Hersubeno kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober2011 di Mimika, Papua (Bukti P3), sebelum dilakukannya Akta Jual Beli (levering) atas Ruko Petos 8/5 dengan pihak TERGUGAT;Bahwa Dr. JB. Hersubeno semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan Ny. Milagros G. Fernandez (in casu ibu PARA PENGGUGAT), vang mana keduanya telah bercerai pada tanggal 29 Desember 2009 (Bukti P4).

Termasuk untuk menerima penyerahan (levering) atas Ruko Petos8/5 dari pihak TERGUGAT (vide Bukti P1 s.d. Bukti P8);Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, kemudian pada tanggal 16 April2012 PARA PENGGUGAT (melalui kuasa hukum PARA PENGGUGAT)menemui Ibu Vera selaku salah satu staf pada TERGUGAT (in casu PT BetaGoldland) untuk mengurus kelanjutan proses jualbeli Ruko Petos 8/5.

Tjitrosudibio adalah sebagai berikut:Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuahakta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika intmenetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnyawaktu yang ditentukan.Dengan demikian, jelas TERGUGAT telah lalai dalam melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (in casu menyerahkan levering Ruko Petos 8/5kepada PARA PENGGUGAT).

Hersubeno) dan TERGUGAT;38Menyatakan TERGUGAT telah lalai (wanprestasi) dalam memenuhikewajibannya, untuk menyerahkan (levering) ruko yang beralamat di Jl. PuriBeta Town Center Lot 8 No. 5, Larangan Utara, Larangan, Tangerang, ProvinsiBanten kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalamPerjanjian Pengikatan Jual Beli No. 936/BG/PPJBTB/III/2010 tertanggal5 April 2010 antara Dr. JB.

Apakah ada keterlambatan penyerahan (levering) atas Ruko Petos 8/5 kepadaPara Penggugat.;2. Apakah ada keterlambatan pembuatan Akta Jual Beli atas Ruko Petos 8/5.;3. Apakah ada kerugian pada Para Penggugat.;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari kedua belah pihak, akandibuktikan/ dipertimbangkan halhal tersebut diatas.;Menimbang, bahwa hal pertama yang akan dibuktikan adalah : Apakah adaketerlambatan penyerahan Ruko Petos 8/5 kepada Para Penggugat.

Mustafa Madjidi maka penawaran gugurdengan lewat waktu 30 hari / daluarsa sejaksurat penawaran tersebut dikeluarkan maupuntidak ditindaklanjuti pula dengan adanyaperalihan hak atau Levering berdasarkan76ketentuan hukum Perseroan Terbatas dan HukumTentang Pembuktian telah terjadinya Levering dan Faitellijke Levering saham Thomas Iskandar Budiono kepada TergugatI, Penggugat dan para Pemegang Saham PT. Agricon. ;30.

Bahwa perihal penjualan saham milik Thomas IskandarBudiono, berdasarkan ketentuan Hukum Perseroan Terbatasdan Hukum Perdata telah terjadi peralihan yang nyatakarena peralihan saham sebagai benda bergerak harusmelalui suatu Levering, baik Jurisdiche Levering(Peralihan yang sah secara hukum) dan FaitellijkeLevering (Peralihan yang nyata secara fakta) , bahwa halini dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli antara ThomasIskandar Budiono dan Tergugat I, baik bertindak untukdiri sendiri maupun bertindak

yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LabuhanBatu, telah terdaftar atas nama Penggugat ;no bahwa oleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanahyang dituangkan masingmasing dalam Akta Jual Beli No. 374 dan Akta Jual BeliNo.376 yang masingmasing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan denganmemenuhi ketentuanketentuan yang berkenan dengan sahnya suatu peralihanhak atas tanah, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukan penyerahansecara yuridis (juridische levering

