Ditemukan 307 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-01-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Bkn
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
JUMIEKO ANDRA, SH
Terdakwa:
JONWESLI MARPAUNG ALS IWAN
2511
  • A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press),rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUNG WON INDONESIA
18456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebuttetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN sertanature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA;
3313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahlliperpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 —
1414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebuttetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;11 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri,berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:a Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the caseof Value Added Tax in The European
Putus : 22-11-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — Direktur Jenderal Pajak vs PT Hansae Indonesia Utama
277 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean;23 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal characterdari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri,berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case of ValueAdded Tax in The European
Putus : 16-08-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2011 —
5418
  • ;Foto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules for theConstruction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift. ;Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor: FOSCB09000062, Shipper Name: Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift IndoNusantara. ; 22n = 2nne = none nnn on ennaFoto copy Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller& Mico Elevator Tecnology Co.
    Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan SNI 0365732001 dan European Standard EN81 yang merupakan dokumen yang tidakterpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam fakta persidanganterungkap fakta terdakwa telah menerima transfer dari Pemkot untuk pembanyaranProyek pengawasan Lift Tabung Pemkot melalui rekening CV.
    Industri Lift Indo Nusantara; Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi VertikalDalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001; Foto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules for theConstruction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift; Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, ShipperName : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitujuga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa Sulitpembuktiannya;Bahwa menurut Ben Terra dalam buku A Guide to European VATDirective, dinyatakan tempat terutangnya VAT atas jasa mengikutipurchase principle dan expenditure yang dianggap mewakilikonsumen terjadi pada saat pembelian.
Register : 23-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 67/PID.SUS/2014/PN.BAN
Tanggal 10 September 2014 — - AYU ASHARI HASAN ALias AYU Binti HASAN
6324
  • Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza,sedangkan menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction(EMCDDA) definisi dan ruang lingkup Harm Reduction lebih luas, yaitu : Harmreduction encompasses intervention, programmes and policies that seek toreduce the health, social and economic harms of drug use to individual,Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotik a)communities and societies / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untukmengurangi dampak
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 960/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan)menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagaifaktor diantaranya /egal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers
Register : 09-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 70/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat II : JENNY ROSINI, SH.
Terbanding/Penggugat I : MAHRIM HAMZAH
Terbanding/Penggugat II : YUHARTI
Turut Terbanding/Tergugat I : MICHAEL DAVID EIBYE
4527
  • DIBATALKAN.Bahwa didalam Anggaran Dasar Perusahaan TugasKOMISARIS UTAMA berdasarkan UU no.1 Tahun 1995dalam Pasal 97 Komisaris bertugas MengawasiKebijaksanaan Direksi dalam Menjalankan Perseroanserta memberikan Nasehat kepada Direksi dan apabilaKomisaris ingin Mewakili Direksi untuk melakukanPerbuatan Hukum,Maka Komisaris harus MendapatkanPERSETUJUAN.Bahwa didalam Akte Perjanjian No.03 tertanggal 20April 2006 tersebut Pihak TERGUGAT II Tidakmenyebutkan tentang ada RUPS terhadap TERGUGAT.I.yang Mewakili PT. .EUROPEAN
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
14329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam UndangUndang dan Peraturan Pemerintah.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan)menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagaifaktor diantaranya /egal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the caseof Value Added Tax in The European
Register : 06-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 1954/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mohamed Emad Elsayed Kotb Ismail
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BARRY SUGIARTO, SH
3728
  • Tingkat Pertama yang menghukumterdakwa dengan pertimbangan terdakwa tanpa hak atau melawan hukumsangat menyakitkan buat Terdakwa dimana Terdakwa/Pembanding yangmenggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri sebagai obat karena kandunganTetrahydocannabinol (THC) zat stimulansia dari ganja/marijuana tersebutadalah untuk mengobati PEMBANDING/Terdakwa sesuain dengan suratketerangan dari PISIKIATER/PSYCIATRIC (SYIFAA ALHAYAT SPECIALIZEDCENTER FOR MENTAL HEALTH) di GIZA CAIRO Alexandria Desert RoatNext to The European
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jaSa perdagangan) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya /egalcharacter dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature daritransaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahiperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 966 B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana diatur dalam UndangUndang dan Peraturan Pemerintah;Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPNdan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri,berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case of ValueAdded Tax in The European
Register : 02-01-2015 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 228 / Pid.Sus / 2014 / PN.Sgr
Tanggal 11 Desember 2014 — TERDAKWA : MADE ARDIKA Als. DEK IKA
3012
  • Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza,sedangkan menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction(EMCDDA) definisi dan ruang lingkup Harm Reduction lebih luas, yaitu : Harmreduction encompasses intervention, programmes and policies that seek toreduce the health, social and economic harms of drug use to individual,communities and societies / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untukmengurangi dampak buruk penggunaan narkoba terhadap individu, tapi jugamengurangi
Register : 18-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 85 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgr
Tanggal 8 Juli 2015 — KOMANG ARDIKA
5225
  • penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya sajamemisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar ataupenjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan HarmReductionnya ;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkanmenurut European
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IL JIN SUN GARMENT
17556 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2014Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax.Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
    Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2014nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax.Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 22-11-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750/B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case of Value AddedTax in The European Community", DeventerBoston, Kluwer Law and TaxationPublishers
Putus : 22-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819/B/PK/PJK/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA
15735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN sertanature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : thecase of Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Bar
Tanggal 15 September 2016 — Penuntut Umum : SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Terdakwa : BAKRI BIN ALADIN.
294
  • penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanyasaja memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika denganpengedar atau penjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melaluiKebijakan Harm Reductionnya;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza, sedangkanmenurut European