seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari kuasa hukumTerdakwa sebagaimana telah dijelaskan diatas Adma Sadli Lubis, SH.MH dkksebagai pembanding ter tanggal 13 Juli 2020 pada pokoknya bahwa berdasarkanfakta dipersidangan bukan tidak diberikan melainkan belum diberikan, dikarenakan adanya syarat administrasi yang belum di selesaikan oleh saksiWarman dan saksi Dhani Syaputra, apa yang dilakukan oleh pengurus NasrizalCs (ic Terdakwa Helfian) adalah kebijakan (diskresi

terpenuhiapabila barang yang dimiliki masih ada kesempatan bagi orang yang memilikibarang itu untuk memilikinya, bahwa unsur memiliki secara melawan hukumadalah dimna narang itu digadaikan, dijual, untuk kepentingan diri sendiri atauorang lain (halaman 54 putusan) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas dapat disimpulkansebagaimana dalil memorie banding pembanding pada pokoknya permasalahandi dalam perkara ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa Nasrizal (ic TerdakwaHelpian) adalah merupakan diskresi

apabila barang yang dimiliki masih adakesempatan bagi orang memilikinya, terkecuali barang itu di gadaikan, di jualHalaman 21 dari 28 Halaman Putusan No.166/PID /2020/PT.PDGuntuk kepentingan diri sendiri sehingga fakta ini dapat disimpulkam sepanjangbarang itu dalam arti belum dialinkn (di gadaikan, di jual atau dalam arti luas dipindah tangankan) maka unsur pasal 372 KUHP belum terpenuhi, sedangkanmemorie banding tersebut menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Terdakwakepada para saksi pelapor adalah diskresi

faktahukum ini dari keterangan Terdakwa saksi yang menguntungkan Terdakwa (Adea Charge) dapat disimpulkan yang apabila saksi pelapor bersediamenandatangani surat pernyataan (Sungguhpun tidak jelas surat apa pernyataantersebut), uang plasma mereka dapat dicairkan uang berada di BRI (Sungguhpuntidak jelas apakah ada uang di BRI), namun dari peristiwa ini dapat terlihat lebihkental hubungan ke perdataan dalam arti membuat surat pernyataan uang nya diBRI apa yang dilakukan oleh Terdakwa bagian dari diskresi

yang tetap mengacukepada suratsurat yang ada yaitu kebijakan untuk tidak melakukan,kebalikannya apabila suratsurat lengkap harus dilakukan (Diskresi of Power) ;Menimbang, bahwa bagaimana halnya saksi yang diajukan oleh JPU aCharge pada pokoknya disimpulkan saksi pelapor Dhani Syaputra, dimana haksaksi tidak dibayar sejak tahun 2016 dengan alasan nomor itu bukan atas namasaksi, sedangkan saksi a Charge Warman, keikutsertaan saksi sebagai anggotaKoperasi karena didatangi Ninik Mamak diberikan pas

Sumatera Utara Pasal 17 ayat (4) huruf (c)ditegaskan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,Rektor dapat memberikan masa Berhenti Studi Sementara(BSS) lebih dari satu tahun berturutturut kepada seorangmahasiswa, bahkan lebih lanjut pada ayat (8) ditegaskanBerhenti Studi Sementara (BSS) meliputi skorsing yangdiberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk pembinaan ;Bahwa kalau tidak diambil langkah cepat dan strategisdikawatirkan aktivitas pelayanan terhambat, karena itu Tergugatmenggunakan hak diskresi

terbukti langkah diskresi yangdigunakan oleh Tergugat ampuh.

lanjut bahwa objek sengketa terbit tanpaterlebin dahulu dilakukan pemeriksaan atas Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa terbit tanpa terlebihdahulu dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Tergugatmenyampaikan dalil dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwapelanggaran yang dilakukan Penggugat tergolong dalam pelanggarandisiplin luar biasa karena melakukan aksi di area vital yang menggangguaktivitas pelayanan sehingga Tergugat perlu segera menerbitkan objeksengketa sebagai bentuk diskresi

Sepanjang syaratsyarat diskresi tidakterpenuhi sebagaimana sesuai pula dengan pendapat ahli DR.

