jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1880/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116032.13/2012/PP/M.XIIIB

2019Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapatmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajakyang masih harus dibayar menurut Terbanding berdasarkan SuratKeputusan keberatan sebesar Rp/756.853.944 menjadi Rp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116032.13/2012/PP/M.XIIIB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor Put116032.13/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27November 2018;2. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put116032.13/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27November 2018 bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;3.

Indonesia, jabatan Pelaksana HarianDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5008/PJ/2020, tanggal 11 November 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005004.35/2018/PP/M.XIIIB

Putusan Nomor 1083/B/PK/Pjk/2021ditetapkan dalam Keputusan Terbanding sehingga jumlah kurang bayar yangditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005004.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 20120 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndang terkait, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005004.35/2018/PP/M.XIIIB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005004.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT ASMINKOALINDO TUHUP;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2017Pengadilan Pajak Nomor 618198/PP/M.XIIIB/12/2015, tanggal 4 Juni 2015yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan TerbandingNomor KEP252/WPJ.06/2014 tanggal 19 Februari 2014 yang di terimafotocopynya pada tanggal 19 Februari 2014 tentang keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pemohon Bandingsampaikan;Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersediadipanggil ke Pengadilan Pajak untuk menyampaikan datadata dan dokumenlain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Bandingajukan dapat diterima;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mohon agar Majelis yang terhormatdapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding agar terdapatkepastian hukum bagi Pemohon Banding sebagai wajib pajak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 61819/PP/M.XIIIB

Sequis Plaza lantai 3 Jalan Jend.Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 61819/PP/M.XIIIB/12/2015, tanggal 4 JuniKembali pada tanggal 25 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon2015, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanPeninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 November 2015, sebagaimana ternyata dari

permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20September 2016;PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 12 November 2015, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor Put.61819/PP/M.XIIIB

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1860/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116080.16/2013/PP/M.XIIIB

NomorKEP00085/KEB/ WPJ.28/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Perolehan yang PPNnya Tidak SeharusnyaDibebaskan atau Tidak Dipungut Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/217/13/322/16 tanggal 13 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116080.16/2013/PP/M.XIIIB

Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor PUT116080.16/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27November 2018;2. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116080.16/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27 November 2018bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

12 Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawanPT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA, beralamat di WismaBNI 46 Lantai 27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51479/PP/M.XIIIB

Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan putusan"menyatakan mengabulkan permohonan banding PemohonBanding dan tidak mempertahankan koreksi Terbanding atasObjek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2009 sebesar Rp929.230.165,00Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan ataskoreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp929.230.165,00 dalam Putusan Nomor Put.

Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014 oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah diajukanPermohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung .Dengan demikian pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terhadap putusan Hakim Pengadilan Pajakatas pokok sengketa Peninjauan Kembali ini (koreksi DPPPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januaris.d.

Desember 2009 sebesar Rp929.230.165,00) = sejalandengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketakoreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp929.230.165,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas sengketa koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26sebesar Rp929.230.165,00 dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.

Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50862/PP/M.XIIIB/13/2014 tanggal 27 Februari 2014 harusdibatalkan.3.7.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1687/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88562/PP/M.XIIIB

PemohonBanding:DPP Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai Terutang Rp0,00Kredit Pajak Rp439.447.623,00Pajak Pertambahan Nilai Lebih bayar Rp439.447 .623,00Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp439.447.623,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88562/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017,

Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88562/PP/M.XIIIB/16/2017 tanggal 14 November 2017 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88562/PP/M. XIIIB/16/2017 tanggal 14 November 2017 karena telahdibuat bertentangan dengan fakta dan Kketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku; dan,3.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1689/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88549/PP/M.XIIIB

Pemohon Banding:DPP Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai Terutang Rp0,00Kredit Pajak Rp8.055.000,00Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) bayar Rp(8.055.000) ,00Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp8.055.000,00Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88549/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November

Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88549/PP/M.XIIIB/16/2017 tanggal 14 November 2017 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88549/PP/M. XIIIB/16/2017 tanggal 14 November 2017 karena telahdibuat bertentangan dengan fakta dan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku; dan,3.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5313/PJ/2020, tanggal 20 November 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004945.16/2018/PP/M.XIIIB

Bahwa oleh karena itu, demi keadilan, Pemohon Banding mohon agarMajelis berkenan untuk membatalkan keseluruhan jumlah pajak yangditetapbkan dalam Keputusan Terbanding sehingga jumlah kurang bayaryang ditetapbkan dalam Keputusan Terbanding menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004945.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum

kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 15 Oktober 2020 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 15 Oktober 2020, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor PUT004945.16/2018/PP/M.XIIIB

Dapat Diperhitungkan (c) = (a) + (b) Rp 16.927.520.981,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP (d) Rp 0,00Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (e) = (c)+(d) Rp 16.927.520.981,00Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohonkebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memberikanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82180/PP/M.XIIIB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82180/PP/M.XIIIB/16/201 7,tanggal 23 Maret 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82180/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 23 Maret 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakilioleh Taro Aoki, jabatan Direktur pada PT NagaseImporEkspor Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112329.16/2013/PP/M.XIIIB

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00163/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 10 Februari 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00056/207/13/059/15, tanggal 19 November 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112329.16/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112329.16/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

BagusJaya Wardhana, jabatan Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114570.15/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 22 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

b Kompensasi Kerugian c Penghasilan Kena Pajak 261,555,663 (292,141,081) (30,585,418)d PPh Terhutang 78,465,734 (78,465,734) :e Kredit Pajak 51,746,651 51,746,651f Pajak Kurang/(lebih) dibayar 26,719,083 (78,465,734) (51,746,651)g Sanksi Administrasi 13,359,542 (13,359,542) h Jumlah PPh ymh / (Lebih) dibayar 40,078,625 (91,825,276) (51,746,651) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amarPUT114570.15/2011/PP/M.XIIIB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114570.15/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:b).1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;b).2.