) yang diikuti dan disertai dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) atas tanah tersebut daripemegang alas hak sebelumnya ;wonnnoe bahwa oleh karena oleh karena pengalihan hak atas tanah yang dituangkanmasingmasing dalam Akta Jual Beli No. 374 dan 376 masingmasing tertanggal15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yangberlaku, maka patut dan beralasan kirannya menurut hukum apabila Akta JualBeli No. 374 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 376tertanggal

LabuhanBatu, telah terdaftar atas nama Penggugat Pada halaman 4 (empat) alenia pertama sebelumnya tertulis bahwaoleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanah yangdituangkan masingmasing dalam Akta Jual Beli No. 374 dan Akta Jual Beli17No.376 yang masingmasing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukandengan memenuhi ketentuanketentuan yang berkenan dengan sahnya suatuperalinan hak atas tanah, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (juridische levering

) yang diikuti dan disertaidengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) atas tanah tersebutdari pemegang alas hak sebelumnyakami perbaiki/sempurnakan menjadi : bahwa oleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanahyang dituangkan masingmasing dalam Akta Jual Beli No. 374 antaraPenggugat dengan Hotmaida Tampubolon dan Akta Jual Beli No.376antara Penggugat dengan Triana Br.Tampubolon yang masingmasingtertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuanketentuan

yang berkenan dengan sahnya suatu peralihan hak atas tanah,karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukan penyerahan secara yuridis(juridische levering) yang diikuti dan disertai dengan penyerahan secaranyata (feitelijke levering) atas tanah tersebut dari pemegang alas haksebelumnya Pada halaman 4 (empat) alenia Ketiga sebelumnya tertulis bahwa olehkarena oleh karena pengalihan hak atas tanah yang dituangkan masingmasing dalam Akta Jual Beli No. 374 dan 376 masingmasing tertanggal 15Desember 2008

Padahal bilamana dalil Pemohon benar telahmelunasi seluruh kewajibannya maka konstruksi perjanjiannya adalahjual beli yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setiapperalihan hak atas tanah harus melakukan perjanjian obligatoir yangdibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan adanyakeharusan untuk melakukan perjanjian zakelijke/levering/balik nama dikantor pertanahan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

bidangtanah dari TERLAWAN III kepada PELAWAN sebagai pembeli dan selakupemilik yang sah dengan didasarkan pada Pasal 1458 KUHPerdatasemata adalah salah dan sarna sekali tidak didasarkan pada ketentuanhukum yang benar.Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setiap peralihan hak atastanah harus melakukan perjanjian obligator yang dibuat di hadapanHalaman 15 dari 23 halaman putusan Nomor 209/Pdt/2016/PT.BDGPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan adanya keharusan untukmelakukan perjanjian zakelijke / levering

/ balik nama di kantorpertanahan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Karena perjanjan peralihan hak antara PELAWAN dengan TERLAWAN IIIsebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku yaitu keharusan untuk melaksanakan perjanjian obligatoirdan selanjutnya dilakukan perjanjian zakelijkej / levering / balik nama dikantor pertanahan setempat, yang pada dasarnya merupakanimplementasi asas publisitas

Rina Cipta Saudara, baik secara teknis(technische levering), apalagi secara yuridis (juridische levering);Bahwa untuk mengalihnkan saham dalam suatu perseroan diperlukanpersetujuan RUPS (Pasal 56 Undangundang Perseroan TerbatasNomor 40 tahun 2007);Bahwa lebih dari pada itu lex specialis dari UndangUndang PerseroanTerbatas tersebut yakni Anggaran Dasar PT. Citra Lestari Semesta,yakni Pasal 9 ayat (3) Akta PT.

Mutatis mutandis perpindahan saham (materiele levering danjuridische levering) Karim Tano Tjandra di PT. Citra Lestari Sentosakepada PT. Rina Cipta Saudara belum ada/belum terjadi karena belummendapat persetujuan RUPS PT.