tidak memenuhi unsurunsur dan syaratsyaratdilakukannya diskresi, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitanobjek sengketa a quo secara prosedural bertentangan dengan Pasal 13Keputusan Tergugat Nomor: 1891/KEP/II/3AU/UMSU/A/2012 tentangPeraturan Disiplin Mahasiswa;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quosecara prosedural mengandung cacat hukum sehingga bertentangandengan Pasal 52 dan Pasal 83 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis

Nomor: 285/G/2016/PTUNJKT.Bahwa ketentuan Pasal 22 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014menyebutkan secara terang dan jelas bahwa :Pasal 22.(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yangberwenang.(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;b. mengisi kekosongan hukum;c. memberikan kepastian hukum; dan;dmengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu gunakemanfaatan dan kepentingan umum.Bahwa Pasal 24 dan Pasal

31 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014menyebutkan secara terang dan jelas bahwa :Pasal 24.Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat :a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (2);tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;sesuai dengan AUPB;berdasarkan alasanalasan yang objektif;tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan;~oa0o 5dilakukan dengan itikad baik.Pasal 31.(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenangapabila

:a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yangdiberikan;b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28;dan/atauc. bertentangan dengan AUPB.(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dibatalkan.Bahwa didalam pertimbangan obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat,antara lain Tergugat mendasarkan pada :Halaman 31 dari 126 halaman Putusan.

Penggugat menganggapTergugat dalam melaksanakan dan membuat Keputusan Tarif adalahmenggunakan diskresi dengan mencampuradukkan wewenang dengan mendasarkan ketentuan Pasal 24 dan pasal 31 UU Nomor 30 tahun 2014; Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU No. 30/2014, Diskresi adalahkeputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan olehpejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapidalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan

, tidak mengatur, tidak lengkap atautidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan; Berdasarkan Pasal 22 UU No. 30/2014 yang menjelaskan lebih lanjutmengenai diskresi :Ayat (1)Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yangberwenang.Ayat (2)Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;b. mengisi kekosongan hukum;c. memberikan kepastian hukum; dan ;Halaman 80 dari 126 halaman Putusan.

Bahwa pembuatan diskresi dalam Surat Pengumuman Nomor26487/UN.4/KP.15/2014 telah dibenarkan oleh Majelis HakimPTUN Makassar yaitu penentuan syarat minimal IPK 3,5 bagilulusan program pascasarjana (S2) untuk formasi dosen. SyaratIPK yang ditetaopbkan Rektor Universitas Hasanuddin tidakbertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang GuruHalaman 23 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 304 K/TUN/2016dan Dosen, khususnya ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf abahwa Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusanprogram magister untuk program diploma atau program sarjana.Penentuan syarat IPK minimum 3,5 oleh Rektor UniversitasHasanuddin termasuk ruang lingkup diskresi dengan alasanpengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturanperundangundangan bellum lengkap atau tidak jelassebagaimana ketentuan Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hal ini karena Majelis Hakim mencampuradukkan antarapembuatan diskresi dengan pelaksanaan dari diskresi tersebut;Bahwa putusan Majelis Hakim PT. TUN Makassar bertentangandengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan.

sebagaimana disebutkan di atas bisaberdiam diri tetapi bisa juga actions ;Menurut pendapat Ahli, Diskresi memiliki 2 (dua) syarat yaknikarena kondisi obyektif di daerah dan azasazas hukum pemerintahanyang baik ;Menurut pendapat Ahli, Diskresi bisa mengesampingkan konstitusi ;Bahwa menurut Ahli Delegatoris punya Diskresi, karena kondisiobjektif.

Diskresi bisa menabrak ketentuan hukum. Prof. Dr. I GdePantja Astawa mencontohkan Pemerintah Amerika Serikat, di manaDiskresi bisa menjadi penting. Presiden Amerika mengatakan bahwakonstitusi itu penting, tetapi ketika bangsa dan Negara USA dalamsituasi yang tidak kondusif Presiden mengatakan apakah yang kitaselamatkan ?, konstitusi atau jiwa raga ?