SutamiKm. 7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi,Bandar Lampung, 35122, yang diwakili oleh Aman, JabatanDirektur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116070.16/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27

2019Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa iniagar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehinggajumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Terbanding berdasarkanSurat Keputusan keberatan sebesar Rp116.219.451,00 menjadi Rp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116070.16/2013/PP/M.XIIIB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116070.16/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27 November 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3775/B/PK/Pjk/20193.2.

LawanPT PANCASURYA AGRINDO, beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru, yangdiwakili oleh Harianto Tanamoeljono, jabatan DirekturUtama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT63014/PP/M.XIIIB

PPN Kurang Bayar (36.700.622)14 Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya (39.326.877)15 PPN yang kurang dibayar 2.626.25516 Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 1.260.60217 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.886.857 Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikanmohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 63014/PP/M.XIIIB

Putusan Nomor 327/B/PK/Pjk/2021terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT63014/PP/M.XIIIB/16/2015,tanggal 6 Agustus 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT63014/PP/M.XIIIB/16/2015, tanggal 6 Agustus 2015, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU5003/PJ/2020, tanggal 11 November2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005007.35/2018/PP/M.XIIIB

Putusan Nomor 1084/B/PK/Pjk/2021ditetapkan dalam Keputusan Terbanding sehingga jumlah kurang bayar yangditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005007.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndang terkait, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005007.35/2018/PP/M.XIIIB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005007.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT ASMINKOALINDO TUHUP;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

., jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put78493/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 6 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan

Putusan Nomor 5227/B/PK/Pjk/2020Dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00009/207/13/123/14tanggal 17 Juni 2014, atas nama: PT Daya Labuhan Indah, NPWP01.453.174.3123.000;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put78493/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 6 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78493/PP/M.XIIIB/16/2016tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78493/PP/M.XIIIB/16/2016 tanggal 6 Desember 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

RT. 055, Damai,Balikpapan (Alamat Korespondensi: Jalan Teluk BetungNomor 36, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat), yangdiwakili oleh Narsum, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73713/PP/M.XIIIB

574) Kelebihan Pajak yang dikompensasikan masa pajak berikutnya2.858.235.037 PPN yang kurang dibayar 72.593.463Sanksi administrasi Ps.13 (2) UU KUP 0Sanksi administrasi Ps.13 (3) UU KUP 72.593.463Jumlah PPN yang masih harus dibayar 145.186.927 Harapan Pemohon Banding, Majelis Pengadilan Pajak dapat mengabulkanpermohonan banding ini;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73713/PP/M.XIIIB

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put73713/PP/M.XIIIB/16/2016tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 293/B/PK/Pjk/20212.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73713/PP/M.XIIIB/16/2016 tanggal 30 Agustus 2016 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

., jabatan Presiden Direktur PT Daya Labuhan Indah;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put78497/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 6 Desember 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Putusan Nomor 390/B/PK/Pjk/2018Bahwa berdasarkan poinpoin di atas, Pemohon Banding mohon agarbanding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapatmeninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP724/WPJ.01/2015tanggal 22 Mei 2015 tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawabantanggal 3 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut78497/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 6 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78497/PP/M.XIIIB/16/2016tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78497/PP/M.XIIIB/16/2016 tanggal 6 Desember 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;LawanPT INDORAMA VENTURES INDONESIA, beralamat diDesa Cihuni, RT 002 RW 004, Cihuni, Tangerang, yangdiwakili oleh Shin Yong Sig, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70710/PP/M.XIIIB

PPh yang masihharus dibayar (4+5.e) 179.393.250.18214.266.082.6684.882.125.1774.882.125.1779.383.957.49914.501.582.1534.501.582.15313.885.539.644 179.393.250.18214.266.082.6684.882.125.1774.882.125.1779.383.957.49914.501.582.1534.501.582.15313.885.539.64442.081.102.6214.882.125.1774.882.125.1774.882.125.177 137.312.147.5619.383.957.4919.383.957.4914.501.582.1534.501.582.15313.885.539.644 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbandingsurat uraian banding tanggal 2 Februari 2015;Put.70710/ PP/M.XIIIB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70710/PP/M.XIIIB/13/2016,tanggal 10 Mei 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/20212.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70710/PP/M.XIIIB/13/2016, tanggal 10 Mei 2016, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3. 2.

Putusan Nomor 2988/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85465/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Sengketa koreksi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan:Bahwa alasan permohonan banding dan

jadi menurut Pemohon Banding jumlah Pajak Keluaran adalahRp800.745.419,00 PajakRp15.833.034.027,00;Bahwa demikian permohonan banding yang dapat Pemohon Bandingsebesar dan Masukan sebesarsampaikan dengan harapan kiranya Majelis dapat mengabulkanpermohonan banding Pemohon Banding ini sesuai dengan fakta dankeadaan yang sebenarnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85465/PP/M.XIIIB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85465/PP/M.XIIIB/16/2017,tanggal 1 Agustus 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85465/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 1124/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86955/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 26 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitumbanding sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;2.

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00102/WP4J.21/2016tanggal 7 April 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2010 Nomor 00017/207/10/043/15 tanggal 28 Januari2015 sebesar Rp3.380.296.320,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86955/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 26 September

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86955PP/M.XIIIB/16/2017 tanggal26 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put.86955/PP/M.XIIIB/16/201 7tanggal 26 September 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.