Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Halaman 9 Putusan No. 97/Pid.Sus/201 5/PNLbp10Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan KeteranganTerdakwa

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak terkaitdengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelisberpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakansuatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsurini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentukbukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

untukmenghasilkan produk akhir a quo dapat dikreditkan Pemohon Banding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengankegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidakterkait dengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai,Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PKmerupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

dan Termohon PKPU telah sepakat untuk melakukan pembayarandengan sistem sebagai berikut:Down Payment 10% dari nilai Surat Kontrak Kerja Parsial(SKKP) Dibayar setelah Pihak Kedua selesaimelakukan pekerjaan persiapan untukkelompok pekerjaan seperti yang dimaksudpada Pasal 3 Point A dan BProgress Selanjutnya =: Dibayarkan setiap 10% prestasi kerja untuksetiap masingmasing Surat Kontrak KerjaParsial (SKKP) seperti yang dimaksud padapasal 3 point A dan B, sampai mencapaiprestasi 100%Retensi : 5% dari

nilai Surat Kontrak Kerja Parsial(SKKP) yang waktu dan nilainya disesuaikandengan SKKP dan dibayar setelah selesaimasa pemeliharaan selama 1 bulan.Lebih lanjut, merujuk ketentuan tersebut, Pemohon PKPU II telahmelaksanakanpekerjaanpersiapanuntuk kelompok pekerjaansepertiyang dimaksud pada Pasal 3 PointA dan B Perjanjian Kontrak 001 fHalaman 6 dari 64 Putusan Nomor 209/Pdt.SusPKPU/2021/PN.

Toto Sunarto, diberi tanda P.I10;Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kontrak Payung No.: 001/SPKKP/ABSKBP/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019, diberi tanda P.II11;Fotokopi Surat Kontrak Kerja Parsial dalam bentuk Surat Perintah KerjaNo.: 01/SPK/ABS/2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.422.545.160,00 (Delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta limaratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah), diberi tanda P.IueFotokopi Certificate of Payment atas proyek Perum Babelan SakinahResidence

Pst. adalah Surat Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang pemeriksaannyadilakukan bersamasama;bahwa benar Saksi mengetahui kerjasama antara PT ABS dengan PT KBP,tetapi untuk pekerjaan yang berbeda;bahwa benar Saksi mengetahui surat bukti Nomor T18a dan T18b, yaituberisi tentang klausul surat kontrak kerja parsial;bahwa benar klausul surat kontrak kerja parsial tersebut tidak dapatdijadikan dasar untuk melakukan pekerjaan dan yang dijadikan dasar untukmelakukan pekerjaan adalah Surat Perintah Kerja

Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.Il11 dan P.Il12 yaitu SuratPerjanjian Kerja Kontrak Payung No. 001/SPKKP/ABSKBP/XII/2019 tertanggal26 Desember 2019 dan Surat Kontrak Kerja Parsial dalam bentuk SuratPerintah Kerja No.01/SPK/ABS/2019 dengan nilai pekerjaan sebesarRp8.422.545.160,00 (Delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratusempat puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dari buktibukti tersebutmembuktikan adanya kesepakatan yang telah mengikat Pemohon PKPU IIdengan Termohon

akantetap kKemudian Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi besaran taksiaran atasusaha kandang ayam a quo sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah), Tergugat Rekonvensi justru mempersoalkan kaburnya (obscuur libel)gugatan karena tidak merinci dengan jelas objek sengketa usaha kandangayam yang dimaksud Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa dalam konteks Tergugat Rekonvensi mempersoalkankaburnya (obscuur libel) Suatu gugatan, Majelis Hakim berpendapat seharusnyaTergugat Rekonvensi uraikan secara parsial

Putusan No.232/Pdt.G/2020/PA.MIlrekonvensi, Majelis Hakim pun kemudian memahami nampak kebingunganpihak Tergugat Rekonvensi dalam membuat eksepsi ketika dalam satu gugatanterdapat kumulasi gugatan;Menimbang, bahwa secara umum tidak ada ketentuan baku mengenaikeadaan eksepsi secara parsial manakala terdapat kumulasi gugatan, akantetap dalam praktiknya pengadilan agama telah menerapkan pemeriksaangugatan secara parsial manakala dalam suatu gugatan terdapat kumulasigugatan, hal demikian berdasarkan

menghasilkan produk akhir a quoseharusnya dapat dikreditkan olen Pemohon Banding;Bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 yang dikoreksi Terbandingterkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetaptidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO danPK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwaproses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatumata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

bahan penolong/pembantuyang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakanoleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadiberada pada pengguna jasa;Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPNdan Pasal 2 ayat (4) PMK244, Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) berpendapat bahwa ataspendapat Majelis Hakim pengadilan pajak yang menyatakanbahwa Majelis berpendapat bahwa proses produksi untukmenghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Bahwa dengan demikian atas pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:Majelis berpendapat bahwa proses produksi untukmenghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupunPemohon Banding untuk menghasilkan produk akhirnyamenggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjianjasa titip olah nyatanyata telah bertentangan denganperaturan perundangundangan khususnya Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN;Bahwa dengan demikian berdasarkan

berhubungan dengan perkara ini, Majelis HakimTingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung akanmempertimbangkan Memori Banding dan Kontra MemoriBanding sebagai berikut.Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalamMemori Bandingnya pada halaman 2 sampai 4 pada pokoknyamenyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama Bandung dalam putusan pada halaman 19,karena putusan itu dengan pertimbangan yang sangat kelirudan tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalampersidangan secara parsial

Sumatera Utara sebagaimana dimaksud padahuruf (a), telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapankawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan danperubahan fungsi kawasan hutan secara parsial,;5.7 Bahwa SK. 579/MenhutII/2014 sesuai dengan poin di atas ditetapkanbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan jo.

