanggal 3 Januari 2022 yang diajukan oleh KuasaPara Pembanding semula Para Pembantah dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 4 Januari2022;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriBanyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November2021 kepada Terbanding , dan kepada Para Pembanding sertaTerbanding Il telah diminta delegasi kepada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal

;Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu;Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN WngTurut Tergugat Ill tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkanwakilnya yang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patutberdasarkan relas panggilan tanggal 14 September 2018;Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 4 Oktober 2018,ternyata terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat II belum dilakukanpemanggilan secara delegasi

, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak hadir di persidangan; Bahwa Turut Tergugat III hadir di persidangandengan diwakili kuasanya Lewi Rubiyanto Suwarso;Menimbang, bahwa pada sidang keempat tanggal 25 Oktober 2018,Para Penggugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkanrelas panggilan tanggal 17 Oktober 2018 melalui panggilan delegasi;Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak

sebagaimana yang termuat dalam beritaacara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, Para Penggugatmaupun kuasa hukumnya beberapa kali tidak hadir di persidangan bahkanberturutturut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telahdipanggil secara sah dan patut melalui panggilan delegasi

bahwa atas Memori Banding dari pihak KuasaPenggugat/ Pembanding tersebut, pihak Kuasa Tergugat /Terbanding,Tergugat II/Terbanding pihak Tergugat Ill/Terbanding dan Kuasa TurutTergugat I/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding telah menyerahkanKontra memori banding tertanggal 14 Januari 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuanmemeriksaberkas perkara (inzage) tertanggal 31 Desember 2015 melalui /delegasi

Pengadilan Negeri Solok yang dibuat dan ditandatangani olehMawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok telah memberikesempatan kepada pihak Kuasa Pengugat/Pembanding untuk mempelajariberkas perkara (inzage) dan untuk Kuasa Tergugat I/Terbanding, KuasaTergugat II/Terbanding, Tergugat III/Terbanding dan Kuasa Turut TergugatI/Terbanding, Turut Tergugat II/Terbanding melalui/delegasi ke PengadilanNegeri Solok dengan relaas tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat danditandatangani oleh Mawardi

melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding padatanggal 4 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tpg Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tpg,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang;Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2020/PTPBRMenimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat padatanggal 30 Oktober 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan (delegasi

NegeriMedan tersebut;Menimbang, bahwa Pembanding I, Il, Ill, IV dan V semula Penggugat ,II, Il, IV dan V telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2019,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Memori Banding Nomor14/Pdt.G/2019/PN Tpg Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Tpg, selanjutnyamemori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepadaTerbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan (delegasi

yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 11 Desember 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Desember2019, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori BandingNomor 14/Pdt.G/2019/PN Tpg Banding Nomor /7/Pdt.G/2019/PN Tpg,selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah danpatut melalui Pengadilan Negeri Batam (delegasi

., yang mana penetapanPengadilan Negeri Ciamis tersebut berdasarkan Delegasi Penetaan SitaJaminan dari Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya akan tetapi dalamPosita meminta agar Terlawan melakukan Penjualan dibawah tangan atasSHM no.414/Kertasari, merupakan hal yang kabur.Bawa berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah sepantasnya menuruthukum jika Ketua Majelis Hakim Perkara no : 10/Pdt.Plw/2018/PN Cms diPengadilan Negeri Ciamis menerima eksepsi TERLAWAN DANMENYATAKAN GUGATAN PARA PELAWAN KABUR ( OBSUR

yaitu:e Penetapan Aanmaning Nomor : 15/Pen.pdt.eks/2017/PN Tsm., tanggal19 Okober 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pnegadilan NegeriTasikmalaya ( Bukti T10)e Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 15/Pen.pdt.eks/2017/PN Tsm., tanggal25 April 2018., yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan NegeriTasikmalaya ( Bukti T11)e Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 2/Pen.pdt.del/2018/PN CMS jo NO15/Pen.Pdt.Eks/2017/PN TSM tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkanoleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Delegasi