,M.H. dalam bukunya yang berjudul Korupsidan Permasalahannya dan buku keduanya Korupsi dalam bebanPembuktian ditegaskan bahwa Kewenangan Diskresi dari seorang AparaturNegara dalam kondisi yang mendesak sifatnya merupakan overheidsbeleidyang merupakan ranah hukum administrasi dan bukan merupakan ranah hukumpidana, dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan maupunmelawan hukum.

Kewenangan Diskresi yang merupakanbeleidvrijheid (kekuasaan yang aktif dari Pemerintahan) maupunwijsheid (tindakan seketika) harus memiliki doelgerichte (tujuan),sebagaimana pula pendapat Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H. dalamketerangannya dalam persidangan ini. Berdasarkan pendapat tersebut, tindakanHal. 77 dari 87 hal. Put.

No. 1473 K /Pid.Sus/201378Terdakwa dengan menggunakan dana DBH PBB merupakan Diskresi yangsifatnya wijsheid (tindakan seketika), dengan tujuan agar Pemerintahanberjalan sebagaimana seharusnya.

Bahwa pendapat ahli terkait dengan Keputusan Presiden tentang penetapananggota lembaga sensor film, kKewenangan mandiri atau kewenangan terikatsehubungan dengan adanya prsoses yang dikonsultasikan ke DPR, Jika initerjadi maka kita lihat kedudukan presiden karena kita dalam systempresidensil itu kepala Negara atau kepala pemerintahan itu tidak terpisah makabanyak keputusan dikatakan bukan sebagai keputusan tata usaha Negara,karena pengangkatan itu tidak bisa diskresi sendiri dari presiden, tapi banyakjuga

yang membolehkanmenunjuk orang lain;Bahwa boleh sebuah intansi atau kementrian menolak dengan adanya alasantidak ada sumber daya dan itu kebijakan dari seorang pejabat untukmenanggapi permasalahan tersebut maka diskresi untuk mengatasipermasalahan tersebut;Bahwa pasal 1 angka 9 terhadap diskresi, terhadap tidak ada dari pariwisataapa boleh diambil diskresi atau Staknasi itu agar pemerintahan berjalan, yangberwenang mengambil itu kKementrian yang mengusulkan ke Presiden;Bahwa Kementrian yang ditunjuk

presiden boleh dari pertahanan, peternakan,pertanian dan itu ada kriterianya apakah sesuai atau tidak, jika sesuai makakenapa tidak, jika tidak ada dari ekonomi kreatif maka harus ada penggantinya;Bahwa pada diskresi, ada aturannya dan tidak boleh 1 kementrian mengambil3 orang;Bahwa Terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung, Saya pikir didalamdunia hukum, semua berdebat mengenai surat edaran Mahkamah Agungmengenai kekuatan hukumnya, untuk menata dunia peradilan maka perlu adapandangan, itu Kembali

ke Majelis Hakimnya;Bahwa ketika suatu hal tidak terpenuhi seperti tidak adanya wakil dari ekonomikreatif maka diambil diskresi untuk permasalahan tersebut dan salah satubagian dari pada diskresi adalah karena tidak diatur dalam Undangundangmaka untuk mengisi kekosongan tersebut diskresilah salah satu jalan agarpemerintahan tetap berjalan;Bahwa Presiden berkonsultasi dengan DPR terkait dengan fit and propertesdan itu bagaimana dalam praktek didalam lapangan untuk situasi tetapi dalamhal ini ditafsirkan

dan mengikat peserta;Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum itu dapat dilhat darikeputusan yang dihasilkan apakah keputusan itu bertentangan dengan UUatau AUPB;Bahwa pembentukan Pansel dapat melanggar aturan yang ada, dan harussesuai dengan Undangundang;Bahwa untuk dapat menjadi anggota LSF itu salah satu syaratnya adalahharus bekerja penuh waktu, Itu ada kata dapat bekerja penuh waktu itumaksudnya bisa di upayakan berbeda dengan kata wajib itu harusdilaksanakan;Bahwa kata dapat itu bukan diskresi

