No. 196 PK/Pid.Sus/2015Sumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8Maret 2013;15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/2589 tanggal 8 Juni 2012 untukmengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol Ill yang dilaksanakan padatanggal 15 Juni s.d. 6 Juli 2012, legalisasi Badan PemberdayaanMasyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor:82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;16) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/5647

tanggal 25 Nopember2011 untuk mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol Ill yang dilaksanakanpada tanggal 1 s.d. 22 Desember 2011, legalisasi Badan PemberdayaanMasyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor:82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013;17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1216 tanggal 5 April 2011 untukmengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol Ill yang dilaksanakan padatanggal 6 s.d. 27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakatdan pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

No. 196 PK/Pid.Sus/20154.20) 1 (satu) rangkap Paspor atas nama Ridwan Panjaitan Nomor: U 353940,legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/IIl 2013 tanggal 13 Maret 2013;dan;21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RidwanPanjaitan, legalisasi PN Medan Nomor: 1364/LEG/III 2013 tanggal 13Maret 2013;Terlampir dalam berkas perkara;Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan

Ridwan Panjaitan, S.Psi NIP:198204142010011018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 padasatuan organisasi/ unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan desa Provsu, Legalisasi Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor:82/L/2013;20) 1 (satu) rangkap Paspor atas nama Ridwan Panjaitan Nomor: U 353940,legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/IIl 2013 tanggal 13 Maret 2013;dan;21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RidwanPanjaitan, legalisasi

Ridwan Panjaitan, S.Psi NIP:198204142010011018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 padasatuan organisasi/unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan desa Provsu, Legalisasi Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor:82/L/2013;20) 1 (satu) rangkap Paspor atas nama Ridwan Panjaitan Nomor: U 353940,legalisasi PN Medan Nomor: 1364/Leg/III 2013 tanggal 13 Maret 2013;dan21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RidwanPanjaitan, legalisasi

Legalisasi surat Register Nomor : 018/LEG/04/2003, tertanggal 30 Januari 2003Tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Siti Zubaidahalias Jujuk;2.Legalisasi surat Register Nomor : 529.23/142/LEG/04/2004, tertanggal 23 September2004 Tentang Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah antara Siti Zubaidah aliasJujuk dengan Bong Pak Lie;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini yaitu sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa, Penggugat adalah istri sahalmarhum IDHAM SIREGAR

Legalisasi Surat Register Nomor : 592.23/142/LEG/04/2004 tertanggal 23 September2004 tentang surat penyerahan/pelepasan hak atas tanah antara Siti Zubaidah aliasJujuk dengan Bong Pak Lei;3.

Kebijakan (diskresi) pemberian legalisasi dari kecamatan adalahuntuk melaksanakan prinsip keteraturan (tertib administrasi) sebagaimanayang tertuang dalam Asas Tertib Penyelenggaraan Negara pada AsasAsasUmum Penyelenggaraan Negara (UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 angka 2).Untuk legalisasi Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor529.23/142/LEG/04/2004 tertanggal 23 September 2004, Kepala Desa AirBelo ikut memberikan Rekomendasi ataupun Surat Pengantar (buktiterlampir).

Dalam kasus ini, sudah jelas bahwaproses legalisasi Surat Pernyataan Pengguasaan Fisik Nomor 18/LEG/04/2012 tertanggal 30 Januari 2003 oleh Saudari Siti Zubaidah aliasJujuk dan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 529.23/142/LEG/04/2004 tertanggal 23 September 2004 telah mengacu pada landasanperaturan perundangundangan yang berlaku (dilaksanakan sesuaikewenangan kecamatan), kepatutan (tersedianya waktu yang cukup memadaiuntuk proses legalisasi) dan keadilan (tidak memihak, secara objektif

Surat Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah sifatnya hanyalah alatbukti tertulis untuk peralihan penguasaan fisik bukanlah hak kepemilikan.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dailil Penggugat padapoint 20 gugatannyaBahwa, atas pernyataan pada poin 20 adalah TIDAK BENAR atau TIDAKTERBUKTI karena pada saat proses legalisasi Surat Pernyataan PenguasaanFisik, yaitu selama kurang lebih 42 hari kalender mulai dari pengukuran untukpembuatan gambar situasi (20122002) sampai dengan legalisasi