Perlawanan para Pelawan yang diajukan kabur ( OBSUR LIBEL )dengan alasan bahwa dalam Perlawanan / Gugatan Para Pelawandalam posita mendalilkan untuk membatalkan Sita Jaminan yang telahdilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis nomor2/Pen.Pdt.Del/2018/PN Cms Jo No 15/Pen.Pdt Eks/2017/PN Tsmtanggal 22052018 ., yang mana penetapan Pengadilan Negeri Ciamistersebut berdasarkan Delegasi Penetaan Sita Jaminan dari KetuaPengadilan Negeri Tasikmalaya

gugatan dan Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan tersebut telahmengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.1 tahun 2010 tentangPermintaan Bantuan Eksekusi tanggal 4 Februari 2010 yang disampaikankepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama bahwauntuk adanya sinkronisasi hasil Rakernas di Palembang tahun 2009 denganPedoman yang dirumuskan sebagaimana dalam buku Il Edisi 2007 terbitan 2009tentang permintaan Bantuan Eksekusi putusan perdata yang lazim disebuteksekusi Delegasi

sehingga untuk mengembalikankewajiban hutang Pelawan kepada Terlawan sebagaimana kehendak dari AktaHak Tanggungan yang telah ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawandihadapan Notaris Risha Dwi Novianti, SH, maka Terlawan mengajukanPermohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan oleh karenaobjek perkara berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka ataspermintaan Pengadilan Negeri Tasikmalaya maka Pengadilan Negeri Ciamismengeluarkan Sita Ekseksusi atas objek hak tanggungan (delegasi

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 201 4;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh

Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Hal 9 Putusan No. 256/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium); Menimbang

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFEL Penna nnn nnn cen ne RR RR EN A I IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Semangat delegasi dan devolusi menjadi terdilusi ketikainsttumen pengaturan lembagalembaga baik yang berada di dalammaupun di luar birokrasi menjadi tersentralisasi.

Sama halnya tidaklah mungkin seoranganak lahir tanpa ibunya, maka tidaklah seharusnya Objek Permohonandibentuk tanpa adanya delegasi. Lantas, apakah alasan ObjekPermohonan ini dijustifikasi?Para Pemohon bukannya tidak menginginkan adanya koordinasi, apalagimenolak upaya harmonisasi.

Putusan Nomor 23 P/HUM/2019perundangundangan yang lebih tinggi (delegasi), atau (il)berdasarkan kewenangan (atribusi) (vide Bukti P46):Dalam perkara a quo, Termohon telah menggunakan delegasisebagai dasar kekuatan hukum Objek Permohonan.

Artinya, Pasal 3 ayat(2) PP Keikutsertaan Perancang bukanlah ketentuan yangmemberikan kewenangan delegasi untuk melakukan pengaturanlebih lanjut;8. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Termohonsebenarnya tidak pernah mendapatkan delegasi kKewenanganuntuk menetapkan Objek Permohonan;9. Dengan demikian, terbukti bahwa penetapan Objek Permohonanoleh Termohon bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2)UndangUndang PPP;B.

Padahal, sebagaimana telah dibuktikan sebelumnyabahwa delegasi untuk menyusun peraturan menteri adalahdelegasi yang mutlak dan tidak bisa dibagi (vide Bukti P49);9.

Hadjon dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lainmenyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber,yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnyadigariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundangdasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pemberi delegasi tidak dapatmenggunakan wewenang itu lagi, Kecuali setelan ada pencabutandengan berpegang pada asas contrarius actus.;Bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjutmenyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalamrangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapuntanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberimandat.

Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jawa Timur dengan Nomor 52/B/2015/PT.TUN.SBY ,tanggal 26 Mei2015, yang sekedar mengambil alin begitu saja dalildalilTergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tanpa memberikan dasar tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti juga telahterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, di mana Termohon Kasasiselaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dalammenerbitkan Objek sengketa jelas berdasarkan Delegasi

dan bukanberdasarkan mandat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumpada halaman 14 pada alinea 3 dan 4 dalam pertimbangan putusannya,karena pengertian daripada delegasi yang sesunggunhya adalah perwakilanatau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secaramusyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatukelompok atau lembaga, sedangkan delegasi dalam hukum Tata Negaraadalah pengoperan hak tugas atau kewajiban oleh suatu badanPemerintahan kepada badan yang lebin

yang diajukan oleh kedua belahpihak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalammemeriksa dan memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalamperkara ini tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar hukumyang berlaku, karena jelas berdasarkan bukti T1, T9.a & b, T10.a & b, T11, T14.a, apabila dinubungkan dengan ketentuanketentuan yangberkaitan dengan kewenangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri makajelas kalau sejatinya Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri memperolehDasar Kewenangan Delegasi

Bahwa merujuk halhal yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat sebagaiahli waris debitur almarhumah Ny.Siti Chosiyah yang beritikad baik dankooperatif maka menandatangani Novasi Perjanjian Pemindahan Hutang(Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober 2015 atas permintaan dariTergugat sebagai Kreditur yang dibuat dihadapan Turut Tergugat .

Selanjutnya kejanggalankejanggalan Novasi Perjanjian PemindahanHutang (Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober 2015 atas permintaanHalaman 11, Putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT SMG10.11.dari Tergugat sebagai Kreditur tersebut, menurut prosedur perbankan yangbenar dicermati dari batas maksimal usia Debitur maka seharusnya yangmenggantikan sebagai Debitur baru adalah Para Penggugat, bukanPenggugat seorang diri (Ahmad Djusaeri) ???

Bahwa merujuk halhal yang diuraikan diatas, jika dicermati ParaPenggugat yang telah dilakukan Novasi Perjanjian Pemindahan Hutang(Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober 2015 tercantum sebagaiDebitur lama yang menggantikan almarhumah Ny.Siti Chosiyah, makamasih terikat untuk menjamin pelunasan hutang yang dialinkan kepadaDebitur baru tersebut yaitu hanya Ahmad Djusaeri / Penggugat yang telahberusia lanjut 71 (tujuh puluh satu) tahun ???

/ Pemindahansebagai Debitur lama yang tetap mempunyai kewajiban terhadappelunasan hutang terhadap almarhumah Ny.Siti Chosiyah selaku Debiturkepada Tergugat selaku Kreditur dengan telah dilakukannya NovasiPerjanjian Pemindahan Hutang (Delegasi) Nomor 66 tertanggal 30 Oktober2015 atas permintaan dari Tergugat sebagai Kreditur yang dibuatdihadapan Turut Tergugat , dalam hal ini beritikad baik dan kooperatif telahmelakukan pembayaran sejumlah Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutaRupiah) terhadap 2 (dua

Semarang,Provinsi Jawa tengah atas nama Chosiyah Binti Sajad.Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian KreditNovasi Perjanjian pemindahan Hutang (Delegasi) secara Notariil dibuatdihadapan dan oleh Notaris Rika Budi Antawati, S.H., M.Kn.

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpada tanggal 2 Desember 2020 Nomor. 661/Pf.Pdt/XII/2020/PN Pdg, telahmengajukan Permintaan Banding,sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Banding tanggal 4 Juni 2021 Nomor 30/Pdt/2021/PN Pdg PerdataNomor 156/Pdt.G/2020/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPadang;Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding dari Kuasa Pembandingsemula sebagai Kuasa Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri JakartaSelatan secara Delegasi

memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan MempelajariHalaman 3 dari 5 halaman Perkara Nomor 154/PDT/2021/PT PDGBerkas (INZAGE) kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tanggal 4Juni 2021,Perdata Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Pdg Akta Banding nomor30/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang,serta Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada KuasaTerbanding semula Kuasa Penggugat secara Delegasi