Bahwa Akta Jual Beli Tanah Nomor: 147/AJB/1978 Tanggal 17 Juli1978 tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan (Agraria)sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri AgrariaNomor: 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian IzinHak Atas Tanah, yakni tidak dipenuhi azas jurisdische leveringdan feitelijke levering yaitu suatu perbuatan hukum yangbertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain(juridische levering) dan suatu perbuatan yang berupapenyerahan kekuasaan belaka (feitelijke levering).3.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 Tentang Pemberian HakGuna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang,Propinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan bahwa jikapunsekiranya benar guad non masing masing Penggugat telahmembeli tanahtanah objek perkara itu, namun atas tanahtanahobjek perkara itu belum terjadi yuridis levering kepada masingmasing Penggugat selaku pembeli, dan atas seluruh tanah objekperkara itu terdapat sertifikat atas

(cetak tebal oleh Tergugat ).Bahwa merujuk pada ketentuan ketentuan dalam KUHPerdatatersebut di atas, maka penyerahan dalam jual belli harus dilakukandengan dua perbuatan hukum, yaitu yuridis levering dan feitelijkelevering.Bahwa sebagaimana yang dapat disimpulkan dari bunyinya dalil dalilposita gugatan para Penggugat seperti telah disebutkan di muka,bahwa atas masing masing tanah objek perkara itu belum terjadiyuridis levering kepada masing masing Penggugat selaku pembeli,dan atas seluruh tanah

Tjitrosudibio, Kitab Undang UndangHukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, Cetakan kelima belas, PradnyaParamita, Jakarta,(cetak tebal oleh Tergugat I).Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1480 jis Pasal 1266 dan1267 KUHPerdata tersebut, maka seharusnya subjek yang ditariksebagai tergugat utama dalam perkara ini adalah para penjual(incasu Marjuki, Suherman, Sugianto, Ramadhani dan Sukimin) yangbelum memenuhi yuridis levering dan atau feitelijk, levering kepadamasing masing Penggugat selaku pembeli dalam

Bahwa oleh karena Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Panitia BPlus dan Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dalamkedudukan/peranan masing masing seperti termaksud di atas tidak turutditarik sebagai processueel party dalam perkara ini, maka surat gugatanPenggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke.1.3 Exceptie Vitiosae PossessionisBahwa pada exceptie processueel butir 1.1.2. telah disebutkan bahwabelum terjadi yuridis levering

Olehkarena itu. sekiranyapun benar masing masing Penggugatsebagai pembeli atas masing masing tanah objek perkara guad,namun belum terjadi yuridis levering kepada masing masingPenggugat selaku pembeli, sehingga masing masingPenggugat sama sekali tidak memiliki kualitas sebagai volleeigenaar atas masing masing tanah objek perkara.bahwa sekiranyapun seluruh tanah objek perkara merupakantanah yang langsung dikuasai oleh Negaraguad non namunpengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan danpenggunaannya

sebagai berikut :1 Istri Pembanding/Tergugat tidak ada/tidak pernah menanda tanganiSurat Pernyataan melepaskan Hak atas Objek Perkara kepadaTerbanding/Penggugat ;2 Oleh karena itu, Pembanding/Tergugat dan Terbanding/PenggugatTIDAK PERNAH MELAKUKAN PERJANJIAN SECARA LISAN,Pembanding/Tergugat masih diberikan izin oleh Terbanding/Penggugat untuk menempati Objek Perkara ;3 Andaikata benar (Quadnon) Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pernah melakukan pelepasan hak terhadap Objek Perkara,tetapi Levering

Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah ;Bahwa adapun keganjilan Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah yang telah dipergunakan Terbanding/Penggugat padapersidangan aquo, sebagai berikut :11Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembandingsecara bersamasama dihadapan Kepala Desa Mekar Sari dan ataudihdapan Camat Pulau Rakyat ;Objek Perkara masih dikuasai dan diusahai oleh Pembanding/ Tergugathingga saat ini, berarti levering