Menetapkan Pemohon adalah WALI dari anak yang masih dibawah umur yang bernama JENNIFER VEVANIA GINTING, untuk melakukan penandatanganan serta menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Matio Kelurahan Nagahuta Timur Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar atas nama GINO VEVA GINTING, sebagaimana Legalisasi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 3.743/Leg.DP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019;

Perjanjian Kredit Nomor : 2015/XII/11/PK/LEG/BPRDNTPItanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani di hadapanSUDI,S.H., Notaris di Tanjungpinang dengan Legalisasi Nomor :4022/Legalisasi/2015 tanggal 21 Desember 2015, dengan jenisHalaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tpgfasilitas kredit Pinjaman Berjangka, tujuan penggunaan KreditSerba Guna (KSG) dengan nilai Rp. 200.000.000, (dua ratus jutaRupiah) dalam jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh)bulan terhitung sejak 21

Perjanjian Kredit Nomor : 2015/XII/14/PK/LEG/BPRDNTPItanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani di hadapanSUDI,S.H., Notaris di Tanjungpinang dengan Legalisasi Nomor :4025/Legalisasi/2015 tanggal 21 Desember 2015, dengan jenisfasilitas kredit Pinjaman Berjangka, tujuan penggunaan KreditSerba Guna (KSG) dengan nilai Rp. 500.000.000, (lima ratus jutaRupiah) dalam jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh)bulan terhitung sejak 21 Desember 2015 sampai dengan 21Desember 2025, dengan angsuran kredit

Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 215/XII/10/PK/LEG/BPRDNTPItanggal 21 Desember 2015, tang ditandatangani dihadapan NotarisSudi, SH di Tanjungpinang dengan legalisasi Nomor4021/Legalisasi/2015 tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda buktiT.AL 3;4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 179 tanggal 26 Maret 2004 yangdikeluarkan dan diterbitkan serta ditandatangani dari KantorPertanahan Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti T.II 8 ;5.

NomorHalaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tpg4022/Legalisasi/2015 tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda buktiTAL 4 ;25.Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 2015/XII/12/PK/LEG/BPRDNTPItanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani dihadapan NotarisSudi, SH di Tanjungpinang dengan legalisasi Nomor4023/Legalisasi/2015 tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda buktiTAL 5 ;26.Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 2015/XII/13/PK/LEG/BPRDNTPItanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani

dihadapan NotarisSudi, SH di Tanjungpinang dengan legalisasi Nomor4024/Legalisasi/2015 tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda buktiTN 6 ;27.Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 2015/XII/14/PK/LEG/BPRDNTPItanggal 21 Desember 2015, yang ditandatangani dihadapan NotarisSudi, SH di Tanjungpinang dengan legalisasi Nomor4025/Legalisasi/2015 tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda buktiTAN 7;28.Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 51/2016 tanggal15 Januari 2016, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat

Legalisasi 014 / LEG / Ill / 2015;1 (satu) examplar Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / Ill / 2015;1 (satu) examplar Surat Kuasa No. Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015;1 (satu) Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0062367795 atas namaABDULLAH HASAN: 1 (satu) lembar Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia, COLDSTORAGE, MARINE PRODUCT, EXPORTIMPORT; 1 (satu) lembar Surat Hibah atas nama H.

Legalisasi 014 / LEG/Il / 2015;b. 1 (satu) examplar fotocopy Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / IIl/2015;c. 1 (satu) examplar fotocopy Surat Kuasa No Legalisasi : 016/LEG/ Ill /2015;d. 1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening0062367795 atas nama Abdullah Hasan:e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia,Cold Storage, Marine Product, ExportImport;f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hibah atas nama H.

