HADI MULYONO UPAS, SH. dan telah mendengarkanpaparan dari KPUD Ketapang mengatakan Pengisian dan penetapanDPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) bukan kewenang KPUDKetapang itu adalah Kewenangan KPU Pusat. DPRD Ketapang (WakilKetua DPRD) Bapak DR.

Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diKabupaten Bombana yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaRumbia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang Pengadilan AgamaRumbia;Halaman 8 dari 17 halaman.Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2020/PA Rmb.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo.

begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIRtelah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upayaperdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49huruf (a) angka (9 ) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanpertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara a quo merupakan kewenang

jenis standart, ddanmutu (spesifikasi), volume, konsumennya telah ditentukan dengan hargayang sesuai dengan pasaran dunia (tanpa dibantu oleh Pemerintah);Bahwa benar bahan bakar yang disubsidi pemerintah adalah minyak premium(bensin) Kerosine (minyak tanah) dan solar yang berwenang mengeluarkan izinusaha pengangkuta, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak adalah menteridan hal ini diatur dalam pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 dan pasal 13 PP No. 36Tahun 20014 selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenang

KOMPETENSI ABSOLUT)Bahwa sebagaimana gugatan penggugat dalam dalilnya poin 1,2,3,mendalilkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2014 No.104/APTKEBGCP/XI/2014 adalah Perjanjian Jasa Pekerjaan PengadaanJasa Tenaga Kerja Kebersihan, kemudian pada poin 5 yang pada intinyayang digugat oleh Penggugat adalah Upah tenaga kerja yaitu hak daritenaga kerja, maka dengan demikian sengketa atau perselisihanmengenai hak ketenagakerjaan merupakan kewenanga darl PengadilanHubungan Industrian dan bukanlah kewenang

dalilnya poin 1,2,3,mendalilkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2014 No.104/APTKEBGCP/XI/2014 adalah Perjanjian Jasa PekerjaanPengadaan Jasa Tenaga Kerja Kebersihan, kemudian pada poin 5 yangpada intinya yang digugat oleh Penggugat adalah Upah tenaga kerjaHalaman19 dari 35Putusan Nomor: 346/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.yaitu hak dari tenaga kerja, maka dengan demikian sengketa atauperselisihan mengenai hak ketenagakerjaan merupakan kewenanga darlPengadilan Hubungan Industrian dan bukanlah kewenang

Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diKabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang PengadilanAgama Andoolo;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon telah dipanggilsesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,sehingga pemanggilan tersebut telah dinyatakan resmi dan patut;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

ORDER yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT IIatas nama TERGUGAT sehingga melaksanakan pemesanan denganmenyediakan dan mengirim barang sebagaimana mestinya kiranya berhakmendapatkan pembayaran atas prestasinya, sedangkan alasan TERGUGAT menolak untuk bertanggung jawab membayar sejumlah tagihan dariPENGGUGAT sehubungan dengan PURCHASE ORDER yang diterbitkanoleh karyawannya adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menuruthukum, sebab TERGUGAT adalah pihak yang telah mengangkat danmemberi kewenang

Tergugat sehingga melaksanakan pemesanan denganmenyediakan dan mengirim barang sebagaimana mestinya kiranyaberhak mendapatkan pembayaran atas prestasinya, sedangkanalasan Tergugat menolak untuk bertanggung jawab membayarHalaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Btm sejumlah tagihan dari Penggugat sehubungan dengan PurchaseOrder yang diterbitkan oleh karyawannya adalah alasan yang tidakdapat dibenarkan menurut hukum, sebab Tergugat adalah pihakyang telah mengangkat dan memberi kewenang

atas nama ahli waris Suli yang dilakukan oleh BadanPertanahan Kabupaten Tana Toraja yang mana proses tersebutmerupakan putusan final Pejabat Tata Usaha Negara (bandingkandengan poin 12 gugatan para Penggugat) sehingga kewenanganuntuk mengadili perkara in a quo adalah kewenang Pengadilan TataUsaha Negara, karena sertifikat hak milik adalah merupakan produkHal. 7 dari 15 Hal. Put.

PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, kewenangan Penerbitan surat KeputusanPemberian Hak Atas Tanah ada pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTengah dan kewenang an pendaftaran Tanah danPenerbitan Sertipikat menjadi kewenang an Kepala50Kantor Pertanahan Kota Semarang ;.

jenis standart, ddanmutu (spesifikasi), volume, konsumennya telah ditentukan dengan hargayang sesuai dengan pasaran dunia (tanpa dibantu oleh Pemerintah);Bahwa benar bahan bakar yang disubsidi pemerintah adalah minyak premium(bensin) Kerosine (minyak tanah) dan solar yang berwenang mengeluarkan izinusaha pengangkuta, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak adalah menteridan hal ini diatur dalam pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 dan pasal 13 PP No. 36Tahun 20014 selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenang

Ruslan Hadi (Saksi4) dan dari Tim Medis Kodim0827 Sumenep Kapten Cba M.Yuli Irawan (Saksi1) dan dr.Fatimatui Insyoniah (Saksi5) dengan diketahui oleh Dandim0827 Sumenep Letkol Inf Budi Santoso, S.Sos NRP11980044080176 dan Kepala BNNK Sumenep BambangSutrisno, SE, MM Penata Tingkat NIP196806181998031009, meskipun hasil pemeriksaan urineTerdakwa positif mengandung methamfethamina namunlembaga tersebut tidak ada kewenang sesusai yang di tunjukberdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia

