Bahwa sebagaimana diterangkan didalam pasal 3 Surat KeputusanBersama Menaker Trans dan KBPN No.SKB.114/MEN/1992SK.24 Tahun 1992, bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 294/Padt/2018/PT MDN12.13.didalam membuat Keputusan pencadangan tanah dengan terlebihdahulu berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional dan instansi terkait lainnya, sedangkan darifakta persidangan tidak ada satu alat bukti dan keterangan saksiyang telah menjelaskan bahwa koordinasi

(vide T.1 28).m) Bahwa sebagaimana diterangkan didalam pasal 3 SuratKeputusan Bersama Menaker Trans dan KBPN No.SKB.114/Halaman 104 dari 115 Putusan Nomor 294/Padt/2018/PT MDNMEN/1992 SK.24 Tahun 1992, bahwa Gubernur Kepala DaerahTingkat didalam membuat Keputusan pencadangan tanahdengan terlebin dahulu berkoordinasi dengan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait lainnya,sedangkan dari fakta persidangan tidak ada satu alat bukti danketerangan saksi yang telah menjelaskan

Oleh karenaitu dalil dari Penggugat patut untuk di tolak;Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya pemutusan HubunganKerja (PHK) antara Tergugat dengan Penggugat dalam putusan perkara iniberdasarkan Ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (17) PeraturanPerusahaan Red Top Hotel & Convetion Center Periode 20142016 junto Pasal158 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto SE Menaker B.600/MEN/SJHK/VIII/2005 juncto Pasal 47 PeraturanPerusahaan Red Top Hotel & Convetion

LaporanKeuangan tsb. yang terdiri dari (a).Harta kekayaan dan (b).Hasilusaha pengembangan harus di audit oleh Akuntan Publik danharus disampaikan kepada Menteri Keuangan;Bahwa Pesangon adalah kewajiban perusahaan kepada karyawanyang mengakhiri hubungan kerja. dibayarkan berdasarkanperaturan perusahaan yang disahkan oleh Menaker dalam hal ini48berdasarkan UUTK, sebagai hadiah atau Penghargaan AtasPengabdian (PAP).

(Fotokopi sesuai dengan asli);Cuplikan Berita sindonews.com, tanggal 14 Mei 2020, denganjudul Surat Menaker Soal THR Resmi digugat ke PTUN.(Fotokopi dari fotokopi);Cuplikan Berita Media Indonesia.com, tanggal 1 November2018, dengan judul Merasa Dirugikan Pemerintah, MasyarakatHalaman 33 dari 58 halaman. Putusan Nomor 69/G/2020/PTUN.JKT16.AT18.19.20.Poke22.Bukti P16 :Bukti P17 :Bukti P18 :Bukti P19 :Bukti P20 :Bukti P21 :Bukti P22 :Boleh Ajukan Gugatan ke PTUN.

Para Penggugat ",akan tetapi TERGUGAT berusaha maksimal untuk tetap mempekerjakanPara Penggugat walaupun tidak penuh 7 (tujuh) jam, melainkan 4(empat) jam kerja saja ;Ketentuan Peraturan Perusahaan Bab Ill Pasal 16 ayat (5) butir huruf a"Pengaturan dan Pengurangan har dan jam kerja dilakukan olehperusahaan dengan mempertimbangkan kondisi order perusahaankarena pengaruh kondisi ekonomi global atau halhal lain / Force Mejuerdengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku /Surat Edaran Menaker

Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengantembusan kepada Menaker RI, Disnaker Propinsi Kaltim, Ketua DPRDPropinsi Kaltim serta DPP SBSI 1992 di Jakarta, sementara yang 24orang tetap bekerja tidak jadi mengajukan tuntutan sesuai keterangansaksi Dystie Inggarsari dan saksi Sultan di persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hal tersebut diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenaisegi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo untukmenjawab

SE Menaker No. SE/Men/SJHK/I/2005 bukan peraturanperundangundangan. PHI hanya tunduk pada SEMA RI;Hal. 49 dari 69 hal.putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN Kadi18. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat seluruhnya, dalildalil tersebutlebin memaksakan diri dan berusaha memperlihatkan diri seolaholah tidakmemiliki kKesalahan apapun. Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohonmajelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;C.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang pendelegasianwewenang pengawasan Keselamatan Kerja dari Menaker kepadaMentamben.c. Peraturan Menteri Tamben No. 1/P/M/Pertamb/1978 tentangPengawasan Keselamatan Kerja Kapal Keruk.d. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentangKeselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 05/Men/1996 tentangSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja MenteriTenaga Kerja.f.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/

Nomor 706 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Bahwa sesuai isi Kesepakatan tertanggal 16 Juli 2014 maka Perusahaanmelakukan tahapan efisiensi sesuai Surat Edaran Menaker Nomor 907/MEN/PHIPPHI/X/2004 dengan merumahkan (skorsing menuju PHK) sejaktanggal 22 Agustus 2014 terhadap terhadap sejumlah Pekerja termasukdidalamnya Para Tergugat Rekopensi sebagai akibat ditutupnya 3 (tiga)line Produksi di Perusahaan Penggugat Rekonvensi;Bahwa namun pada tanggal 1 September 2014 Para Tergugat Rekonvensimelakukan tindakan