oleh Notaris Notaris ERRY CHANDRA pada tanggal 09Februari 2012 Legalisasi Nomor: 05a/L/NEC/2012.e Bahwa setelah angsuran kredit lunas, HERI SUANDI datang kepada Pembanding (dulunyaTergugat) persisnya pada tanggal 01 Mei 2012 mengambil Jaminan BPKB Mobil tersebutatas dasar surat kuasa tertanggal 09 Februari 2012 yang di legalisir oleh Notaris ErryChandra legalisir Nomor: 05a/L/NEC/2012; Bahwa setelah berselang kurang lebih tahun 4 bulan persisnya pada tanggai 19 September2013 Terbanding (dulunya

oleh Notaris Erry Chandra, yaitu surat kuasa legalisasi nomor: 05a/L/NEC/2012 tetanggal 09 Februari 2012 ;Bahwa oleh karena Pembanding (dulunya Tergugat) adalah benar telah melakukan proseduryang benar maka dengan ini Pembanding (ulunya Tergugat) mengajukan Keberatan/ Bandingatas Putusan BPSK KOTA BATAM Nomor : 009/PKARB/BPSK/IV/2014 tanggal 5 Juni 2014,dengan alasan alasan Keberatan/pembanding ini adalah sebagai berikut :I.Il.Ill.Keberatan mengenai kewenangan mengadili.Bahwa sehubungan dengan Gugatan

Keberatan Mengenai Putusan Tidak memenuhi unsurunsur Pembuktian yang jelas.Faktafakta yang terungkap di persidangan.Bahwa memperhatikan dasar hukum putusan BPSK Kota Batam adalah tidak tepat dan ataukeliru dalam menerapkan hukum yang sebenarnya , memperhatikan faktafakta yangterungkap dipersidangan seharusnya Majelis Hakim BPSK mempertimbangkan BuktiPembanding (dulunya tergugat ) mengenai bukti Surat Kuasa Terbanding (dulunyaPenggugat) kepada Heri Suandi di legalisasi oleh Notaris Heri Chandra ;

Nomor : 05a/L/NEC/2012 tertanggal 09 Februari 2012 (bukti Pembanding dulunya Tergugat di perlihatkanaslinya kepada Majelis Hakim BPSK di persidangan);Bahwa ternyata Majelis Hakim BPSK Kota Batam lebih mempertimbangkan PengakuanTerbanding (dulunya Penggugat) tidak pernah membuat surat kuasa kepada Heri Suandiyang di legalisasi oleh Notaris, dengan alasan karena Terbanding dulunya Penggugat padatanggal 09 Februari 2012 sedang berada di Jakarta untuk berobat di Rumah Saki CiptoMangunkusumo Jakarta,

Menyatakan Surat Kuasa dari NASRI (terbanding dulunya Penggugat) kepada HERISUANDI tertanggal 09 Februari 2012, di legalisasi NOTARIS ERRY CHANDRA Nomor: 05a/L/NEC/2012 adalah benar dan sah;6. Menghukum Terbanding dulunya Penggugat membayar biaya perkara;Us Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 114/Pdt.

., Tanggal 5 September 2019; Akta Legalisasi Nomor : 1782/ L/ 2019;

., Tanggal 5 September 2019; Akta Legalisasi Nomor : 1782/ L/ 2019 dengan akibat segala hukumnya;

., Tanggal 5 September 2019;Akta Legalisasi Nomor : 1782/ L/ 2019;. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaankeadaan dengan tidak memberikan kepastian kelanjutan pembiayaan danpelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penambangan Tanah Merah No. 001/SPK/ AP.HMP/ IX/2019 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuatdihadapan Notaris di Kabupaten Cilacap, bernama Kurnia Armunanto,S.H., tanggal 5 September 2019; Akta Legalisasi Nomor: 1782/ L/ 2019;.

Membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Tanah Merah No. 001/SPK/ AP.HMP/ IX/ 2019 antara Penggugat dan Tergugat yang dihadapanNotaris Kabupaten Cilacap, bernama Kurnia Armunanto, S.H., Tanggal 5September 2019; Akta Legalisasi Nomor : 1782/ L/ 2019 dengan akibatsegala hukumnya;.

., tanggal 5 September 2019; Akta Legalisasi Nomor :1782/ L/ 2019;10.

Membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Tanah Merah No. 001/SPK/ AP.HMP/ IX/ 2019 antara Penggugat dan Tergugat yang dihadapanNotaris Kabupaten Cilacap, bernama Kurnia Armunanto, S.H., Tanggal 5September 2019; Akta Legalisasi Nomor : 1782/ L/ 2019 dengan akibatsegala hukumnya;9.