No.579/Menhutll/2014 dalam poin (d) menyatakan Bahwadalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan danoptimalisasi fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud padahuruf a telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapankawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan danperubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. ArtinyaHalaman 16 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 42 P/HUM/2017Termohon mengakui penataan batas dan/atau penetapan kawasanhutan serta penunjukan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsikawasan telah dilakukan atas tuntutan dinamika pembangunan danoptimalisasi fungsi kawasan hutan tetapi masih sebahagian darikeseluruhan kawasan hutan (parsial) di Prov.

Alam Dengan Fungsi Taman NasionalDengan Nama Taman Nasional Batang Gadis (Bukti P. 9),;5.17 Bahwa dengan diterbitkannya SK. 579/Menhutll/2014 Oleh MenteriKehutanan Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 yangbelum menjalankan mekanisme sebagaimana Pasal 15 ayat (1) danayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jelasbertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999, karena dalam poin(d) konsideran aquo mengakui masih dilakukan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Unsur Melakukan kekerasanatauancaman kekerasan, memaksa,melakukantipumuslihat, melakukanserangkaiankebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslahdianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi serta keteranganterdakwa

Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikatau tenaga kependidikan;Menimbang, bahwa rumusan unsur pada pasal ini juga mempunyai polaalternatif sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial makaharuslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganjika terdakwa adalah seorang guru honorer yang mengajar mata pelajaran TIK(Teknik informatika dan komputer) pada SMA Negeri 2 Sinjai Barat

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Penggugat pada angka 2repliknya dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan:Penggugat menolak jawaban Tergugat pada nomor 3 s/d 11 karenamenurut Penggugat dalil tersebut tidak jelas dan hanya parsial menyitirHalaman 10 Putusan Nomor 500/Pdt/2019/PT SMGfakta selain dan selebihnya adalah hanya asumsi belaka sehingga jelastampak Tergugat tidak bisa memahami secara komprehensif.

Terlebih Penggugat di dalamrepliknya tidak menyampaikan fakta mana yang parsial dan fakta manayang komprehensif menurut Penggugat;Penggugat Merupakan Penggugat Yang Beritikad Buruk, Karena TerbuktiDemi Hukum Bahwa Penggugat Adalah Pihak Yang Telah CideraJanji/Wanprestasi Terhadap Tergugat Berdasarkan Perjanjian Kredit..

waktu Penggugat mengalamikemacetan dalam pembayarannya, dan guna meringankanPenggugat dalam pembayarannya, Tergugat telah memberikankesempatan' restrukturisasi atas pembiayaan Penggugatsebagaimana ternyata dalam Addendum Perjanjian Kredit No.009/ULMSLTG/PKRMR/II/18 tanggal 23 Februari 2018 denganharapan Penggugat dapat memenuhi prestasinya kepadaTergugat ;Atas dasar hal tersebut, Penggugat di dalam repliknya ternyata tidakdapat menunjukkan bagian mana dari uraian tersebut di atas yangdinyatakan parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan KeteranganTerdakwa serta

Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman yangberatnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Halaman 11 Putusan No. 226/Pid.Sus/2015/PNLbp2Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Syahputra, JimmyTarigan, keterangan

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentukbukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Oktober 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengankegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidakterkait dengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai,Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PKmerupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Oktober 2011 atas namaSATRIYO UTOMO,S.Hut diberi tanda bukti P.5;Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.3038 10 Juni 2003 atas nama SATRIYO UTOMO, diberitanda bukti P.6;fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 April 2015 , diberi tanda bukti P.7;Asli Surat dari Bank NISP No. 017/BJMMO/TV/2008 tertanggal 30 April 2008 perihalFasilitas kredir rekening korang ( KRK) almarhum Satriyo Utomo, diberi tanda bukti P.8;Fotokopi surat dari Bank NISP No. 158/BJMCRD/VII/2008 tertanggal 31 Juli 2008perihal Roya Parsial

Dengan kata lain, pandangan TERLAWAN II dan TERLAWAN Itentang lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial, bukan pandanganterpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatusistem yang saling kaitmengait satu sama lain.

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak terkaitdengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelisberpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakansuatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Perlu kami jelaskan, dalam hal ini dalam pemeriksaan perkara inipada tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan olehhakim tersebut juga telah kami bantah, baik dalam eksepsi maupunpledoi Penasehat Hukum kami (untuk jelasnya mohon diperiksaberkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalamkesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kamimempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hanyadipertimbangkan secara parsial saja, tanpa menggubris sejauhmana keterangan

selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonanbanding tanggal 12 Mei 2015, dengan demikian permohonan banding tersebutdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semulaPenggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex factie Pengadilan negeriTolitoli, sangat parsial

Olehnya itu pada tingkat banding ini, Surat Jual Beli Tanahtersebut, Pemohon Banding ajukan sebagai bukti tambahan, dan Pemohonbanding lampirkan dalam memori banding ini;Berdasarkan seluruh uraian memori banding yang terurai di atas, PemohonBanding berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan negeriTolitoli a quo, sangat keliru, parsial, dan tidak objektif, bahkan terkesanmewakili Kepentingan Tergugat , olehnya itu patutlah dibatalkan padatingkat banding;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di