Bahwa, Para Pelawan sebagai pemilik atas obyek tanah sengketa yangtereksekusi tersebut seeara hukum berarti telah terjadi penyerahan yuridis dankenyataan (yuridisch dan faitelijk levering) sehingga dianggap sah dan berhak ataspenggunaan dan pemanfaatan atas obyek tanah sengketa yang tereksekusi tersebutdengan tanpa gangguan dari Terlawan I sebagaimana dimohonkan Penetapaneksekusi pada Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 12 Januari 2010, Nomor :W14.U.31/23/UM.01.10/1/2010, Lampiran :, Perihal : Perihal

sengketayang tereksekusi sudah sejak dibeli maupun setelah dibeli itu dari pemilikyang sah dan tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk dari Terlawan Isampai Terlawan XVII sejak diajukan gugatan sampai diajukan permohonaneksekusi ini oleh Terlawan I selaku Pemohon Eksekusi ;13Bahwa, posita butir 6 dahulu tertulis : Bahwa, Para Pelawan sebagai pemilik atas obyek tanah sengketa yangtereksekusi tersebut seeara hukum berarti telah terjadi penyerahan yuridis dankenyataan (yuridisch dan faitelijk levering

;Sekarang tertulis : Bahwa, Terlawan I, Turut Terlawan dan Terlawan III sebagai pemilik atasobyek tanah sengketa yang tereksekusi tersebut seeara hukum berarti telahterjadi penyerahan yuridis dan kenyataan (yuridisch dan faitelijk levering)sehingga dianggap sah dan berhak atas penggunaan dan pemanfaatan atasobyek tanah sengketa yang tereksekusi tersebut dengan tanpa gangguan dariTerlawan I sebagaimana dimohonkan Penetapan eksekusi pada PengadilanNegeri Gresik, tanggal 12 Januari 2010, Nomor : W14

perkara Nomor : 571/Pdt/2018/PT.DKI5.Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain,melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karenapewarisan,baik menurut undang undang, maupun menurut surat wasiat, dankarena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdatauntu memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuatbebas terhadap kebendaan itu.Menurut Pakar Hukum Subekti dalam bukunva PokokPokok Hukum PerdataHal 71:Penyerahan (levering

Pertama perbuatan yangmerupakan penyerahan kekuasaan belaka (feitelijike levering). Keduaperbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain(juridiche levering).

tanah sengketa yang tereksekusi sudah sejakdibeli maupun setelah dibeli itu dari pemilik yangsah dan tidak ada keberatan dari siapapun jugatermasuk dari Terlawan I sampai Terlawan XVII sejakdiajukan gugatan sampai diajukan permohonan eksekusiini oleh Terlawan I selaku Pemohon' Eksekusi ;Bahwa, posita butir 6 dahulu tertulisBahwa, Para Pelawan sebagai pemilik atas obyek tanahsengketa yang tereksekusi tersebut seeara hukumberarti telah terjadi penyerahan yuridis dankenyataan (yuridisch dan faitelijk levering

Mulyani,S.H. 5 Sekarang tertulisBahwa, Terlawan I, Turut Terlawan dan Terlawan IIIsebagai pemilik tas obyek tanah sengketa yangtereksekusi tersebut seeara hukum berarti telahterjadi penyerahan yuridis dan kenyataan (yuridischdan faitelijk levering) sehingga dianggap sah danberhak atas penggunaan dan pemanfaatan atas obyektanah sengketa yang tereksekusi tersebut dengantanpa gangguan dari Terlawan I sebagaimanadimohonkan Penetapan eksekusi pada Pengadilan NegeriGresik, tanggal 12 Januari 2010, NomorW14