., tanggal 5 September 2019; Akta Legalisasi Nomor :1782/ L/ 2019;10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp628.500,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);11.

DharulRahman untuk menyelesaikan legalisasi 12 Dokumen SPPDsenilai Rp. 95.634.400,00 dan 28 Dokumen SPPD senilai Rp.787.200,00 serta meminta undangan kegiatan tertentu yangpernah dilaksanakan dan bukti kuitansi pembayaran biayakepesertaan sesuai namanama yang tertera pada SPPD;Bahwa setelah pengurusan (legalisasi) SPPD dan dokumenlainnya selesai dikerjakan oleh saksi H.

Proses legalisasi danpembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH., YudhiVidya Rompas.SE.Ak dan Deiby Sasuwuk kembali ke Manado;3.

Proses legalisasi danpembayaran dilakukan sebelum Sterry Vonny Akay, SH danDavi Gosal kembali ke Manado;Hal.56 dari 71 hal. Put. No. 319 K/PID.SUS/20102.

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SUPRIATI dengan Nomor Rekening 1090014187744 periode 20 November 2016 s/d 31 Desember 2017;
2. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 06, tanggal 15 Desember 2016;
3. 1 (satu) lembar Photo copy Legalisasi

4. 1 (satu) rangkap Photo copy Legalisasi Nomor : 164 / LEG-RAG / IV / 2017, tanggal 18 April 2017 sebagai Pembayaran III sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Cek Bank Mandiri Nomor : GL 310982;
5. 1 (satu) rangkap Photo copy Legalisasi Nomor : 166 / LEG-RAG / V / 2017, tanggal 18 Mei 2017 sebagai Pembayaran IV sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Cek Bank Mandiri Nomor : GL 310983;
6. 1 (satu)

rangkap Photo copy Legalisasi Nomor : 172 / LEG-RAG / VI / 2017, tanggal 16 Juni 2017 sebagai Pembayaran V sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Cek Bank Mandiri Nomor : GL 310984;
7. 1 (satu) rangkap Legalisasi Nomor : 174 / LEG-RAG / AGUSTUS / 2017, tanggal 21 Agustus 2017 sebagai Pembayaran VII sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Cek Bank Mandiri Nomor : GL 310986;
8. 1 (satu) rangkap Legalisasi Nomor : 182 / LEG-RAG

/ IX / 2017, tanggal 19 September 2017 sebagai Pembayaran VIII sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Cek Bank Mandiri Nomor : GL 310987;
9. 1 (satu) rangkap Legalisasi Nomor : 185 / LEG-RAG / X / 2017, tanggal 19 Oktober 2017 sebagai Pembayaran IX sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Cek Bank Mandiri Nomor : GL 310989;
10. 1 (satu) rangkap Photo copy Legalisasi Nomor : 189 / LEG-RAG / 2017, tanggal 20 November 2017

sebagai Pembayaran X sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Cek Bank Mandiri Nomor : GL 310990;
11. 1 (satu) rangkap Photo copy Legalisasi Nomor : 190 / LEG-RAG / 2017, tanggal 20 November 2017 sebagai Surat Pernyataan Pelunasan untuk jual beli dengan luas lebih kurang 19.375 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);
12. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank PANIN atas nama CHENG LIANG Nomor Rekening : 5572017777 periode

., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.

,Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara HMUH.

KyaiMojo Magelang Jawa Tengah, cap legalisasi Pengadilan Negeri Jeparatanggal 11 Desember 2007 tanda tangan H. MUH.

., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri JeparaH.MUH.

Kyai Mojo Magelang Jawa Tengah, cap legalisasi PengadilanNegeri Jepara tanggal 11 Desember 2007 tanda tangan H.

Machfudl S. untuk menjadimediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasitersebut gagal;Bahwa, Tergugat di dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi,yang pada pokonya bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat danKuasanya adalah tidak sah, karena surat kuasa tersebut dibuat di Luar Negeritanpa di legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KonsulatJendral setempat;Hal. 1 dari 7hal. Put.

