Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalamdoktrin hukum Lex specialis derogat legi generalis dan Lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan untuk Januari sampai denganDesember 2008 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan(6) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Mobil Exploration Indonesia Inc.ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Bahwa pada prinsipnya penerapan UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 dalam perkara a quo, dan bukannya diterapbkan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sangat bertentanganprinsip/asas hukum /ex specialis derogat lex generali maupun asashukum /ex posterior derogat lex prion, sebab Para Terdakwa adalahpara nelayan kecil yang melakukan perbuatan pidana penangkapanikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari dengan carapengeboman

Bahwa pelanggaran prinsip/asas hukum /ex specialis derogat lexgenerali maupun asas hukum /ex posterion derogat /ex prion, selainmenimbulkan ketidakpastian hukum juga berdampak pada tingginyapenjatunan hukuman pidana penjara bagi Para Terdakwa yang adalahnelayan kecil dalam perkara a quo, karena penerapan UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan bukannya UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Maka demipenegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermatabat,Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidanayang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umumkepadanya ; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, makaterhadap perbuatan Para Terdakwa harus diterapbkan asas hukum /exspesialis derogat legi generali sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

# & # %> z DORE EE EE EEEOECE EEE PEELE EPEEEoleGS recrenrerSer Ore e OPT OPT ECOL E PE EEE CEE OEE EEE ERE EEE OEE CET E Halaman 7 dari ( (halamanS$ #& &$Ww ##S$# / %/ $# / /% # %% S# /& lex;specialis derogat lex generali %(volledig) (bindend),/$oleole//)**)ole)/)/ $oleSOP ROE Pe aE EE PEP Ee EE ene#ole) (Geenrre errr eee er oer er re)**) )/Halaman 2 dari ( (halaman/ Srrrrrccrgyy&4 1! # % %%%QeOC LPO ETOP ee ek OO PPO ee OOP eee ee er er er ee eek rene reefo)4!

dan lebih baru yaitu Pasal 2huruf 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungananak yang menggariskan bahwa perlindungan terbaik terhadap anakharuslahn dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,dengan demikian kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan anakbukan kepentingan orang tua, oleh karena itu penerapan Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 tersebut diatas haruslah lebih didahulukan ketimbangPasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sesuai prinsip hukum /exsuperior derogat

mempelajari pula memori bandingdan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnyamempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Meajelis Hakim TingkatPertama dalam menetapkan pemeliharaan anak dalam perkara a quo denganmendasarkan kepada penerapan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 in casu Pasal 2 huruf b Tentang Perlindungan Anak danmengesampingkan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi HukumIslam dengan menggunakan prinsip hukum /ex superior derogat

/egi inferior(ketentuan hukum yang lebih tinggi mengalahkan (didahulukan dari pada)ketentuan hukum yang lebih rendah atau prinsip /ex posterior derogat legi prior(ketentuan hukum yang lebih baru mengalahkan (didahulukan dari pada)ketentuan hukum yang lebih tua, menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingpertimbangan hukum tersebut tidak benar atau keliru, karena penerapanketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tidak relevan (irrelevant) dengan

Juni 2001 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1Juni 2001 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.Bahwa berdasarkan pasal 26 UndangUndang No. 14 Tahun 1970 (UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman) jo. pasal 31 UndangUndang No. 14Tahun 1985 (UndangUndang Mahkamah Agung) dan pasal 1 butir (1)PERMA No. 1 Tahun 1999, kepada Mahkamah Agung diberi kewenanganHak Uji Materiil (HUM) atau judicial review power terhadap peraturanperundangundangan di bawah undangundang, sesuai dengan asas lexsuperior derogat

legi inferiori (lex superior derogat lex inferior), yangdibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan invalid(tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundangundanganyang bersangkutan.Bahwa oleh karena itu, sangatlah berdasarkan hukum apabila Pemohonmohon agar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001tanggal 21 Juni 2001 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Juni 2001dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku ;Hal. 4 dari 7 hal.

hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo merupakan yuridis fiskal yang terlepas adanya putusan BadanPeradilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam Register Nomor176/B/PK/Pjk/2018 yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 15 Februari 2018 bahwa Kontrak Karya antaraPemohon Banding dengan Pemerintah RI adalah suatu bentuk perikatanhukum keperdataan dalam lapangan hukum publik (verbintenis van hetbestuur rechts) yang berlaku doktrin hukum Lex specialis derogat

lexgeneralis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori serta presumptio iustaeCausa, namun substansi a quo yang telah dilakukan Uji Bukti oleh parapihak di hadapan Majelis yang didukung dengan Laporan Keuanganyang memadai yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputusserta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak telahterdapat kekeliruan penilaian fakta dan penerapan hukum, sehinggaMajelis Hakim Agung mengadili kembali dengan pertimbangan hukumberikut ini dan membatalkan