Notaris/PPAT di Pandaantersebut, Tergugat dan Tergugat Il tidak pernah menyerahkan/melepaskan(Levering) obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat atau TurutTergugat ll ataupun kepada Penggugat juga Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang dihadapi/didatangi oleh Tergugat dan Tergugat Il adalah ALIJAKFAR, SH. bukan IMAWATI ODANG, SH.M.Hum. klausul yang disepakatidihadapan ALI JAKFAR, SH. tersebut adalah klausul Akta IKATAN JUAL BELIbukan klausul Akta JUAL BELI dan syaratsyarat adanya jual beli sebagaimanaPasal

1457 BW dan 1459 BW sama sekali tidak terpenuhi oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il ;Bahwa oleh karena tidak pernah ada Levering dan tidak terpenuhinyasyarat jual beli sebagaimana Pasal 1457 BW dan Pasal 1459 BW serta Pasal1320 BW maka Penggugat dan Penggugat Il dalam Rekonvensi memohonpada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil agarmenyatakan Akta Jual Beli PPAT No.157/JB/PDN/V/2005 tertanggal 06 Mei2005 yang dibuat Imawati Odang, SH.M.Hum.

No. 1303 K/Pdt/2005(levering) benda yang dijual dari penjual kepadapembeli/Tergugat ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 PP No.24/1997 yo.Pasal 34/4PP No. 40/1996, Peralihan Hak atas Tanah harus denganAkte Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan bukan AkteNotaris sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 yo Pasal 1 ayat 1 PPNo. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat PembuatAkte Tanah (PPAT) yang berwenang membuat akte mengenaihak atas tanah yang terletak di dalam daerah kerjanyayaitu

(Pelawan dalam kutipan ini adalah Tergugatdalam perkara a quo) ;Padahal sebagaimana telah diuraikan pada point 4a,b,c,d,e,f,dan g di atas , Akte No. 14 tanggal 20September 1999 bukan akte Jual Beli dan belum memenuhiketentuan UndangUndang dalam Jual Beli tanah, cacat,belum terjadi Levering dst, dan paling banter Tergugatbaru sebagai calon pembeli dengan ~demikian makapertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menyebutkanTergugat sebagai Pembeli adalah suatu kekeliruan yangnyata dan terangterangan,

Karena Termohon Kasasibukanlah pemilik objek Eksekusi tersebut danseandainya benar ada perjanjian antara Termohon Kasasidengan Sonny Sanny Soeng terhadap objek Eksekusi(Vide Bukti T.1 Akte No. 14 tanggal 20 September 1999)adalah merupakan Akte Pengikatan Jual Beli yangdibuat di hadapan Notaris dan kepemilikan tanah obyekeksekusi belum beralih kepada Termohon Kasasi sebabSyarat syarat yang ditentukan oleh Undangundang belumterpenuhi dan hal ini juga berarti belum terjadiperalihan/penyerahan hak (levering

Nomor 1222 K/Pdt/20166.8.9.permohonan Penggugat dimaksud menyebabkan belum dipenuhinya salahsatu kewajiban Penjual untuk menyerahkan secara nyata (feitlijke levering)dan menjamin barang yang dijualnya;Bahwa pihak Penjual bertanggung jawab atas kewajiban pemenuhanperjanjian untuk menyerahkan serta menjamin objek yang di perjanjikanagar diterima oleh Pembeli sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1474KUHPerdata yang menyatakan Penjual barang berkewajiban untukmenyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Nomor 1222 K/Pdt/201610.11.12.13.14.Bahwa meskipun fakta tanah sengketa nota bene merupakan bagian daribidang objek tanah sawah luas 3.350 m*(tiga ribu tiga ratus lima puluhmeter persegi), belum dapat dikosongkan, Penggugat selaku Pembeli ataskuasa berdasarkan klausul Risalah Lelang Nomor 19/19911992, tanggal 16Juli Tahun 1991, telah melakukan balik nama (juridische levering) ataskeseluruhan tanah luas 3.350 m7?