Olehkarena itu kehendak dan perintah dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1tahun 2016 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Mei 2016 Tergugattelah menyampaikan Eksepsinya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 19Mei 2016, yang pada pokonya Tergugat menilai bahwa surat kuasa khususPenggugat tertanggal 03 Februari 2016 adalah tidak sah karena surat kuasakhususnya tidak ada legalisasi dari pihak yang berwenang, yang dalam hal iniadalah Kedutaan Besar RI. di Hongkong atau

,dan SEMA No. 01 tahun 1971 serta SEMA No. 6 tahun 1994, juga harusmemenuhi syarat adanya legalisasi dari Kedutaan Besar R.I. atau KonsulatJendral setempat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.1.No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwakeabsahan Surat Kuasa yang dibuat oleh subyek hukum di luar negeri selainharuSs memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu olehKBRI setempat;Menimbang, bahwa menurut pendapat Jahya Harahap, S.H. didalam

Tidak menajdi soal apakah surat kuasa berbentuk otentik atau dibawah tangan, tetapi disyaratkan legalisasi dari KBRI atau Konjen setempat.Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentangkebenaran orang yang memberi kuasa@ maupun mengenai kebenaranpembuatan surat kuasa itu;Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus yang dibuatoleh Penggugat tidak dilagalisasi oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jendraldi Hongkong, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil

Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Yuliana, Dan M Rasyid yang dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan nomor legalisasi 1171 tertanggal 20 September 2011 an. Yuliana dan 1149 tertanggal 20 September 2011 an.

M Rasyid yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat HakMilik (GHM) atas nama Yuliana, Dan M Rasyid yang dilegalisir olehKepala Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan nomor legalisasi 1171tertanggal 20 September 2011 an. Yuliana dan 1149 tertanggal 20September 2011 an. M Rasyid berikut sekaligus tanah dan/ataubangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan SitaJaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;5.

Memerintahkan kepada Tergugat & Tergugat II atau siapa saja yangmenguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM)atas nama Yuliana, Dan M Rasyid yang dilegalisir oleh Kepala KantorPertanahan Kota Jambi dengan nomor legalisasi 1171 tertanggal 20Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2018/PNJmb.September 2011 an. Yuliana dan 1149 tertanggal 20 September 2011an. M Rasyid tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunantersebut.

Copy Sertipikat Hak Milik dengan nomor legalisasi 05015 tertanggal07 April 2016 bukti tersebut telas disesuaikan dengan aslinya dandiberi materai Secukupnya di tanda Bukti P4;5.

Apabila Tergugat & Tergugat II tidakmelunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarelakepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikanSurat Hak Milik (SHM) atas nama Yuliana, Dan M Rasyid yang dilegalisiroleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan nomor legalisasi 1171tertanggal 20 September 2011 an. Yuliana dan 1149 tertanggal 20September 2011 an.

ApabilaTergugat & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya(pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas namaYuliana, Dan M Rasyid yang dilegalisir oleh Kepala Kantor PertanahanKota Jambi dengan nomor legalisasi 1171 tertanggal 20 September2011 an. Yuliana dan 1149 tertanggal 20 September 2011 an.

Nomor : 21/L/2002,yang diperbuat Penggugat dengan Tergugat ,Il dan IIl,sah dan berkekuatan hukum ;Menyatakan bahwa Tergugat , Il dan Ill telah Cedera Janji (wanprestasi),karena tidak dapat menyelesaikan pengembangan pembangunan lantai IIIdan IV Rumah Sakit Estomihi Medan hingga tanggal 21 Juni 2003,sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pemborongan tanggal 20September 2002, Legalisasi Nomor : 21/L/2002 ;Menghukum Tergugat I, Il dan Ill secara tanggungmenanggung membayarHal. 5 dari 23 hal.

Menghukum lagi Tergugat , Il dan Ill secara tanggungmenanggung,membayar ganti rugi berupa uang denda, kepada Penggugat, sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak tanggal 22Juni 2003 hingga perkara ini men dapat putusan yang berkekuatan hukumtetap dan dibayar lunas, karena tidak menyelesaikan pekerjaannya dalamtepat waktu hingga tanggal 21 Juni 2003, sebagaimana diperjanjikan dalamPejanjian Pemborongan tanggal 20 September 2002, Legalisasi Nomor21/L/2002 ;7.

Menyatakan Perjanjian Pemborongan tanggal 20 September 2002,Legalisasi Nomor: 21/L/2002, yang diperbuat Penggugat dengan Tergugat ,Il dan Ill, sah dan berkekuatan hukum ;5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Il dan Ill telah cidera janji (wanprestasi),karena tidak dapat menyelesaikan pengembangan pembangunan lantai Illdan IV Rumah Sakit Estomihi Medan hingga tanggal 21 Juni 2003,sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pemborongan tanggal 20September 2002, Legalisasi Nomor : 21/L/2002 ;6.

Dasril ;Menyatakan Perjanjian Pemborongan tanggal 20 September 2002,Legalisasi Nomor : 21/L/2002, yang diperbuat Penggugat dengan Tergugat I,Il dan Ill, sah dan berkekuatan hukum ;Menyatakan bahwa Tergugat , Il dan Ill telah cidera janji (wanprestasi),karena tidak dapat menyelesaikan pengembangan pembangunan lanitai Illdan IV Rumah Sakit Estomihi Medan hingga tanggal 21 Juni 2003,sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pemborongan tanggal 20September 2002, Legalisasi Nomor : 21/L/2002 ;Menghukum

No.554 PK/PDT/2007putusan Mahkamah Agung RI. yang menyatakan perjanjianpemborongan tanggal 20 September 2002, Legalisasi No. 21/L/2002 sah dan berkekuatan hukum.Bahwa jika dicermati secara teliti Putusan Hakim Agung RI. yangmenyatakan perjanjian pemborongan tanggal 20 September 2002tersebut sah, maka seharusnya pihak Penggugat dalam sengketaini adalah Robert Sihombing, karena pihak yang membuatperjanjian adalah :.

Sporadik atas nama Penggugat Rekonvensi, tanggal 08 Nopember 2011,legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Nopember 2011 No. 226/Spor/K.LUT.X1/2011 ;2.c.

;Sporadik atas nama Penggugat Rekonvensi, tanggal 08 Nopember 2011,legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Nopember 2011 No. 229/SPOR/K.LUT.XI/2011 ;2.e.

legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 23 Agustus 2012Nomor : 593/226/SPPFBT/VIII/2012 ;3.2 Surat Sporadik tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Rusiana, luas tanah 2.633m? legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 23 Agustus 2012 Nomor :593/227/SPPFBT/VIII/2012 ;3.3 Surat Sporadik tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Rusiana, luas tanah1.794 m?

legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Nopember 2011Nomor : 227/SPOR/K.LUT.X1/2011 ;3.6 Surat Sporadik tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Supangat, luas tanah1.618 m? legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Nopember 2011Nomor : 229/SPOR/K.LUT.X1/2011 ;3.7 Surat Sporadik tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Rusiana, luas tanah1.618 m? legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Nopember 2011Nomor : 228/SPOR/K.LUT.X1/2011 ;4.

tanggal 17 Agustus2012 legalisasi Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 23 Agustus 2012 Nomor :593/228/SPPFBT/VIII/2012 ;Putusan No. 08/Pdt.G/2013/PN.Mtp.7.

tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Legalisasi Tanda Tangan : Rp. 10.000,2. Leges 85 Lembar x @ Rp. 300, : Rp. 25.500,3.

Legalisasi Tanda Tangan : Rp. 10.000,5. Leges 85 Lembar x @ Rp. 300, : Rp. 25.500,6. Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 41.500,(Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)Salinan Putusan Perkara No. 109/G/2011/PTUNBDG ini sesuai dengan aslinyadiberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, padahari Kamis, Tanggal 13 Februari 2012.Bandung, 13 Februari 2012PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNGPANITERASUBEJO, S.HNIP. 195808071986031005 Biayabiaya:7.

Legalisasi Tanda Tangan : Rp. 10.000,8. Leges 85 Lembar x @ Rp. 300, : Rp. 25.500,9. Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 41.500,(Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)Halaman 93 Putusan Nomor: 109/G/2011/PTUNBDG

Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Legalisasi No: 715 Perjanjian Ikatan Jual Beli dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 26 juni 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan Batal demi hukum akta-akta lainnya yang bersumber dari Legalisasi No: 715 Perjanjian Ikatan Jual Beli dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 26 juni 2013; ----------------------------------------------------------------------------5.