/2017/PTUN.SBY Bahwa status Plt ditetapkan oleh pejabat yang mengangkat Bupati(GUDEMMUD); n nn monn nnn nnn nnn nnn nn mene manne nnn nana nnn nna nnnnn nnn nen Bahwa Bupati dalam keadaan sakit, Wabup diangkat sebagai Plh Bupatibukan Plt Bupati, karena Bupati masih ada tapi setelah Bupati meninggaldunia maka status jabatannya bukan Plt atau Plh tapi diangkat sebagai Bahwa terkait penerbitan Keputusan yang harus diperhatikan olehpengambil keputusan adalah Wewenang, Prosedur dan Substansi ; Bahwa Diskresi

Hukum dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran Hukumterus menerus dan harus dilaksanakan, hal tersebut harus berkonsultasidengan pejabat yangmengangkatnya ; Bahwa Diskresi Hukum tujuannya dalam rangka untuk melindungiMasyarakat ; 2222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenjelaskan sebagai berikut :Saksi A.

telah diatur didalam beberapa ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan diantaranya :e Pasal 22, yang menyebutkan bahwa :(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuanuntuk:a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan ,;b. mengisi kekosongan hukum ; c. memberikan kepastian hukum ; dan ;d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu gunakemanfaatan dan kepentingan

umu $;e Pasal 23, yang menyebutkan bahwa : Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi : won nHalaman 69 dari Halaman 76 Putusan Perkara Nomor : 76/G/2017/PTUN.SBY. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuanPeraturan Perundangundangan yang memberikan suatu pilihanKeputusan dan/atau Tindakan ; . pengambilan Keputusan dan/atau.

Tindakan karena Peraturan Perundangundangan tidak mengatur ;pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena PeraturanPerundangundangan tidak Jlengkap = atau tidak jelas;. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanyaStagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebihPasal 24, yang menyebutkan bahwa :Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhisyarat :a. sesual dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayat(2) ; cosceceeeeeee ceoccecccceon tidak bertentangan dengan

Bahwa tindakan Penggugat mengeluarkan keputusan yangmenjadi objek sengketa ini adalah bentuk diskresi yang diambil olehTergugat demi kepentingan umum. Ada beberapa pakar hukum yangmemberikan definisi diskresi diantaranya menurut S. Prajudi Atmosudirjo(Prajudi, 1994:82) yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasanbertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negarayang berwenang menurut pendapat sendiri.

Selanjutnya dijelaskannyabahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaituasas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatanadministrasi negara harus berdasarkan ketentuan UndangUndang. Akantetapi tidak mungkin bagi UndangUndang untuk mengatur segala macamkasus posisi. Seperti yang dikemukakan oleh Gayus T.

Lumbun (ProKontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik,http:/Awww.hukumonline.com, diakses tanggal 8 maret 2016)mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan dariHalaman 28 dari 54 halaman, Putusan Perkara Nomor : 64/G/2021/PTUN.SBY.pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalambatas wilayah kewenangannya,

Lumbuun menjelaskan bahwa secara hukummungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebut melanggar tetapisecara azas tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupakan instantdecision (tanpa rencana) dan bukan pelanggaran tindak pidana.Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaankewenangan diskresi olen Badan/Pejabat administrasi pemerintahan hanyadapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundangundanganyang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang

2017 (T7) ;Menimbang, bahwa mencermati alasan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanKepala Desa Sidogemah Nomor 141/15 tanggal 7 Agustus 2017 (T8) mendahuluiSuratKeputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Camat SayungNomor : 141/24 Tahun 2017 Pengesahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat SdrMustakim dari Jabatannya sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah KecamatanSayung Kabupaten Demak tanggal 18 Agustus 2017 adalah terpaksa dikarenakan haltersebut juga merupakan kebijakan atau Diskresi

tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, karena kasuistis dan dalam keadaan darurat untuk meredamemosi masyarakat, disamping itu Surat Keputusan Pembanding/Tergugat Nomor 141/15Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 (T8) dan disahkan oleh Camat Sayung Nomor 141/24 Tahun 2017 (T5) berarti tidak bermasalah, serta tindakan penerbitan Surat Keputusanoleh Pembanding/Tergugat lebih awal atau lebih dulu dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Camat Sayung hal tersebut merupakan Diskresi

Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;f. Mendelegasikan dan/atau memberikan Mandat kepada PejabatPemerintahan lainnya seseuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan) 999202 2nen anne anneg. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas ..untukmelaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;h. Menerbitkan izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai denganketentuan peraturan perundangundangani. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalammenjalankan tugasnya;=j.