yang nota benenyamerupakan data fisik dan yuridis bahwa Penggugat telah terdaftar secarasah selaku pemilik atas objek tanah sengketa, yang hingga saat sekarangini, hak Penggugat atas tanah tersebut tidak pernah dibatalkan/dianulirdengan putusan apapun dan atau dibuktikan sebaliknya oleh siapapuntermasuk oleh Tergugat IV;Bahwa di tengah upaya pemulihan hak Penggugat terhadap objek tanahsengketa baik melalui tindakan pengosongan maupun caracara legallainnya termasuk melakukan balik nama (juridische levering

Nurdin membagi tanah di Ujung Gurun No. 63 kepada anakanakperempuannya didasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pihak tergugat /terbanding mempunyai sertifikat atas mnmamanya sendiri (Oethentik)mempunyai sifat individual, dan telah terpisah kekayaan dapat beralih apabilatelah dilakukan Levering (penyerahan) di depan PPAT atau mendaftarkanpemindahan hak pasal 37 PP 24 tahun 1997, tetapi di pihak lain telah di buatperjanjian atas bagian (hak) tergugat sendiri sebagaimana bukti (P.V) dibuatdi bawah

Syarat Kedua: ialahadanya perjanjian zakelijik atau levering atau penyerahan, yaitu suatuperjanjian tantang pemindahan hakhak milik itu sendiri, yaitu berdasarkanakta ini para pihak atau salah satu pihak mengajukan permohonan kepadaKantor Agraria atau Kantor Kadaster setempat untuk melakukan balik namaatas tanah tersebut;.

Denganbatalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernahada, dan masingmasing pihak dikembalikan ke keadaannya semulasebelum terjadi peristiwa jual beli tersebut, yang mana hak milik atas tanahtetap berada pada ahli waris;Sedangkan jual beli antara Tergugat I/Terbanding /Termohon Kasasidengan Tergugat II dalam Konvensi, tidak dilakukan dengan cara syaratyang kedua yakni tidak dilakukan Zakelijk atau levering atau penyerahan hakmilik.

Apabila Penjualdalam hal ini Eneng Kartika atau Terdakwa selaku suami tidakmenyerahkan rumah pada waktu yang ditetapkan yaitu sampai padatanggal 02 Mei 2010 tidak menyerahkan rumah karena tetap menghunirumah tersebut, saksi Surianto dapat menuntut Penyerahan (Levering)rumah ditambah pembayaran Kerugian, sebaliknya Pihak Penjual sesuaiPasal 1320, 1821, dan 1324 KUH Perdata dapat menuntut PembatalanJual Beli Penyalahgunaan Keadaan ( Misbruik Van de onstandingbeden) dalam Jual Beli tersebut melalui

Permasalahan ini jelas Perdata ;artinya didalam Akta Jual beli Nomor : 38/2010 tanggal 10 mei 2010, yangdibuat Notaris SULYSTYAWATI,SH (diajukan sebagai bukti surat oleh JPU),jelas diatur Hak dan Kewajiban Penjual (almarhumah Eneng Kartika ) maupunKewajiban dan Hak Pembeli (Surianto), dalam hal ini Pembeli merasa telahmembayar tetapi belum ada LEVERING tentunya tidak benar dipidanakanmelalui undangundang perumahan karena akar permasalahan tidak akanselesai, secara tuntas dan mengenai akar permasalahan

rupakan suatu konsensual dan abstrak , jualbeli dianggap telah terjadi dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, akan tetapi, hak milik atas barangtersebut tidak beralin, sebelum dilakukan penyerahan ( levering ) ( vide Pasal1459 KUH Perdata ) ;Menimbang, sementara itu, berdasarkan ketentuan UndangUndangPokok Agraria, untuk melakukan jualbeli atas tanah, haruslah dipenuhi 2 ( dua )persyaratan pokok, yaitu syarat materiil dan syarat formil ;Menimbang, bahwa syarat materiel, adalah syarat yang menentukansahnya