Pejabatsedang menjalankan tugasnya yang sah, sebagaimana diatur di dalamPasal 217 KUHPidana adalah merupakan perbuatan sewenangwenang ,arogansi karena Terdakwa/Terbanding sebagai seorang Advokat pijakanhukum Undangundang Advokat No. 18 Tahun 2003, sebagai pedomandalam melaksanakan tugasnya, dan dengan tetap memaksakanTerdakwa/Terbanding untuk disidangkan dengan mendakwakan pasal 217KUHP, terbukti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tidak TidakMempertimbangkan Azas Hukum Lex Specialis Derogat

No.1800 K/Pid/201 1memberikan pertimbangannya Judex Facti tidak menerapkan asas hukumAzas Hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka kiranyasangat beralasan apabila Pemohon Kasasi berpendapat apabila JudexFacti Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Atau Diterapkan TidakSebagaimana Mestinya Sebagaimana Ketentuan Pasal 253 Ayat (1)KUHAP Dan Karenanya Sangat Berlasan Hukum Apabila MahkamahAgung Selaku Judex Juris Untuk Mengabulkan Permohonan PemohonKasasi.Menimbang

Putusan Nomor 1962/B/PK/Pjk/2020sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPedata yang berlaku sebagaiUndangundang bagi pembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum Lex specialis derogat lex geralis dan Lex Superior derogat LegiInferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan untuk Januari sampai dengan Desember2013 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali sudah tepat

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex geralis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilanuntuk Januari Desember 2015 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan P3B merupakan perjanjian

Putusan Nomor 1150/B/PK/Pjk/2021sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Natuna 1 B.Vketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh. Pemberlakuan ini sekaligus jugamengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak PSCsesuai prinsip bagi hasil migas.

Dengan demikianYurisprudensi tersebut sudah tidak dapat dipedomani, karenabertentangan dengan peraturan yang lahirnya kemudian dankedudukannya jauh lebih tinggi, sesuai azas lex postiori derogat legipriori, dan azas lex superiori derogat /egi inferioriDALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa objek sengketa sebagai harta bersama yangdigugat oleh Penggugat yang mempunyai bukti surat berupa fotocopyadalah:1.

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex geralis dan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domestic /aw,sedangkan

mengatur pembagianperpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dankewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatanbusiness profit yang mempunyai yuridiksi internasional, sehinggaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmelakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco.Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu : (a) P3B ataskuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehinggaberdasar prinsip /ex consumen derogat

oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang , bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / JaksaPenuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menetapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan asas Lexspecialis derogat

legi generalis.Bahwa yang dimaksud dengan asas Lex specialis derogat legi generalisadalah salah satu asas dalam hukum pidana yang mengandung makna bahwa aturanhukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum di mana dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatursecara khusus mengenai perlindungan anak sedangkan dalam KUHP hanya mengatursecara umum mengenai perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupunsebagai pelaku tindak pidana.

No. 1659 K/Pid.Sus/2013pelaku masih berstatus sebagai anak maka kiranya sangat tepat jika kitamengesampingkan aturan hukum yang bersifat unum dan mengutamakan aturan hukumyang bersifat lebih khusus di mana hal itu tentunya sejalan dengan penerapan asashukum pidana yang ada yaitu Lex specialis derogat legi generalis.Bahwa menurut kami Penuntut Umum, memang terhadap pelaku yang masihanakanak seyogyanya aparat hukum lebih mengedepankan perlindungan bukanmenyengsarakan anak namun kita juga tidak bisa

perkara a quo akan memicumeningkatnya perkara sejenis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara yang saat inisudah tinggi karena perbuatan para Terdakwa yang memenuhi unsur Pasal UndangUndang Perlindungan Anak namun tidak dihukum dengan UndangUndangPerlindungan Anak.Atas pertimbangan tersebut terhadap alasan halhal yang memberatkan danmeringankan para Terdakwa dalam penjatuhan lamanya pidana penjara kami PenuntutUmum sependapat namun hendaknya hal tersebut tidak mengesampingkan asas Lexspecialis derogat

., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantumdalam diktum amar putusan

Surat Keputusan berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima Penggugatadalah tidak sah karena Penggugat telah pula menerima SuratKeputusan Badan Kepegawaian Negara No: 00021/KEP/FV/23100/13 tanggal 05 September 2013; tentang pensiun, TMT 1April 2013; = Bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Gubernur DaerahKhusus Ibukota Jakarta adalah sangat bertentangan dengan asaskepatutan azas hukum Lex posterior derogat