Mematuhi undangundang ini dalam menggunakan Diskresi;. Memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakanpenyelenggaraan pemerintahan tertentu;Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengarpendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuaidengan peraturan perundangundangan)===+.

Asas Opportunitas (Asas Diskresi)Bahwa benar Bupati memiliki hak istimewa sebagai konsekuensi atasdasar kedudukannya namun asas ini harus diterapbkan bersamasamadengan Asas Legalitas agar terhindar dari penyalahgunaan wewenangatau tindak sewenangwenang (lihat UU RI No 32/2004 tentangPemerintahan Daerah pasal 146 ayat (2) terutama pada frasa kataPeraturan Kepala Daerah dan/atau keputusan Kepala Daerah, ...dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan Peraturanyang lebih tinggi..

Ketidakpatuhan pada Asas diskresi denganmenggunakan dasar hukum UU RI No 32/2004 tentang Otonomi Daerahpasal 146 ayat (2) terkait dengan kasus Penggugat misalnyapelanggaran pada Perda 14/2011 atau produk hukum lainnya;3. Asas Kepentingan Umum.Asas ini menampak pada fakta psikolog yang PNS dan bekerja diRumah Sakit RSUD dr Harjono Kabupaten Ponorogo adalah Penggugatsendiri.

Kepentingan Umum dalam hal ini tidak dilayaninya layanan psikologidengan tenaga yang kompeten (hingga diperoleh tenaga pengganti yangsetara kompetensinya) dan tidak lengkapnya layanan pemeriksaanPsikologi karena keterbatasan alat tes yang dimiliki (kopi bukti serah terimaalat tes Psikologi terlampir) yang berarti pula tidak sesuai dengan PerdaKabupaten Ponorogo No. 17/2011tentang Tarif Rumah Sakit padaLembaran daerah 2011 halaman 815 816 serta pasal 28 ayat (2) huruf BPerda Kab Ponorogo No. 17/2011;Asas Diskresi

Edaran tidak termasuk jenis peraturan Perundangundangan;bahwa antara penerbitan Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau PembatalanSanksi Administrasi dengan Keputusan Keberatan kemungkinan ada keterkaitannyanamun apabila permohonan keberatan dikabulkan menurut Majelis tidak serta mertapermohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi dikabulkan;bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan pengurangan sanksi administrasi adalahwewenang pejabat Tata Usaha Negara karena hal ini merupakan diskresi

Memotivasi itu. lantas diejawantahkan denganpraktek tidak profesional dan berlindung di balik hukumkewenangan melakukan diskresi ;Praktek rekayasa pada kasus narkoba, tersangka danterdakwa di dominasi oleh warga/orang' biasa ataupengguna narkoba yang dijebak/direkayasa, selanjutnyamereka tersebut didakwa dengan tuduhan pengedar dandijeratdengan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika seperti pada kasus yang Terdakwaalami ;Menurut Direktur Indonesia Police Watch, Neta

No. 246K/Pid.Sus/2011dakwaan/tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;Dalam hal ini Terdakwa sependapat dengan pernyataanBapak Noval Ali, di mana beliau ~ meyakini praktekrekayasa pidana oleh polisi dan aparat penegak hukumlainnya pada banyak kasus bermotif materi, motivasi itulantas diejawantahkan dengan praktek tidak profesionaldan berlindung dibalik kewenangan melakukan diskresi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapatbahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan lUndang Nomor 16 Tahun 2000;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1140/WPJ.10/2013 tanggal 20 Jutidak termasuk objek Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1140/WPJ.10/2013 tanggal 20 Jumerupakan diskresi

Hal. 36 dari 41 hal.dikategorikan sebagai kebijakan atau diskresi dari Panitia pengangkatan perangkatdesa : Menimbang, bahwa oleh karena berupa diskresi, maka ketentuan tersebutharus mengikuti syaratsyarat hukum untuk dilakukan diskresi, yaitu sebagaimanatelah diatur didalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Pasal 22 ; (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yangberwenang ; Menimbang, bahwa dengan

demikian akan dipertimbangkan, apakahpanitia berwenang untuk melakukan diskresi sebagaimana dimaksud ?