sebagaimana sudah Pembantahjelaskan dalam butir 3 dan butir 4 gugatan ini dan asli sertifikat tanahtersebut juga sudah diserahkan dan ada pada Pembantah sehinggabantahan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan Pembantah sebagaipemilik bidangbidang tanah tersebut adalah sesuai dengan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI, dalam Putusannya Nomor 674 K/Pdt/1989tanggal 8 Desember 1990 yang berbunyi:Judex Facti yang berpendirian bahwa absahnya jual beli tanahdigantungkan secara mutlak pada adanya juridische levering

namatanah) dari pemilik semula kepada pembeli, adalah merupakan suatupendirian yang keliru dan bertentangan dengan jiwa dan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 maupun denganjurisprudensi tetap yang masih diikuti sampai sekarang, yaitu karaktertransaksi jual beli tanah menurut undangundang pokok agraria adalahbersifat kontante handeling (perbuatan tunai);Azas yang berasal dari hukum adat ini dalam transaksi jual beli tanah tidakmengenal pemisahan antara juridische levering

(overschrijving) denganfeiteljk levering sehingga tanah adalah meskipun belum dilakukan baliknama (overschnijving) dari atas nama penjual kepada nama pembeli;Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat kaidah hukum yangmelarang/tidak membolehkan sita jaminan atas harta milik pihak ketiga yangbukan merupakan pihak dalam perkara yang sedang berjalan sebagaimanadisebutkan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang berbunyi:Penyitaan jaminan (conservatoir

Hal mana tidak pula berupa juridische levering dengantransaksi apapun juga, maupun feitelijke levering dalam bentuk apapun juga ;Bahkan hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa isteri dari almarhum H.BAHARUDDIN DAUD tidak pernah melakukan persetujuan apapun juga untukmengalihkan hak atas tanah tersebut, Demikian pula, jika benar bahwa tanahtersebut telah dialinkan kepada Para Penggugat (quodnon), mengapa faktanyaSertifikat Hak Milik Nomor 277/Bontoala tanggal 2921988, Gambar Situasi Nomor75

/1988 tanggal 2721988 ternyata hingga saat ini masih berada dalampenguasaan Tergugat II Intervensi (tidak dilakukan juridische levering) ?

Begitu pulamengapa tidak dilakukan penyerahan fisik tanah (feiteliike levering) dan alm H.BAHARUDDIN DAUD kepada Para Penggugat ketika jual beli dilakukan?Bahwa kemudian adanya catatan pemecahanpemecahan yang timbul tersebut,tidak menyatakan adanya pemecahan karena peralihan hak ke atas nama oranglain, melainkan tetap tercatat atas nama H. Baharuddin Daud. ;Dengan demikian, oleh karena gugatan Para Penggugat tesebut tidaklah memenuhimaksud dari ketentuan pasal 53 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1986 jo.

Hal mana tidak pula berupa juridische levering dengan transaksi apapunjuga, maupun feitelijke levering dalam bentuk apapun juga. Bahkan hal ini jugadiperkuat dengan adanya fakta bahwa isteri dari almarhum H. BAHARUDDINDAUD tidak pernah melakukan persetujuan apapun juga untuk mengalihkan hakatas tanah tersebut.

Demikian pula, jika benar bahwa tanah tersebut telahdialinkan kepada Para Penggugat (quadnon), mengapa faktanya Sertifikat HakHal. 29 dari 67 Halaman, Putusan No. 20/G/2018/PTUN.MKSMilik Nomor 277/Bontoala tanggal 2921988, Gambar Situasi Nomor 75/1988tanggal 2721988 ternyata hingga saat ini masih berada dalam penguasaanTergugat Il Tntervensi (tidak dilakukan juridische levering) ? Begitu pulamengapa tidak dilakukan penyerahan fisik tanah (feitelijke levering) dari alm.