Ruslan Hadi (Saksi4) dan dari Tim Medis Kodim0827 Sumenep Kapten Cba M.Yuli Irawan (Saksi1) dan dr.Fatimatui Insyoniah (Saksi5) dengan diketahui oleh Dandim0827 Sumenep Letkol Inf Budi Santoso, S.Sos NRP11980044080176 dan Kepala BNNK Sumenep BambangSutrisno, SE, MM Penata Tingkat NIP196806181998031009, meskipun hasil pemeriksaan urineTerdakwa positif mengandung methamfethamina namunlembaga tersebut tidak ada kewenang sesusai di tunjukberdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor

Yahya Harahap, S.H: Kedudukan Kewenang andan Acara Peradilan Agama UndangUndang Nomor 7 Tahun1989;hal. 37 s/d 40; Pustaka Kartini; Cetakan kedua Tahun 1993);7 Bahwa dalam perkara ini, baik Para Penggugat maupun ParaTergugat semuanya beragama Islam. Begitu pula pihak yang terkait eratHalaman 8 dari 18 hal.Put.

Kasasiindentitas para pihak sudah memuat secara rinci identitas para pihakyang digugat dan dalam posita dan petitum Penggugat dalam suratgugatannya sudah berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 142 R.BgGugatannya sudah diajukan ke Pengadilan Negeri diajukan berdasarkantempat Tergugat dalam hal ini Tergugat berdomisili atau tempat tinggal diwilayah Kota Bengkulu sudah menjadi kewenangan yang mutlak dariPengadilan Negeri Bengkulu, disamping itu objek sengketa teletak diwilayah Kota Bengkulu sehingga menjadi kewenang

kemudian terdakwa membeli langsung Narkotika jenisshabu tersebut untuk dilakukan proses hukum dan terdakwapun akhirnyaditengkap petugas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut di atasdan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenaldengan barang bukti berupa shabushabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisiantersebut, sehingga barang bukti berupa shabushabu tersebut adalah didapatdengan menyuruh orang lain yang Terdakwa yang beli dari orang lain, terdakwatidak ada kewenang

KOMPETENSI ABSOLUT)Bahwa sebagaimana gugatan penggugat dalam dalilnya poin 1,2,3,mendalilkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2014 No.104/APTKEBGCP/X1/2014 adalah Perjanjian Jasa Pekerjaan PengadaanJasa Tenaga Kerja Kebersihan, kemudian pada poin 5 yang pada intinyayang digugat oleh Penggugat adalah Upah tenaga kerja yaitu hak daritenaga kerja, maka dengan demikian sengketa atau perselisihanmengenai hak ketenagakerjaan merupakan kewenanga darl PengadilanHubungan Industrian dan bukanlah kewenang

berwenangmemeriksa dan memutus perselisihnan sebagai berikut : Perselisihan hak; Perselisihan kepentingan; Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk); Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satuperusahaan.Ketentuan pasal tersebut di atas sangat jelas, maka dengan ParaTermohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sangat keliru karenaPengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai kewenang

Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena Permohonan Perizinan keBupati Kutai Timur sudah Tergugat I Ajukan atau mengajukan Permohonan,akan tetapi Sampai saat ini belum di keluarkan SK, Bupati Kutai Timur danmasih menunggu kebijakan dari Bupati Kutai Timur yang mana kebijakandari Administrasi Negara kewenang dari kebijakan Bupati Kutai Timur yangdiluar dari kemampuan Tergugat !

Gugatan Penggugat PrematurBahwa Gugatan Penggugat Prematur karena Permohonan Perizinan ke Bupati Kutai Timur sudah Tergugat Ajukan atau mengajukan Permohonan, akan tetapi Sampai saat ini belum di keluarkan SK Bupati Kutai Timur dan masih menunggu, Kebijakan dari Bupati Kutai Timur yang manaKebijakan dari Administrasi Negara kewenang dari kebijakan Bupati Kutai Timur yang diluar dari Kemampuan Tergugat untuk mengeluarkan izin tersebut, maka yang mempunyai kewenangan adalah Bupati Kutai Timur maka

Tidak berwenang mengadili dengan alasan permasalah antara para pihakmerupakan kewenang Pengadilan Hubungan Industrial ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semestinyaMajelis menyatakan Perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahw atas eksepsi tersbeut selanjutnya para pelawanmenanggapinya sebagaimana didalam repliknya yang pada pokoknya menolakdengan tegas, sebab Para Pelawan telah dirugikan atas Putusan perkaranomor : 2/PdtSus.PHI/2019/PN.Dps demikian pula terhadap

Tahun 2009, gugatan yang diperbolehkan dalam prosesperceraian adalah gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengangugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperolehkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat gugatan/ tuntutan persyaratan Tergugat mengenai gantikerugian materi sebesar Ro Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) tidaktermasuk kompetensi atau kewenang

mohon dianggap termuat dantertulis dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan dalam pokokperkara;2 Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatan, Para Penggugat tetapberpegang teguh pada dalil dalilnya yang semula & merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dalam Replik ini;3 Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh jawaban Tergugat 1,Tergugat 2 dan Turut Tergugat, kecuali hal hal yang diakui secara tegas danbenar oleh Penggugat;4 Bahwa jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2, mengenai kewenang