Bahwa implementasi Restorative Justiceoleh Termohon adalah bentuk diskresi Termohon selaku Penyidikberdasarkan Hukum Acara Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP dan Pasal 16ayat (1) huruf yang berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukumyang bertanggungjawab;Bahwa berdasarkan alasanalasan yuridis tersebut diatas, jelaslan bahwapenghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan PolisiNomor: LP/1668/X/2015/SU/RESLBH, tanggal 8 Oktober 2015, atas namapelapor, Hj.

Tap /1479.a/III/2019/ Reskrim,tanggal 11 Maret 2019 (vide bukti surat bertanda T.19), Hakim berpendapat alasantersebut didasari oleh kewenangan Diskresi yang ada pada Penyidik (ic.Termohon), adapun Penerapan diskresi oleh Penyidik (Ic.

Penerapan diskresi oleh penyidik dapatditemukan dalam proses penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyatapermohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menuruthukum dan haruslah ditolak;Halaman 23.PUTUSAN Nomor 6/Pid.Pra/2019/PNRapMenimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa untuk

Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUNMDNUndangan didalam Peraturan PerUndangUndangan selalu bersedia jikaPerUndangUndangan tidak bersedia untuk mengatur maka diskresi itudapat dilakukan oleh permerintah diatur Pasal 9 ayat (4) UndangUndangNo.30 Tahun 2014, untuk mengukur yang sudah ada alat ukurnya adalahyang pertama dan kedua ada 4 Baku Misi dengan pemberian Bapak Menteribisa memasuki wilayah second line tadi yang pertama tadi adalah terjadinyapelanggaran hukum kalau kita mengatakan pelanggaran

bisa dilakukan;Bahwa Ahli menjelaskan cara mengukur diskresi pertama adalah diskresidilakukan ketika peraturannya tidak jelas tidak lengkap atau tidak adadiskresi dilakukan kerangkanya untuk memperlancar jalannya pemerintahanmengatasi stagnasi pemerintahan menjamin kepastian hukum kemudianmemberikan perlindungan hukum dan dapat dipertanggungjawabkanHalaman 93.

Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUNMDNtindakan diskresi tidak lepas dari batu uji karena tindakan diskresi bisa diujidengan asasasas pemerintahan yang baik;Bahwa Ahli menerangkan penerapan sanksi dalam konteks yang secondline itu. pertama adalah sanksi itu diterapkan oleh Menteri jika adapelanggaran yang serius tetapi pemerintah daerah secara sengaja tidakmenerapkan sanksi itu maka itu yang bisa dilakukan untuk mengukurperaturannya sampai sekarang ini belum bisa ditemukan karena itu diskresiyang

Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUNMDNmenimbulkan dampak yang sangat besar dan pelanggaranpelanggaranitulah yang bisa dihentikan oleh pengawas tapi konteksnya adalahmengenai menghentikan pelanggaran tertentu bukan menjatuhkan sanksikemudian yang kedua diskresi itu dimiliki oleh pejabat administratif bukanpengawas yang ia memiliki kewenangan menjatuhkan keputusanmelakukan tindakan jadi sepanjang dan sejauh pejabat yang bersangkutanmemberi kewenangan itu. maka diskresi melekat padanya ketikaperaturannya

tapi kalau diskresi harus dilakukanberarti ia harus melakukan pengukuranpengukuran tadi berdasarkanpengalaman dalam situasi dan kondisi;Bahwa Ahli menerangkan Kementerian mengukur dampaknya pelanggaranpencemaran lingkungan sudah ada standartstandart baku kalau sudah adastandartstandartnya itu. bukan suatu diskresi sudah mengacu padaketentuan makanya 2 (dua) hal yang pertama melanggar hukum ukurannyajelas berarti melanggar PerUndangUndangan di bidang pengelolaanlingkungan hidup dan melanggar izin

Berdasarkan bunyi pasal pasal diatas dapat terlihatbahwa wewenang penuh untuk memindahkan, mengangkat danmemberhentikan Pejabat Struktural berada ditanganBupati sebagai sebuah Hak Diskresi dengan atau tanpamelibatkan Baperjakat yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagai PeraturanKewenangan/ Lex Specialis (sementara PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan34Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 sebagai LexGeneralis ).

