yang masuk katagori titipan wajib dikembalikan palinglama dalam jangka waktu 6 bulan, memang benar pemilik sertifikattersebut adalah Sdr YUSUF, dan akhirnya sertifikat tersebutdiserahkan kepada YUSUF sebagai pemilik jaminan(sesuaipengakuan Sdr YUSUF ).Bahwa Sdr YUSUF telah menyerahkan uang kepada ARISUMRAHARDI sebesar Rp 14.294.000, dan yang kedua terdakwamenerima uang tersebut di kantor Claster Pagaden sebesar Rp38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah )Bahwa pada awalnya terdakwa melakukan penangihan

SuratPerintah Pencairan Dana).Melaksanakan rekonsialisasi data penerimaan dan pengeluaranserta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansiterkait.Menerbitkan SKPP (Surat Keterangan PemberentianPembayaran) terkait dengan gaji PNS.Melaksanakan Verifikasi atas SPM dari SKPD dan menerbitkanSP2D.Meneliti kelengkapan Berkas Secara Administrasi.Melaksanakan penempatan uang Kas Daerah.Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap system tatausaha keuangan daerah dan penggajian.Menguji kebenaran peritungan penangihan

Tpg.Menguji kebenaran peritungan penangihan atas beban APBDyang tercantum dalam SPM.Bahwa berkas permohonan pencairan dana kegiatan bantuan sosialkepada KUB diajukan oleh Dinas Kelautan Perikanan kadisnya saatitu saksi Tedjo Sukmono kepada Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah (SKPKD), setelah diteliti oleh Bendahara yakni Siti Junaida dibuatlah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) selanjutnya diteruskankepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) yakni lou Wan SidoKarya,SE yang juga selaku Kasubag Keuangan

Tpg.e Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap systemtata usaha keuangan daerah dan penggajian.e Menguji kebenaran peritungan penangihan atas beban APBDyang tercantum dalam SPM.Bahwa berkas permohonan pencairan dana kegiatan bantuan sosialkepada KUB diajukan oleh Dinas Kelautan Perikanan kadisnya saat ituterdakwa kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD),setelah diteliti oleh Bendahara yakni Siti Junaida di buatlan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) selanjutnya diteruskan kepada Pejabat

Agen Pasilitas kalau semua diserahkankepada BPPN ya semua juga diserahkan kepada BPPN ;Bahwa para pemberi jaminan tentu saja tidak kalau sudah menyerahkankepada BBPN berarti sudah menundukan diri kepada BBPN sementaraBPPN punya kewenangan merujuk Pasal 55 BBPN dimungkinkan dapatmengurus krediturnya yang sebenartnya tidak masuk dalam programBPPN ;Bahwa BPPN telah melakukan penagihan seluruh hutang dari selurh hakpemberi jaminan yang .ditagin dari awal lalu tidak memenuhi tagihanmelakukan rentetan penangihan

Atas dasar Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK), LembarHasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Bukti (Nota)Timbang Penerimaan barang maka Kepala Gudang45membuat dan menadatangani rekapitulasipemerimaan dan pemasukan gabah (GD1M), selaindibuat hasil cetaknya juga di input dalam sistem online antara komputer di gudang dengan komputer yangada di Kantor Bulog Sub Divre Bandung, sedangkanhasil cetaknya diserahkan kepada Mitra Kerja untukdijadikan Dokumen Penangihan Pembayaran Gabahkepada Kantor Bulog Sub

Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK. Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknyaRKAB. Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Imadan Dr Siswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan. Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP. Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajibanuntuk membayar PNBP sehingga dikurangkan dari Perhitungan KerugianNegara.

menimbulkanmerugikan keuangan negara, tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 25Tahun 2016 dimana frasa kata dapat dihilangkan, jadi yang dulu masihPontensi sekarang kerugian keuangan negara yang bersifatactual loss,bukan lagi perkiraan, jika masih Piutang PNBP menurut ahli itu dikatakansebagai Potensi Peneriman Negara, yang masih dapat di tagihkan, jikasudah dibayarkan oleh Wajib Bayar dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan

RUhui Rahayu ;68. 1 (satu) lembar copy Surat Pemutusan dan Pengakhiran Perjanjian dan Penangihan Denda atas hilangnya Batubara No : 011/AGM-SRK/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada PD. Ruhui Rahayu dari PT. AGM ;69. 1 (satu) lembar Surat Rekonsiliasi No : 054/PDRR-D/IV/2008 tanggal 07 April 2008 kepada Direksi PT. AGM dari PD. Ruhui Rahayu ;70. 1 (satu) lembar copy Perihal Penawaran Opname Pit No: 026/AGM/SRK/IV/2008 kepada Kepala Cabang PT. Sucofindo di Banjarmasin oleh PT.

Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK. Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknyaRKAB. Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Imadan Dr Siswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan. Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP. Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajibanuntuk membayar PNBP sehingga dikurangkan dari Perhitungan KerugianNegara.

menimbulkanmerugikan keuangan negara, tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 25Tahun 2016 dimana frasa kata dapat dihilangkan, jadi yang dulu masihPontensi sekarang kerugian keuangan negara yang bersifatactual loss,bukan lagi perkiraan, jika masih Piutang PNBP menurut ahli itu dikatakansebagai Potensi Peneriman Negara, yang masih dapat di tagihkan, jikasudah dibayarkan oleh Wajib Bayar dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan

Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK. Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknyaRKAB. Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Imadan Dr Siswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan. Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP. Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajibanuntuk membayar PNBP sehingga dikurangkan dari Perhitungan KerugianNegara.

menimbulkanmerugikan keuangan negara, tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 25Tahun 2016 dimana frasa kata dapat dihilangkan, jadi yang dulu masihPontensi sekarang kerugian keuangan negara yang bersifatactual loss,bukan lagi perkiraan, jika masih Piutang PNBP menurut ahli itu dikatakansebagai Potensi Peneriman Negara, yang masih dapat di tagihkan, jikasudah dibayarkan oleh Wajib Bayar dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan

Graha SaranaDuta tersebut tidak diterima olehpihak Pemkab Raja Ampat, karena Pemkab. cae Ampat hanya menerima suratatangani oleh saksi SELVIANA WANMA, antara lain :penangihan yang ditand84Surat tagihan Nomor : O9B/KU3370/GSD41/2006 tanggal 5Desember 2006, kwitansi a.n PT.GSD untuk tagihan angsuranke3 sebesar Rp.3.030.826.800,yang ditandatangani oleh saksiSELVIANA WANMA selakuDirektur PT. Graha Sarana Duta.2. Surat tagihnan Nomor: 106/KU369/GSD41/2006 tanggal2006, kwitansi a.n PT.

puluh lima juta rupiah)yang disetor hanya Rp. 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah).Bahwa setiao SUYAMTO dan Terdakwea H SUBDARKANSIREGAR, SE akan mengambil uang, terdakwa menelepon saksiterlebin dahulu sehingga saksi berani memberikan uang tersebutdan dibua dalam kwitansi tetapi tanda tangan yang pada kwitansihanya tanda tangan SUYAMTO.Bahwa jumlah tagihan rekening air yang ditagin di Loket saksisebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua milyar rupiah rupiah) perbulannya.Bahwa Terdakwa menyampaikan dalam penangihan

Sulawesi Tenggara.Bahwa PNBP PKH jatuh tempo setiap tahun.Bahwa PNBP PKH akan ditagihkan terus selama ijinnya tidak dicabut.Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK.Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknya RKAB.Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Ima dan DrSiswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan.Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP.Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajiban untukmembayar PNBP sehingga

Sulawesi Tenggara.Bahwa PNBP PKH jatuh tempo setiap tahun.Bahwa PNBP PKH akan ditagihkan terus selama ijinnya tidak dicabut.Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK.Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknya RKAB.Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Ima dan DrSiswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan.Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP.Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajiban untukmembayar PNBP sehingga

Sulawesi Tenggara.Bahwa PNBP PKH jatuh tempo setiap tahun.Bahwa PNBP PKH akan ditagihkan terus selama ijinnya tidak dicabut.Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK.Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknya RKAB.Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Ima dan DrSiswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan.Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP.Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajiban untukmembayar PNBP sehingga

;Bahwa REPO itu kontraknya 1 Tahun dari Desember 2014 sampaiDesember 2015.Bahwa dalam perjanjian ada pembelian kembali namun pada bulanDesember 2015 BUMIMAS tidak membeli kembali, saksi memintakepada Pak Hadi Budi bertanggungjawab atas tindakannya denganmelakukan penangihan kepada BUMIMAS, saksi pun membuat suratkepada BUMIMAS namun BUMIMAS tidak juga melakukan Pembeliankembali;Bahwa setelahn Desember 2014 ada pembelian saham SUGI sekitarbulan April, Mei dan September tahun 20151Bahwa mekanisme Transaksi

Bahwa Penangihan PNBP PKH ada pada Instansi KLHK. Bahwa Parameter utk melakukan audit adalah sah atau tidaknyaRKAB. Bahwa Ada pendapat ahli yang lain yang Ahli gunakan selain Dr Imadan Dr Siswao yakni Wicaksono dan Nur Ikhwan. Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah melakukan audit terkait PNBP. Bahwa Terhadap penjualan yang tidak diakui tidak ada kewajibanuntuk membayar PNBP sehingga dikurangkan dari Perhitungan KerugianNegara.

segeradilelangkan, saksi juga menyiapkan dokumen Enggeinering Estimate(EE), Spesifikasi Teknis (Spektek), Bill Of Quantity (BOQ) dan GambarKerja;Saksi meminta tolong kepada ADRIAN KATILI untuk melengkapi analisadan menjilid dokumen Enggeinering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis(Spektek), Bill Of Quantity (BOQ) dan Gambar Kerja selesai, kemudiansekitar bulan Juni 2011, dengan menyerahkan flashdisk, sekitar bulanAgustus 2011, ke 4 dokumen tersebut baru diserahkan ADRIAN KATILIke saksi berikut dengan dokumen penangihan