Bahwa, di dalam Pasal 2 Legalisasi No: 715 Perjanjian Ikatan Jual Beli yangdibacakan dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013 menyatakan :Harga tanah yang diperjualbelikan menurut akta ini telah saling disetujui buatharga Rp. 1.200.000.000, (satu milyard dua ratus juta rupiah). ; Pihak Kesatu menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 telah menerimadari pihak Kedua uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)yaitu sebagian dari harga jadi tanah yang diperjanjikan untuk

Bahwa, terkait dengan Legalisasi No: 715 Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebutdiatas Penggugat hanya menerima uang sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah) dari Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013. Namun pada saatHalaman 3 dari29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/Padt.G/2015/PN Sbykedua Cek No. Tl 928521 tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) dan Cek No. TI 928520 tanggal 22 Agustus 2013 sebesarRp. 2.500.000.000, (dua milyard lima ratus juta rupiah).

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan Nomor: B /2712 / SP2HP5 / LP.907.14 / IX / 2015 / Reskrim, Tanggal 10 SeptemberHalaman 5 dari29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/Padt.G/2015/PN Sby9.Bahwa, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakanbahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimanatersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata. ; 10.Bahwa, sehubungan dengan perbuatan Tergugat telah melakukan PerbuatanMelanggar Hukum terhadap Penggugat maka Legalisasi

No: 715 PerjanjianIkatan Jual Beli dihadapan Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013 dapatdinyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. ; 11.Bahwa, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untukmenyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Legalisasi No:715 Perjanjian Ikatan Jual Beli dinadapan Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni12.Bahwa, selanjutnya menyatakan batal demi hukum aktaakta lainnya yangbersumber dan Legalisasi No: 715 Perjanjian Ikatan Jual Beli dihadapan

Kesepakatanuntuk melakukan kerjasama pengelolaan Kebun Sawit tersebut kemudiandituangkan kedalam suatu perjanjian kerjasama dan telah di legalisasi olehNotaris Kota Medan, Adi Pinem, S.H. dengan Nomor Legalisasi5187/PTTSDBT/VI/2019 tertanggal 29 Mei 2019;2.

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolan Sawit tersebut, Pihak Keduaselaku pengelola kebun kelapa sawit milik Pihak Pertama memiliki kKewajibandan tanggungjawab sebagaimana dituangkan dalam isi perjanjian keryasamasebagaimana telah di legalisasi oleh Notaris Kota Medan, Adi Pinem, S.H.dengan Nomor: 5187/PTTSDBT/VI/2019 tertanggal 29 Mei 2019, yaitu:(1) Ketentuan Ps. 3 Perjanjian Kerjasama...dalam melakukan program kerja dan rencana kena yang akandilaksanakan haruslah mendapatkan persetujuan bersama

tidak baik telah melalaikan kewajiban yangseharusnya Tergugat penuhi sebagaimana telah dimuat dalam ketentuanketentuan yang telah diatur dan disepakati bersama dalam Perjanjian denganNomor Legalisasi: 5187/PTTSDBT/VI/2019 tertanggal 29 Mei 2019;Bahwa ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat berupa:(1) tidak melakukan apa yang disanggup!

Menyatakan Perjanjian dengan Nomor Legalisasi: 5187/PTTSDBT/VI/2019tertanggal 29 Mei 2019 DIBATALKAN karena wanprestasi dan gugatanpembatalan perjanjian dengan segala akibat hukumnya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materil danimateril sebesar Rp. 1.250.000.000, (satu miliar dua ratus lima puluh jutarupiah);5.

Bahwa atas dasar bukti P. 1 = T.5 berupa fotocopy Perjanjian KerjasamaNomor Legalisasi 5187/PTTSDBT/VI/2019 tanggal 29 Mei 2019,dicantumkan para pihak, yaitu:Tuan FERDINAND SITEPU, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannyasebagai Direktur dari perseroan terbatas PT.