ThomasJ Aaron mengemukakan Diskresi adalah suatu kekuasaanatau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum danpertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankanpertimbangan moral daripada pertimbangan hukum .Pemaknaan diskresi tersebut mensyaratkan bahwatindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupunpertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifatkepada pertimbangan moral.

Pengertian lain dikemukakan oleh Prajudi Admosudirdjobahwa : Diskresi adalah suatu kebebasan bertindakatau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri .Kemudian Nata Saputra memberikan pengertian Diskresi36sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alatadministrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnyamemperkenankan alat administrasi Negara mengutamakankeefektifan tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid)daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.

Put. 120/G/2008/PTUNBDGyang bersumber pada suatu jabatan formal, kompetensi untukmelakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian merujukpada bukti T10 dan bukti T3 menjadi wewenang Bupati sebagaiPembina Kepegawaian Daerah tidaklah menjadikan serta mertaBupati dapat melakukan perbuatan hukum yang mendasarkan padagaris kebijakan atau diskresi karena dalam praktekketatanegaraan kewenangan tersebut senantiasa dituntun olehsuatu. norma hukum merujuk pada normanorma dalam Azas AzasUmum Pemerintahan

Timur Luri Saksono, M.Si adalahperbuatan administrasi kewenangan yang bersifat diskresi yaitu pilihanuntuk menyelamatkan keuangan Negara dengan tujuan mensejahterakanmasyarakat di Desa Sandaran ;Bahwa diantara kewenangan diskresi tersebut tidak ada ditemukanadanya penyalahgunaan wewenang atau tidak ada feetback antaraTerdakwa dengan penyedia jasa, maka adalah putusan yang tidak tepatjika diskresi wewenang berupa perbuatan adminstrasi dinyatakanmemenuhi unsur Dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftar

Sedangkan, menurut keterangan ahli hukumpidana Romli Atmasasmita sebagaimana disebut dalam PutusanHalaman 12 dari68 halaman Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUNJKT11.12.13.Praperadilan No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2017,hal. 114:bese yang mejadi perfanyaan mengapa dilakukan tindakan pencegahanharus didasarkan pada alasan yang rasional dan objektif, meskipunpenegak hukum memiliki diskresi ketika memerintahkan dilakukanpencegahan, namun demikian diskresi harus dilakukan dengan hatihatiuntuk

UU KPK, tidak menyebutkan ataupunmenentukan alasanalasan melakukan tindakan hukum pencegahan;Halaman 13 dari68 halaman Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUNJKT14.15.16.17.Sehingga dalam mempertimbangkan alasanalasannya dalammelakukan/melaksanakan Keputusan Pencegahan a quo, sepenuhnyamerupakan diskresi ataupun kewenangan bebas Tergugat.

Rasionalitas merupakan syaratmendasar dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yangdidasarkan pada diskresi;Tindakan diskresi Tergugat yang sewenangwenang dalam prosespengambilan keputusan Tata Usaha Negara perihal Pencegahan ke LuarNegeri dan Penarikan Sementara Paspor RI An.

Tindakan sewenangwenang Tergugat terhadap Penggugatadalah tindakan yang secara diametral bertentangan dengan tiga landasanutama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi danasas instrumental;Bahwa seharusnya pihak pemilik diskresi atas pencegahan dan pelaksanapencegahan melihat pada faktafakta hukum yang ada, jika seseorangyang akan dicegah itu selalu kooperatif dan tidak ada indikasimenghilangkan barang bukti yang ada maka pencegahan tidak perludilakukan, pendapat ini bersumber

diskriminatif atas dasarapapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadapperlakuan yang bersifat disknminatif itu;Pembatasan terhadap hak kemerdekaan bergerak setiap oranghanya dapat diberlakukan terhadap seseorang yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan pengadilan yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap sebagai sesuatu yang sejalandengan prinsip negara hukum;Alasan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:(1)Bahwa selain alasanalasan yang telah termuat di dalam positagugatan, kewenangan diskresi