Padahal secara jelas UU dikuatkan pula dengan PKB di perusahaanTERGUGAT yang merupakan perusahaan modal asing (Jerman), telahmengamanatkan tim pengawas K3 di perusahaan yang yakni Panitia PembinaKeselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut P2K3) yang turut melibatkanperan dari Serikat Pekerja.Peraturan Menaker NOMOR : PER.04/MEN/1987Pasal 2(1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajibmembentuk P2K3.Pasal 3(1) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan

ada usulan dari Bupati tapi pembahasan kesepakatanBipartit yang tidakada ; Bahwa upaya dari Dinas terkait untuk melakukanpembahasan pernah memanggil Apindo yang kemudian keluar surat dariDisnaker dan Menteri ketenagakerjaan juga segera membentuk organisasipengusaha sektoral tapi sampali sekarang belumterbentuk ; Bahwa Apindo tidak dapat mewakili dan menolakalasanya karena bukan organisasi sektoral ;Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 60 dari 96 Halaman Bahwa setelah ada surat dari Menaker

Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor 1/MEN/I/2015 tanggal 17 Januari 2015(Surat Edaran Menaker RI No. 1/ 2015), dikutip sebagaisebagai berikut:Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/ buruh dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yangdiajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi,maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal19 September 2011Oleh karenanya, tuntutan atas segala pembayaran Penggugatsebelum tanggal 19 September 2011, apalagi

pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tindakan Pemohon/Penggugat merupakan tindakan sebagaipengurus Serikat Pekerja menjalankan fungsi, serikat pekerja berhakmendapatkan perlindungan tidak dapat di PHK oleh Tergugat sesuaiketentuan Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, kecualidemikian, mogok kerja yang dilakukan para Penggugat juga telahmemenuhi syarat Keputusan Menaker

MEGASARI MAKMUR (GODREJ GROUP)MASA KERJA : 9 TahunHUBUNGAN KERJA : PKWTTJENIS PHK : PHK Menurut Pasal 169 UU No.13/2003Upah Klien : Pasal 157 ayat (1) jo SE Menaker No :7/tahun 90 tentang pengelompokan upah Rp1 Upah Pokok + Tunjangan Jabatan 11.990.7002 THR (Upah perbulan / 12 bulan) 999.2253 Bonus (Rata2 Bonus : 1 Bln Upah) 999.2254 Transportasi (Sewa Mobil) 4.500.0005 Uang Bensin + Tol + Parkir 2.100.000 +Total Upah (termasuk catu) 20.589.150UANG PISAH (PHK) akibat / dasar Pasal 169Putusan Nomor

Bahwa atas SuratDisnaker melalui Gubernur NTB tersebut, Menaker yang pada saat itu dijabat olehBapak Jacob Nuwa Wea membalas surat yang dikirim tersebut kepada GubernurNTB perihal yang sama (Bukti T.8). Untuk menguatkan dan melengkapi buktitertulis yang diajukan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi I dan Turut Tergugat IIsebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat/ Pemohon Kasasi I mengajukan saksiFakta Saudara P. Nababan dan di depan persidangan saksi P.

bahwa UMSK inihanya berlaku bagi perusahaan yang bersepakat UMSK denganSP/SB dan mulai berlakunya pembayaran UMSK sesuai dengankesepakatan;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, ada penyampaian aspirasidari SP/SB di Jawa Barat terkait rekomendasi penetapan UMSKKarawang agar di rekomendasikan dan ditetapkan berdasarkan/sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang tanggal 22September 2020 yaitu dengan 111 (Seratus sebelas) KBLI, dan haltersebut ditindaklanjuti dengan membuat Surat Gubernur JawaBarat kepada Menaker

Sehingga, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 danKepmenakertrans Nomor 100/Men/V1I/2004 maka status PENGGUGATdemi hukum adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Bahwa sesuai dengan program pemerintah pada tahun 1990an, yakniprogram Menaker pada saat itu Drs. Cosmos Batubara, Dekan FK UIProf dr. Mardiono Marsetio, Menteri Kesehatan dan Pengurus Besar IDI,Pusat Pelayanan Ergonomi Kesehatan dan Keselamatan kerja Ir.Soeripto M.

Mandailing Natal,Propinsi Sumatera Utara;Bahwa sebagaimana diterangkan didalam pasal 3 Surat KeputusanBersama Menaker Trans dan KBPN No.SKB.114/MEN/1992 SK.24 Tahun1992, bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat didalam membuatKeputusan pencadangan tanah dengan terlebih dahulu berkoordinasidengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional daninstansi terkait lainnya, sedangkan dari fakta persidangan tidak ada satualat bukti dan keterangan saksi yang telah menjelaskan bahwa koordinasidengan Kepala

Belum ada pembangunan fisik pemukiman.( vide Bukti T.I28 );Bahwa sebagaimana diterangkan didalam pasal 3 Surat KeputusanBersama Menaker Trans dan KBPN No.SKB.114/ MEN/1992 SK.24Tahun 1992, bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat didalammembuat Keputusan pencadangan tanah dengan terlebih dahuluberkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan instansi terkait lainnya, sedangkan dari fakta persidangantidak ada satu alat bukti dan keterangan saksi yang telah menjelaskanbahwa adanya