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Haeru Daradjad, S.Sos,M.Sipada akhir bulan Maret 2013 disertai ucapan terimakasih atas jasajasanyaselama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.Penggugat pensiunTerhitung Mulai Tanggal 1 April 2013 sesuai dengan SK Kepala BadanKepegawaian Negara Regional V Nomor: 00021/KEP/FV/23100/13 tanggal 5September 2013 dan telah diterima Penggugat perihal penyampaian asli Suratkeputusan PensiunPegawal; = 2922222 222222 n eneSesuai azas Hukum yang berbunyi Lex Posteriori derogat

legi priori artinya peraturan yang barumengalahkan peraturan yangBahwa Penggugat telah menjalani hukuman berdasarkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan keluarlah SK Gubernur DKI Jakartamemberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS selang 2 (dua) harikemudian Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala KantorRegional V BKN Jakarta dengan hak Pensiun Penggugat sehingga menurutazas hukum Lex posteriori derogat legi priori; SK Pensiun bisa diterbitkan apabila sudah diusulkan Gubernur

(Penggugat) tanggal 5 September 2013TMT 1 April23 Bahwa Penggugat (Haeru Daradjat, S.Sos, M.Si) setelah menjalani hukumanpidana kurungan selama (satu) tahun lalu bekerja seperti biasa kemudianPenggugat diberhentikan tidak dengan hormat tanggal 3 September 2013 lalukemudian diterbitkan SK Pensiun tanggal 5 September 2013 TMT 1 April2013 terhadap Penggugat sehingga kepada Penggugat seharusnya digunakanhal yang menguntungkan sesuai azas hukum Lex Posteriori Derogat LegiPriori;24 Bahwa Penggugat adalah

legi priori adalah berlaku untukkeputusan yang bersifat mengatur (regeling) dan bukan untuk keputusanyang bersifat penetapan (beschikking) sedangkan keputusan TergugatNomor 1382 Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 in casu obyek gugatandan Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian NegaraNomor 00021/KEP/ FV/23100/13 tanggal 5 September 2013 adalahkeputusan yang bersifat penetapan (beschikking) sehingga azas hukumlex posterior derogat legi priori tidak berlaku untuk keputusan TergugatNomor

Adagium hukumlex specialis derogat legi generali (ketentuan hukum yang bersifat khususmengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum) hanya berlakudalam hal kedua peraturan perundangundangan yang isinya bertentangantersebut sederajat tingkatannya dalam hierarki peraturan perundangundangan.

dan(6) asas hukum /ex superior derogat legi inferior sebagaimana yangtermaksud dalam Pasal 7 ayat (5) UndangUndang No. 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sertaPenjelasannya sebagaimana telah dikutip pada butir 13 di atas. Lihat pulaProf. Dr. H.R. Sri Soemantri M., S.H.

Asashukum lex superior derogat legi inferior yang merupakan aturan yangbersifat universal juga sesuai dengan tujuan hukum yang sangatmendasar, antara lain, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.

Jika hal ituterjadi, berlaku asas hukum /ex superior derogat legi inferiori,hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebihrendah.Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dan Dr. B.

IIVMPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu lex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengala.;E.

dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena penerbitan keputusan Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Presumptio iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan asasasasumum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan karena in casu mengenai persoalan yuridisfiskal yang diikuti dengan nilai dan beban pembuktian serta terikat doktrinhukum Lex specialis derogat

lex generalis dan Lex Superior derogat LegiInferior.

Pabeansebesar Rp19.458.450.455,00; yang tidak dapat dipertahankan MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo doktrin hukum Lex specialis derogat

lexgeneralis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori, dan telah dilakukanpemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbanganhukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga MajelisHakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkanputusan Pengadilan Pajak a quo, karena Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tidak ada kewajiban untuk memotongPajak Penghasilan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak

akandipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon di dalam repliknya membantah berselingkuh denganwanita lain sedangkanTermohon di dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap sebagian dalil permohonanPemohon telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 174 HIR. sedangkan dalilyang dibantah harus dibuktikan berdasarkan pasal 163 HIR, namun oleh karena perkara inimerupakan bidang perkawinan yang bersifat khusus (Lex specialis derogat

lex generalis),maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dalilnyamasing masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan yangbersifat khusus (Lex specialis derogat lex generalis)dan berdasarkan pasal 163 HIR., makameskipun ada pengakuan baik dari Pemohon maupun dari Termohon, maka Pemohon danTermohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonan dan jawabannya sehinggakepada Pemohon dan Termohon diberi

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang dilakukanoleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepatdan benar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract(PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku faxdomestic law, sedangkan

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT KUFPEC Indonesia(Natuna) BV ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan(6) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi Merang Limited)ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonHalaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh.