Sel.Partai Politik berhak:mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiriSesuail rumusan Pasal 12 huruf b UU Partai Politik tersebut, makasecara hukum Partai Gerindra diberikan hak dan kewenangan untukmengatur rumah tangga organisasi Partainya secara mandiri, termasukdalam hal melakukan pemberhentian keanggotaan terhadapanggotanya yang diketahui bersalah, karena terbukti telah melanggaranggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra.Adapun pemberhentian keanggotaan terhadap

sementara individu/anggotanyadengan sedaya upaya untuk mencurahkan permasalahannya agardiselesaikan oleh partainya, akankan pertanggungjawaban akan dideritaoleh Individu/anggota tersebut yang secara sadar dan jujur mencarikeadilan pada lembaga/partai yang sudah tidak sehat lagi?

Terdakwa minta untuk berkonsultasi duludengan pimpinan partainya, nmamun Saksimengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwatidak bisa lagi untuk melakukan itu) denganTerdakwa sudah memberikan keterangan dalamRapat Pleno Panwaslu Kab.

Luwu dan waktu ituTerdakwa tidak mau menandatangani Berita AcaraKlarifikasi dengan alasan dari Terdakwa bahwaTerdakwa hendak berkonsultasi dulu) denganpimpinan partainya dan berjanji akanmenandatanganinya setelah kembaliberkonsultasi;e bahwa, ada stiker yang beredar di wilayah Lamasiuntuk membuktikan bahwa memang benarTerdakwa sebagai Caleg dari Partai PKS;e bahwa, hasil temuan dan klarifikasi terhadapTerdakwa tersebut, bukan Saksi yang kemudianmembawanya ke KPU, tetapi ada anggota Panwaslainnya

Konawe Utaramengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudiandisampaikan yang pada pokoknya adalah :HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARI DPRDKABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADAPEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAKMEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADASALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAKDISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;KITA HARUS MENCOBLOS PARTAI DEMOKRAT, BAGI YANGSUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK CALON LEGISLATIF TIDAKUSAH DIURUS, APABILA TIDAK DIMENANGKAN

Bahwa sebagaimana ketentuan aturan perundangundangan calonAnggota Legislatif yang memperoleh suara terbanyak pada partainya berhakmewakili partainya untuk duduk menjadi anggota di Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLombok Tengah;4.

Makasebagaimana ketentuan aturan perundangundangan calon Anggota Legislatifyang memperoleh suara terbanyak pada partainya berhak mewakili partainyauntuk duduk menjadi anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam halini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;Menimbang, bahwa pada saat Penggugat menjalankan tugas sebagaianggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Tergugat 1 mengeluarkan SuratKeputusan bernomor : SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemilihnan

Bunsuhari mau di PAWoleh partainya, yang akan menggantikan Hj. Bunsuhari adalahIrfan;e Bahwa saksi tadak tahu Hj. Bunsuhari mau diganti, dan Hj.Bunsuhari pernah membicarakan mengenai PAW kepada Saksi;e Bahwa Saksi tidak pernah menemani Hj. Bunsuhari ke partaiuntuk menyelesaikan masalanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya,Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :1.

Surat Tergugat (DPC Partai Damai Sejahtera Balikpapan) No.026/DPC.PDS/BPN/IX/2012 tanggal 18 September 2012, jo. surat Tergugat Ill(DPW Partai Damai Sejahtera Kaltim) No.038/DPW.PDS/ KALTIM/XI/2011adalah sah menurut hukum dan mengikat;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan Partai DamaiSejahtera berkaitan dengan PAW kader partainya di DPRD Kota Balikpapan;Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan hakhaknya sebagaianggota dewan berupa gaji dan tunjangan lainnya untuk jumlah yang sudahditerima

tidak ada disebutkantentang kesalahan dan pelanggaran yangdilakukan Penggugat terhadap Partai, baik11.berdasarkan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai untukdiajukan ke Pimpinan DPRD Kota Binjaisebagaimana yang diamanatkan olehUndangUndang Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR dan DPRD Pasal 383ayat (1), huruf c jo. ayat (2), huruf e,huruf h dan huruf i, yang mengaturseorang Anggota DPR diberhentikanadalah dikarenakan melanggar peraturanperundangundangan atau diberhentikansebagai anggota partainya

menyatakan :1 Anggota yang dikenakan sanksi Pemecatan dapatmengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela dirisecara lisan maupun tertulis di dalam Kongres.2 Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan ataumengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan setelahmendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimandimaksud pada ayat pasal ini.Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat seharusnyamenyelesaikan pemecatan terhadap dirinya dan apabila tidak bisa diselesaikan dalaminternal partainya

, barulah Penggugat dapat mengajukan Gugantan pada Pengadilan NegeriDenpasar.Menimbang bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihannyapada internal partainya, dalam hal ini PDI Perjuangan untuk membela diri yang dianggapperbuatanya bertentangan dengan AD dan ART serta kebijaksanaan partai, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat beralasan secara hukum dan PemgadilanNegeri Denpasar tidak berwenang mengadili atas Gugatan Penggugat tersebut, maka olehkarena itu Eksepsi

MasaTenang tidak diatur mengenai bisa atau tidaknya Kantor Sekretariat atauPosko Pemenangan Calon Legislatif beroperasional:; Bahwa dalam aturan tidak dikenal mengenai Saksi Calon Legislatif ; Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang tersebut didapatkan yang pastipada saat saksi datang bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoliuang tersebut sudah ada dan saksi tidak ada pada saat penangkapan; Bahwa setahu saksi Calon Legislatif wajid memberitahukan pengeluarandana kampanyenya kepada masingmasing partainya

artinya seluruhpengeluarannya wajib dilaporkan kepada Partainya; Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya aturan yangmengatur mengenai berapa banyak jumlah Relawan dari Calon Legislatif ; Bahwa dalam aturan Pemilu tidak ada yang mengatur mengenai bisaatau tidaknya Relawan mencari Relawan yang lain; Bahwa sesuai dengan yang saksi jelaskan bahwa dalam aturan atauUndangUndang Pemilu ditegaskan pemberian uang untuk mempengaruhipemilin memilin Calon Legislatif tertentu adalah dilarang untuk

MustafaMappangara dan terdakwa menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatanbagi seluruh partai pengusung pasangan calon nomor urut satu untukmempergunakan aula pertemuan yang masih berada dalam area yangsama dengan posko pemenangan untuk melakukan rapat konsoliadsiinternal masingmasing partai pengusung.Menimbang, bahwa sebelum partai PDI Perjuangan mempergunakan aulapertemuan tersebut, partai PAN dan partai Demokrat telah terlebin dahulumempergunakan aula tersebut untuk melaksanakan rapat konsolidasiinternal partainya

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan halaman36 alineapertama dinyatakan "Bahwa menyangkut tentang kehadiranPenggugatdalam kampanye Calon Kepala Daerah yang diusung olehPartai lain bukan PPD, dimana Penggugat hadir denganmemakai seragam dan atribut lain sudah tentumenimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana kekonsistenan Penggugat untuk mendukung Partainya, padahal setiap kampanye Calon Kepala Daerah yang diusungoleh PPD justru) Penggugat tidak pernah menghadirinya,oleh karenanya tentu apa

dan (2) huruf a, b dan c.Bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat yangmempermasalahkan Objek Sengketa karena persoalanselisih hasil, maka seyogianya Penggugat harusmelakukan upaya hukum dengan mengajukanPermohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 mengisyaratkan yangdapat membatalkan Objek Sengketa hanyalah LembagaMahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 473 ayat (1) dan (2),Pasal 474 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangundangNomor 7 Tahun 2017), namun faktanya Penggugatmelalui Partainya

2017Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut TermohonKasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Labuan Bajo pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang menjadi anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Baratperiode tahun 20142019;Bahwa sebagai kader partai, Penggugat telah memenuhi kewajibankewajiban terhadap partainya

Saksi Dafid Alias Papa Jenifer, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanyadugaan bagibagi uang oleh Terdakwa;Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar Terdakwa membagibagiuang;Bahwa Saksi adalah Ketua Partai PKPI Kabupaten Mamasa mulai tahun2012 sampai dengan sekarang yang mana Terdakwa adalah salah satukader partainya;Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 16. 00 WITASaksi pernah memberikan uang sejumlah

Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNDPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang mengikuti calonlegislative yang partainya tidak lolos verifikasi sebagai pesertaPemilu, harus mengundurkan diri demi mengakomodir hakpolitiknya dalam pencalonan Legislatif dengan partai lain yanglolosACT TTS I Speer te eee er cnere eceneemie enemies.

Bahwa gugatan Penggugat huruf E Nomor 9,10,11,12 adalah keliru dantidak beralasan hukum, persoalan Internal Penggugat yang disampaikandalam gugatan a quo tidak ada hubungannya dengan Tergugat, bahkan dalilyang disampaikan oleh Penggugat pada gugatan a quo tidak ada kaitannyadengan Tergugat dan Tergugat tidak bisa turut campur dalam urusan internalPenggugat dengan Partainya.

Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemberhentian Antar Waktu, Pengantian Antar Waktu danPemberhentian sementara dinyatakan Bahwa Anggota DPRD diberhentikanantar waktu, apabila diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik olehPartainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.dimana in casu Tergugat karena konsekuensi jabatannya (ex Officio)melakukan peresmian pemberhentian Penggugat berdasarkan pengajuanoleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Bupati Bengkalis.Pemberhentian Penggugat oleh Partainya

mengakui menerimasurat somasi tersebut dan juga saksi Widiyal Fitri Zulkarnain yangmenjelaskan bahwa keputusan tertinggi di partai kedaulatan adalahrapat pleno dan perihal PAW anggota partai kedaulatan diKabupaten Kutai Timur tidak pernah dibicarakan dalam rapat plenodan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkali tandatangannyadalam rekomendasi yang mengakibatkan proses PAW itu terjadi.Sebagai akibat dari rekomendasi yang dinilai palsu tersebut makaTerbanding diberhentikan dengan tidak hormat dari partainya

Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani olen Ketua Umumatau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masingmasingpengurus pusat partai yang masih bersengketa, tentang nama ketuadan sekretaris partainya yang berhak mengajukan pasangan calonsesuai tingkatan masingmasing;3. Dokumen surat dukungan dan/atau pencalonan yang ditandatanganioleh ketua dan sekretaris partai politik masingmasing pihak kepadaKPU;4.

September2008 yang disampaikan ke pimpinan Partai PDIPerjuangan kabupaten Blora pads tanggal 20September 2008 ;Bahwa pada saat KPU Blora melakukan VerifikasiBerkaS persyaratan calon anggota legilastifperiode 2009/2014 atas nama COLBERTMANGARATUA telah dilampirkan ijasah SD danSMP yang bersangkutan namun KPU tidakmelakukan Verifikasi atau pengecekan terhadapljasah SD dan SMP tempat saksi ColbertMangaratua mengeyam pendidikan SD dan SMPkarena yang dipakai untuk persyaratan seseorangyang diajukan partainya